<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-8-1.jpg" alt="Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak" width="100%">
<figcaption>Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak</figcaption>
</figure>Tambah Subsidi Energi, Pemerintah Bisa Realokasi Anggaran Infrastruktur  JawaPos.com – Kabar kenaikan harga BBM bersubsidi membuat resah masyarakat. Meski hingga kini belum ada keputusan dari pemerintah, isu yang berkembang bisa memengaruhi gejolak harga kebutuhan pokok di pasaran.  Anggota DPR Guspardi Gaus mengatakan, kenaikan harga pertalite dan solar yang proporsi jumlah penggunanya di atas 70 persen pasti akan menyulut inflasi. Kenaikan harga BBM akan mempunyai efek ganda.  Yaitu, meningkatnya biaya mobilitas dan naiknya harga barang kebutuhan pokok masyarakat.  Kenaikan tersebut akan berdampak langsung bagi rakyat seperti buruh, petani, nelayan, bahkan karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan itu sendiri. ”Ini ada efek domino. Biaya transportasi dan logistik otomatis akan naik,” ungkapnya.  Hal itu, lanjut anggota Baleg DPR tersebut, tentu akan berakibat makin rendah dan melemahnya daya beli masyarakat. ”Pemerintah perlu memperhatikan dampak dari setiap kebijakan yang diambil agar tidak sampai membebani masyarakat,” ujar Guspardi.  Anggota Fraksi PAN itu meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum benar-benar pulih akibat keterpurukan ekonomi setelah dihantam pandemi Covid-19. Optimisme masyarakat yang mulai tumbuh jangan sampai terdegradasi dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.  Guspardi menilai, pemerintah sebaiknya berfokus membatasi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Berdasar data PT Pertamina Patra Niaga, 60 persen golongan masyarakat mampu ternyata menikmati hampir 80 persen dari total BBM bersubsidi. Artinya, BBM bersubsidi justru banyak dinikmati golongan menengah ke atas. ”Belum lagi dugaan penjualan BBM ilegal yang sistematis dan terstruktur yang diduga masih terjadi dan perlu dibenahi,” ungkapnya.  Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah tidak menambah kisruh suasana dengan menyampaikan data keekonomian BBM yang berbeda-beda. Menurut dia, pemerintah harus jujur menyebutkan besaran harga keekonomian BBM yang beredar di masyarakat. ”Terkait harga keekonomian BBM, pemerintah jujur saja dengan rakyat. Jangan ada yang ditutup-tutupi agar rakyat tidak bingung,” kata Mulyanto.  Dalam kesempatan terpisah, Menkeu Sri Mulyani menyatakan, masih tingginya ketidakpastian global membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bengkak. Surplus pendapatan negara dari windfall harga komoditas tak cukup mengurangi tekanan belanja subsidi dan kompensasi energi. ”Dengan penerimaan negara yang nambah Rp 420 triliun dipakai semua untuk subsidi energi, pertalite, solar, LPG, dan listrik itu nggak akan mencukupi. Seluruh windfall profit dipakai. Tidak akan mencukupi karena akan habis,” ungkap dia Jumat (26/8) malam.  Ani, sapaannya, menjelaskan, pemerintah berkewajiban membayar untuk komoditas energi yang harganya tidak berubah di dalam negeri. Meski, harga keekonomiannya di tingkat global sudah berubah. Karena itu, pemerintah harus memberi subsidi dan kompensasi melalui Pertamina dan PLN untuk rakyat agar mendapatkan harga yang jauh lebih murah.  Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, perlu beberapa perubahan alokasi APBN. Salah satunya anggaran transfer daerah yang belum dicairkan. Sebagian dana tersebut bisa direalokasi ke subsidi energi.  Selain itu, perlu menggeser sebagian anggaran infrastruktur yang bisa ditunda. Misalnya, menggeser anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Setidaknya sampai renegosiasi bunga utang kepada para kreditur melalui skema debt service suspension initiative (DSSI). ”Tanpa diperbaiki alokasinya, sulit bisa mencapai 3 persen defisit di 2023,” katanya.  Lulusan University of Bradford itu mengatakan, kenaikan harga BBM bakal memicu inflasi inti. Kemudian, bakal merembet terhadap peningkatan inflasi secara keseluruhan. Jika inflasi naik hingga 7 persen, upah minimum sebagai jaring pengaman sosial harus disesuaikan.

Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Bakal Berefek Domino

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Rapat-Paripurna-RUU-APBN-2020-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Tampak kursi anggota DPR-RI kosong mengikuti pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Rapat Paripurna tersebut dengan agenda penyampaian Pidato Menteri Keuangan" width="100%">
<figcaption>Tampak kursi anggota DPR-RI kosong mengikuti pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Rapat Paripurna tersebut dengan agenda penyampaian Pidato Menteri Keuangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya untuk penanggulangan pandemi covid-19 membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Buktinya pemerintah pun terpaksa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020.  Meski Perppu tersebut menimbulkan pro dan kontra, anggota Badan Anggaran DPR Kardaya Warnika mempersilakan memotong anggaran infrastruktur dan badan layanan umum (BLU). "Pemotongan itu semata-mata untuk penanganan dampak korona yang sudah mewabah," ujar Kardaya Warnika kepada JawaPos.com, Jumat (24/4).  Kardaya Warnika mengatakan, sebetulnya anggota DPR belum menerima angka resmi dari perubahan anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Perppu No 1 Tahun 2020.  “Kita mendukung program pemerintah yang fokus dan merealokasi anggaran untuk penanggulangan, penanganan, dan pencegahan penyebaran covid-19. Untuk keselamatan nyawa rakyat kami mendukung penuh," imbuhnya.  Dalam pemotongan anggaran, imbuhnya, lebih pada anggaran yang tidak memiliki urgensi yang tinggi terhadap penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19.  Kardaya mempersilakan pemerintah untuk memotong anggaran yang besar-besar dan tidak berhubungan langsung serta tidak memiliki urgensi yang tinggi. Selain infrastrktur, anggaran BLU pun dapat dioptimalkan dalam penanganan bencana Covid-19.  Salah satu anggaran BLU yang disorot Kardaya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). "Dana yang dikelola BAKTI dapat dipergunakan oleh Kementerian Keuangan terlebih dahulu untuk penanganan COVID-19,” terang Kardaya.  Sebagaimana diketahui, BAKTI menggelola dana USO sebesar Rp 3,2 triliun. Dana tersebut bakal akan digunakan untuk Proyek Satelit Multifungsi (SMF) SATRIA. Sementara proyek tersebut diperkirakan menelan dana investasi tidak kurang dari Rp 21 triliun.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iZmIM4-i0HU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3VXvgmdTJqA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ey8PWYDHJr4

DPR Persilakan Pemerintah Potong Anggaran Infrastruktur dan BLU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tips-bijak-gunakan-uang-elektronik-jelang-akhir-tahun_m_178001.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Transaksi uang elektronik terus meningkat menjelang akhir tahun. Pada musim libur, uang elektronik banyak digunakan di merchant untuk pembelanjaan maupun di gerbang-gerbang tol.  Regional CEO PT Bank Mandiri Tbk Region VIII/Jawa 3 R. Erwan Djoko Hermawan mengatakan, nilai transaksi uang elektronik e-money tahun ini bahkan bisa mencapai Rp 1,2 triliun. Hingga Agustus 2019, nilai transaksi e-money sudah mencapai Rp 800 miliar.  Dari sisi jumlah transaksi, hingga Agustus lalu Bank Mandiri mencatat 71 juta kali. Hingga akhir tahun ini, perseroan memprediksi jumlah transaksi akan naik hingga mencapai 110 juta kali.  Hal tersebut didorong tersambungnya tol, baik yang menghubungkan kota-kota di area Jawa Timur (Jatim) maupun Jawa Tengah hingga DKI Jakarta. Secara umum, per September lalu jumlah transaksi e-money di tol tumbuh 15 persen secara year-on-year (yoy).  "Di tol itu paling ramai area Surabaya–Gempol. Nanti rasanya e-money juga akan merata sampai Surabaya–Malang, Surabaya–Ngawi, bahkan sampai ke Banyuwangi kalau nanti tolnya sudah benar-benar terhubung," katanya saat diskusi bersama media, Kamis (26/12).  Bank Mandiri telah menyediakan tambahan 8.000 kartu e-money untuk mengantisipasi kebutuhan pada musim liburan akhir tahun ini. Kartu-kartu tersebut disebar di berbagai merchant, rest area, dan supermarket di dekat pintu tol.  Kualitas layanan melalui electronic data capture (EDC) juga ditingkatkan untuk mengantisipasi kenaikan transaksi di merchant. Hingga September lalu, jumlah transaksi EDC tumbuh 10,41 persen (yoy).  "Sampai akhir tahun juga akan meningkat terus. Apalagi, market share kami 70 persen dari total uang elektronik yang ada," sambung Erwan.  Vice President Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 Dessy Wahyuni menambahkan, habit transaksi secara nontunai terus meningkat. Hal itu terlihat dari transaksi Mandiri Online yang tumbuh pesat hingga 176 persen (yoy).  "Pengisian ulang (top up) e-money sekarang lebih banyak lewat Mandiri Online. Jadi, isi ulang lewat merchant dan ATM tetap ada, tapi lebih sering secara online," ujarnya.  Meski transaksi secara online naik, Bank Mandiri tetap meningkatkan persediaan uang tunai di ATM. Untuk akhir tahun ini, perseroan menyediakan dana tunai Rp 6,6 triliun atau naik 12 persen jika dibandingkan dengan musim libur akhir tahun lalu.

Hingga Akhir Tahun, Transaksi E-Money Diperkirakan Tembus Rp 1,2 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/pupr-keluarkan-anggaran-rp-1382-triliun-di-awal-tahun-buat-apa_m_179352.jpeg" alt="infrastruktur" width="100%">
<figcaption>infrastruktur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 13,82 triliun pada awal 2018. Belanja ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam kontruksi. "Dalam hal kebutuhan material dan peralatan konstruksi, kebutuhan PUPR pada 2018 antara lain, aspal minyak 921.580 ton, semen 3,9 juta ton, baja 1,57 juta ton, alat berat 8.890 unit, dan beton pracetak 4,73 juta ton," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin, di Kantornya, Kamis (4/1). Dia menjelaskan, pembelanjaan anggaran tersebut merupakan proses lelang dini terhadap 2.266 paket dari total 6.554 paket yang terkontrak hingga Januari 2018. Namun, proses lelang ini menurun bila dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini disebabkan karena perubahan tata kelola pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan perubahan mekanisme usulan penetapan kelompok kerja (pokja) ULP. Lebih lanjut, Syarif menambahkan proses perubahan kelembagaan ULP ini sesuai dengan Kepmen 1011 Tahun 2017. Di mana, salah satu poin pentingnya bila dibandingkan dengan Kepmen 602 Tahun 2016, yaitu Kepala ULP dapat membentuk tim peneliti untuk membantu mengawasi seluruh tahapan proses pemilihan atau seleksi di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dana atau indikasi penyimpangan kepada Kepala ULP. "Perubahan penting lainnya adalah dalam hal mekanisme usulan penetapan Pokja ULP. Usulan anggota Pokja tidak lagi dari satker-satker pemilik proyek, namun oleh Sekjen Kementerian PUPR," tambahnya. Dengan adanya perubahan ini, dia berharap proses pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR akan lebih berkualitas untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

PUPR Keluarkan Anggaran Rp 13,82 Triliun di Awal Tahun, Buat Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/menhub-budi-cari-dana-rp-922-t-biaya-infrastruktur-transportasi-ri_m_173862.jpeg" alt="Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2018 mencapai Rp 1.283 triliun. Sementara, kemampuan pembiayaan pemerintah sebesar Rp 360,16 triliun. Dengan begitu, pemerintah masih kekurangan dana hingga Rp 922,84 triliun. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi diperlukan sumber pendanaan non-APBN. Bagi proyek yang layak secara finansial dan ekonomi. "Maka skema pembiayaan dapat menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)," ujar Budi dikutip Indopos (Jawa Pos Grup), Minggu (10/12). Budi menambahkan, dengan kerja sama tersebut dapat menghemat APBN sekitar Rp 8,007 triliun. Yang terdiri atas efisiensi belanja operasional sebesar Rp 4,695 triliun. Serta investasi sebesar Rp 3,313 triliun. "Total efisiensi kerja sama bandar udara sebesar Rp 6,852 triliun. Dengan efisien pertahun Rp 412,69 miliar. Kemudian efisiensi kerja sama terminal sebesar Rp 167,48 miliar dengan efisiensi pertahun Rp 5,58 miliar. Serta kerja sama pelabuhan sebesar Rp 986,67 miliar dengan efisiensi pertahun Rp 33,18 miliar," jelas Budi. Selain efisiensi, Kemenhub dapat lebih fokus melaksanakan tugas sebagai regulator serta agen pembangunan. Sebab, peran sebagai operator secara bertahap dikerjasamakan dengan pihak ketiga. "Ini sebagai salah satu upaya Kemenhub dalam mengoptimalkan daya guna barang milik negara. Efisiensi APBN dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang didapat dari hasil kontribusi tetap dan pembagian keuntungan antara Kemenhub dan mitra," pungkasnya. Yang akan dilakukan kerja sama seperti Terminal Tirtonadi Solo. Kemudian untuk 10 bandar udara seperti di Tapanuli Tengah, Labuan Bajo, Tanjung Pandan, Lampung, Tarakan, Jayapura, Fatmawati, Palu, Luwuk, dan Sabang. Selain itu kerja sama dengan 20 pelabuhan laut, antara lain di Probolinggo, Sintete, Bitung, Bima, Waingapu, Manokwari, Ternate, Kalabahi, Lembar, Kupang, Badas, Tanjung Wangi, Ende, Biak, Fak Fak, Kendari, Merauke, Sorong dan Arar, Pare Pare, serta Pantoloan.

Menhub Budi Cari Dana Rp 922 T Biaya Infrastruktur Transportasi RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/yusril-tolak-keinginan-jokowi-gunakan-dana-haji-untuk-infrastruktur_m_147392.jpeg" alt="Ilustrasi jamaah haji. Presiden ingin dana haji digunakan untuk proyek infrastruktur." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji. Presiden ingin dana haji digunakan untuk proyek infrastruktur.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan partainya (Partai Bulan Bintang, Red) menolak wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengelolaan dana haji. Seperti diberitakan sebelumnya, presiden ingin menggunakan dana abadi umat itu untuk membiayai proyek infrastruktur.  "Sebagai partai berasas Islam, PBB tegas menolak penggunaan dana tersebut secara sepihak. Apalagi tanpa perhitungan dan kompensasi yang jelas kepada umat Islam yang memiliki dana tersebut," ujar Yusril dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (29/7). &nbsp; Menurut Yusril, &lrm;pemerintah sebaiknya dalam memutuskan wacana harus bicara dengan DPR, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas Islam. Tujuannya jelas, supaya tidak menjadi polemik baru di masyarakat. &lrm;Mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu menduga, Presiden Jokowi punya wacana menggunakan dana haji untuk infrastruktur Karena kesulitan menghimpun dana. Sementara, utang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3 persen yang ditetapkan undang-undang.&nbsp; "Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan," katanya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi ingin dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.&lrm;&nbsp;Nantinya, lanjut Jokowi, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk melakukan subsidi ongkos dan biaya haji, sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. &nbsp; Sementara, anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu memastikan, pihaknya siap menjalankan instruksi Presiden. Kata dia&lrm;, dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih Rp 80 triliun, atau 80 persen dari total dana haji.(

Yusril Tolak Keinginan Jokowi Gunakan Dana Haji Untuk Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/anggaran-infrastruktur-dipangkas-jumlah-jalan-rusak-capai-1216-titik_m_119985.jpeg" alt="Kemacetan lalu lintas di tengah Kota Pekanbaru buntut dari jalan yang rusak." width="100%">
<figcaption>Kemacetan lalu lintas di tengah Kota Pekanbaru buntut dari jalan yang rusak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau belum menunjukkan jati diri sebagai kota yang lebih maju. Sebah hingga Maret 2017, di tengah kota itu terdapat 1.216 titik jalan rusak. Kondisi makin membuat kemacetan jalan raya semakin parah. Dari data yang didapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru hingga perbaikan jalan rusak baru mencapai 25 persen. Sementara kerusakan jalan itu terus berpacu dengan kondisi cuaca yang sering hujan. Menurut data kini belanja Kota Pekanbaru untuk perbaikan jalan relatif berkurang dari sebelumnya. Tahun ini anggaran perbaikan jalan dalam Kota Pekanbaru hanya sebesar Rp1,5 miliar tahun ini. Jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 6,5 miliar. Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Zulkifi Harun menyebutkan, ada 1.216 titik jalan rusak yang sudah luasannya mencapai 9.104 meter persegi. Pada 7 Februari- 28 Maret 2017, penanganan yang dilakukan mampu memperbaiki 480 titik (2.276 meter persegi). Angka ini sekitar hanya 25 persen dari keseluruhan jalan yang rusak. "Saat ini yang bisa ditangani segitu. Karena jalan rusak ini kalau tidak diperbaiki setiap hari akan bertambah besar. Apalagi saat musim hujan seperti ini," jelasnya yang dilansir Riau Pos (Jawa Pos Group), Jumat (31/3). Untuk diketahui jalan rusak itu tersebar di kecamatan Sail, Pekanbaru Kota dan Senapelan. Selain itu terdapat juga di KecamatanTenayan Raya, Tampan, dan Payung Sekaki terdapat banyak kerusakan besar. Zulkifli mengaku, anggaran Rp 1,5 miliar untuk perbaikan jalan selama setahun sangat tidak mencukupi. Sehingga pihaknya cuma melakuakn perbaikan berdasarkan skala prioritas. "Kami perbaiki bagi kerusakan yang membahayakan jiwa pengguna jalan," tandasnya. (ali/iil/JPG)

Anggaran Infrastruktur Dipangkas, Jumlah Jalan rusak Capai 1.216 Titik