<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/JKT_RDP-OIKN-DPR-bahas-rekonstruksi-anggaran_SALMAN-TOYIBI_-1JPG-3434269189.jpg" alt="Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono (tengah) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Rapat tersebut membahas anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Ta" width="100%">
<figcaption>Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono (tengah) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Rapat tersebut membahas anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Ta</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) akhirnya mendapatkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan. Kendati demikian, OIKN diminta untuk tidak tergesa-gesa dalam melakukan pembangunan.</p> <p>Anggota Komisi II DPR Indrajaya meminta OIKN memperoleh tambahan anggaran pasca keluar Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025 dapat memiliki komitmen yang tinggi dan memiliki jiwa patriotik.</p> <p>"Jangan sampai karena kondisi keuangan negara yang sedang dalam penataan, menghapus jiwa pengorbanan kita untuk tanah air" kata Indrajaya, Kamis (13/2).</p> <p>Anggota Fraksi PKB itu mengingatkan bahwa pembangunan IKN merupakan amanat UU No. 3 Tahun 2022. Sepanjang UU masih berlaku, maka pembangunan terus dijalankan. Terkait keluarnya Inpres efisiensi anggaran negara, jangan sampai melunturkan tanggung jawab pejabat-pejabat OIKN.</p> <p>"Yang terpenting ada milestone (target) yang terukur, karena ada yang namanya force majure, dan ada pula kebutuhan mendesak seperti pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat," terang politisi asal Dapil Papua Selatan itu.</p> <p>Indra menjelaskan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II dengan OIKN, pada Rabu (12/2), OIKN yang semula menerima imbas pemotongan anggaran dari pagu Rp 6,3 triliun menjadi Rp 1,1 triliun, ditambah kembali menjadi Rp 5,2 triliun.</p> <p>Anggaran tersebut belum termasuk untuk pembangunan gedung legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya yang telah disetujui senilai Rp 8,1 triliun pada 2025.</p> <p>"Bila sebelumnya saya nyatakan tidak ada salahnya menunda IKN karena pemblokiran anggaran, maka saatnya kembali melaksanakan pembangunan sesuai tahapan, tidak usah tergesa-gesa" ucap Indra.</p> <p>Indra pun menjelaskan, anggaran IKN juga ada di Kementerian PU. Sebab, Kementerian PU mengalami pemblokiran anggaran sebesar 80 persen dari DIPA 2025 sebesar Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun. Sebab, Kementerian PU ihwal anggaran IKN yang semula Rp 60,6 triliun menjadi Rp 14,87 triliun.</p> <p>"Tentu saya berharap pada pembahasan anggaran selanjutnya, anggaran IKN akan ditambah, apalagi ini sifatnya pemblokiran yang dimungkinkan dibuka kembali," pungkasnya.</p>

OIKN akhirnya mendapatkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan. Kendati demikian, OIKN diminta untuk tidak tergesa-gesa dalam membangun.

Akhirnya Otorita IKN Dapat Rp 5,2 Triliun, DPR Ingatkan Pembangunan Tak Perlu Tergesa-Gesa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/24/IMG-20240224-WA0028-479240666.jpg" alt="Ilustrasi IKN Nusantara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi IKN Nusantara.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi memastikan, Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pernyataan ini disampaikan Hasan Nasbi merespons kabar soal dugaan pemblokiran anggaran pembangunan IKN pada 2025, akibat dari efisiensi anggaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasan mengungkapkan, anggaran yang saat ini masih diblokir bukan berarti tidak ada. Ia menyebut, anggaran pembangunan IKN saat ini hanya belum dibuka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya blm dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian, anggaran pembangunan IKN itu ada di kementerian PU, ada di OIKN," kata Hasan Nasbi di Gedung Kwarnas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015618049/awal-mula-kontroversi-pernyataan-abidzar-al-ghifari-hingga-berakibat-film-a-business-proposal-sepi-penonton">Awal Mula Kontroversi Pernyataan Abidzar Al Ghifari hingga Berakibat Film A Business Proposal Sepi Penonton</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015617953/mensos-saifullah-yusuf-pastikan-bansos-pkh-hingga-sembako-berlanjut-meskipun-ada-efisiensi-anggaran">Mensos Saifullah Yusuf Pastikan Bansos PKH hingga Sembako Berlanjut, Meskipun Ada Efisiensi Anggaran</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasan menegaskan, komitmen Presiden Prabowo Subianto tidak berubah dalam melanjutkan pembangunan IKN. Bahkan, ia menyebut, total pembangunan IKN selama lima tahun ke depan mencapai Rp 48 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang jelas komitmen dari bapak presiden beberapa hari lalu kan sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur bahwa selama lima tahun ke depan, presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah Rp 48 triliun komitmen selama lima tahun ke depan," ucap Hasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan dalam lima tahun ke depan Presiden Prabowo menargetkan bisa membangun kawasan inti pusat pemerintahan di IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Target pemerintah menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif, dan membangun gedung legislatif. Sisanya nanti itu akan didorong yang membangunnya adalah swasta," ujar Hasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada progres lagi dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, angggaran pembangunan IKN sampai saat ini masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.</div> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Menurutnya, pemblokiran itu berkaitan dengan efiensi anggaran yang saat ini tengah digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana, anggarannya nggak ada. Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya," ucap Dody di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan Dody usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI efisiensi anggaran di Kementerian PU. Anggaran kementerian PU hanya tersisa Rp 29,57 triliun, setelah dipangkas Rp 81,38 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengaku akan melapor ke Sri Mulyani terkait pemangkasan anggaran pada Kementerian yang dipimpinnya. Menurutnya, jika laporan sudah dilakukan, blokir anggaran Kementerian PU bisa kembali dibuka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah disetujui kan ada surat khusus tuh nanti kami minta buka blokir, baru kemudian kita akan rekomposisi lagi mana yang kira-kira bisa diotak-atik untuk kemudian bisa support masyarakat luas," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggaran IKN 2025 Diblokir, Istana Pastikan Presiden Prabowo Tetap Punya Komitmen Bangun Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/IMG_20240925_212455-3492023968.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat prosesi peletakan batu pertama proyek (groundbreaking) di IKN. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat prosesi peletakan batu pertama proyek (groundbreaking) di IKN. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Investasi asing atau luar negeri masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN), ibu kota baru Indonesia berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada peletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan fisik baru (<em>groundbreaking</em>) tahap delapan mencapai Rp 1,15 triliun.</p> <p dir="ltr">"Investasi asing sudah masuk IKN pada&nbsp;<em>groundbreaking</em>&nbsp;tahap delapan hari hari ini," ungkap Presiden Joko Widodo di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu (25/9).</p> <p dir="ltr">"Investasi asing sudah masuk ke IKN dari Australia sektor pendidikan, serta Rusia dan China sektor properti," tambahnya</p> <p dir="ltr">Nilai investasi dari Australia Rp 150 miliar, Rusia dengan nilai investasi Rp 500 miliar dan nilai investasi&nbsp;Tiongkok&nbsp;dengan nilai Rp 500 miliar. Hal itu&nbsp;disampaikan Presiden Jokowi, saat diwawancara usai kegiatan&nbsp;<em>groundbreaking</em>&nbsp;tahap delapan di Kota Nusantara berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p dir="ltr">Banyak investor asing menandatangani dokumen komitmen awal untuk kerja sama (<em>letter of intent/LoI</em>) dalam pembangunan ibu kota masa depan Indonesia. Tetapi tidak langsung disetujui harus melalui seleksi terlebih dahulu disesuaikan konsep pembangunan ibu kota baru Indonesia.</p> <p dir="ltr">"Disesuaikan kebutuhan yang ada di IKN, agar terbangun ekosistem yang baik, sehingga Kota Nusantara jadi lokasi yang menarik," jelas Jokowi.</p> <p dir="ltr">Kemudian aja juga dua investasi lokal dalam peletakan batu pertama tandai dimulainya fisik baru tahap delapan di ibu kota baru Indonesia tersebut, dengan nilai investasi masing-masing Rp 100 miliar dan Rp 25 miliar. Kepercayaan investasi dari dalam dan luar negeri, menggambarkan bahwa Kota Nusantara tempat yang sangat menarik untuk investasi.</p> <p dir="ltr">Kendati demikian, menurut Presiden untuk pembangunan fasilitas pemerintahan seluruhnya ditangani oleh pemerintah.&nbsp;<em>Groundbreaking</em>&nbsp;tahap delapan di Kota Nusantara bukan merupakan akhir sebelum masa jabatan kepala negara berakhir. Dalam jangka waktu satu pekan ke depan banyak investor yang ingin melakukan peletakan batu pertama pembangunan fisik baru.</p>

Kepercayaan investasi dari dalam dan luar negeri, menggambarkan bahwa Kota Nusantara tempat yang sangat menarik untuk investasi.

Groundbreaking Tahap Delapan, Investasi Asing Masuk IKN Tercatat Rp 1,15 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/IMG-20240925-WA0053-371037625.jpg" alt="Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono (tengah) dalam diskusi di acara Media Gathering APBN 2025 di Anyer, Banten, Rabu (25/9). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono (tengah) dalam diskusi di acara Media Gathering APBN 2025 di Anyer, Banten, Rabu (25/9). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025 mendatang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono sekaligus membantah bahwa anggaran pembangunan IKN pada tahun 2025 hanya akan dikucurkan sebesar Rp 143 miliar saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggaklah, enggak sekecil itu. Enggak mungkin Rp 143 miliar. Dari pertama itu, IKN tidak sepenuhnya dari APBN. Seinget saya, 20 persen didanai APBN dan 80 persen dari investasi swasta, itu yang digenjot. Itu prinsip dasar pembangunan IKN," kata Thomas dalam Media Gathering APBN 2025 di Anyer, Banten, Rabu (25/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Thomas juga memastikan bahwa angka itu belum final. Pasalnya, pada pemerintahan baru nanti, Presiden terpilih Prabowo Subianto masih memiliki diskresi alias wewenang khusus untuk menentukan besaran anggaran pembangunan IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Total (anggaran) di IKN itu untuk 2025, saat ini Rp 15 triliun, tapi bisa ditambah dari diskresi Presiden (Prabowo Subianto)," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun rinciannya, angka tersebut terdiri dari anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 9,11 triliun dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp 5,89 triliun. Thomas juga memastikan bahwa angka ini bisa berubah seiring dengan diberikannya diskresi Presiden terpilih Prabowo saat resmi menjabat usai dilantik pada 20 Oktober mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, diskresi itu biasanya akan diputuskan oleh Prabowo Subianto seiring dengan prioritas dan juga hasil diskusi bersama jajaran kabinet baru yang dibentuknya. Kendati begitu, Thomas memastikan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan lebih banyak mengandalkan investasi swasta untuk pembangunan IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prinsipnya adalah banyak ruang itu diberikan ke diskresi Pak Prabowo. Kenapa seperti itu? karena ya itu, kan keunikan sistem kita gitu, APBN kita dibentuk oleh suatu pemerintahan yang masa jabatannya akan selesai di akhir Oktober. Diskresi prinsipnya untuk memberikan fleksibilitas,"&nbsp; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut alokasi anggaran pembangunan megaproyek IKN hanya disiapkan sebesar Rp 143,1 miliar dalam RAPBN 2025. Angka tersebut jauh lebih kecil dari anggaran untuk pembangunan IKN pada APBN 2024 yang dialokasikan sebesar Rp 42,5 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati begitu, Menkeu membeberkan angka tersebut hanya acuan dasar atau baseline. Menurutnya, pada tahun 2025 mendatang Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa menyesuaikan anggaran itu sesuai prioritas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semuanya di-<em>baseline</em>-kan karena untuk memberikan otoritas kepada presiden terpilih untuk tentukan, sesuaikan, dengan prioritas dengan kabinetnya," ujar Sri Mulyani pada Agustus lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Enggaklah, enggak sekecil itu. Enggak mungkin Rp 143 miliar. Dari pertama itu, IKN tidak sepenuhnya dari APBN," kata Thomas.

Kemenkeu Siapkan Rp 15 Triliun untuk Anggaran Pembangunan IKN dalam APBN 2025 Era Prabowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/99_bulan-2475721434.jpg" alt="CEK PERSIAPAN: Presiden Jokowi meninjau lokasi lapangan untuk upacara HUT ke-79 RI di IKN, Selasa (5/6)." width="100%">
<figcaption>CEK PERSIAPAN: Presiden Jokowi meninjau lokasi lapangan untuk upacara HUT ke-79 RI di IKN, Selasa (5/6).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pemerintah mengebut pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) agar bisa digunakan Agustus mendatang. Anggaran yang disiapkan tahun ini mencapai Rp 37,41 triliun.</p> <p>Besaran anggaran untuk IKN itu terungkap dalam rapat kerja (raker) antara Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di kompleks parlemen, Senayan, kemarin (6/6). Menurut Basuki, anggaran untuk IKN per 30 Mei sebesar Rp 37,41 triliun.</p> <p>&rdquo;Itu berdasarkan data per 30 Mei 2024,&rdquo; kata Basuki.</p> <p>Anggaran Rp 37,41 triliun itu antara lain digunakan untuk infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 1,57 triliun. Yaitu, pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai 1A, lanjutan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang progresnya mencapai 100 persen, serta pembangunan embung KIPP dengan progres capaian 96 persen.</p> <p>Selanjutnya, infrastruktur jalan dan jembatan menelan anggaran Rp 17,56 triliun. Dengan perincian, pembangunan jalan tol IKN 5A dengan progres 85 persen, tol IKN 3B progres 83 persen, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II yang mencapai progres 74 persen.</p> <p>Kemudian, jalan akses bandara VVIP dengan progres 18 persen, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat dengan progres 14 persen, dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur dengan progres 10 persen serta jalan feeder (distrik) di kawasan IKN dengan capaian 73 persen.</p> <p>Anggaran dari APBN itu juga diperuntukkan infrastruktur permukiman sebesar Rp 11,42 triliun. Perinciannya, pembangunan instalasi pengolahan air (IPA) dengan progres 65 persen. IPA ditargetkan sudah bisa berfungsi pada Juli mendatang.</p> <p>Proyek berikutnya adalah jaringan perpipaan transmisi SPAM Sepaku Paket 2 dengan progres 95 persen, gedung Istana Negara dan lapangan upacara dengan progres 69 persen, serta pembangunan kantor kementerian koordinator yang sudah mencapai progres 64 persen. &rdquo;Kami harap semua infrastruktur itu bisa berfungsi pada Juli mendatang,&rdquo; papar Basuki.</p> <p>Plt kepala Otorita IKN itu mengatakan, pihaknya juga sedang membangun infrastruktur perumahan di IKN. Anggaran yang disiapkan untuk tahun ini Rp 6,86 triliun. Saat ini ada 12 tower rumah susun (rusun) yang sedang dibangun. Hunian itu diperuntukkan bagi ASN, Polri, BIN, dan Paspampres.</p> <p>Menurut Basuki, total rusun untuk hunian ASN, Polri, BIN, dan Paspampres yang dibangun di IKN sebanyak 47 tower. Yang sudah topping off sebanyak 14 tower. Dia berharap sebanyak 12 tower sudah bisa beroperasi pada Agustus mendatang. &rdquo;Insya Allah pada Agustus nanti 12 tower bisa beroperasi,&rdquo; bebernya.</p> <p class="class-paragraph">Dalam forum raker tersebut, sejumlah anggota komisi V mempertanyakan pelaksanaan proyek prestisius tersebut. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Sri Rahayu bertanya terkait gambaran secara keseluruhan pengerjaan proyek IKN Nusantara. Selama ini dia hanya membaca dan melihat di media massa. &rdquo;Kami komisi V tidak pernah mengetahui gambarannya seperti apa, sejauh mana sarana dan prasarana di sana, seperti apa bangunan-bangunannya,&rdquo; katanya.</p> <p>Dia juga mempertanyakan pemerintah yang menargetkan infrastruktur di IKN sudah bisa digunakan pada Agustus mendatang. Menurut dia, target itu akan sulit tercapai. Sri juga mengingatkan terkait anggaran proyek IKN yang sangat besar. &rdquo;Kalau lihat di media, kayaknya masih begitu-begitu saja (progresnya, Red). Padahal, Agustus sebentar lagi,&rdquo; ucapnya. <strong>(tyo/lum/lyn/c17/fal)</strong></p>

Pemerintah mengebut pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) agar bisa digunakan Agustus mendatang.

Pemerintah Kebut Pembangunan IKN, Gelontor Rp 37,41 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/ibu-kota-baru-lapsus-2634105085.png" alt="RAGAM INFRASTRUKTUR: Kegiatan pembangunan kantor kementerian koordinator hingga istana presiden dan wakil presiden di IKN (14/7)." width="100%">
<figcaption>RAGAM INFRASTRUKTUR: Kegiatan pembangunan kantor kementerian koordinator hingga istana presiden dan wakil presiden di IKN (14/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan. Untuk melanjutkan pembangunan itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengalokasikan anggaran dukungan sebesar Rp 11,44 triliun.</p> <p>Anggaran sebanyak itu untuk membangun bidang air, sanitasi, penataan kawasan, pembangunan gedung, dan perencanaan dan manajemen.</p> <p>"Untuk dukungan infrastruktur dasar IKN tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 11,44 triliun," ujar Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta yang dilansir Antara, Rabu (6/9).</p> <p>Diana merinci, anggaran Rp 11,4 triliun digunakan untuk pembangunan di bidang air minum sebesar Rp 800 miliar. Semua itu terdiri atas pembangunan Prasarana Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), Jaringan Distribusi Utama (JDU), Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Interkoneksi IPA Sepaku Semoi.</p> <p>Kemudian untuk kegiatan bidang sanitasi sebesar Rp 1,61 triliun. Pekerjaannya meliputi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2,3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 KIPP IKN.</p> <p>Pada bidang penataan kawasan dilalokasikan Rp 1,06 triliun. Pekerjaannya meliputi pembangunan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, Kawasan Beranda Nusantara, Lanskap IKN, serta sistem proteksi kebakaran KIPP IKN.</p> <p>Untuk kegiatan bidang bangunan gedung dialokasikan anggaran Rp 7,91 triliun yang meliputi Gedung Pusat Pemerintahan I dan II, Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator (4 Kemenko), Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), dan Masjid Negara.</p> <p>Selanjutnya untuk kegiatan bidang perencanaan dan manajemen sebesar Rp 6 miliar yang meliputi Perencanaan dan Pengendalian IKN serta Dukungan Teknis Pengadaan Tanah.</p> <p>Sebagaimana diketahui, IKN Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan. IKN ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.</p> <p>IKN berada di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare.</p> <p>IKN Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara.</p>

Pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan.

Bangun Infrastruktur Dasar di IKN, Kementerian PUPR Alokasikan Rp 11,4 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220314_133343.jpg" alt="Presiden Joko Widodo bersama sejumlah gubernur melakukan prosesi penyatuan tanah dan air di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rusman/Biro Pers Setpres/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama sejumlah gubernur melakukan prosesi penyatuan tanah dan air di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Rusman/Biro Pers Setpres/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mematok belanja infrastruktur pada 2023 pada kisaran Rp 367,7 triliun sampai Rp 417,7 triliun atau lebih tinggi dibanding belanja infrastruktur pada periode pemulihan, yakni pada 2020 dan 2021. Sri Mulyani mengatakan, anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) juga akan termasuk dalam anggaran belanja tersebut. Tapi ia belum merinci besaran pasti belanja untuk IKN.<br /> <br /> "Pada 2022 kita sudah mulai untuk bangun IKN dan tentu pada 2023 juga akan makin diakselerasi. Ini termasuk di dalam belanja negara terutama untuk belanja modal dan belanja infrastruktur," kata Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (31/5).<br /> <br /> Anggaran pengembangan IKN pada 2023 yang menggunakan dana APBN diarahkan untuk membangun sarana penting, mulai dari infrastruktur dasar hingga berbagai fasilitas utama pemerintah. Karena itu anggaran tersebut akan disalurkan melalui beberapa Kementerian dan lembaga Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, dan Polri.<br /> <br /> "Anggaran untuk Kemenhan dan Polri karena harus didesain dari awal untuk aspek sarana keamanan dan pertahanan, serta Kemendikbud dan Kemenkes karena sarana pendidikan dan kesehatan paling tidak yang awal harus sudah dimulai," ucap Sri Mulyani dikutip dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Belanja pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi fokus untuk APBN 2023 sehingga nilainya lebih besar dibandingkan belanja sektor yang sama pada 2020 dan 2021 yang masing-masing sebesar Rp 406,1 triliun dan Rp 365,8 triliun.<br /> <br /> Sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi, infrastruktur yang bakal fokus dibangun untuk tahun depan adalah jenis infrastruktur yang bisa diselesaikan pada periode pemerintahan ini, yakni pada 2023 atau semester I tahun 2024.<br /> <br /> "Ini untuk bisa menunjukkan akuntabilitas dari pemerintahan dalam akselerasi pembangunan infrastruktur, baik itu dalam penyediaan air minum, pengolahan limbah, energi pangan dan konektivitas, serta infrastruktur jalan dan TIK lainnya," ucap dia.<br /> <br /> Infrastruktur harus terus dibangun untuk meningkatkan produktivitas Indonesia, apalagi saat ini infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara tetangga.<br /> <br /> "Meskipun mungkin dalam 9 tahun terakhir kita melihat infrastruktur dibangun, namun Indonesia dari sisi kesiapan infrastruktur masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga kita atau <em>emerging country</em> yang lain," kata Sri Mulyani.

Belanja Infrastruktur 2023 Capai Rp 417,7 Triliun, Termasuk untuk IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uu_disahkan_3.jpg" alt="BERTETANGGA: Penunjuk jalan menuju Sepaku dan Semboja, dua kecamatan di Penajam Paser Utara sertai Kutai Kartanegara yang sebagian wilayahnya menjadi lokasi IKN. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)" width="100%">
<figcaption>BERTETANGGA: Penunjuk jalan menuju Sepaku dan Semboja, dua kecamatan di Penajam Paser Utara sertai Kutai Kartanegara yang sebagian wilayahnya menjadi lokasi IKN. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) merilis survei terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim). Secara prinsip, publik merasa tidak masalah dengan rencana tersebut. Namun, mereka mempersoalkan berbagai isu yang muncul dalam proses pemindahan IKN.<br /> <br /> Dalam survei yang digelar pada 1–14 Mei itu, 564 responden mencermati sejumlah masalah pemindahan IKN. Peneliti APSSI Novri Susan menyebut 82,3 persen publik menyoroti besaran anggaran pemindahan IKN dan 69 persen khawatir dengan kerusakan lingkungan.<br /> <br /> Lalu, 62,4 persen publik mempermasalahkan tergusurnya masyarakat lokal hingga 30 persen publik menyoroti potensi reaksi masyarakat lokal terhadap pemindahan IKN. ”Ada beberapa hal negatif terkait pemindahan IKN,’’ ujar Novri dalam paparan secara virtual kemarin (20/5).<br /> <br /> Dalam survei itu, tim APSSI menyodorkan pandangan apakah pemindahan IKN sebaiknya ditunda karena Indonesia belum siap. Sebanyak 48,2 persen setuju dengan pendapat itu. Sedangkan 38,8 persen tidak setuju, 12,8 persen tidak berpendapat, dan 3,2 persen tidak tahu.<br /> <br /> Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Najib Azca menilai proyek IKN sangat penting. Namun, dibutuhkan pengawasan terhadap proyek raksasa tersebut. ’’Agar terhindar dari problem serius,’’ ujarnya. Salah satunya adalah korupsi. Potensi penyimpangan proyek itu dinilai besar.

Publik Cermati Isu Lingkungan-Anggaran IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uu-ikn.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendesak pemerintah untuk tidak memperbesar penggunaan APBN demi mengejar pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN). Hal itu disampaikan pasca mundurnya Softbank dari proyek IKN yang disebut-sebut berniat mengucurkan investasi hingga Rp 1.428 triliun.<br /> <br /> “Kami dari Fraksi PKS mengingatkan agar pemerintah jangan sampai kemudian memperbesar pemakaian dana APBN demi keinginan mengejar target pembangunan IKN tepat waktu,” ujar dia dalam keterangannya, Selasa (15/3).<br /> <br /> Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi tersebut, khususnya persentase sumber-sumber pendanaan IKN. Hal ini karena mencari investor baru bukanlah hal yang mudah.<br /> <br /> Dengan adanya perang Rusia-Ukraina, terjadi situasi global berupa risiko inflasi yang tinggi. Besi, baja dan material konstruksi lainnya terutama yang impor akan mengalami kenaikan imbas dari terganggunya rantai pasok global. “Dampaknya, biaya pembangunan IKN akan naik signifikan,” tandasnya.<br /> <br /> Di sisi lain, ia mempertanyakan kenapa mundurnya perusahaan tersebut tatkala pemerintah telah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, yaitu Bambang Susantono (dari Asian Development Bank/ADB) dan Dhony Rahajoe (dari Sinarmas Land).<br /> <br /> Padahal, UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN Pasal 12 memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN berupa pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan IKN.<br /> <br /> “Fraksi PKS mengusulkan agar DPR RI memanggil Kepala Otorita IKN untuk memberikan penjelasan tentang hal ini, terutama tentang bagaimana rencana Otorita IKN kemudian mencari investor-investor baru untuk IKN,” jelas mantan Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR RI ini.<br /> <br /> Selain itu, dalam Rencana Induk IKN disebutkan bahwa relokasi penduduk ke IKN akan dimulai pada tahun 2023 (TNI, Polri, dan BIN) dan awal tahun 2024 (representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN).<br /> <br /> Dengan tenggat waktu hanya 1-2 tahun ke depan, mundurnya Softbank dinilai akan menjadi preseden buruk bagi calon-calon investor IKN, meskipun SoftBank beralasan ini adalah strategi internalnya untuk ingin lebih fokus kepada pendanaan startup digital daripada kepada proyek pemerintahan.<br /> <br /> “Belum adanya kejelasan dari Pemerintah tentang skema peluang investasi asing terutama dengan skema public private partnership, juga risiko politik dan kegaduhan belakangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan pengunduran jadwal Pemilu 2024 akan membuat investor memilih wait and see,” tutup Suryadi.

SoftBank Mundur Jadi Preseden Buruk, DPR Ingatkan IKN Tak Ganggu APBN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran IKN

Berita Terkini