<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ilustrasi-Gedung-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="GEDUNG MPR/DPR" width="100%">
<figcaption>GEDUNG MPR/DPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menganggarkan pengadaan 100 unit televisi ukuran 43 inch senilai Rp 1,55 miliar yang akan ditempatkan di ruang kerja anggota dewan. Berdasarkan data dari situs resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) proyek pengadaan televisi itu tercatat dengan kode RUP 36341964.  Sementara, nama paketnya yaitu pengadaan TV LED 43 inch untuk ruang kerja anggota sebanyak 100 buah. Kemudian, tertulis bahwa satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR dengan menggunakan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 1.554.000.000 (Rp 1,5 miliar).  "Sumber dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," demikian paket proyek televisi yang tertulis dalam situs tersebut, Rabu (5/10).  Dalam situs tersebut juga tertulis, pemanfaatan barang mulai Oktober sampai Desember 2022 dengan pemilihan E-Purchasing, diketahui jadwal pelaksanaan kontrak pada Agustus hingga Oktober 2022. Sementara, jadwal pemilihan penyedia dilakukan pada Agustus 2022.  Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar belum memberikan keterangan terkait pengadaan 100 buah TV LED 43 inch yang akan ditempatkan di ruang kerja anggota DPR tersebut.  Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman meminta masyarakat untuk mengawal proses pengadaan 100 unit TV tersebut. Hal ini dilakukan agar proses pengadaan tersebut sesuai yang diharapkan.  "Proses tender pengadaannya silakan dikawal agar sesuai ketentuan yang berlaku," ucap Habiburokhman.  Habiburokhman mengutarakan, pengadaan 100 unit TV merupakan kewenangan Sekretariat Jenderal DPR. Karena itu, pemasangan TV di ruang DPR sebaiknya dilanjutkan jika proses pengadaan sesuai aturan.  "Ya soal pengadaan itu domain-domain satker Sekretariat Jenderal DPR," pungkas Habiburokhman.

DPR Anggarkan Rp 1,5 Miliar untuk Beli 100 TV di Ruang Anggota Dewan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ilustrasi-Gedung-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Gedung DPR-MPR (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung DPR-MPR (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyoroti isu transparansi anggaran di DPR. Menurut Manajer Riset Seknas Fitra Badiul Hadi, transparansi anggaran di DPR merupakan persoalan serius, tapi belum menjadi isu utama.  “Jika merujuk pada peraturan DPR RI No 1 Tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik DPR RI, pasal 2 ayat (1) informasi publik di DPR meliputi informasi yang berkaitan, huruf d laporan keuangan DPR RI yang sudah diaudit, tetapi publik masih kesulitan mendapatkan informasi ini,” kata Badiul Hadi kepada wartawan, Selasa (28/12).  Dengan dinamika itu, Badiul Hadi merespons dan mendukung gagasan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang ingin membuat "gaduh" di Senayan. Hal itu untuk melihat transparansi pennggunaan uang rakyat.  “Gagasan tranparansi DPR saya kira baik dan perlu didukung oleh seluruh anggota DPR baik di tingkat pusat atau daerah. Transparansi ini penting sebagai komitmen DPR dalam pencegahan korupsi. Sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelembagaan dan anggota DPR yang terus mengalami keterpurukan,” ujar Badiul Hadi.  Dia menyebut, transparansi anggaran bisa dimulai dari masing-masing fraksi di parlemen. Nantinya ada laporan dari masing-masing anggota fraksi atas penggunaan anggaran.  “Misalnya dana reses atau kunjungan kerja. Ini mestinya dipublikasi oleh anggota DPR, baik melalui portal resmi DPR maupun yang dimiliki oleh masing-masing anggota, misal sosial media,” terangnya.  Badiul menambahkan, DPR harus secara maksimal memanfaatkan open parliament untuk memberikan informasi yang lebih baik ke publik. Baik itu berupa kegiatan, produk legislasi, dan terutama anggaran.  “Sehingga semangat open parliament bisa lebih maksimal tidak hanya formalitas semata. Meski beberapa informasi sudah ada di menu Open Parliament di website resmi DPR,” tutupnya.

Saatnya Fraksi di DPR Dukung Gagasan tentang Transparansi Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Ilustrasi-Gedung-DPR-MPR-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Agung Budi Santoso memaparkan bahwa DPR mengusulkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp 7,9 triliun. Anggaran tersebut adalah untuk kebutuhan Satuan Kerja Dewan dan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal.  "Perkenan kami menyampaikan bahwa kebuthan anggaran DPR RI tahun 2022 sesuai usulan dari seluruh alat kelengkapan DPR, dan sekretariat jenderal DPR RI adalah sebesar Rp 7.990.940.028.000," ujar Agung di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/4).  Agung merinci, anggaran sebesar 3.058.972.542.000 untuk Satuan Kerja Sekretariat Jenderal. Kemudian Rp 4.931.967.486.000 untuk Satuan Kerja Dewan.  "Kami berharap agar rencana kerja dan anggaran DPR tahun 2022, berdasarkan usulan anggaran yang akan diputuskan dalam rapat paripurna hari ini, dapat segera ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR dengan menyampaikan surat kepada presiden," katanya.  Usai mendengar paparan Agung, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, langsung meminta persetujuan anggota dewan terkait anggaran ini. Anggota dewan pun kompak menyatakan setuju.

DPR Ajukan Anggaran Rp 7,9 Triliun untuk 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Rapat-Paripurna-RUU-APBN-2020-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Tampak kursi anggota DPR-RI kosong mengikuti pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Rapat Paripurna tersebut dengan agenda penyampaian Pidato Menteri Keuangan" width="100%">
<figcaption>Tampak kursi anggota DPR-RI kosong mengikuti pada Rapat Paripurna ke-4 DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Rapat Paripurna tersebut dengan agenda penyampaian Pidato Menteri Keuangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pada Selasa (10/9) menyepakati anggaran untuk DPR bertambah Rp 833 miliar menjadi Rp 5,11 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Semula, anggaran DPR untuk 2020 diusulkan sebesar Rp 4,28 triliun.  Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menuturkan, tadinya DPR mengusulkan tambahan anggaran lebih dari Rp 833 miliar. Namun, setelah dikaji oleh Kemenkeu, akhirnya disepakati angka tersebut.  "Untuk operasional, tugas dewan, tugas legislasi itu harus kita jaga. Untuk tugas pokok dia, aspirasi, plus tambahan anggota baru 15 orang. Ada anggota baru, butuh ruangan dan peralatan," kata Askolani ditemui usai rapat dengan Banggar DPR RI, Selasa.  Dalam rapat tersebut Askolani menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp 833 miliar diperuntukkan pelaksanaan fungsi legislasi, penguatan kelembagaan, dukungan manajemen, dan dukungan keahlian fungsi dewan. Namun, kendati ada tambahan Rp 833 miliar, Askolani memastikan tambahan tersebut tidak terlalu besar lantaran pagunya sendiri telah diefisienkan sama dengan kegiatan di 2019.  Selain untuk lembaga parlemen, rapat juga menyepakati tambahan anggaran antara lain untuk Kemenhan sebesar Rp 550 miliar, Kemenkumham sebesar Rp 240 miliar, Kemenhub sebesar Rp 441,5 miliar, serta Kemendikbud sebesar Rp 599,9 miliar. Kemudian, rapat juga menyepakati usulan belanja mendesak untuk sejumlah Kementerian/Lembaga sebesar Rp 21,7 triliun.  "Belanja mendesak itu untuk tugas pokoknya Kementerian/Lembaga khususnya pertahanan keamanan," kata Askolani.  Belanja mendesak yang akan masuk pos Polri dialokasikan paling banyak sebesar Rp 13,825 triliun. Adapun untuk Kemenhan dialokasikan sebesar RP 3,275 triliun, BIN sebesar Rp 4,325 triliun, serta Kejaksaan sebesar Rp 275 miliar.

Wakil Rakyat Butuh Ruangan, Anggaran DPR Ditambah jadi Rp 5,11 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/gedung-dpr.jpeg" alt="Gedung DPR (Jawa Pos Photo)" width="100%">
<figcaption>Gedung DPR (Jawa Pos Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai kementerian maupun lembaga pemerintah mulai mengajukan usulan anggaran 2020. Sebagian instansi telah membahas usulan tersebut dengan DPR. Dewan sendiri sudah menyampaikan anggaran Rp 7,389 triliun. Sebagian anggaran akan dialokasikan untuk melanjutkan rencana pembangunan gedung baru.  Sebenarnya, DPR sudah menyampaikan usulan anggaran dalam rapat paripurna pada Maret. Saat itu, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anthon Sihombing menyerahkan draf rancangan kebutuhan anggaran DPR 2020. Menurut Anthon, BURT telah menerima usulan anggaran dari alat kelengkapan dewan (AKD), Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR. "Usulan anggaran itu dikompilasi menjadi kebutuhan anggaran DPR RI pada 2020," tutur politikus Partai Golkar itu.  Kebutuhan anggaran DPR pada 2020 sesuai dengan usulan dari seluruh AKD, Setjen, dan BK DPR adalah Rp 7,389 triliun. Kebutuhan tersebut meÂ­liputi satker dewan Rp 4,798 triliun dan satker setjen Rp 2,591 triliun.  Sejatinya, pada Jumat (14/6), BURT berencana mengadakan konferensi pers terkait anggaran DPR 2020. Namun, rencana itu tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas.  Irma Suryani, anggota BURT DPR, menjelaskan bahwa pihaknya pasti menyampaikan anggaran dewan secara terbuka. Pihaknya sangat transparan dalam penganggaran. Yang jelas, lanjut dia, anggaran Rp 7,389 triliun itu bukan pembangunan apartemen yang selama ini diributkan. "DPR tidak punya program pembangunan apartemen," tuturnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (16/6).  Yang ada, lanjut Irma, pembangunan gedung diprogramkan sejak 2017. Menurut politikus Partai Nasdem itu, program tersebut sudah disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Namun, legislator asal Dapil Sumatera Selatan II itu masih enggan berkomentar terlalu jauh terkait rencana pembangunan gedung baru.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT2-Paripurna-Sepi-eca2-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ruanga sidang paripurna DPR (Hendra Eka/Jawa Pos)  Dia juga tidak hafal dari Rp 7,389 triliun itu, berapa anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan gedung baru. Irma juga belum bisa menjelaskan rancangan pembangunan gedung secara detail. Misalnya, terkait jumlah lantai dan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan.  Apakah pembangunan fisik gedung baru bisa dimulai tahun depan? Irman belum bisa menjelaskan apakah pembangunan itu masih dalam proses perencanaan atau sudah dimulai. "Saya tidak hafal, mungkin besok (hari ini) baru bisa saya jawab by dokumen," tuturnya.  Tahun lalu DPR mengeluarkan anggaran Rp 601 miliar untuk tahapan pembangunan. Dana tersebut bukan untuk pembangunan fisik gedung, tapi diperuntukkan manajemen perencanaan. Saat itu, dewan beralasan bahwa anggaran tersebut bukan usulan DPR, tapi usulan pemerintah.  Walaupun mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan, DPR tetap melaksanakan rencana itu. Namun, pembangunan fisik gedung sampai sekarang belum dimulai. Hanya pembangunan taman yang gencar dilakukan di era kepemimpinan Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Minta Rp 7,3 T, DPR Akan Bangun Gedung Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dpr-bakal-bangun-gedung-baru-asrul-tiap-naik-lift-kami-wiridan_m_150285.jpeg" alt="Sekjen PPP Asrul Sani." width="100%">
<figcaption>Sekjen PPP Asrul Sani.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani merespon soal usulan anggaran DPR senilai Rp 5,7 triliun pada tahun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018. Dana itu disebut-sebut akan digunakan untuk penataan. Salah satunya adalah gedung kantor dan apartemen khusus di dekat markas wakil rakyat di Senayan, Jakarta Pusat.&nbsp; &ldquo;Adanya anggaran itu memang diperlukan anggota DPR saat ini adalah gedung kantor,&rdquo; ujar Asrul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8).&nbsp; Sebab, menurut Arsul mengatakan, gedung yang sekarang ini sudah tidak layak. &ldquo;Lift beberapa kali macet, kemarin bahkan jatuh. Jadi wajar kalau perlu gedung lagi, supaya beban gedung ini tidak berlebihan,&rdquo; kata Arsul. Menurut dia, pembangunan gedung harus menjadi prioritas. Pihaknya juga mengklaim&nbsp; tidak meminta gedung mewah, tapi harus dibangun sesuai dengan standar pemerintahan saja. &ldquo;Lokasinya di sini kan masih bisa,&rdquo; kata anggota Komisi III DPR itu. Sedangkan apartemen, kata Arsul, bukan prioritas utama jika harus dibangun. Tetap, yang utama adalah gedung kantor. &ldquo;Ruang anggota Komisi III DPR sama Kapolsek Tanah Abang atau Kapolsek Kebayoran bagus mana?&rdquo; Itu saja,&rdquo; tegasnya. Selain gedung, lanjut Arsul, yang perlu dibangun adalah fasilitas-fasilitas yang layak atau standar seperti yang dimiliki lembaga lain.&nbsp; Seperti gedung baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK). &ldquo;Jadi kalau teman-teman di luar tidak pernah ke DPR menilai tidak perlu (gedung baru), ya barangkali memang tidak tahu kondisinya. Kami saja wiridan terus setiap naik lift,&rdquo; ungkap Arsul.

DPR Bakal Bangun Gedung Baru, Asrul: Tiap Naik Lift Kami Wiridan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/soal-anggaran-dpr-fahri-yang-bener-rp-57-triliun_m_150089.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membantah DPR mendapatkan pagu anggaran 2018 sebesar Rp. 7,2 triliun. Adapun besaran tersebut hanyalah usulan berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada April 2017. Fahri menjelaskan dari usulan tersebut, pemerintah pada 9 Mei 2017 akhirnya menetapkan pagu indikatif anggaran DPR sebesar Rp 4.357.708.210.000,- Lalu akhirnya diputuskan pada 25 Juli 2017, anggaran DPR tahun 2017 sebesar Rp 5.728.286.667.000,- atau mendapat tambahan sebesar Rp1.370.578.457.000,- "Yang benar 5,7 triliun. Bukan 7 triliun," tegas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8). Dia menjelaskan, bahwa munculnya besaran tersebut sesuai dengan perencanaan dan sangat transparan. Artinya, besaran tersebut cukup realistis dibandingkan dengan kementerian atau lembaga lain. Fahri memastikan penyusunan angaran tersebut tidak diselewengkan. Pasalnya, yang menyetujuinya adalah pemerintah sendiri.&nbsp;"99 persen anggaran ada di istana, eksekutif. Kalau ada maling, ya malingnya di sana," imbuhnya. Nantinya, anggaran itu juga dipakai untuk pembangunan infrastruktur seperti gedung baru.&nbsp;"Jadi DPR itu infrastruktur yang paling penting. Ini juga untuk kemajuan rakyat dan peradaban demokrasi. Otoritas bujeting itu penting," pungkas Fahri.

Soal Anggaran DPR, Fahri: Yang Bener Rp 5,7 Triliun

anggaran dpr

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran dpr

Berita Terkini