<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/24/drainase-jombang-922582453.jpg" alt="Sekretaris Desa Kebontemu Sholly Arif Shoffan menunjukkan lokasi pembangunan drainase di Dusun Nglongko. (Azmy Endiyana/Jombang Banget)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Desa Kebontemu Sholly Arif Shoffan menunjukkan lokasi pembangunan drainase di Dusun Nglongko. (Azmy Endiyana/Jombang Banget)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pembangunan drainase akan dilakukan Pemerintah Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Jombang untuk mengatasi genangan air di kawasan tersebut. Drainase akan dibangun di tengah perkampungan hingga area persawahan. Upaya tersebut juga merupakan salah satu langkah yang dilakukan Pemdes Kebontemu untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Melansir dari Jombang Banget (Jawa Pos Group) pada Minggu (24/3), anggaran yang digunakan untuk pembangunan drainase tersebut adalah anggaran dana desa (DD) 2024 dengan nominal kurang lebih Rp 44 juta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014477646/pengendara-pajero-yang-tewaskan-2-orang-di-pik-2-resmi-jadi-tersangka"> Pengendara Pajero yang Tewaskan 2 Orang di PIK 2 Resmi Jadi Tersangka</a> &ldquo;Memang kami dulukan pembangunan drainase karena musim penghujan,&rdquo; ujar Kepala Desa Kebontemu Sirojul Munir, kemarin. Ia juga menyebutkan bahwa pembangunan drainase tersebut dapat menyelesaikan dua persoalan sekaligus di desanya. Salah satunya dapat melancarkan saluran air di permukiman penduduk. &ldquo;Memang saluran pembuangannya kurang bagus. Sehingga perlu dibangun drainase,&rdquo; katanya. Selain itu, pembangunan drainase juga merupakan aspek yang penting untuk saluran pertanian karena dapat mempermudah petani dalam mengairi sawah saat musim tanam. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014477284/ada-pisces-hingga-cancer-pria-dengan-5-zodiak-ini-pantas-jadi-suami-idaman-dan-layak-diperjuangkan">Ada Pisces hingga Cancer, Pria dengan 5 Zodiak Ini Pantas Jadi Suami Idaman dan Layak Diperjuangkan</a> &ldquo;Ini juga untuk pertanian, agar sawah juga mudah pengairannya,&rdquo; ucapnya. Dengan pembangunan drainase, Sirojul Munir berharap upaya tersebut dapat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat setempat. &ldquo;Kami berharap program pembangunan yang ada nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat,&rdquo; pungkasnya.

embangunan drainase akan dilakukan Pemerintah Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Jombang untuk mengatasi genangan air.

Gunakan Anggaran Dana Desa, Pemdes Kebontemu Jombang Bangun Drainase untuk Atasi Genangan Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220613_143926.jpg" alt="Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan (tengah). M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan (tengah). M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mendorong pembangunan dari desa. Upaya pembangunan itu dengan mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar untuk satu desa atau yang dikenal samisade.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/plt-bupati-bogor/">Plt Bupati Bogor</a> Iwan Setiawan meminta kepala desa (kades) untuk kembali mengajukan anggaran bantuan keuangan infrastruktur Samisade untuk tahun anggaran 2023.  Pengajuan <a href="https://www.jawapos.com/tag/anggaran-desa/">anggaran desa</a> itu melalui proposal. Setiap kades mengajukan proposal yang berisikan untuk membangun desa. Anggarannya harus dimanfaatkan secara maksimal. “Tapi saya ingatkan kembali kepada para kades, jangan buat yang aneh-aneh,” pengganti sementara Ade Yasin itu seperti dilansir Radar Bogor.  Pernyataan Iwan Setiawan itu dikemukakan saat menghadiri acara Hari Jadi Ke-80 Desa Rawakalong pada Selasa (3/1).  Iwan mengklaim, di Indonesia hanya <a href="https://www.jawapos.com/tag/kabupaten-bogor/">Kabupaten Bogor</a> yang berani memberikan anggaran Rp 1 miliar untuk satu desa. “Di Indonesia, tidak ada kabupaten yang berani memberikan anggaran untuk desa sebesar Rp 1 miliar, kecuali Kabupaten Bogor,” beber Iwan Setiawan.  Iwan Setiawan menyebut bahwa setiap tahunnya Pemkab Bogor menggelontorkan anggaran bantuan keuangan infrastruktur desa sekitar Rp 400 miliar melalui program Samisade.  “Kami berikan bantuan Rp 1 miliar satu desa, tapi desanya harus desa yang niat untuk membangun demi kepentingan masyarakat,” ucapnya.  Dirinya memohon doa kepada seluruh masyarakat agar program Pemkab Bogor yang akan dilaksanakan di tahun 2023 bisa berjalan dengan baik.  “Banyak program untuk masyarakat Kabupaten Bogor, salah satunya isbat nikah bagi pasangan tidak mampu, yang pernikahannya belum tercatat di KUA,” kata Iwan.  Sementara itu, Kepala Desa Rawakalong Wardi menuturkan, acara hari jadi desanya terselenggara dari hasil patungan masyarakat. Sementara, anggaran Samisade dipergunakan untuk kegiatan lain.  “Dana dari pusat kami pergunakan pengecoran jalan dan pengadaan ambulans. Sedangkan (dana) dari provinsi membangun Posyandu. Sementara program Samisade sudah dibuat pembangunan jalan penghubung,” kata Wardi.(*)

Plt Bupati: Hanya Bogor Yang Berani Beri Anggaran Desa Rp 1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PENYULIHAN-KEJARI-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sejak Januari hingga kini (19/8), setidaknya ada 3 kepala desa (Kades) dan 1 mantan Kades di Sidoarjo yang terbelit masalah hukum. Mereka jadi tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenang.  Mereka adalah Kades (nonaktif) Suko Rokhayani yang terjerat kasus korupsi pungutan liar (pungli) dalam program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Suko.  Ada juga Kades Klantingsari, Kecamatan Tarik, Wawan Setyo Budi Utomo yang divonis 1 tahun penjara. Dia terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Tim Satreskrim Polresta Sidoarjo terkait pungli.  Sementara itu, satu Kades lainnya menjadi tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan keuangan negara dalam proses ganti rugi tanah kas desa (TKD) Gempolsari di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, yang terkena dampak luapan lumpur Lapindo pada 2013.  ’’Satu mantan Kades juga menjadi tersangka dalam perkara yang sama. Jadi, total ada 4 Kades dan mantan Kades yang menjadi tersangka,’’ kata Kasi Intel Kejari Sidoarjo Aditya Rakatama.  Satu Kades lain juga dilaporkan melakukan korupsi. Namun, hal itu masih diselidiki. Banyaknya kepala desa yang tersandung kasus hukum membuat pihak kejari tergerak berbagi ilmu tentang pengelolaan anggaran.  Kamis (18/8), sebagian Kades mengikuti penyuluhan hukum di aula Kejari Sidoarjo. Kegiatan bertajuk Cangkrukan Jogo Deso Bareng Kades itu membahas pengelolaan anggaran yang transparan agar tepat sasaran dan tak menyalahi aturan.  Penyuluhan tersebut diikuti 32 Kades dari total 84 Kades yang baru saja dilantik. Sementara itu, yang belum ikut dijadwalkan hadir pekan depan. ’’Yang pasti, semua Kades yang baru dilantik mendapat penyuluhan hukum,’’ lanjut Rakatama.  Kajari Sidoarjo Akhmad Muhdhor menyatakan, kegiatan itu bertujuan membuka wawasan Kades tentang pengelolaan anggaran desa yang benar. Mulai perencanaan, efektivitas, pelaksanaan dan kesesuaian fisik, hingga monitoring.  ’’Penyuluhan hukum ini lebih ke arah pencegahan. Agar keuangan desa yang berasal dari dana desa maupun dana dari pemerintah daerah bisa dimanfaatkan dan dinikmati masyarakat,’’ lanjutnya.  Penggunaannya dilakukan secara transparan dan ditangani oleh profesional di bidangnya. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari pelaporan penyelewengan penggunaan keuangan desa.  Mantan Asintel Kejati Papua mengingatkan para Kades agar jangan sampai perencanaan penggunaan dana desa tidak sesuai dengan hasil. Terlebih melakukan pengurangan anggaran dan permainan dalam pengelolaan.  ’’Manajemen pengelolaan keuangan harus benar-benar diperhatikan. Monitoring harus terbuka dan masyarakat bisa ikut mengawasi program-program di desa,’’ lanjutnya.

Tahun Ini Tiga Kades dan Satu Mantan Kades di Sidoarjo Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dana-desa-belum-mampu-pecahkan-permasalahan-kesejahteraan-di-desa_m_.jpg" alt="Ilustrasi dana desa, disalurkan dengan tujuan menggerakan perekonomian di pedesaan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dana desa, disalurkan dengan tujuan menggerakan perekonomian di pedesaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya dan Kejaksaan RI sepakat menghentikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Nurhayati. Nurhayati, Bendahara Keuangan Desa Citemu, Cirebon ini malah dijadikan tersangka saat melaporkan dugaan korupsi anggaran desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Citemu Supriyadi.  "Dari Jaksa akan melakukan SKP2 malam ini juga. Jadi, terkait kasus Nurhayati malam ini juga selesai," ujar Dedi dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/3).  Dedi menjelaskan kasus Nurhayati yang sudah dinyatakan P-21 tetap dilakukan tahap II atau pelimpahan tersangka beserta barang bukti oleh Polresta Cirebon kepada Kejaksaan Negeri Cirebon. Sehingga nantinya bisa diterbitkan SKP2.  "Karena ini sudah P-21, tetapi dilimpahkan ke Kejaksaan meskipun tidak dihadiri oleh yang bersangkutan, karena yang bersangkutan (Nurhayati) sedang isoman. Dari jaksa akan mengeluarkan SKP2 malam hari ini juga," katanya.  Dedi menuturkan, penghentian kasus Nurhayati sudah sesuai dengan sistem hukum acara pidana. Sehingga setelah SKP2 diterbitkan oleh Kejaksaan, kasus tersebut selesai.  "Malam ini untuk kasus Nurhayati sudah dikeluarkan SKP2, artinya tidak ada lagi proses penegakan hukum terhadap Nurhayati. Tidak dilanjutkan, sudah dihentikan baik tingkat Polri maupun tingkat Kejaksaan," ungkapnya.  Sementara, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Pol Cahyono Wibowo mengatakan, berdasarkan hasil gelar perkara beberapa waktu lalu didapatkan hasil bahwa Nurhayati melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak ada niat jahat. "Nurhayati memang ada perbuatan melanggar hukum, tapi tidak ada niatan jahat," kata Cahyono.  Selain itu, Cahyono juga mendapatkan informasi hasil gelar perkara di Kejaksaan yang berpendapat sama bahwa ada ketidakcermatan. "Sehingga hasil diskusinya itu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerbitkan eksaminasi, dari hasil ini kemudian sepakat malam ini pertemuannya sama-sama di-tahap II-kan yang selanjutnya oleh kejaksaan negeri dihentikan penuntutannya," ungkapnya.  Diketahui, Bendahara Keuangan Desa Citemu, Cirebon Nurhayati mengungkap dugaan korupsi anggaran desa lebih dari Rp 818 juta yang dilakukan Kepala Desa Citemu Supriyadi. Ia melaporkan dugaan tindak pidana korupsi itu ke polisi.  Namun, selain menetapkan Supriyadi sebagai tersangka, Polres Cirebon juga menetapkan Nurhayati sebagai tersangka pada akhir November 2021. Polisi menduga Nurhayati melanggar Pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Polri Resmi Hentikan Kasus Nurhayati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/PRESIDEN-JOKOWI-SETPRES-9.jpeg" alt="Presiden Jokowi saat melantik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat melantik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar anggaran dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal dan hati-hati. Sebab, besaran penyalurannya yang sangat besar diharapkan dapat membangun kesejahteraan masyarakat dimulai dari desa pinggir perbatasan.  Jokowi menyebut, dalam membangun negara bukan hanya fokus pada pembangunan besar seperti proyek infrastruktur di perkotaan atau kawasan industri, namun juga dimulai dari pedesaan.  "Tapi juga jalan-jalan di kampung, jalan-jalan di desa embung-embung di desa dan memperbaiki pasar-pasar rakyat yang ada di desa-desa," kata Jokowi dalam acara peluncuran sertifikat badan hukum dan peresmian pembukaan Rakornas BUM Desa, Senin (20/12).  Jokowi mengungkapkan, sejak tahun 2015 hingga saat ini penyaluran dana desa totalnya sudah mencapai Rp 400,1 triliun. Dana tersebut bukanlah anggaran yang kecil, karena dimulai dengan nominal yang kecil.  “Rp 400,1 triliun dimulai dari 2015 Rp 21 triliun, tepatnya Rp 20,8 triliun. Tahun 2016 Rp 46,7 triliun, 2017 Rp 59,8 triliun, 2018 Rp 59,8 triliun, 2019 Rp 69,8 triliun, dan 2020 Rp 71,1 triliun, dan terakhir 2021 Rp 72 triliun totalnya tapi Rp 400,1 triliun," jelasnya.  Selain itu, lanjutnya, dana desa itu juga tercermin dari pengelolaan APBD yang menurutnya meningkat drastis. Jika dibandingkan pada 2014 lalu yang mana rata-rata APBD desa hanya sebesar Rp 329 juta, tahun berikutnya naik menjadi Rp 701 juta pada 2015. Hingga tahun 2021 rata-ratanya menjadi Rp 1,6 miliar.  Jokowi pun memperingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati mengelolanya. Sebab, jika tata kelola anggaran daerah tidak baik dapat lari kemana-mana.  "Sekali lagi Rp 400,1 triliun, gede sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelola tidak baik, bisa lari ke mana-mana,” ucapnya.  Meskipun demikian, Jokowi menyebut hasil dari pembangunan desa juga sudah terlihat, seperti jalan desa yang sudah terbangun 227 ribu km, 4.500 unit embung kecil, 71 ribu unit irigasi hingga 1,3 juta meter jembatan, pasar desa 10.300 unit, bumdes saat ini juga telah mencapai 57.200 unit.

Anggaran Desa Ratusan Triliun, Jokowi Ingatkan Jangan Salah Sasaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejati-siap-dampingi-pengelolaan-dana-desa_m_209316.png" alt="ILUSTRASI Kejaksaan Tinggi (Kejati) Semarang siap untuk melakukan pendampingan terhadap pengelolaan dana desa di 35 kota/kabupaten di Jateng" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Kejaksaan Tinggi (Kejati) Semarang siap untuk melakukan pendampingan terhadap pengelolaan dana desa di 35 kota/kabupaten di Jateng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korupsi di level desa semakin marak. Berdasar data Indonesia Corruption Watch (ICW), 2015 hingga 2018 ada 252 kasus korupsi terkait dengan anggaran desa.  Aktivis ICW Egi Primayogha menjelaskan, jumlah kasus terbanyak terjadi pada 2017 dan 2018, yakni 194. Sedangkan 2015 sampai 2017 ada kenaikan cukup besar. Dari 22 kasus pada 2015 menjadi 48 kasus pada 2016, lalu 98 kasus pada 2018.  Dia menyebutkan beberapa modus. ”Di antaranya, penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan, dan suap,” ujarnya.  Jumlah kepala desa yang tercatat kena kasus korupsi juga semakin banyak. Egi menyebutkan, sedikitnya 214 kepala desa harus berurusan dengan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/08/2018/dana-desa-tahap-tiga-di-malang-macet/">kasus korupsi</a>. Perinciannya, 15 kepala desa pada 2015, 61 kepala desa pada 2016, 66 kepala desa pada 2017, dan 89 kepala desa pada 2018. Kondisi itu membuktikan bahwa semakin banyak kepala desa berani bermain anggaran.  Walau korupsi terjadi di level desa, kerugian negara yang ditimbulkan tidak sedikit. ”Total pada 2015–2018 negara merugi Rp 107,7 miliar akibat <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/21/08/2019/perangkat-desa-digaji-tetap-icw-harap-tak-ada-lagi-korupsi-dana-desa/">korupsi anggaran desa</a>,” terang Egi.  Hal itu lebih mengkhawatirkan lagi lantaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menemukan masalah dalam penyaluran dana desa. ”Penyaluran dana desa tidak berdasar data yang mutakhir,” katanya.

Jumlah Kasus Korupsi Anggaran Desa, Salah Satu Modusnya Laporan Fiktif

anggaran desa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran desa