<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/13/Dedi-Mulyadi-Dery-Ridwansah-7JPG-163728562.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyapa warga pada acara Abdi Nagri Ngangjang Ka Warga Edisi 15 di Lapangan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyapa warga pada acara Abdi Nagri Ngangjang Ka Warga Edisi 15 di Lapangan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/7/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM) membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut provinsi yang dipimpinnya menyimpan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito senilai Rp 4,17 triliun. Dikutip RM.id (Jawa Pos Group), lewat postingan di akun Instagramnya, @dedimulyadi71, KDM membeberkan posisi kas daerah Provinsi Jabar yang diterbitkan Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD). Di situ tertera angka Rp 2.380.930.534.522 atau hampir Rp 2,4 triliun. "Di kasnya tidak ada sertifikat deposito Rp 4,1 triliun. Jadi, kalau ada yang menyatakan ada uang Rp 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya," kata KDM, Selasa (21/10). KDM mengaku sudah bolak-balik ke Bank Jawa Barat (BJB), bahkan mengumpulkan dan memarahi staf untuk menanyakan soal deposito Rp 4,1 triliun. Tapi ternyata, duit segitu memang tidak ada. Dibuka di dokumen Kas Daerah, juga tidak ada. Menurut KDM, membuktikan ada tidaknya duit Rp 4,1 triliun dalam bentuk deposito bukanlah perkara sulit. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tinggal periksa kas daerah Jawa Barat. Pasti akan kelihatan, jika memang ada. "Tadi saya nyari, karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain, ternyata duit Rp 4,1 triliun itu tidak ada," ujar KDM. "Mudah-mudahkan nanti tahun depan ada buat Jawa Barat, ditambahin dana transfernya," imbuh politisi Gerindra itu. Lewat situs resmi Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) Jabar, KDM menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir pejabat pengelola keuangan yang menyalahgunakan kewenangan dalam mengelola dana publik. &ldquo;Apabila ada pejabat Pemprov, pengelola keuangan, diam-diam membuat sertifikat deposito tanpa sepengetahuan saya, saya yakinkan hari ini pun saya berhentikan,&rdquo; tegas KDM. Alokasi Duit Kas KDM menjelaskan, duit kas Jabar dalam bentuk giro senilai Rp 2,4 triliun akan digunakan untuk membayar aneka macam kontrak pekerjaan Pemprov Jabar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum (PJU), bangun ruang kelas baru sekolah, serta perbaikan gedung kantor dan rumah sakit. Selain itu, kas daerah Jabar juga digunakan untuk menyambungkan listrik bagi warga miskin secara gratis, Total kebutuhannya Rp 7,5 triliun. Lalu, dari mana Jabar memenuhi kebutuhannya karena saldo kas hanya Rp 2,4 triliun? "Ya dari pendapatan daerah Provinsi Jabar. Baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun sumber-sumber pendapatan lainnya yang halal dan tidak mengikat. Diatur oleh Undang-Undang," urai KDM. Belanja Publik Naik Signifikan KDM menuturkan, belanja publik di Jabar naik signifikan hingga nyaris mencapai 1.000 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, hal itu menjadi bukti nyata bahwa Pemprov Jawa Barat memprioritaskan alokasi anggaran untuk kebutuhan masyarakat. KDM juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Barat yang taat membayar pajak. Menurutnya, setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui pajak, benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik. &ldquo;Insya Allah, pajak yang dibayarkan memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat,&rdquo; ucapnya. Sebagai bukti konkret, saat ini berbagai infrastruktur di Jawa Barat telah mengalami peningkatan signifikan. &ldquo;Lihat saja hari ini, jalan-jalan di Jabar sudah mulai terbangun, dilengkapi oleh PJU, drainase, dan CCTV. Nantinya, juga akan dipasang gapura-gapura perbatasan,&rdquo; ujar KDM. Sebelumnya, dalam Rapat Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta pada Senin (20/10/2025), Menkeu Purbaya menyebut total dana daerah yang mengendap di bank mencapai Rp 234 triliun. Padahal, Pemerintah Pusat telah menyalurkan anggaran ke daerah dengan cepat. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) per 15 Oktober 2025, total ada 15 Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki simpanan tertinggi di bank. Tertinggi DKI Jakarta dengan angka Rp 14,6 triliun dan terendah Kabupaten Balangan senilai Rp 1,8 triliun. Jabar ada di nomor lima dengan angka Rp 4,1 triliun.

KDM membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut provinsi yang dipimpinnya menyimpan APBD Rp 4,17 triliun.

Bantah Menkeu Purbaya Soal Anggaran Deposito Rp 4,17 Triliun, KDM Bilang Serahkan Datanya ke Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/MUSA-DPRD-GRESIK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kalangan anggota legislatif kembali menyoroti kinerja Tim Anggaran (Timang) Pemkab Gresik dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2023. Sebab, banyak perencanaan anggaran yang dinilai belum matang. Bahkan, tidak disertai data pendukung untuk mengukur prioritas alokasi anggaran.  Salah satu yang menjadi sorotan adalah rencana alokasi anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). Yang direncanakan dalam bentuk kegiatan maupun proyek pembangunan. ’’Sumbernya berasal dari pemerintah pusat. Namun, nilainya harus dimasukkan dalam APBD Gresik,’’ ucap Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mochammad.  Politikus PKB itu menyayangkan pemotongan dana tersebut. Itu, jelas dia, akan berdampak pada kinerja pemerintah pada tahun depan. ’’DAK yang dikepras tidak bisa dialihkan ke kegiatan atau pembangunan lainnya. Dengan demikian, sisa anggaran yang dikepras wajib dikembalikan ke pemerintah pusat,’’ ujarnya.  Politikus asal Cerme tersebut mencontohkan anggaran kegiatan dinas keluarga berencana pemberdayaan perempuan (KBPP) sebesar Rp 560 juta dalam dokumen rencana KUA-PPAS 2023.  Namun, anggaran dikepras setengahnya oleh Timang Pemkab Gresik. ’’Sangat disayangkan. Apalagi, sektor pendapatan asli daerah (PAD) dinilai belum maksimal untuk membiayai pembangunan daerah,’’ jelasnya.  Hal senada dikatakan anggota Badan Anggaran DPRD Gresik Musa. Politikus Nasdem itu menilai ada komunikasi yang buruk di internal pemkab. Alhasil, itu menjadi polemik ketika pembahasan draf KUA-PPAS 2023 dalam pendalaman di komisi-komisi DPRD Gresik.  ’’Timang Pemkab Gresik hanya menganalisis kegiatan nonfisik yang dianggap tidak penting. Tujuannya untuk efisiensi. Sehingga banyak yang dikepras tanpa mempertimbangkan sumber anggarannya,’’ jelasnya.  Sementara itu, pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) APBD 2022 juga terpaksa ditunda. Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir menyatakan, pembahasan sebenarnya sudah dimulai. Namun, terpaksa ditunda lantaran ketidaksiapan pihak pemerintah. ’’Belum menyediakan datanya,’’ ujarnya.

Soal KUA-PPAS 2023, Musa: Komunikasi Internal Pemkab Gresik Buruk

anggaran daerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran daerah

Berita Terkini

Bantah Menkeu Purbaya Soal Anggaran Deposito Rp 4,17 Triliun, KDM Bilang Serahkan Datanya ke Saya

Soal KUA-PPAS 2023, Musa: Komunikasi Internal Pemkab Gresik Buruk

Download Aplikasi JawaPos.com