<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, pemerintah telah merogoh kocek yang sangat dalam untuk penanganan pandemi Covid-19. Sejak awal kehadiran virus tersebut selama dua tahun ini telah menghabiskan dana mencapai Rp 200 triliun.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran penanganan pandemi lebih banyak dialokasikan untuk sektor kesehatan, seperti perawatan pasien Covid-19 hingga program vaksinasi. Alokasi tersebut juga masih berjalan hingga saat ini lantaran pandemi masih berlangsung.  "Covid sangat mahal. Itu dari perawatan, belum termasuk vaksinasi," kata Sri Mulyani secara virtual, Kamis (10/2).  Sri Mulyani menyebut, adapun realisasi belanja negara sendiri pada 2021 mencapai Rp 2.786,8 triliun. Kemudian, sehak kehadiran varian Delta di Tanah Air, anggaran sektor kesehatan terus membengkak karena harus membiayai pasien Covid-19, obat-obat an, alat kesehatan, hingga tenaga kesehatan.  Bahkan, Sri Mulyani menyebut, anggaran kesehatan selama tahun lalu jauh lebih besar dibandingkan Covid-19 pertama kalo hadir di Indonesia. "Kalau 2020 mencapai Rp 50 triliun, 2021 mencapai puncaknya anggaran kesehatan bisa di atas Rp 200 triliun dan untuk Covid saja bisa mencapai hampir Rp 150 triliun," ungkapnya.  Sri Mulyani mengaku, pihaknya telah membayar tagihan rumah sakit untuk perawatan pasien Covid-19 sebesar Rp 94 triliun. Namun, masih ada tunggakan senilai Rp 23 triliun yang harus dilunasi pada tahun ini.  Besarnya anggaran penanganan Covid, kata Sri Mulyani, nilainya hampir sama dengan KUR yang akan disalurkan BRI tahun ini sebesar Rp 260 triliun. "Betapa biaya kita untuk penanganan Covid-19 itu mencapai ratusan triliun," pungkasnya.

Covid-19 Buat Pemerintah Rogoh Rp 200 T, Sisa Tunggakan Masih Rp 23 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/covid-jember.jpg" alt="SELIDIK: Tenda darurat didirikan di halaman RSD Balung untuk mengantisipasi lonjakan oasien Covid-19 medio Juli lalu. Polisi mencium dugaan korupsi penanganan pasien Covid-10 di RSD Balung. (Dok. Radar Jember)" width="100%">
<figcaption>SELIDIK: Tenda darurat didirikan di halaman RSD Balung untuk mengantisipasi lonjakan oasien Covid-19 medio Juli lalu. Polisi mencium dugaan korupsi penanganan pasien Covid-10 di RSD Balung. (Dok. Radar Jember)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Aroma dugaan korupsi tercium di Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung. Aparat kepolisian tengah menyelidiki temuan dan aduan publik terkait dengan indikasi penyalahgunaan anggaran penanganan Covid-19.  Dikabarkan, polisi telah memanggil dan memeriksa empat saksi dari unsur pejabat di lingkungan RSD Balung. ’’Ada empat saksi yang kami mintai keterangan. Pendalaman juga masih kami lakukan,’’ beber Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna saat dikonfirmasi Senin (27/12).  Dugaan kasus korupsi itu, kata Komang, berkaitan dengan penggunaan serta alokasi anggaran penanganan Covid-19. Namun, hal itu masih dugaan awal dan masih memerlukan pendalaman.  Polisi tidak membeberkan siapa saja saksi yang telah dipanggil, termasuk pihak-pihak lain yang dimintai keterangan untuk memperdalam perkara tersebut. ’’Beberapa pekan ini akan kami lakukan pemeriksaan saksi-saksi lainnya,’’ ujarnya.  Dia hanya menyebutkan, dugaan korupsi itu berangkat dari temuan anggota kepolisian dan beberapa aduan masyarakat. Namun, lagi-lagi Komang tidak menguraikan lebih jauh terkait dengan temuan itu karena masih tahap pendalaman. ’’Nanti perkembangannya kami informasikan,’’ jelasnya.  Terpisah, Direktur RSD Balung dr Andre Kusuma melalui kuasa hukumnya, Purcahyono Juliatmoko, membantah kabar tak sedap itu. Dia menepis semua informasi yang menyebut adanya dugaan rasuah di rumah sakit tersebut. ’’Yang jelas, tidak ada kasus korupsi di RSD Balung,’’ belanya kemarin.  Advokat yang akrab dengan sapaan Moko tersebut menyebutkan, selama ini birokrasi di RSD Balung sudah berjalan dinamis dan sehat. Dia juga menepis kabar dugaan pungutan liar (pungli) terhadap penanganan Covid-19 di rumah sakit itu.  Justru, dia menyoal kelompok masyarakat yang mengadukan RSD Balung hingga kemudian menjadi bahan penyelidikan pihak kepolisian. ’’Tidak tahu itu masyarakat mana. Sejauh ini, tidak ada pasien kami yang komplain soal penanganan Covid-19 di RSD Balung,’’ kilahnya.  Dari informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, penyelidikan terhadap dugaan korupsi di RSD Balung itu bermula pada 17 September 2021. Saat itu polisi memanggil Direktur RSD Balung dr Andre Kusuma untuk menjalani pemeriksaan dan harus menyerahkan dokumen yang dibutuhkan. Dia dipanggil melalui surat yang ditandatangani langsung oleh Kasatreskrim.  Kabarnya, polisi meminta sejumlah dokumen atau data pemulasaraan jenazah setelah adanya laporan ke polisi perihal pungutan atau biaya pemulasaraan yang dikenakan kepada keluarga pasien Covid-19.

Usut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Covid-19 di RSD Balung Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Menteri-Keungan-Sri-Mulyani.-2.jpg" alt="Menteri Keungan Sri Mulyani. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen" width="100%">
<figcaption>Menteri Keungan Sri Mulyani. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, sepanjang 2020, APBN terus melakukan fungsinya untuk menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program pemulihan ekonomi yang mencapai Rp 695,2 triliun.  Ani, sapaan karib Sri Mulyani, memerinci, realisasi anggaran PEN selama 2020 mencapai 575,8 triliun. Jumlah itu berarti 82,83 persen dari target Rp 695,2 triliun.  ’’Program PC-PEN diprioritaskan untuk merespons kondisi kesehatan yang mengalami dampak luar biasa akibat pandemi. Juga untuk memulihkan daya beli masyarakat, membantu dunia usaha, termasuk UMKM,’’ ujarnya pada rapat paripurna di DPR kemarin.  Program PEN terealisasi untuk enam klaster. Yakni, sektor kesehatan Rp 62,6 triliun, perlindungan sosial (perlinsos) Rp 216,6 triliun, dukungan UMKM Rp 112,3 triliun, sektor K/L dan pemda Rp 65,2 triliun, pembiayaan korporasi Rp 60,7 triliun, dan sektor insentif usaha Rp 58,4 triliun.  Pemerintah juga membangun fasilitas kesehatan tambahan seperti 260 ruangan baru puskesmas di seluruh Indonesia. Juga memperbaiki 269 rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas pasien Covid-19. "Anggaran kesehatan yang dikeluarkan tersebut untuk menanggung biaya pengobatan dan perawatan pasien," jelas Ani.  Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu memerinci anggaran kesehatan dikeluarkan untuk biaya pengobatan dan perawatan 200.545 pasien Covid-19 pada 2020. "Ada 160 ribu lebih rumah sakit, 1,56 juta alat pelindung diri (APD), sebanyak 20.612 ventilator, dan 5,7 juta alat tes cepat," imbuh Ani.  Anggaran itu juga mencakup pemberian insentif kepada tenaga kesehatan. Total ada 684 ribu tenaga kesehatan di pusat dan 449 ribu tenaga kesehatan di daerah.  Selain itu, dalam APBN 2020, pemerintah mencatatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) Rp 245,6 triliun dalam APBN 2020. Legislatif memberikan catatan khusus terkait silpa dalam APBN yang mencapai Rp 245,6 triliun. Angka itu terbilang terlalu besar dan menunjukkan pemerintah ceroboh dalam pengelolaan anggaran.  Anggota Badan Anggaran DPR RI Sukamta menyebutkan, pemerintah sembrono. Sebab, di satu sisi menghadirkan utang yang semakin besar, namun di sisi lain menyisakan silpa yang besar pula. Dia mencatat, utang Indonesia per Juli 2021 mencapai Rp 6.750 triliun dengan rasio 40,51 persen dari PDB.  Menjawab kritik soal silpa, Ani menyebutkan bahwa anggaran itu dialokasikan untuk beberapa belanja penanganan pandemi. Di antaranya, mengamankan stok vaksin untuk kebutuhan vaksinasi di awal 2021. Dengan begitu, Indonesia bisa menghadapi gelombang varian Delta Covid-19 pada Mei–Juni 2021. Lalu, sebagian anggaran ditempatkan di bank umum dan BPD sebagai stimulus usaha kecil menengah.  Selain untuk penanganan pandemi, silpa digunakan pemerintah untuk mengurangi besarnya utang dan pembiayaan 2021 agar lebih efisien. Ani menyebutkan, total Rp 139,4 triliun bagian dari silpa 2020 bakal digunakan sepanjang 2021.  Dia berkomitmen untuk terus mengendalikan silpa secara lebih terukur dan terencana. "Untuk memitigasi risiko fiskal dan menangani pandemi," katanya.

Sepanjang 2020, Biaya Pengobatan Pasien Covid Rp 62,6 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-27-at-16.51.16.jpeg" alt="Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna. Humas Polres Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna. Humas Polres Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Jember memeriksa tujuh orang saksi kasus dugaan korupsi anggaran pemakaman jenazah Covid-19 di Kabupaten Jember, Jawa Timur.  ”Ada tujuh saksi yang diperiksa untuk mendapatkan keterangan dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran pemakaman Covid-19,” kata Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna seperti dilansir dari Antara di Jember, Selasa (31/8) malam.  Tujuh orang yang dimintai keterangan di Mapolres Jember, di antaranya Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember M. Djamil dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Penta Satria, serta sukarelawan pemakaman. ”Hingga malam ini (31/8) pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait masih berlanjut sehingga penyidik masih melakukan penyelidikan karena memang memerlukan waktu,” tutur Komang Yogi Arya Wiguna.  Penyelidikan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran pemakaman Covid-19 dibantu Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim sebagai bentuk asistensi dan juga melakukan penyelidikan bersama agar hasilnya lebih maksimal. ”Nanti kami berikan informasi ketika ada perkembangan lagi. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut,” kata Komang Yogi Arya Wiguna.  Sebelumnya, lanjut dia, penyidik Polres Probolinggo memanggil Bendahara BPBD Jember Siti Fatimah. Selang beberapa hari kemudian, pihaknya memanggil Plt Kepala BPBD Jember M. Djamil dan Kabid Logistik dan Kedaruratan Penta Satria.  Pemanggilan sejumlah pejabat tersebut karena viralnya honor pemakaman Covid-19 sebesar Rp 70,5 juta yang diduga mengalir kepada empat orang, yakni Bupati Jember Hendy Siswanto, Sekretaris Daerah Mirfano, Plt Kepala BPBD Moh Djamil, serta Kabid Logistik dan Kedaruratan Penta Satria. Empat pejabat tersebut akhirnya mengembalikan honor tersebut ke kas daerah.  Sementara itu, juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) M. Hafidi mengatakan, pihaknya melihat alokasi honor sebesar Rp 70 juta untuk bupati tidak memiliki dasar jelas. Sehingga dalam hal itu pertanggungjawaban ada pada kuasa pengguna anggaran, yakni di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).  ”Bukan hanya Kepala BPBD, kami melihat Bagian Hukum juga bertanggung jawab karena tidak berupaya maksimal untuk mengantisipasi dan mencegah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai garda terakhir pencairan anggaran,” tutur M. Hafidi.  Menurut dia, pihaknya juga melihat keanehan surat keputusan (SK) pemakaman Covid-19 yang berkonsekuensi pada honor tersebut. Sebab, bupati dan wakil bupati ada dalam SK tim sebagai pengarah. Namun, hanya bupati yang mendapatkan honor, sedangkan wakil bupati tidak mendapatkan.  ”Persoalan alokasi honor kegiatan pemakaman Covid-19 itu menunjukkan kebobrokan sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember,” ucap M. Hafidi.  Juru Bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya Ghofir menambahkan, fraksinya mengingatkan bupati Jember agar kegaduhan honor pemakaman korban Covid-19 menjadi alasan kuat untuk mengevaluasi total regulasi maupun para pembantunya di lingkungan Pemkab Jember. ”Bisa saja legalitas hukumnya benar. Akan tetapi, jika itu melanggar asas kepatutan dan kepantasan, hendaknya bupati mengambil tindakan tegas,” kata Ghofir.

Polisi Periksa Tujuh Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pemakaman Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG20210729134754.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya sudah menghabiskan dana ratusan miliar rupiah. Padahal, pendapatan asli daerah (PAD) baru mencapai 35 persen dari target.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, penanganan virus korona memang menguras anggaran. Tahun ini hingga Juli saja, dana yang digelontorkan sudah mencapai ratusan miliar. ”Jumlahnya berkisar Rp 700 miliar hingga Rp 800 miliar,” tutur Eri pada Jumat (30/7).  Kekuatan dana yang dikerahkan itu tidak hanya berasal dari APBD Kota Surabaya. Namun, juga dari sumbangan berbagai pihak.  Sejak Juni, pemkot membuka donasi lewat program Surabaya Peduli. Anggaran dari APBD Surabaya yang telah dibelanjakan untuk penanganan pandemi sekitar Rp 400 miliar. Selebihnya, dari bantuan warga dan perusahaan yang berempati kepada pemkot.  ”Dengan pemkot yang mengerahkan dana ratusan miliar, berbanding lurus dengan kebutuhan. Keperluan paling besar yaitu pemberian makanan untuk warga isolasi mandiri. Belum lagi pasien di Hotel Asrama Haji serta yang dirawat di seluruh rumah sakit daerah,” tutur Eri.  Kebutuhan lain, lanjut Eri, adalah insentif tenaga kesehatan (nakes) yang mencapai Rp 89 miliar. Selain itu, anggaran juga dibelanjakan untuk peralatan tes kesehatan. ”Mulai dari alat uji usap serta rapid test antigen hingga obat-obatan,” terang Eri.  Pada tahun sebelumnya, menurut Eri, anggaran penanganan Covid-19 juga cukup besar. Yakni lebih dari Rp 800 miliar. ”Saya tidak hafal. Sampai triliunan pokoknya,” ucap Eri.  Besarnya pengeluaran pemkot untuk membendung laju Covid-19, tidak sebanding dengan pemasukan. Sampai Juli, pendapatan asli daerah (PAD) baru mencapai 35 persen atau Rp 301 miliar dari total pendapatan daerah yang diproyeksi Rp 8,6 Triliun.  Nilai itu belum termasuk pendapatan daerah dari pos anggaran selain PAD. Beragam upaya telah dilakukan pemkot untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sayangnya, menurut Eri, pandemi menjadi penghambat. Saat ini, mencari potensi pendapatan daerah sangat sulit.  ”Jalan satu-satunya, menunggu Surabaya membaik. Ketika membaik, kegiatan ekonomi kembali berjalan,” papar Eri.  Alumnus SMAN 21 Surabaya itu mengatakan, Surabaya merupakan kota jasa. Otomatis, untuk meningkatkan pendapatan, kegiatan MICE harus digeber. ”Selain itu, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBB digencarkan,” ucap Eri.

Selama 2021, Surabaya Habiskan Rp 800 M untuk Penanganan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/bansos-sumedang.jpg" alt="Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat memberikan bantuan sosial. (Pemkab Sumedang for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir saat memberikan bantuan sosial. (Pemkab Sumedang for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Langkah agresif pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran tidak dibarengi dengan cepatnya penyaluran di ranah pemda. Terbukti, simpanan dana pemda di perbankan hingga akhir Juni 2021 meningkat. Total, ada dana mengendap Rp 190 triliun. Akibatnya, penanggulangan pandemi Covid-19 di daerah lamban.  Ekonom Indef Dhenny Yuartha menyebutkan, setidaknya ada tiga faktor pemicu seretnya serapan anggaran penanganan Covid-19 di daerah.  Yakni, kapasitas fiskal yang sempit, kapasitas birokrasi dan komitmen politik, serta pola penyerapan anggaran pada akhir periode. ”Kapasitas fiskal sebenarnya sangat sempit, lalu didukung anggaran yang mengendap di perbankan cukup besar. Dengan begitu, implementasi penyaluran ke masyarakat di level daerah tidak cukup efektif,” ujar Dhenny.  Terkait dengan birokrasi, pemda harus lebih dulu mendapat persetujuan dari DPRD dalam relokasi anggaran. Ditambah, penyerapan anggaran biasanya lebih banyak digenjot pada akhir periode. Pola itu makin membuat anggaran penanganan Covid-19 tak kunjung terakselerasi.  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi BLT desa hingga 19 Juli baru mencapai Rp 6,11 triliun. Padahal, pagu yang dialokasikan Rp 28,8 triliun. Artinya, pemda baru mencairkan 21,12 persen.  Menkeu Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyentil pemda terkait dengan rendahnya serapan anggaran tersebut. Ani memerinci, di antara total 434 kabupaten, ada 163 daerah yang realisasi penyaluran BLT desanya sangat rendah. Bahkan kurang dari 15 persen. ”Hanya 21 daerah yang realisasi anggarannya di atas 50 persen,” ungkapnya.  Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan, setelah dijatuhkannya sanksi peringatan, realisasi dana Covid-19 yang bersumber dari APBD mengalami sedikit kenaikan. ”Sudah ada kenaikan, tapi tetap perlu digenjot,” tuturnya kemarin.  Kenaikan tersebut, misalnya, terlihat dari hasil refocusing 8 persen dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). Ada beberapa provinsi yang realisasinya di atas 50 persen. Sebut saja Jawa Timur (58 persen) dan Kalimantan Timur (70 persen).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/07/2021/realisasi-anggaran-covid-19-rendah-19-provinsi-kena-tegur/">Realisasi Anggaran Covid-19 Rendah, 19 Provinsi Kena Tegur</a>  Meski demikian, dia mengakui bahwa masih banyak provinsi dengan realisasi di bawah 20 persen. Karena itu, pihaknya memastikan akan terus menekan daerah merealisasikan dananya secara cepat. Mulai untuk insentif tenaga kesehatan, bantuan sosial, hingga peningkatan aspek layanan kesehatan. ”Kami monitor day-by-day dan lakukan asistensi bila ada bottleneck (kemacetan) dalam implementasinya,” katanya.

Pencairan Anggaran Covid-19 di Daerah Lamban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Foto-bu-gubernur-humas7.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa warga yang akan mengisi ulang tabung oksigen di gerai Refill oksigen gratis. Alfian Rizal/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyapa warga yang akan mengisi ulang tabung oksigen di gerai Refill oksigen gratis. Alfian Rizal/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan serapan anggaran besar-besaran untuk menanggulangi Covid-19. Selama pandemi, pemprov menggelontorkan Rp 123.799.927.900 untuk bantuan sosial. ”Yang telah digunakan sebanyak Rp 44.494.490.900 atau 37,57 persen. Kemudian dana belanja tidak terduga sebanyak Rp 417.438.166.830 dan telah digunakan sebanyak Rp 179.917.823.015 atau 43,10 persen,” jelas Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono pada Selasa (27/7). Menurut Heru, dana penanganan Covid-19 meliputi vaksinasi Covid-19, insentif tenaga kesehatan, belanja kesehatan lain sebesar Rp 769.560.000.000, dan telah digunakan sebesar Rp 446.550.000.000 atau 58,03 persen. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/07/2021/gubernur-ganjar-minta-kepala-daerah-percepat-serapan-anggaran-covid-19/">Gubernur Ganjar Minta Kepala Daerah Percepat Serapan Anggaran Covid-19</a></li> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/26/07/2021/realisasi-anggaran-penanganan-covid-19-di-jabar-rp-2045-miliar/">Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di Jabar Rp 204,5 Miliar</a></li> </ul> ”Serapan anggaran Pemprov Jatim untuk menangani pandemi sudah turun sedemikian. Jadi Pemprov Jatim juga tidak mendapat teguran dari Mendagri,” tegas Heru. Mantan Bupati Tulungagung itu berharap supaya kasus Covid-19 di Jawa Timur terus menurun. Per Selasa (27/7), terdapat 51.698 warga Jawa Timur yang masih dirawat. Sebanyak 3.157 merupakan pasien baru. Kasus kumulatif Covid-19 di Jawa Timur mencapai 280.261. Sebanyak 209.663 di antaranya dinyatakan sembuh dan 18.899 meninggal dunia. Sementara itu, 386 warga meninggal dunia dan 1.654 selesai menjalani masa perawatan.

Selama Pandemi, Pemprov Jatim Gelontorkan Rp 44 M untuk Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG_20210724_180313.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepala daerah se-Jateng mempercepat serapan anggaran penanganan Covid-19. Sekaligus diminta mencairkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak.  ”Ada dua poin yang kami bicarakan dalam rapat hari ini (26/7) bersama bupati/wali kota dan tentu saja OPD. Pertama, karena kemarin ramai soal isu anggaran, saya minta semua melakukan percepatan serapan dan ternyata semua sudah on going process, bahkan majunya cepat sekali,” kata Ganjar seperti dilansir dari Antara di Semarang, Senin (26/7).  Kendati demikian, dalam rapat penanganan Covid-19 yang dihadiri seluruh bupati/wali kota secara daring dan jajaran OPD di lingkungan Pemprov Jateng, Ganjar mengakui, ada beberapa pekerjaan yang belum berjalan karena masih proses pengadaan. Namun, hal itu hanya menunggu waktu sehingga bisa segera dieksekusi.  ”Ada beberapa mata anggaran yang kemarin itu tidak perlu dikeluarkan. Misalnya anggaran untuk sosialisasi dukungan vaksinasi yang sudah berjalan. Sosialisasi kan sekarang tidak perlu datang dan vaksinasi yang anggarannya untuk delivery, ternyata sekarang sudah langsung dikirim dari perusahaan sehingga anggaran itu tidak dibutuhkan lagi,” ujar Ganjar.  Ganjar menegaskan, tetap harus dilakukan percepatan. Jika ada mata anggaran yang tidak terpakai, diminta agar segera dialihkan untuk hal yang diperlukan.  ”Misalnya untuk pembelian peralatan kedaruratan yang dibutuhkan layanan kesehatan. Apakah ventilator, HFNC dan peralatan lain yang sekarang dibutuhkan masyarakat atau digunakan untuk menambah peralatan testing dan tracing, meskipun stok kita masih ada,” sebut Ganjar.  Ganjar juga meminta seluruh bupati/wali kota memastikan bantuan yang harus diterima rakyat segera dicairkan. ”Saya minta data-data dari pemerintah pusat untuk segera dibagi, apakah bansos, bantuan sosial tunai, PKH, dan seterusnya. Saya minta semuanya mendampingi agar bisa selesai lebih cepat, termasuk bantuan untuk UKM,” terang Ganjar.  Sebelumnya, Ganjar mengungkapkan, serapan anggaran penanganan Covid-19 di Jateng tercatat telah mencapai 17,28 persen per 24 Juli, bukan 0,15 persen. Total serapan anggaran sampai hari ini (26/70 telah mencapai Rp 49.040.562.303 atau 17,28 persen. Di antaranya pemberian insentif untuk tenaga kesehatan yang sudah cair sebesar Rp 39.895.216.303 atau 66,31 persen.

Gubernur Ganjar Minta Kepala Daerah Percepat Serapan Anggaran Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendagri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahulu" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahulu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) tidak ragu dalam mencairkan jaring pengaman sosial secepatnya.  Selama tidak ada mark-up dan tepat sasaran, pemerintah pusat menjamin keamanan aspek hukumnya. ”Kami akan tanggung jawab sepanjang digunakan untuk masyarakat yang terdampak,” tegasnya tadi malam (17/7).  Tito menjelaskan, selain melalui Kementerian Sosial, pemda memiliki alokasi dana bantuan sosial (bansos). Bagi yang tidak menganggarkan, pemerintah juga membolehkan pemda menggelontorkan dana belanja tidak tetap (BTT) untuk bansos. Selain itu, ada bantuan tunai yang bersumber dari dana desa.  Namun, hingga kemarin, Tito menyayangkan angka realisasi yang masih rendah. Salah satu problemnya, ada proses administrasi. Rencananya, dalam waktu dekat pihaknya bersama menteri keuangan mengeluarkan dasar hukum percepatan realisasi APBD. Harapannya, pemda semakin yakin untuk melakukan diskresi. Selain itu, BPKP akan ikut mendampingi. ”Bansos kita harapkan nggak usah nunggu dari pusat. Begitu melihat masyarakat kesulitan, dibantu,” imbuhnya.  Pemda, tutur Tito, harus siap berbagi beban dengan pusat. Sebagai struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Tito yakin pemda lebih tahu lapangan. Termasuk dalam melihat kelompok yang paling membutuhkan bantuan.  Bukan hanya bansos, realisasi dana Covid-19 juga bisa disalurkan untuk insentif tenaga kesehatan (nakes). Dari pantauannya, masih ada sejumlah daerah yang belum merealisasikan dana nakes. Jika tidak ada perbaikan dalam beberapa hari ke depan, Tito tidak segan mengeluarkan sanksi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/07/2021/penyekatan-diperpanjang-hanya-sakit-melahirkan-boleh-ke-luar-kota/">Penyekatan Diperpanjang, Hanya Sakit-Melahirkan Boleh ke Luar Kota</a>  Sejauh ini Kemendagri telah menegur 19 provinsi yang realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19-nya rendah. ”Uangnya ada, tapi belum direalisasikan,” kata mantan Kapolri itu.  Selain aspek ekonomi, Tito meminta daerah memperbaiki praktik penegakan hukum PPKM. Berdasar hasil evaluasi, masih ditemukan kegiatan pendisiplinan yang berlebihan. Imbasnya, terjadi konflik di lapangan.  Kemendagri melalui Ditjen Administrasi Wilayah telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh satpol PP di seluruh Indonesia. ”Belajar dari kasus di Gowa. Agar tidak terulang kasus yang sama,” tuturnya.  Penindakan, imbuh Tito, harus dilakukan dengan cara humanistis, santun, manusiawi, dan tidak berlebihan, tapi tetap tegas. Bahkan, jika mampu, penertiban dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian bantuan.

Realisasi Anggaran Covid-19 Rendah, 19 Provinsi Kena Tegur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kepala daerah yang diduga menyelewengkan refocusing anggaran, untuk penanganan Covid-19 di daerahnya. Refocusing anggaran yang tinggi ternyata daerah tersebut tidak terlalu terdampak dengan Covid-19.  Wakil Ketua KPK, Lili Pantauli Siregar menduga refocusing anggaran tersebut dilakukan petahana atau salah satu kepala daerah yang kembali maju dalam Pilkada Serentak 2020. Temuan ini didapat setelah KPK melakukan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  "KPK juga melakukan telaah terhadap dana-dana refokusing yang kemarin. Dimana Kepala daerah menganggarkan dengan pertimbangan apakah daerah tersebut akan melakukan Pilkada atau tidak. Karena kita menemukan di beberapa wilayah yang sangat tidak masuk diakal, korban covidnya sedikit tapi refokusingya sangat tinggi. Ternyata itu para petahana yang akan maju juga," kata Lili di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (9/9).  Namun, Lili tidak menyebutkan secara jelas daerah mana yang diduga 'bermain-main' dengan refocusing anggaran. Menurutnya, daerah tersebut berada di wilayah provinsi Jawa Timur.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/08/2020/dana-influencer-dan-dana-riset-covid-19-tak-bisa-dibandingkan/">Dana Influencer dan Dana Riset Covid-19 Tak Bisa Dibandingkan</a>  Lili mengaku, lembaga antirasuah sudah menegur kepala daerah tersebut agar menormalkan kembali anggarannya. Hal ini, untuk mencegah praktik tersebut mengarah ke pidana korupsi.  "Kita tidak bisa sebut kabupatennya ya, tapi yang pasti itu di wilayah Jatim. Kita sudah menegur dan mengingatkan agar dinormalkan dan diwajarkan, karena kita tidak ingin ini mengarah kepada pidana, lebih bagus dicegah," cetus Lili.  Oleh karena itu, Lili mengimbau semua kepala daerah terkait dengan refocusing anggaran. Dia pun terus meminta kepada APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan BPKP untuk melakukan pendampingan terkait hal ini.  "Kemudian mengenai hal yang berhubungan dengan temuan ini, kami meneruskan. Karena prinsipnya dalam hal ini menghindari kerugian di depan. Jadi kami ingatkan Kepala daerah melalui APIP dan BPKP untuk terus melakukan pemdampingan," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CZI5GVdSxgw

KPK Sebut Ada Kepala Daerah di Jatim Selewengkan Anggaran Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran Covid-19

Berita Terkini