<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/13/Wakil-Ketua-KPK-Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-2JPG-2724059134.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengawasi pembagian bantuan sosial (bansos) yang belakangan kian digenjot. Lembaga antirasuah itu juga akan turun untuk mencegah terjadinya politik uang menjelang coblosan 14 Februari 2024. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, sepekan jelang coblosan adalah masa rawan. "Untuk itu, kami meminta semua bersama-sama memerangi politik uang. Hajar serangan fajar," ujar Ghufron di Gedung Merah Putih KPK kemarin (7/2). Dia menegaskan, penyelenggaraan pemilu yang bersih dan berintegritas akan menentukan nasib bangsa ke depan. KPK juga menyoroti benturan kepentingan atau conflict of interest menjelang pemilu. Stakeholder dan penyelenggara negara harus menjauhi praktik tersebut. Sebab, perilaku seperti itu merupakan hulu tindak pidana korupsi. Ghufron juga menekankan bansos yang diberikan di masa pemilu. KPK meminta agar pembagian bansos benar-benar tepat sasaran. Sesuai dengan nama dan alamat penerima yang datanya selalu di-update pemerintah. "Kami menyarankan agar bansos berbentuk tunai. Bukan barang," katanya. Pembagiannya bisa melalui kantor pos langsung kepada penerima. Atau, bisa langsung ditransfer ke rekening bank penerima. Cara terakhir itu lebih mudah untuk mengawal tepat tidaknya penerima bansos Sebab, nomor rekening langsung tergabung atau menyesuaikan dengan NIK di KTP. Ghufron menyebut bansos dalam bentuk natura atau barang memiliki risiko. Khususnya dalam segi biaya distribusi. Yang kadang bisa membengkak dan menjadi celah korupsi. Dia menegaskan, KPK selama ini telah menangani kasus semacam itu. Karena itu, pembagian secara tunai memiliki risiko lebih rendah. KPK akan terus mengawasi pola distribusi dan penggunaan anggaran dalam skema bansos. Juga, pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Pos-pos dengan anggaran besar akan terus dipantau. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana mengatakan, saat ini praktik politik uang tak hanya terjadi pada H-1 pencoblosan atau sebelum orang berangkat ke TPS. Sebab, skemanya kini tak hanya dalam bentuk uang cash. Ada juga yang berupa token listrik atau kuota internet. &rsquo;&rsquo;Terutama untuk pemilih muda,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat menolak politik membeli suara tersebut. Peningkatan anggaran dana bansos juga disorot kalangan perguruan tinggi dalam diskusi bertema: Bansos, Pengentasan Kemiskinan atau Tujuan Politik. Guru Besar Universitas Paramadina Didin Damanhuri menuturkan, saat ini dana bansos meningkat Rp 53,6 triliun. Dari 2023 hanya sebesar Rp 443,5 triliun menjadi Rp 496,8 triliun pada 2024. &rsquo;&rsquo;Problemnya, penggelontoran dana bansos dilakukan menjelang pilpres. Ini rentan menjadi alat politik,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Dugaan itu diperkuat dengan sejumlah hal. Misalnya, pembagian dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi, bukan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang memang kewenangannya. "Apalagi, bansos dilabeli paslon tertentu. Bahkan, ada pesan bila bansos tidak dilanjutkan jika yang menang pilpres adalah capres nomor urut 1 atau 3," urainya. (elo/idr/wan/syn/lyn/lum/mia/c7/oni)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengawasi pembagian bantuan sosial (bansos) yang belakangan kian digenjot.

Agar Tidak Disalahgunakan, KPK Sarankan Bansos dalam Bentuk Uang Tunai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/anies-baswedan-preskon-Balkot-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengalokasikan anggaran besar untuk penanggulangan wabah Covid-19. Rencana ini sendiri telah dibicarakan bersama dengan anggota dewan.  "Kurang lebih memang realokasi kita punya hampir Rp 3 triliun. Belum lagi tentang insentif pajak. Ada Rp 300 miliar dari insentif pajak yang mau kita alokasikan. Yang dari pendapatan macam-macam," kata Wibi saat dihubungi, Kamis (2/4).  Anggaran tersebut bersumber pada beberapa alokasi. Di antaranya anggaran Formula E sekitar Rp 300 miliar, dan penyertaan modal MRT Rp 500 miliar. Pemprov juga akan memotong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN.  "Yang kita minta untuk tidak dipotong itu adalah TKD petugas medis yang tangani Covid-19. Lalu Ada tunjangan transportasi untuk seluruh ASN kita minta juga untuk Covid-19," imbuhnya.  Wibi juga membantah kabar yang menyebutkan jika Pemprov DKI baru sebatas mengeluarkan anggaran Rp 130 miliar untuk Covid-19. Data yang benar adalah Rp 1,1 triliun berasal dari BTT APBD sudah dikucurkan untuk penanggulangan wabah virus Korona.  Sementara itu, dalam teleconference bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Anies juga sempat membeberkan realokasi anggaran ini. Anggaran Rp 3 triliun ini akan dikeluarkan bertahap hingga Mei 2020.  "Pada saat ini yang sudah dialokasikan sampai dengan bulan Mei itu sebesar Rp 3,032 triliun. Jadi per hari ini ada Rp 1,032 triliun lalu ditambah Rp 2 triliun sampai dengan bulan Mei," ucap Anies.  Anies menyampaikan, jumlah tersebut bahkan masih bisa terus bertambah. Apabila setelah Mei kondisi penularan wabah Covid-19 di Jakarta masih belum mereda.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q_DhjpfSDGc  https://www.youtube.com/watch?v=rnoWc2mY020  https://www.youtube.com/watch?v=JqjJsv7-mxA

Anies Bakal Kucurkan Dana Rp 3 Triliun untuk Penanganan Wabah Covid-19

anggaran besar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran besar

Berita Terkini

Agar Tidak Disalahgunakan, KPK Sarankan Bansos dalam Bentuk Uang Tunai

Anies Bakal Kucurkan Dana Rp 3 Triliun untuk Penanganan Wabah Covid-19

Download Aplikasi JawaPos.com