<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/JKT_APBN-Defisit-Rp5603-triliun_Salman-Toyibi_-05JPG-795025522.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (18/12/2025).(Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan paparan pada konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis (18/12/2025).(Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa masih ada dana siap pakai sebesar Rp 1,51 triliun untuk penanggulangan bencana Sumatera. Ia menjamin, uang tersebut akan segera cair dengan cepat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,&rdquo; kata Menkeu dalam Rapat Koordinasi dengan Satuan Tugas Pemulihan Bencana yang dipantau secara daring, Selasa (30/12). Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa sebelumnya BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember, termasuk Rp650 miliar untuk penanganan bencana di Sumatera. Di sisi lain, Purbaya menyoroti dana tersebut juga bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Menkeu Purbaya memastikan bahwa dukungan anggaran dapat segera disalurkan selama proses pembangunan telah berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB. &ldquo;Huntara dan Huntap yang sudah dibangun tahun ini bisa langsung di-charge ke kami lewat BNPB. Dananya masih ada Rp1,51 triliun, jadi kalau bisa dipercepat, silakan dipercepat,&rdquo; pungkasnya. Sebelumnya, Pemerintah akhirnya telah menyalurkan anggaran bantuan bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) senilai Rp 268 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun rinciannya, anggaran itu dibagikan masing-masing Rp 4 miliar untuk 52 kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana dan sebesar Rp 20 miliar untuk tiga provinsi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12). "Kemarin alokasi bantuan untuk pemerintah daerah telah disampaikan 52 kabupaten/kota (masing-masing) Rp 4 miliar dan juga 3 provinsi (masing-masing sebesar Rp 20 miliar) telah disalurkan dan ini sudah disalurkan dari APBN," kata Suahasil. &nbsp;

Menkeu Purbaya pastikan masih ada dana Rp 1,51 triliun siap pakai untuk bantu penanganan bencana Sumatera. Dana bisa cair cepat melalui BNPB

Pemerintah Punya Dana Rp 1,51 Triliun untuk Bencana Sumatera, Menkeu Purbaya: Uangnya Ada, Besok Bisa Cair!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/PERTAMINA-03-E-3868268720.jpg" alt="Menembus gelapnya malam, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memberangkatkan sejumlah mobil tangki pengangkut LPG atau skid tank menuju Kota Sibolga yang berjarak 500 kilometer." width="100%">
<figcaption>Menembus gelapnya malam, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara memberangkatkan sejumlah mobil tangki pengangkut LPG atau skid tank menuju Kota Sibolga yang berjarak 500 kilometer.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menanggapi sorotan publik mengenai keterbatasan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam merespons bencana di Sumatra. Ia menilai, penyesuaian anggaran harus dilakukan berdasarkan eskalasi risiko dan meningkatnya frekuensi bencana di Indonesia. &ldquo;Kami memandang anggaran BNPB harus selalu disesuaikan dengan eskalasi risiko dan frekuensi bencana. Bencana berskala besar seperti di Sumatra menunjukkan bahwa kebutuhan anggaran bukan hanya untuk respons operasional, tetapi juga mitigasi, edukasi masyarakat, kesiapsiagaan logistik, serta pemulihan pascabencana,&rdquo; kata Kariyasa kepada wartawan, Jumat (5/12). Ia menekankan, pentingnya penguatan dan perluasan cakupan anggaran, terutama untuk penanganan cepat di tahap awal bencana. &ldquo;Dalam konteks tersebut, anggaran yang tersedia masih perlu diperkuat, terutama untuk penanganan cepat pada fase awal yang sangat menentukan penyelamatan jiwa. Ketika alokasi belum ideal, hal itu berpengaruh pada kecepatan mobilisasi logistik, relawan, dan sarana tanggap darurat,&rdquo; jelasnya. Namun, Kariyasa juga mengingatkan efektivitas penanganan bencana tidak hanya ditentukan oleh anggaran. Koordinasi antarlembaga, kesiapan pemerintah daerah, distribusi peralatan, dan kelancaran jalur evakuasi turut memengaruhi kualitas respons. &ldquo;Penguatan sistem kebencanaan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi pembiayaan, tetapi juga tata kelola dan mekanisme respons lintas sektor,&rdquo; ujarnya. Sebagai anggota Komisi VIII yang bermitra dengan BNPB, ia menegaskan DPR memiliki mandat untuk memastikan negara hadir secara cepat dan efektif ketika bencana terjadi. Karena itu, penambahan anggaran darurat akan menjadi salah satu fokus pembahasan bersama pemerintah. &ldquo;Opsi penambahan anggaran darurat akan kami kaji secara komprehensif, terutama jika indikator kerawanan dan kejadian bencana besar terus meningkat,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Kariyasa menyampaikan bahwa pihaknya mendorong penguatan anggaran penanggulangan bencana berdasarkan tiga prinsip utama. Pertama, fleksibel dan mudah digerakkan saat keadaan darurat agar tidak terhambat birokrasi panjang. Kedua, dialokasikan tidak hanya untuk respons, tetapi juga mitigasi dan edukasi masyarakat guna mengurangi risiko jangka panjang. Serta, ketiga diawasi secara ketat oleh DPR agar penggunaannya tepat sasaran, transparan, dan langsung dirasakan korban bencana. &ldquo;Prinsipnya, Komisi VIII siap mendorong penguatan anggaran penanggulangan bencana apabila data dan evaluasi di lapangan menunjukkan urgensinya,&rdquo; pungkasnya.

DPR RI menegaskan perlunya penguatan anggaran bencana untuk respons yang lebih cepat dan efektif, terutama di Sumatra.

DPR Tegaskan Perlu Penguatan Anggaran Bencana agar Kehadiran Negara Lebih Cepat dan Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/recovery-dampak-siklon-cempaka-di-jogja-telan-apbn-rp-70-miliar_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Dampak badai Siklon Cempaka di Kota Jogjakarta pada akhir 2017 silam." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dampak badai Siklon Cempaka di Kota Jogjakarta pada akhir 2017 silam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Biaya untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/10/2018/tanggap-darurat-bencana-sulteng-diperpanjang-berikut-pertimbangannya" target="_blank">rehabilitasi dan rekonstruksi</a> (RR) akibat bencana badai Siklon Cempaka di Jogja pada akhir 2017 silam menyedot anggaran sedikitnya Rp 70 miliar. Anggaran tersebut yang diajukan ke pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala Pelaksana<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/09/10/2018/bencana-kekeringan-menghantui-jateng-dan-dij" target="_blank"> Badan Penanggulangan Bencana Daerah</a> (BPBD) DIJ Biwara Yuswantana mengatakan, secara rinci anggaran dari APBN yang sudah diverifikasi melalui RR BNPB sebesar Rp 70.783.700.000. "Ya ini APBN, alokasi," katanya, Kamis (11/10) sore. Anggaran sebesar itu digunakan untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/10/2018/diungsikan-dengan-hercules-130-korban-bencana-palu-tiba-di-malang" target="_blank">memperbaiki fasilitas-fasilitas umum</a>. Seperti Jalan nasional Baron-Tepus, jalan Poncosari-Kretek, Palbapang-Samas, Sampakan -Singosaren, Sedayu-Pandak, dan lainnya. "Untuk perbaikan jembatan, seperti rekonstruksi jembatan Pentung (Siluk-Kretek), jembatan Sindutan (Sindutan- Congot), dan lainnya," katanya. Selain anggaran APBN lebih dari Rp 70 miliar, juga ada dana sebesar Rp 35 miliar. Dana ini juga untuk RR yang diambil dari <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/03/10/2018/derby-jogja-jadi-sorotan-polda" target="_blank">Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (</a>APBD) DIJ. Dana dari APBD DIJ ini juga digunakan untuk <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/08/10/2018/derby-jogja-minus-penonton-tak-ada-lagi-seribu-pelajar-bolos-sekolah" target="_blank">perbaikan infrastruktur umum.</a> Terutama yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah DIJ. Baik itu perbaikan jalan, talud, maupun jembatan. "Untuk yang dibiayai oleh APBD, kebanyakan sudah selesai. Ada beberapa yang sudah 80 persen," ucapnya. Untuk diketahui badai Siklon Cempaka yang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/10/2018/aksi-melawan-hoax-bermunculan-di-jogja" target="_blank">menerpa wilayah DIJ</a> dirasakan pada akhir 2017 lalu. Setidaknya 11 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Serta kerusakan infrastruktur yang banyak dialami di 4 kabupaten dan 1 kota.

Recovery Dampak Siklon Cempaka di Jogja Telan APBN Rp 70 Miliar