<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/387cbf21-a55d-401a-878b-25dad9bd6312-1-702329990.jpg" alt="Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,3 triliun untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi korban bencana alam. Bansos ini akan dicairkan saat bulan Ramadhan hingga Idul Fitri. Bantuan tersebut bersifat adaptif untuk merespons kondisi kebencanaan di berbagai daerah di Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, penyiapan bansos kebencanaan itu dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Salah satunya dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi. &ldquo;Ini bansos adaptif untuk kebencanaan, tidak hanya untuk Sumatera, tetapi juga seluruh Indonesia yang memang memerlukan bansos adaptif,&rdquo; kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2). Gus Ipul menjelaskan, bansos tersebut saat ini sedang disiapkan dan diharapkan dapat segera disalurkan kepada keluarga terdampak bencana. Pemerintah juga tengah melakukan konsolidasi dan pemutakhiran data penerima manfaat agar penyaluran tepat sasaran. &ldquo;Yang pertama kita sedang siapkan dan mudah-mudahan bisa segera disalurkan. Hari-hari ini kita kembali konsolidasi data penerima manfaat,&rdquo; jelasnya. Dalam skema bansos kebencanaan tersebut, terdapat beberapa jenis bantuan yang akan diberikan. Pertama, bantuan isian rumah dengan nilai Rp 3 juta per keluarga. Kedua, bantuan pemulihan ekonomi dalam rangka pemberdayaan sosial sebesar Rp 5 juta per keluarga. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan jaminan hidup (jadup) untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga terdampak. Bantuan jadup diberikan sebesar Rp 15.000 per orang per hari selama tiga bulan. &ldquo;Jadi satu bulan per orang Rp 450.000, itu dikali tiga bulan. Itu yang kami lakukan,&rdquo; tutur Gus Ipul. Adapun penerima manfaat bansos kebencanaan tersebut adalah keluarga atau individu yang namanya telah ditetapkan oleh bupati, wali kota, atau gubernur setempat. <h2>Penetapan Penerima Manfaat Dilakukan Berjenjang</h2> Penetapan data dilakukan secara berjenjang dan harus ditandatangani oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yakni Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Dandim. &ldquo;Setelah datanya clear, baru kita salurkan. Nilainya sekitar Rp 2,3 triliun untuk tiga komponen tadi, jadup dan bantuan lainnya,&rdquo; ujarnya. Mensos menambahkan, bansos tersebut juga akan disalurkan kepada keluarga terdampak bencana di daerah lain sesuai kebutuhan di lapangan. Selain bansos reguler, pemerintah juga menyiapkan bansos adaptif melalui program Atensi atau Asistensi Rehabilitasi Sosial. &ldquo;Ini juga disalurkan kepada keluarga-keluarga terdampak di daerah lain. Kira-kiragitu. Kemudian ada tadi bansos adaptif yang atensi. Atensi itu asistensi rehabilitasi sosial," tukasnya. &nbsp;

Pemerintah siapkan anggaran Rp 2,3 triliun untuk penyaluran bansos korban bencana. Simak jenis bantuan dan cara penyaluran tepat sasaran.

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 2,3 Triliun untuk Bansos Bagi Korban Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/SAID-29-880452412.jpg" alt="Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah" width="100%">
<figcaption>Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti penebalan anggaran program bantuan sosial (Bansos) dan perlindungan sosial (Perlinsos) senilai Rp 1.060 triliun. Said berharap penggunaannya tidak disalahgunakan seolah-olah sebagai bentuk belas kasihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Banggar DPR mendukung penebalan Bansos dan Perlinsos karena ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi rumah tangga miskin. Hal itu merupakan hak ekonomi dari keluarga miskin sebagai warga negara,&rdquo; kata Said Abdullah dalam keterangannya, Senin (18/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Said menjelaskan, jika mencermati Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023, khususnya plafon untuk anggaran Program Perlinsos sebesar Rp 476 triliun. Program itu akan menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), 18,8 juta KPM Program Sembako, dan 500.000 penerima program pra kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013556096/kpk-cecar-kakak-hary-tanoe-soal-keikuksertaan-untuk-dapat-jatah-distribusi-bansos">KPK Cecar Kakak Hary Tanoe Soal Keikuksertaan untuk Dapat Jatah Distribusi Bansos</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, lanjut Said, dana itu juga diperuntukkan bagi 20,1 juta siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 994,3 mahasiswa KIP kuliah, bantuan iuran untuk PBI JKN sebanyak 98,8 juta peserta, 40,7 juta pelanggan listrik yang menerima subsidi listrik, 8 juta metrik ton kuota subsidi LPG 3 kg, dan bantuan uang muka perumahan untuk 220.000 unit rumah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013470971/anies-sebut-pemberian-bansos-tak-selesaikan-masalah-kemiskinan">Anies Sebut Pemberian Bansos Tak Selesaikan Masalah Kemiskinan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Program Perlinsos ini ditujukan untuk percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim, strategi graduasi pemberdayaan dari rumah tangga miskin, perlindungan terhadap tekanan dinamika ekonomi ekonomi terhadap rumah tangga miskin, serta afirmasi untuk kaum lansia dan disabilitas,&rdquo; ucap Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara sebesar Rp 298,5 triliun, dialokasikan untuk program subsidi yang terdiri dari subsidi bahan bakar minyak, listrik, pupuk, perluasan akses permodalan untuk UMKM, peningkatan kualitas layanan untuk transportasi umum, penyediaan informasi publik, insentif perpajakan terhadap pajak ditanggung pemerintah terhadap pajak penghasilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP PDI Perjuangan itu menekankan, Banggar DPR mendukung penebalan anggaran bansos dan perlinsos, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi rumah tangga miskin. Sebab, itu merupakan hak ekonomi dari keluarga miskin sebagai warga negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Merupakan hak dari rumah tangga miskin, maka mereka harus ikut mengontrol pelaksanaannya di lapangan, tidak boleh salah sasaran, atau terjadi pengurangan atas hak tersebut," pungkas Said.</div>

Banggar DPR mendukung penebalan Bansos dan Perlinsos karena ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi rumah tangga miskin.

Banggar DPR Ingatkan Anggaran Bansos dan Perlinsos Rp 1.060 Triliun Tak Disalahgunakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/RENCANA-KENAIKAN-BBM-PERTAMINA-BERSUBSIDI-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Suasana Pengisian BBM di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat untuk mengurangi beban subsidi pemerintah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suasana Pengisian BBM di SPBU Abdul Muis, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Pemerintah berencana akan menaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat untuk mengurangi beban subsidi pemerintah. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>Bersumber dari Sisa Program Pemulihan Ekonomi Nasional  JawaPos.com – Sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin kuat. Itu terlihat dari rencana pemerintah mengganggarkan bansos sebagai kompensasi jika harga BBM naik.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, bansos akan diberikan apabila harga pertalite dan solar subsidi naik. ”Sehingga exercise-nya bagaimana bantalan yang harus disiapkan. Jadi, bukan hanya terkait penyesuaian atau pembatasan (BBM), tetapi bantalan-bantalan sosial yang harus disiapkan,” ujarnya saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (24/8).  Pemerintah, lanjut dia, sangat memahami kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak bagi masyarakat. Terutama pada aspek daya beli yang akan tergerus. Karena itu, pihaknya terus mematangkan skema dan penghitungan terkait dengan seluruh variabel tersebut.  ”Tentu ada dampak, baik terhadap industri, terhadap volume yang akan diserap, kemudian juga akan berpengaruh sedikit terhadap daya beli dan berpengaruh terhadap inflasi. Nah, itu semua sedang dikalkulasi,” imbuh Ketum Partai Golkar tersebut.  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan bahwa pemerintah belum sampai pada kesimpulan dan masih akan membahas kembali rencana kenaikan harga BBM. ”Kami akan bahas lagi,” ujarnya saat ditemui di tempat yang sama.  Menurut dia, beberapa aspek akan dipertimbangkan. Di antaranya, daya beli masyarakat, kemampuan pendanaan pemerintah, serta antisipasi kemungkinan meningkatnya kebutuhan energi pada akhir tahun ini.  ”Ketersediaan energi terbatas, harganya bisa meningkat (karena) mau masuk musim dingin di luar (negeri) sekarang. Kita harus upayakan penuhi, paling nggak listrik untuk manfaatkan maksimum capacity baseload dalam negeri,” jelas dia.  Kemarin sore sejumlah menteri menggelar rapat koordinasi terkait dengan harga BBM di kantor Kemenko Perekonomian. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir serta para staf khusus turut hadir. Namun, saat rapat berakhir, mereka kompak menghindari awak media.  Ditemui seusai rakor itu, Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede menyatakan, seluruh keputusan detail terkait dengan harga BBM bersubsidi harus menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi). ”Saya tidak tahu, (tanya ke) Pak Menko saja. Tadi bahas dampaknya (subsidi BBM) terhadap perekonomian. Detailnya tunggu saja dari Bapak Presiden. Semua opsi kita cari yang terbaik,” tuturnya.  Menurut dia, penghematan anggaran untuk subsidi masih bisa dilakukan dengan tidak perlu memangkas pos lain serta harga minyak yang sedang turun juga masuk hitungan. ”Bisa diatur. Kalau subsidi bisa dihemat, kalau pemangkasan anggaran lain tidak. Harga minyak lagi turun juga kita pertimbangkan,” ungkapnya.  Menkeu Sri Mulyani dalam kesempatan sebelumnya memaparkan skenario jika harga BBM terpaksa naik. Yakni, pemerintah akan memberikan kompensasi berupa bansos yang alokasinya bersumber dari sisa program penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN). Jumlahnya Rp 18 triliun. ”Cadangan bansos ini memang tadinya didesain apabila guncangan harga, terutama kalau harga BBM atau listrik tidak bisa tertahan, dan kemudian harus dilakukan adjustment, perlu suatu bantalan sosial tambahan,” jelas dia.  Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebutkan, pihaknya akan mencermati kapan waktu yang tepat untuk meluncurkan dana cadangan bansos tersebut. Yang jelas, dana itu sudah tersedia dan siap disalurkan. ”Anggarannya sudah tersedia. Mudah-mudahan cukup untuk merespons kenaikan-kenaikan harga dan sebagainya yang bisa terjadi sampai akhir tahun ini,” katanya.  Subsidi Energi  Dalam forum rapat kerja bersama Komisi XI DPR kemarin, Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat langsung menambah anggaran subsidi energi. Khususnya untuk stabilisasi harga BBM. Pemerintah akan tetap menggunakan anggaran Rp 502,4 triliun sesuai dengan keputusan bersama DPR.  Pemerintah tidak bisa mengubah besaran subsidi karena belum ada pembahasan maupun persetujuan dari dewan. ”Alokasinya sesuai dengan peraturan presiden itu, yang sudah di-approve DPR saja, sebanyak Rp 502 triliun. Makanya, kalau jumlahnya melebihi itu, memang harus diperlukan keputusan untuk tahun ini atau meluncur tahun depan,” terangnya.  Apabila beban subsidi melebihi asumsi awal, lanjut dia, anggarannya berpotensi mundur ke tahun depan. Artinya, APBN 2023 berpotensi menanggung beban subsidi pada 2022. Kondisi itu sejatinya sudah terjadi tahun ini, yakni pemerintah membawa (carry over) kewajiban kompensasi energi Rp 104 triliun dari 2021.  Kewajiban itu sudah dibayarkan pada semester I 2022 yang menjadi bagian dari anggaran subsidi Rp 502,4 triliun tahun ini. ”Seandainya nanti ada tagihan yang lebih banyak, diaudit Badan Pemeriksa Keuangan, berarti meluncur ke tahun 2023 dan membebani APBN 2023, seperti itu,” bebernya.  Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, pemerintah tidak menghilangkan subsidi energi. Tapi mengurangi subsidi dengan asumsi harga minyak yang meningkat. Seperti diketahui, harga minyak mentah saat ini mencapai USD 105 per barel. Dalam asumsi APBN 2023, sudah dikoreksi dari USD 65 per barel menjadi USD 95 per barel.  ”Pemerintah berencana bisa menekan subsidi dari Rp 502 triliun ke sekitar Rp 300 triliun pada 2023. Kalau lihat harga BBM, kami bandingkan pertamax Rp 12.500 per liter di Shell RON setara pertamax Rp 17.500 per liter. Artinya, pertamax juga disubsidi,” katanya.  Usulan DPR  Kemarin juga digelar raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Dalam raker tersebut, mencuat sejumlah usulan terkait dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.  Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKB Syaikul Islam Ali mengatakan, ketimbang menaikkan harga BBM subsidi, pemerintah sebaiknya membatasi pembelian disertai menambah kuota penyaluran agar tidak habis di tengah jalan. ”Maka, kalau disuruh milih, opsi pembatasan itu yang masuk akal. Karena kalau tidak ada pembatasan dan kenaikan harga tidak masuk akal, sudah pasti kuota jebol,” tegasnya.  Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Sugeng setuju dengan rencana pemerintah menaikkan BBM. Namun, maksimal hanya 30 persen. ”Kenaikan harga BBM tak akan menghapus kebijakan subsidi. Karena kenaikan harga pertalite Rp 10 ribu per liter saja masih jauh dari harga keekonomian Rp 17 ribu per liter,” ungkap dia.  Usulan lain datang dari anggota Fraksi PDIP Willy Midel. Menurut dia, pemerintah meminta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar BBM subsidi hanya boleh dibeli kelompok warga ekonomi kurang mampu. ”Saya diskusi dengan ketua MUI provinsi, bagaimana kalau dibuatkan fatwa untuk subsidi BBM ini. Artinya, memang subsidi hanya diarahkan untuk orang miskin dan tidak mampu,” jelasnya.  Menanggapi usulan itu, MUI selaku pemegang otoritas keagamaan dan penerbit fatwa untuk umat Islam belum bisa berkomentar. ”MUI belum menerima permohonan (fatwa BBM) tersebut,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh tadi malam.  Menurut dia, setiap permohonan fatwa akan dikaji terlebih dahulu. Dirumuskan kelayakannya untuk difatwakan atau tidak. ”Apakah (permasalahan) itu beririsan dengan masalah keagamaan atau lebih pada aspek tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

Jelang Harga BBM Naik, Pemerintah Siapkan Bansos Rp 18 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Gudang-Bansos-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gudang Bantuan Sosial. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gudang Bantuan Sosial. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Manager PT. Pertani, Muslih soal nilai anggaran proyek yang didapat dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Pendalaman kasus yang menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara (JPB) ini dilakukan pada Jumat (15/1).  "Muslih, Manager PT. Pertani didalami keterangannya terkait adanya kerjasama dalam proyek Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 pada Kemensos RI, serta digali juga mengenai besaran nilai anggaran proyek yang didapat dari kerjasama tersebut dan berapa nilai anggaran yang dibayarkan oleh Pertani ke PT. Mandala Hamonangan Sude dalam pengadaan ini," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (17/1).  Selain itu, tim penyidik KPK juga memeriksa mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos, Adi Wahyono (AW). Dia yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini ditelisik mengenai adanya arahan khusus dari Juliari Peter Batubara.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/13/01/2021/kasus-bansos-kpk-geledah-rumah-orang-tua-politikus-pdip/">Kasus Bansos, KPK Geledah Rumah Orang Tua Politikus PDIP</a>  "Tersangka AW masih terus dilakukan pendalaman terkait dengan jabatan saksi selaku PPK serta adanya dugaan arahan khusus dari tersangka JPB dalam pengadaan Bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI," ujar Ali.  Pada hari yang sama, penyidik KPK juga memeriksa seorang pihak swasta yakni Ivo Wongkaren. Dia dicecar mengenai tahapan dari kepemilikan perusahannya sehingga bisa mendapatkan proyek distribusi bansos. Ivo diketahui merupakan Direktur Utama PT. Mitra Energi Persada Tbk.  Ivo Wongkaren didalami pengetahuannya mengenai tahapan dari perusahaan saksi, sehingga mendapatkan proyek distribusi bansos pada wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI. Serta teknis pembayaran atas kerjasama tersebut," pungkasnya.  Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos. Selain itu sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  KPK menduga, Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.  Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/RknY8hLReCo

Manager PT Pertani Dicecar KPK Soal Perolehan Nilai Anggaran Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Bantuan-Sosial-Tunai-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Warga penerima manfaat (KPM) mengantre bantuan sosial tunai (BST) tahap 6 di Kantor Pos Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (21/09/2020). BST dari Kemensos sebasar Rp 300 ribu/ jiwa diberikan bagi warga terdapak pandemi Covid-19. Foto: Der" width="100%">
<figcaption>Warga penerima manfaat (KPM) mengantre bantuan sosial tunai (BST) tahap 6 di Kantor Pos Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (21/09/2020). BST dari Kemensos sebasar Rp 300 ribu/ jiwa diberikan bagi warga terdapak pandemi Covid-19. Foto: Der</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Program bantuan sosial (bansos) 2021 resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin. Berbeda dari sebelumnya, <a href="https://www.jawapos.com/tag/bansos/">bansos</a> yang anggarannya dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) itu akan diberikan langsung melalui himpunan bank negara (himbara) dan kantor pos. Dengan cara tersebut, potensi penyelewengan diharapkan semakin kecil.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-sosial/">Menteri Sosial</a> (Mensos) <a href="https://www.jawapos.com/tag/tri-rismaharini/">Tri Rismaharini</a> di Istana Negara menyatakan, penyerahan kali ini langsung dilakukan untuk 34 provinsi.  Perwakilan penerima bantuan kemarin hadir di Istana Negara. Beberapa provinsi lain diwakili oleh gubernur masing-masing melalui aplikasi Zoom.  ”Ini sebagai bentuk perhatian dan bantuan untuk masyarakat bawah,” kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/mensos-risma/">Risma</a>, sapaan Mensos, saat menyampaikan sambutan. Bantuan itu meliputi bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan bantuan sosial tunai. Ada 10 juta keluarga yang akan menerima PKH dengan anggaran Rp 28,7 triliun. Lalu, 18,8 juta keluarga akan menerima bantuan kartu sembako tahap pertama dengan anggaran Rp 45,12 triliun. Sementara itu, 10 juta keluarga lainnya menerima bansos tunai dengan anggaran Rp 12 triliun. Seluruhnya akan dinikmati penerima di 34 provinsi. ”Pada Januari ini, akan disalurkan PKH dengan total nilai Rp 7,17 triliun, kartu sembako dengan anggaran Rp 3,3 juta triliun, dan bansos tunai Rp 3 triliun,” bebernya.  Bantuan PKH dan kartu sembako diberikan melalui BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Para penerima harus datang ke bank yang dipilih. Namun, khusus penerima bantuan yang masuk kategori disabilitas, sakit, dan lansia, pihak bank akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal masing-masing. Sementara itu, bansos tunai bakal diberikan lewat kantor pos dengan skema yang sama dengan PKH atau kartu sembako.  Kemensos juga mengarahkan agar bantuan digunakan dengan bijak. Caranya melalui edukasi, sosialisasi, dan publikasi. Sosialisasi juga dilakukan petugas bank atau <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-pos-indonesia/">PT Pos</a>. Harapan pemerintah, bantuan itu bisa menunjang peningkatan kesehatan, pendidikan, dan mengurangi beban keluarga.  Selain itu, bantuan harus digunakan untuk kebutuhan dasar, modal usaha, dan ditabung. ”Bantuan pangan tunai Rp 200 ribu per bulan per keluarga bisa dibelanjakan di e-warong setempat atau tempat penjualan makanan untuk bahan pokok, protein, dan sumber vitamin serta mineral,” kata Risma.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/01/2021/luncurkan-bantuan-tunai-jokowi-jangan-dibuat-beli-rokok/">Luncurkan Bantuan Tunai, Jokowi: Jangan Dibuat Beli Rokok</a>  Dia juga mengingatkan bahwa ada larangan penggunaan bantuan untuk membeli rokok dan minuman keras.  Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menegaskan, tahun ini pemerintah mengalokasikan <a href="https://www.jawapos.com/tag/anggaran-bansos/">dana bansos</a> Rp 110 triliun di APBN. ”Untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke,” ungkapnya.  Bantuan sebesar itu tidak diberikan secara langsung, tetapi bertahap.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/29/12/2020/hari-pertama-berkantor-di-jakarta-risma-sapa-penghuni-kolong-jembatan/">Hari Pertama Berkantor di Jakarta, Risma Sapa Penghuni Kolong Jembatan</a>  Dia berharap bantuan tersebut dapat mengatasi dampak pandemi Covid-19. Selain itu, pemberian bantuan tersebut diharapkan bisa memicu pertumbuhan perekonomian nasional. Sebab, bantuan itu dapat memperkuat daya beli masyarakat. ”Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional meningkat lebih baik,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/15/10/2020/kami-ingin-jadi-teman-kaum-milenial-dalam-berkreasi/">Kami Ingin Jadi Teman Kaum Milenial dalam Berkreasi</a>  Mantan gubernur DKI Jakarta itu kembali menegaskan bahwa bantuan tersebut harus diterima dengan utuh oleh masyarakat. Tidak ada penyunatan. Jika bantuan pangan diberikan Rp 200 ribu per bulan per keluarga, yang didapat penerima pun harus sama. Karena itu, penyaluran akan dilakukan secara langsung kepada masyarakat. ”Saya perintahkan kepada menteri dan gubernur untuk mengawasi penyaluran ini agar tepat sasaran dan tidak ada potongan apa pun,” tegasnya. Jokowi mengatakan, rakyat tidak boleh terlalu lama menunggu <a href="https://www.jawapos.com/tag/pencairan-bansos/">pencairan bansos</a>. Karena itu, pemerintah langsung menyalurkannya pada bulan ini.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1U6tCyRLTPk

Dana Bansos Rp 110 Triliun Disalurkan secara Bertahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/jokowi-vaksin.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat disuntik vasksin IndoVac. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat disuntik vasksin IndoVac. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Anggaran sekitar Rp 110 triliun dialokasikan untuk beragam jenis <a href="https://www.jawapos.com/tag/bantuan-sosial-tunai/">bantuan sosial</a> pada 2021. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa bantuan tersebut harus sampai di tangan penerima secara utuh.  "Jangan sampai ada potongan-potongan apa pun seperti kejadian <a href="https://www.jawapos.com/tag/bansos/">bansos</a> di Jabodetabek," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengantar rapat terbatas (ratas) persiapan penyaluran bantuan sosial (bansos) 2021 di Jakarta kemarin (29/12).  Supaya tidak terjadi pemotongan, pemerintah mengubah skema penyaluran bansos.  Dari sebelumnya berupa sembako untuk penerima di wilayah Jabodetabek menjadi <a href="https://www.jawapos.com/tag/bst/">bantuan tunai</a>. Nanti petugas dari PT Pos yang menyalurkan ke keluarga atau penerima manfaat.  Jokowi menjelaskan, tahun depan pemerintah tetap melanjutkan program perlindungan sosial dengan anggaran Rp 110 triliun. Di antaranya, program kartu sembako atau bantuan pangan nontunai sebesar Rp 45,1 triliun, program kartu prakerja, dan diskon tagihan listrik. ’’Yang kita ingin tekankan, pertama, bansos ini harus disalurkan mulai Januari,’’ tutur Jokowi.  Dia menegaskan, pada Januari awal, bantuan tersebut harus tersalurkan. Sebab, itu akan menjadi pendorong atau trigger pertumbuhan ekonomi nasional dan daya beli masyarakat. Selain itu, presiden mengingatkan agar data penerima bantuan harus klir sehingga penyaluran tepat sasaran.  Setelah ratas, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memaparkan, penyaluran bansos tahun ini berjalan baik. Rata-rata serapannya mencapai di atas 90 persen. Bahkan, serapan <a href="https://www.jawapos.com/tag/program-keluarga-harapan/">program keluarga harapan</a> (<a href="https://www.jawapos.com/tag/pkh/">PKH</a>) dan bantuan pangan nontunai sudah 100 persen. Dia berharap sisanya bisa segera diselesaikan.  Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, persiapan penyaluran bantuan-bantuan rutin untuk tahun depan hampir final. Kemensos akan mengembalikan data sasaran ke daerah dulu untuk dicek lagi. Setelah itu, data harus dikembalikan ke pemerintah pusat pada 1 Januari. ’’(Tanggal 1 Januari, Red) libur tanggal merah. Kita tidak ada libur,’’ kata mantan wali kota Surabaya itu.  Kasus Bansos  Penyidik KPK kembali memeriksa perusahaan rekanan bahan kebutuhan pokok (sembako) di Kemensos. Kemarin (29/12) komisi antirasuah itu memeriksa Direktur PT Bumi Pangan Digdaya (BPD) Achmad Gamaludin Moeksin Als Agam sebagai saksi untuk tersangka Ardian I.M.  Berdasar dokumen yang diterima Jawa Pos, PT BPD masuk kategori rekanan pemilik kuota ’’jumbo’’. Yakni, 811.355 paket. Sebelumnya, KPK juga memeriksa rekanan kuota jumbo bansos lain, yaitu PT Mandala Hamonangan Sude. Rekanan tersebut mendapat jatah 758.713 paket. Di antara 109 rekanan bansos lain, dua perusahaan itu masuk 10 besar penyedia bansos dengan paket besar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01/09/2020/9-juta-kpm-dapat-tambahan-bansos-rp-500-ribu/">9 Juta KPM Dapat Tambahan Bansos Rp 500 Ribu</a>  Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menjelaskan, pemeriksaan rekanan bansos itu dilakukan untuk mendalami proses pengadaan. Juga, bagaimana teknis mengikuti tender proyek senilai Rp 6,7 triliun tersebut. ’’Dan teknis pembayaran atas pekerjaan penyaluran bansos yang telah didistribusikan,’’ kata Ali.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7U_IuLE4KIk

Pemerintah Alokasikan Rp 110 Triliun untuk Anggaran Bansos 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kenapa-kpk-tak-berani-usut-dugaan-korupsi-di-pemprov-dki_m_158877.jpeg" alt="Balai Kota DKI Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Balai Kota DKI Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak mempunyai anggaran untuk menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19.  Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono pun menyesalkan pernyataan tersebut dan meminta Menkeu untuk segera melunasi hutang pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa dana bagi hasil (DBH). DBH ini menjadi salah satu sumber anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 di Jakarta.  "Saat ini, piutang DBH baru dicairkan separuh dari Menkeu. Harusnya piutang DBH Pemprov lunasi dong, jangan cuma separuh. Ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi sisi lain malah memojokkan Pemprov," ungkapnya kepada wartawan, Jumat (8/5).  Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 36/PMK.07/2020 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan Covid-19, Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan DBH sebesar Rp 2,56 triliun. Padahal, hutang DBH tahun lalu ke Pemprov DKI mencapai Rp 5,1 triliun dan DBH kuartal II 2020 mencapai Rp 2,4 triliun.  "Jadi total hutang Kemenkeu ke DKI itu Rp 7,5 triliun. Tapi baru terbayarkan Rp 2,56 triliun. Jadi, tidak benar DKI kehabisan uang. Anggarannya masih banyak. Ada juga dana Belanja Tak Terduga yang mencapai Rp 897 miliar. Sedangkan dana yang sudah digunakan untuk bansos tahap I itu sekitar Rp 179,4 miliar (dari Rp 149.500 x 1,2 juta kepala keluarga)," jelasnya.  Kata dia, piutang Kemenkeu ke DKI yang masih hampir Rp 3 triliun itu bisa mencukupi kebutuhan warga miskin dan rentan miskin selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa ada bansos berupa sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk DKI Jakarta tidak mampu disalurkan kepada 3,7 juta warga.  “Ini kami dapat laporan dari Menko PMK, DKI yang (tadinya) mau cover 1,1 juta warganya, mereka bilang tidak punya angaran dan meminta pemerintah pusat untuk meng-cover 1,1 juta warga DKI. Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," ungkapnya dalam rapat bersama Komisi XI, Rabu (6/5) kemarin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lcgjvICMfF4  https://www.youtube.com/watch?v=5OAiwA7ZNvQ  https://www.youtube.com/watch?v=2Y86hriE71A

Pemprov DKI Disebut Minim Anggaran, Menkeu Diminta Segera Lunasi DBH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/bantaun-sembako-1.jpg" alt="Relawan membungkus paket sembako bantuan dari berbagai perusahaan di Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Moch Asim/Antara" width="100%">
<figcaption>Relawan membungkus paket sembako bantuan dari berbagai perusahaan di Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Moch Asim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kota Surabaya menyebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2020 masih 0 rupiah atau belum ke luar untuk keperluan bantuan sosial (bansos) baik berupa sembako maupun bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga terdampak Covid-19. Bansos berupa BLT dan sembako untuk warga terdampak selama tiga bulan ke depan yakni Mei, Juni, dan Juli, masih dioptimalkan bantuan dari kementerian sosial (kemensos), Pemprov Jatim, dan pihak swasta.  ”Dari semua itu, APBD = 0 rupiah untuk bantuan-bantuan itu,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti seperti dilansir dari Antara di Surabaya pada Rabu (6/5).  Meski demikian, lanjut dia, anggaran yang direncanakan dalam APBD Surabaya 2020 sebesar Rp 160 miliar itu bisa digunakan saving atau tabungan untuk persiapan bansos pada Juli dan Agustus, jika saat masa recovery atau pemulihan pascabencana, warga masih perlu dibantu. Terkait ini, mulai sekarang Pemkot Surabaya perlu menyiapkan mekanisme penggunaan anggaran dan mekanisme pengadaan barang jasa atau BLT daerah agar siap direalisasikan pada saat warga perlu dibantu kembali pada Juli.  ”Ini karena dari APBN melalui Kemensos hanya untuk tiga bulan,” kata Reni.  Selain itu, Reni menyarankan agar sebagian anggaran bisa digunakan untuk bidang kesehatan di antaranya pengadaan reagan kit, ruang isolasi, alat pelindung diri (APD), tambahan penghasilan untuk tenaga kesehatan mulai puskesmas dan rumah sakit yang menangani pasien Covid-19.  Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan sebelumnya mengatakan mulai Rabu (6/5), bansos berupa sembako untuk tiga bulan ke depan mulai didistribusikan secara bertahap kepada 27.023 KK (kepala keluarga) yang terdampak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Surabaya. ”Data ini bergerak dinamis setiap waktu, sehingga nanti apabila ada warga Surabaya yang terdampak Covid-19 dan belum mendapatkan bantuan, warga bisa mengajukan melalui pengurus rukun warga (RW),” kata Hendro.  Usul dari RW tersebut disampaikan ke pihak kelurahan untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya. Setelah dinyatakan lolos, baru kemudian sembako diserahkan kepada warga yang benar-benar berhak menerima.  Selain bansos sembako, lanjut dia, warga terdampak juga akan mendapatkan bansos berupa uang tunai atau bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 600 ribu yang akan diberikan selama tiga bulan yakni Mei, Juni, dan Juli. BLT ini akan diberikan kepada 174.332 KK mulai Senin (11/5). Adapun metode pencairan BLT melalui PT Pos yang sudah bekerja sama dengan Kemensos RI. Nanti, data 174.332 KK itu disalurkan ke PT Pos yang tersebar di Kota Surabaya. Kemudian, PT Pos yang mengundang warga untuk mengambil bantuan di kantor PT Pos.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

APBD Surabaya Masih 0 Rupiah untuk Bansos Sembako dan BLT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/kpk-kemensos.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri bersama jajaran Kementerian Sosial. (mia/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri bersama jajaran Kementerian Sosial. (mia/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program kerja Kementerian Sosial (Kemensos) masuk radar pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terutama untuk bantuan sosial (bansos) yang menyerap anggaran cukup banyak.  Ditemui usai rapat koordinasi antar kedua instansi, di Kantor Kemensos, Jakarta, kemarin (6/2), Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan, ihwal kedatangannya bersama pimpinan KPK lainnya adalah untuk memperkenalkan diri. Kemudian, memaparkan bagaimana KPK ikut andil dalam rangka pencegahan korupsi khususnya langkah pencegahan di kementerian/lembaga.  Untuk Kemensos sendiri, pihaknya menaruh perhatian besar. Mengingat, kementerian ini masuk dalam list enam kementerian dengan anggaran tertinggi pada APBN 2019-2020. "Untuk itu kita berkepentingan memastikan dan melakukan monitoring atau pelaksaan program yang dilakukan oleh Kemensos," tuturnya.  Firli mengaku sudah mendapat banyak penjelasan mengenai program kerja Kemensos. Khususnya terkait dengan program perlindungan terhadap masyarakat, baik itu dalam bantuan sosial (bansos), bantuan bencana alam, hingga bantuan non tunai.  Pihaknya pun sudah memberikan gambaran apa saja yang perlu dilakukan untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor tersebut. Salah satunya, dalam upaya penanggulangan bencana. Upaya ini harusnya tidak hanya dilakukan ketika tanggap darurat saja. "Perlu juga dilakukan sebelum itu berupa mitigasi. Karena mitigasi itu lah yang akan mengurangi dampak-dampak kerugian dan dampak risiko bencana," paparnya.  Diakuinya, Kemensos pun sudah melakukan langkah strategis nasional pencegahan korupsi. Antara lain, melakukan pembentukan unit pengendalian gratifikasi juga melakukan penguatan terhadap sistem pengawasan internal pemerintah.  Dalam kesempatan yang sama, Menteris Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengungkapkan, pihaknya menerima banyak masukan dari para pimpinan KPK tersebut terkait upaya pencegahan korupsi di lembaga yang dipimpinnya. Dia sadar betul, jika anggaran Kemensos memang cukup besar sehingga perlu adanya upaya-upaya pencegahan.  "Kemensos kan anggarannya cukup besar. Bagaimana upaya-upaya pencegahannya, kita memberikan update apa saja yang sudah lakukan secara internal," paparnya.  Untuk sektor mana saja yang paling disoroti, politisi PDIP ini menyatakan semua. Namun, bansos menjadi salah satu perhatian. "Tapi ya, karena kami misalnya banyak anggaran besar di bantuan sosial ya, mungkin" ungkapnya.  Menurutnya, masing-masih pimpinan sudah menyampaikan harapan-harapannya agar bansos dapat benar-benar sesuai dengan sasaran. Tidak ada penyelewenga. Sehingga, dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat yang bawah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anggaran bansos

Berita Terkini