<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Andy-Budiman-PSI.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman. (Dok/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman. (Dok/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memperpanjang masa pendaftaran calon ketua umum hingga 23 Juni 2025. Perpanjangan itu karena panitia menunggu konsolidasi para tokoh luar yang sedang dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW). Wakil Ketum PSI Andy Budiman mengatakan perpanjangan waktu calon ketum ini adalah untuk memastikan dukungan dari DPD dan DPW. "Kami memberikan kesempatan pada tokoh besar di luar partai untuk mencari dukungan. Sehingga bisa memastikan dukungan untuk bisa ikut Pemilihan Raya PSI," kata Andy Budiman saat dihubungi wartawan pada Minggu (1/6). Andy tidak banyak berkomentar ketika disinggung mengenai peluang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berpartisipasi dalam Pemilihan Raya PSI. Perpanjangan waktu pendaftaran untuk memberikan waktu lebih bagi tokoh di luar PSI. "Kita doakan saja. Itu semoga yang terbaik. Ini (perpanjangan waktu pendaftaran) memang antara lain, memberikan kesempatan tokoh di luar partai," ujarnya. Andy melanjutkan, pihaknya memberikan kesempatan kepada kader PSI yang tengah melakukan komunikasi serta konsolidasi di DPW dan DPD. Dia tidak memungkiri masih ada DPW dan DPD yang belum menentukan sikap. "Kami memberikan kesempatan kepada kandidat yang mulai mendekati DPW dan DPD untuk konsulidasi. Kan syaratnya mendapatkan dukungan dari 5 DPW dan 20 DPD. Jadi kami memberikan kesempatan agar mereka konsulidasi," tutupnya. Sebelumnya, Jokowi&nbsp;tak menutup kemungkinan ikut mendaftar sebagai calon ketua umum PSI. Namun, ia masih memperhitungkan peluangnya memenangkan pemilihan Ketua Umum PSI. Jokowi mengaku tidak ingin kalah bersaing di pemilihan Ketum PSI. "Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah," kata Jokowi, Rabu (14/5). Untuk diketahui, Pemilihan Raya PSI dapat diikuti oleh semua yang berstatus kader dan memiliki kartu tanda anggota atau KTA partai. Pemilihan calon ketum dilakukan dengan konsep 'satu anggota satu suara'. Syarat utama maju sebagai bakal calon ketum PSI, kata Andy, ialah wajib memiliki dukungan minimal dari lima DPW tingkat provinsi, dan 20 DPD tingkat kota/kabupaten.

PSI) memperpanjang masa pendaftaran calon ketua umum hingga 23 Juni 2025. Perpanjangan itu karena panitia menunggu konsolidasi para tokoh.

Andy Budiman Ungkap Alasan PSI Perpanjangan Waktu Pendaftaran Calon Ketua Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/24/1000002368-1783653812.jpg" alt="Ilustrasi Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengecek kondisi pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. (Azmi Samsul Maarif/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengecek kondisi pagar laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. (Azmi Samsul Maarif/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus pagar laut di kawasan perairan Tangerang, Banten, menjadi sorotan publik sejak beberapa hari terakhir. Kehadiran pagar laut itu membuat publik bertanya-tanya soal misteri di balik itu. Atas sorotan itu, Pemerintah pun bergerak cepat dengan menindaklanjutinya. Gerak cepat Pemerintah itu mendapat apresiasi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). "PSI mengapresiasi pemerintah yang bergerak cepat dan cermat dalam mengatasi persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang. Ini merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah dalam menegakkan peraturan perundang-undangan," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (24/1). Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten, berstatus cacat prosedur dan material. Dia menegaskan batal demi hukum. &rdquo;Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai. Itu tidak boleh menjadi privat properti. Maka itu ini tidak bisa disertifikasi dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material,&rdquo; jelas Nusron seperti dilansir dari Antara di Tangerang, Rabu (22/1). Menurut dia, berdasar hasil verifikasi dan peninjauan terhadap batas daratan/garis pantai yang sebelumnya terdapat dalam SHGB dan SHM di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang itu secara otomatis dicabut dan dibatalkan statusnya. &rdquo;Berdasar PP Nomor 15 Tahun 2021 selama sertifikat tersebut belum lima tahun, Kementerian ATR/BPN memiliki hak untuk mencabutnya atau membatalkan tanpa proses perintah pengadilan,&rdquo; ungkap Nusron Wahid. Dia menerangkan, dari 266 sertifikat SHGB dan SHM yang berada di dalam bawah laut dan dicocokkan dengan data peta. Diketahui semuanya berada di luar garis pantai. Oleh karena itu, pihaknya saat ini melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap petugas juru ukur maupun petugas yang menandatangani atau mengesahkan status sertifikat tersebut sebagai langkah penegakan hukum yang berlaku. &rdquo;Kita sudah panggil kepada petugas itu oleh aparatur pengawas internal pemerintah terkait pemeriksaan kode etik,&rdquo; tandas Nusron Wahid. Tidak sampai di situ, tindakan pemerintah pun mengerahkan TNI AL untuk membongkar pagar laut tersebut. Hingga Jumat (24/1), TNI AL bersama instansi maritim dan nelayan melanjutkan pembongkaran pagar laut di Tangerang. Secara keseluruhan pembongkaran pagar laut tersebut sudah mencapai 11,75 kilometer. Pembongkaran berlangsung di tiga lokasi dengan mengerahkan 750 personel dan puluhan kapal. Berdasar keterangan resmi dari Dinas Penerangan TNI AL (Dispenal), pembongkaran pagar laut berlangsung di wilayah Tanjung Pasir, Kronjo, dan Mauk. &rdquo;Dengan menggunakan tiga KAL dan Patkamla, delapan Sea Rider, 14 Perahu Karet, dua RBB, satu RHIB dari TNI AL ditambah dengan kapal-kapal dari KKP, Polairud dan masyarakat nelayan,&rdquo; terang Kadispenal Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta.

Kasus pagar laut di kawasan perairan Tangerang, Banten, menjadi sorotan publik sejak beberapa hari terakhir.

Apresiasi PSI Atas Gerak Cepat Pemerintah soal Kasus Pagar Laut di Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/andy-budiman-terjun-ke-politik-untuk-merawat-keberagaman_m_-1.jpg" alt="Andy Budiman. (Dok Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Andy Budiman. (Dok Pribadi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Hidup jangan cuma bisa mengeluh. Perlu ada langkah konkret untuk memperbaiki keadaan. Prinsip seperti itulah yang bisa menggambarkan karir politik Andy Budiman. Andy yang punya latar belakang sebagai seorang jurnalis, sejatinya tidak suka politik. "Saya masuk politik karena kecelakaan. Sebelumnya, saya sama seperti masyarakat pada umumnya, apatis terhadap politik", ujar Andy. Ditemui JawaPos.com, Jumat (23/11), di sebuah kedai kopi kawasan Trunojoyo Surabaya, gaya Andy ala kadarnya. Tidak parlente dengan balutan kemeja, hanya sebuah kaos hitam bertuliskan Bahasa Jerman. Gaya bicaranya tegas, penuh optimisme, dan argumentasinya selalu disertai data. Andy menceritakan bagaimana awalnya dia &lsquo;terjerumus&rsquo; ke politik. &rdquo;Yang meyakinkan saya (bergelut di politik) adalah Jokowi dan Ahok. Saya melihat bahwa orang bisa masuk politik, dan tetap tetap bersih. Nggak korupsi. Bu Risma juga contoh,&rdquo; tambahnya. Optimisme untuk mengubah wajah politik Indonesia, terasa sepanjang percakapan. Sejak berprofesi sebagai jurnalis, Andy sudah ngelontok dengan ide-ide demokrasi dan kebebasan. Dia dikenal sebagai salah seorang pendiri SEJUK (Serikat Jurnalistik untuk Kebergaman). Melalui komunitas tersebut, Andy menularkan semangat kepada wartawan-wartawan di Indonesia agar menerapkan prinsip jurnalisme yang benar dalam menulis pemberitaan terkait isu SARA. Wartawan harus netral, tidak boleh memasukkan keyakinan pribadi ketika menulis. Setelah berjuang melalui jalur kewartawanan dan aktivisme sosial dalam isu toleransi, Andy akhirnya memutuskan untuk masuk jalur politik untuk memperjuangkan keragaman. Tahun 2014, lelaki berkacamata itu melihat ada gejala mengkhawatirkan dalam politik Indonesia. &rdquo;Mulai ada kampanye pakai isu SARA, dengan skala yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah pemilu Indonesia sejak 1955," ungkapnya. Di sisi lain, Andy juga melihat ada harapan saat Jokowi terpilih sebagai presiden. Orang biasa yang berhasil mendobrak elite politik lama. "Kalau orang biasa seperti Jokowi bisa jadi presiden, maka akan membuka kemungkinan bagi orang-orang biasa lainnya untuk menduduki jabatan apapun di negeri ini", tutur mantan redaktur lembaga berita Jerman Deutsche Welle (DW) tersebut. Tahun 2014, Andy memutuskan kembali pulang ke tanah air. Sepulang ke Indonesia, Andy bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). &rdquo;Orang-orang yang masuk PSI ini sebagian besar awalnya tidak suka politik. Sama kayak saya. Tapi kalau cuma ngeluh, sambat tok, ya sama saja,&rdquo; selorohnya. "Kami di PSI tidak bisa menunggu sampai korupsi semakin menghancurkan negeri ini. Kami tidak bisa menunggu Indonesia pecah karena intoleransi. PSI tidak bisa menunggu, dan kami memilih berbuat sesuatu". Menurut Andy, ada dua problem utama Indonesia: korupsi dan intoleransi. Soal korupsi, selain membuat ekonomi berbiaya mahal, hal paling merusak adalah korupsi membuat orang tidak percaya pada politik. Karena mereka merasa demokrasi dan pemilihan umum hanya menghasilkan pemimpin yang korup. Di Pakistan dan Afghanistan, situasi itu mendorong orang berpaling pada ide-ide kekerasan dan bergabung dalam Al Qaeda, ISIS. Membuat negara itu terjerumus ke dalam lingkaran kekerasan sektarian yang tak ada habisnya. Menciptakan kesengsaraan dan kemiskinan bagi masyarakat. "Kita tidak ingin seperti itu, politik harus dipulihkan, jangan sampai orang kehilangan harapan pada politik,&rdquo; tegas alumnus Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (UNPAD) tersebut. Yang kedua adalah masalah intoleransi. Andy memaparkan data yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI). Data tersebut memperlihatkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, intoleransi politik meningkat. &rdquo;Ini kan nggak sehat. Jadinya politik identitas. Ini tidak bisa dibiarkan, harus diubah,&rdquo; cetusnya. Jalan untuk mengubah paradigma masyarakat itu adalah dengan duduk di kursi parlemen. Bagi Andy, perjuangannya di politik baru saja dimulai. Dia maju sebagai calon legislatif untuk DPR Pusat di Dapil I Surabaya-Sidoarjo. Andy percaya, warga Surabaya-Sidoarjo rasional. Orang-orangnya terbuka menerima gagasan yang masuk akal. "Masyarakat Jawa Timur itu terbuka. Alasan primordial seperti putra daerah bukan jadi alasan utama orang memilih. Itu pula yang menyebabkan banyak pemimpin-pemimpin terbaik Indonesia lahir di Jatim. Risma, Anas, Emil, semuanya dipilih karena pemilih menggunakan pertimbangan rasional. Lebih melihat kualitas kandidat," lanjutnya. Surabaya dan Sidoarjo juga dikenal dengan warganya yang moderat. Menurut Andy, kemoderatan itu juga tak terlepas dari kelompok Nahdliyin. Andy ingin ikut merawat itu. "Surabaya dan Sidoarjo ini benteng Islam moderat. Kalau tidak dirawat, tidak dijaga, ya selesai,&rdquo; ungkap lelaki asal Bandar Lampung tersebut. Andy memang ingin mendorong Indonesia menjadi negara yang terbuka dan toleran. Melalui politik, Andy bersama PSI ingin mewujudkan gagasan itu. "Indonesia yang maju, modern, terbuka, dan bisa memecahkan masalah secara kreatif adalah cita-cita PSI," pungkas lelaki kelahiran 25 Juli 1973 tersebut.

Andy Budiman: Terjun ke Politik untuk Merawat Keberagaman

andy budiman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#andy budiman

Berita Terkini

Andy Budiman Ungkap Alasan PSI Perpanjangan Waktu Pendaftaran Calon Ketua Umum

Apresiasi PSI Atas Gerak Cepat Pemerintah soal Kasus Pagar Laut di Tangerang

Andy Budiman: Terjun ke Politik untuk Merawat Keberagaman

Download Aplikasi JawaPos.com