<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Ketua-DPR-Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani soal Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Pancasila menuai kontroversi. Masyarakat Ranah Minang "tersinggung" atas pernyataan tersebut. Bahkan ketua DPR itu didesak untuk minta maaf atas kekeliruan tersebut.  Direktur Eksekutif Nusantara Institute PolCom SRC Andriadi Achmad berpendapat, situasi saat ini jangan dibuat panas. Perlu rekonsiliasi agar jangan menjadi lebih runcing.  Menurut pengamat politik itu, pernyataan Puan Maharani itu adalah murni kesalahan dari pengucapan. Puan tidak bermaksud menyatakan Sumbar tidak mendukung Pancasila. "Saya meyakini Bu Puan tidak bermaksud menyatakan masyarakat Sumbar tidak mendukung Pancasila. Itu pure sebuah kesalahan ucap saja," ujar Andriadi kepada JawaPos.com, Jumat (4/9).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/02/09/2020/puan-maharani-semoga-sumbar-mendukung-negara-pancasila/">Puan Maharani: Semoga Sumbar Mendukung Negara Pancasila</a>  Sebagaimana diketahui, sebelumnya pada Rabu (2/9), Puan Maharani mengeluarkan sebuah pernyataan kontroversi. "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila."  Pernyataan itu dilontarkan Puan saat mengumumkan nama calon kepala daerah gelombang V PDIP yang bertarung di Pilkada 2020 secara virtual.  Melihat dari konteks pernyataan itu, kata Andriadi, sebetulnya tidak ada maksud buruk. Apalagi hanya disampaikan di internal rapat PDIP yang kebetulan tersiar di secara live streaming. Akibatnya menjadi konsumsi publik. Apalagi pernyataan itu mengarah pada masyarakat Sumbar.  Agar suasana tidak semakin meruncing, Andriadi menyarankan Puan Maharani segera minta maaf secara langsung. Itu akan terlihat lebih elegan. "Kalau bu Puan minta maaf, itu menunjukkan dia negarawanan," tandasnya.  Di sisi lain, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) membela Puan Maharani. Menurut Sekretaris Umum Bamusi Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), pernyataan Puan sama sekali tak bermaksud mengatakan bahwa selama ini warga Sumbar tidak mendukung Pancasila. Justru menunjukkan pengakuan bahwa orang Minangkabau sangat berperan dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/04/09/2020/gara-gara-puan-maharani-pkb-keluar-dari-koalisi-pdip/">Gara-gara Puan Maharani, PKB Keluar dari Koalisi PDIP</a>  Politikus PDIP itu mengingatkan, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta yang merupakan orang Minang. Termasuk berbagai tokoh dari Minangkabau, seperti Sutan Sjahrir, KH Agus Salim, Prof Muhammad Yamin, Rasuna Said, serta Moh Natsir. "Sebagai cucu Proklamator, Puan sangat memahami sejarah tersebut," kata Gus Falah.  Sementara desakkan agar Puan Maharani minta maaf dilontarkan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jubir PKS Handi‎ mengatakan, pernyataan Puan Maharani yang berharap ‎masyarakat di Sumatera Barat mendukung negara Pancasila telah menyinggung perasaan masyarakat minang di Sumbar maupun di rantau.  “Pernyataan ini sangat menyakitkan hati kami sebagai orang Sumatera Barat,” ujar Handi kepada wartawan, Kamis (3/9).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/04/09/2020/pkb-ninik-mamak-minta-istiqomah-di-poros-baru/">PKB: Ninik Mamak Minta Istiqomah di Poros Baru</a>  Handi menuturkan, Puan sepertinya lupa siapa yang mendirikan bangsa ini dan penggagas Pancasila bersama sang Kakeknya Bung Karno, yakni Bung Hatta, Sutan Syahrir, Tan Malaka.  “Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur kami. Jangan lupa, Natsir sendiri dikenal sebagai Bapak NKRI dengan mosi integralnya yang menyelamatkan keutuhan NKRI dan juga ingat Bukittinngi pernah menjadi Ibu Kota PDRI,” katanya.

Pengamat: Kalau Puan Minta Maaf, Dia Negarawan Sejati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-pilkada-coblosan-pemilu.jpg" alt="Ilustrasi. Bagus/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Bagus/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Reformasi sudah berjalan hingga 12 tahun. Namun, fenomena politik dinasti masih berlangsung. Hal itu memicu pada kemunduran kualitas demokrasi.  Menurut Direktur Eksekutif Political Communication Studies and Research Centre (PolCom SRC) Andriadi Achmad, gejala politik dinasti di Indonesia mewabah pasca reformasi. Realitas itu disebabkan oleh pemilu yang menggunakan metode proporsional terbuka pada pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah (pilkada), maupun pemilihan presiden (pilpres).  Metode proporsional itu membuat faktor keterpilihan kandidat melalui suara terbanyak. Prinsip itu cenderung mengandalkan modal popularitas, keturunan, modal finansial kandidat. Artinya, program kerja kandidat yang bertarung tidak terlalu memberikan pengaruh signifikan dalam menentukan kemenangan.  “Coba lihat di sekitar kita sebagai contoh dinasti politik di Kota Bekasi. Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Rahmat Effendi (RE) diduga mendorong putri dan kerabatnya untuk maju pada Pemilu 2019 lalu. Baik di tingkat kota maupun provinsi," ujar Andriadi kepada JawaPos.com, Selasa (14/7). Contohnya nama Ade Puspita Sari sebagai caleg Partai Golkar untuk DPRD Jawa Barat. Dia adalah anak kandung Rahmat Effendi.  Ada pula nama ada Solecha, Syafei, dan Rahmawati. Semuanya adalah adik, seppupu, keponakan dari Rahmat Effendi yang bertarung di Pemilu 2019 untuk DPRD Kota Bekasi.  Sementara berdasar data Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyatakan, terdapat delapan dari sembilan parpol yang lolos ke parlemen menyumbang 48 legislator yang punya hubungan kekerabatan dengan politikus atau pejabat negara lainnya. Yakni PDIP (10 legislator), Partai Golkar (9), Partai NasDem (8), Partai Demokrat (6), Partai Gerindra (5), PAN (5), PKS (3), dan PKB (2).  "Politik Dinasti di DPR tumbuh subur. Data awal dari Formappi ada sekitar 48 legislator. Akan tetapi, yakin bisa lebih dari data tersebut yang belum teridentifikasi terkait dengan politik dinasti," kata pria berdarah Bengkulu itu.  Meskipun fenomena itu adalah kemirisan, dia pesimistis politik dinasti dapat diputus. Kualitas wakil rakyat untuk memperjuangkan rakyat sangat rendah. "Jangan-jangan sampai menjadi penyambung lidah dinasti keluarganya," tandas Andriadi Achmad.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MG9xbEqeabM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=dK5C-9dTUCY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=QIjlvMkI8QI

Politik Dinasti, Program Kandidat Tidak Akan Berpengaruh Signifikan

Andriadi Achmad

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Andriadi Achmad

Berita Terkini

Pengamat: Kalau Puan Minta Maaf, Dia Negarawan Sejati

Politik Dinasti, Program Kandidat Tidak Akan Berpengaruh Signifikan

Download Aplikasi JawaPos.com