<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/JKT-1-KPK-TAHAN-DIRKEU-AP-II-FED-5.jpg" alt="Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan korupsi di PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8/2019). KPK menahan dua orang t" width="100%">
<figcaption>Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan korupsi di PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8/2019). KPK menahan dua orang t</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura (AP) II Andra Yastrialsyah Agussalam ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong. Eksekusi ini dilakukan setelah perkara suap yang menjerat Andra dinyatakan berkekuatan hukum tetap.  "Hari ini (10/2/2021) Jaksa Eksekusi KPK Leo Sukoto Manalu telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 188/K/Pid.Sus/2021 tanggal 25 Januari 2021 Jo Putusan PN Tipikor pada PT DKI Jakarta Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI tanggal 9 Juli 2020 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat Nomor:118/PID.SUS/TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2020 atas nama Terpidana Andra Yastrialsyah Agussalam dengan cara memasukkannya ke Lapas Klas IIA Cibinong," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/2).  Mantan pejabat PT Angkasa Pura II ini akan menjalani hukuman pidana empat tahun penjara dikurangi masa hukuman, sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung. Selain dihukum pidana, Andra juga dijatuhi hukuman denda sebesar Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.  Andra terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap USS 71.000 dan SGD 96.000 dari Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara, dalam proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo (APP) yang dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI).  Uang suap itu diterima Andra secara bertahap untuk memuluskan PT INTI menjadi pelaksana pekerjaan pemasangan Semi Baggage Handling System.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/08/04/2020/eks-direktur-keuangan-ap-ii-divonis-25-tahun-penjara/">Eks Direktur Keuangan AP II Divonis 2,5 Tahun Penjara</a>  Andra terbukti melanggar Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.  Vonis kasasi ini lebih berat dari putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Andra divonis 2 tahun dan 6 bulan penjara serta denda senilai Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ENNPTlvM9TQ

Eks Dirkeu AP II Andra Agussalam Dijebloskan ke Lapas Cibinong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/dirkeu-ap-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam dituntut lima tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan. Andra dinilai terbukti menerima suap USD 71.000 dan SGD 96.000 dari Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara.  "Terdakwa Andra Agussalam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Haerudin membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (18/3).  Jaksa menilai, uang suap yang diterima Andra sebesar USD 71.000 dan SGD 96.700 untuk memuluskan PT INTI menjadi pelaksana pekerjaan pemasangan Semi Baggage Handling System (BHS). Uang itu diterima Andra secara bertahap.  Dalam pertimbangannya, Jaksa menilai Andra tidak mengakui perbuatannya selama proses persidangan. Andra pun turut menyelewengkan perbuatannya selaku Dirkeu AP II.  "Terdakwa terbukti merupakan pelaku yang aktif dalam melakukan kejahatan, terdakwa berusaha menutupi kejahatan seolah-olah sebagai pembayaran utang piutang," beber Jaksa. Satu-satunya hal yang meringankan adalah Andra belum pernah menjalani proses hukum.  Andra dituntut melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Eks Dirkeu AP II Dituntut 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Endang-Saksi-Andra.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta menelisik Endang, selaku sopir mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Agussalam. Dia dicecar soal piutang antara bosnya dengan Mantan Dirut PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), Darman Mappangara. Hakim meminta Endang memberikan keterangan yang benar untuk terdakwa Andra.  Kepada majelis hakim, Endang mengaku dirinya sempat melakukan perbincangan soal piutang antara bosnya dengan Darman Mappangara. Perbincangaan itu dilakukan di dalam mobil.  "Sebenarnya kesimpulan saya tahu utang piutang itu dari Pak Andra. Itu waktu di mobil curhat gitu," kata Endang saat bersaksi untuk terdakwa Andra Agussalam di PN Tipikor Jakarta, Rabu (26/2).  Tak puas akan jawaban Endang, hakim pun kembali menelisik soal perbincangan itu. "Kapan curhatnya?," telisik hakim Fahzal.  "Januari 2019," jawab Endang.  Endang lantas mengaku pernah dimintakan bantuan oleh bosnya itu untuk mengambil uang ke Darman. Sebab saat itu, lanjut Endang, Darman disebut telah telat pembayaran utang.  "Iya, bahwa diperintah untuk tanya karena pak Darman sudah telat pembayaran. Saya juga sempat tanyakan ke Pak Andra, emang masih gede dari Pak Darman, 'masih gede', gitu,” ucap Endang.  Kendati demikian, Hakim Fahzal tak langsung percaya atas pernyataan Endang. Sebab hal tersebut berbeda dengan BAP di KPK. Namun Endang berdalih saat diperiksa penyidik, dirinya tak leluasa untuk berbicara.  "Saya di BAP itu saya jujur panik. Jadi saya bicara apa adanya, nerima-nerima. Itu pun waktunya dan tanggal saya lupa," tukas Endang.  Mantan Direktur Keuangan (DirKeu) PT Angkasa Pura II, Andra Yastrialsyah Agussalam didakwa menerima suap sebesar USD 71.000 dan SGD 96.700. Penerimaan suap tersebut dilakukan agar PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) menjadi pelaksana pekerjaan pemasangan Semi Baggage Handling System (BHS). Uang itu diduga dari mantan Dirut PT INTI Darman Mappangara.  Uang tersebut diduga diterima Andra untuk mengupayakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) agar menjadi pelaksana pekerjaan pemasangan Semi Baggage Handling System (BHS).  Atas perbuatannya, Andra didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dicecar Hakim, Sopir Eks Bos Angkasa Pura Ngaku Panik Saat Di-BAP KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-panggil-direktur-produksi-citilink-indonesia_m_186659.jpeg" alt="Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati" width="100%">
<figcaption>Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam bakal lebih lama mendekam di sel tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Gedung KPK. Lembaga antikorupsi memperpanjang masa penahanan tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo.  Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, masa penahanan Andra diperpanjang selama 30 hari ke depan terhitung sejak 30 Oktober 2019.  "Penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari terhitung sejak 30 Oktober hingga 28 November 2019 untuk tersangka AYA (Andra Y. Agussalam) dalam TPK terkait dengan pengadaan pekerjaan BHS pada PT. Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tahun 2019," kata Yuyuk, Selasa (29/10).  Dalam kasus ini, Andra diduga menerima suap sebesar USD 71 ribu dan SGD 96.700 dari Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI), Darman Mappangara dan orang kepercayaannya, Taswin Nur. Suap ini bertujuan agar Andra mengupayakan PT INTI menggarap proyek Semi Baggage Handling Sistem (BHS) di PT Angkasa Pura Propertindo, anak usaha PT AP II.  Tak hanya proyek BHS, pada 2019, PT INTI mengerjakan sejumlah proyek di PT Angkasa Pura II (Persero) lainnya, seperti proyek Visual Docking Guidance System (VGDS) dengan nilai proyek Rp 106,48 miliar, proyek Bird Strike senilai Rp 22,85 miliar serta proyek pengembangan bandara senilai Rp86,44 miliar.  PT INTI juga memiliki daftar prospek proyek tambahan di PT Angkasa Pura II dan PT Angkasa Pura Propertindo, yakni proyek X-Ray 6 bandara senilai Rp100 miliar Baggage Handling System di enam bandara senilai Rp 125 miliar dan proyek VDGS senilai Rp 75 miliar serta proyek radar burung senilai Rp60 miliar. PT INTI (Persero) diduga mendapatkan sejumlah proyek tersebut berkat bantuan Andra.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Andra Agussalam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Andra-Y-Agussalam-Ditahan-1-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam di rumah tahanan (Rutan) K4 yang berada di belakang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan ini dilakukan usai mantan Direktur Keuangan Badan Layanan Umum Transjakarta itu ditetapkan tersangka oleh KPK.  Andra keluar dari ruang penyidikan pada Jumat, pukul 01.10 WIB dini hari. Mengenakan rompi oranye dengan tangan diborgol membuat Andra tidak banyak berkata terkait kasus hukum yang menjeratnya. Dia memilih langsung memasuki mobil tahanan dengan menerobos awak media yang akan menyodorkan sejumlah pertanyaan.  "AYA (Andra Y. Agussalam ditahan di Rutan K4 Cabang KPK di belakang Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/8) dini hari.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/08/2019/ditahan-kpk-dirkeu-ap-ii-andra-agussalam-diam-seribu-bahasa/attachment/andra-y-agussalam-ditahan-2-dery-ridwansah-6/" rel="attachment wp-att-1159726"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Andra-Y-Agussalam-Ditahan-2-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> </a>  Selain Andra, KPK juga menahan staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) Taswin Nur. Taswin yang merupakan pemberi suap kepada Andra harus mendekam di Rutan cabang KPK Pomdam Jaya Guntur. "Penahanan Andra dan Taswin dilakukan untuk 20 hari pertama," tegas Febri.  Sebelumnya, KPK menetapkan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Agussalam sebagai tersangka kasus pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propetindo yang dilaksanakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) pada 2019. Andra diduga menerima suap sebesar SGD 96.700.  Selain Andra, KPK juga menetapkan Taswin Nur selaku staf PT INTI. Keduanya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) saat melakukan penyerahan uang di kawasan Jakarta Selatan, pada Rabu (31/7) malam.  "KPK menetapkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. AYA (Andra Agussalam) selaku penerima dan TSW (Taswin Nur) sebagai pemberi," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (1/8) malam.  Dugaan suap tersebut dilakukan oleh Taswin selaku staf PT INTI untuk mendapatkan proyek Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Propetindo. Proyek pengerjaan tersebut dianggarkan senilai Rp 86 miliar.  "Proyek itu untuk pengadaan BHS di enam bandara yang dikelola oleh PT AP II," ucap Basaria.  Atas perbuatannya, Andra selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsljuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  Sebagai pihak yang diduga pemberi Taswin Nur disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsijuncto Pasal SS ayat (1) ke 1 KUHP.

Ditahan KPK, Dirkeu AP II Andra Agussalam Diam Seribu Bahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Andra-Y-Agussalam-Ditahan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Direktur Keuangan Angkasa Pura (AP) II Andra Y Agussalam digiring menuju mobil tahanan usai diperiksa terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8/2019). KPK resmi menahan Direktur Keuangan Angkasa Pura (AP)" width="100%">
<figcaption>Direktur Keuangan Angkasa Pura (AP) II Andra Y Agussalam digiring menuju mobil tahanan usai diperiksa terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8/2019). KPK resmi menahan Direktur Keuangan Angkasa Pura (AP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Agussalam sebagai tersangka kasus pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propetindo yang dilaksanakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) pada 2019. Andra diduga menerima suap sebesar SGD 96.700.  Selain Andra, KPK juga menetapkan Taswin Nur selaku staf PT INTI. Keduanya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) saat melakukan penyerahan uang di kawasan Jakarta Selatan, pada Rabu (31/7) malam.  "KPK menetapkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. AYA (Andra Agussalam) selaku penerima dan TSW (Taswin Nur) sebagai pemberi," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (1/8) malam.  Dalam operasi senyap yang dilakukan pada Rabu (31/7) di kawasan Jakarta Selatan. Mulanya lembaga antirasuah mengamankan tiga orang dari lokasi tersebut, kemudian mereka dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim penindakan.  Mereka yang diamankan yakni, Andra Agussalam, Taswin Nur dan END selaku sopir. Saat melakukan operasi senyap, Andra dan Taswin diduga tengah melakukan transaksi dugaan suap pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propetindo.  Dugaan suap tersebut dilakukan oleh Taswin selaku staf PT INTI untuk mendapatkan proyek BHS di PT Angkasa Pura Propetindo. Proyek pengerjaan tersebut dianggarkan senilai Rp 86 miliar.  "Proyek itu untuk pengadaan BHS di enam bandara yang dikelola oleh PT AP II," ucap Basaria.  Atas perbuatannya, Andra selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsljuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  Sebagai pihak yang diduga pemberi Taswin Nur disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsijuncto Pasal SS ayat (1) ke 1 KUHP.

KPK Tetapkan Dirkeu PT AP II Andra dan Staf PT INTI Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Penyidik-KPK-Geledah-Teguh.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (31/7) malam. Penangkapan dilakukan usai terjadi transaksi suap antar BUMN, yakni PT. Angkasa Pura II dan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (PT. INTI).  Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan mengamankan lima orang. Diduga salah satunya merupakan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y. Agussalam.  Dikutip dari laman www.angkasapura2.co.id, Andra diangkat menjadi Direktur di PT Angkasa Pura II (PT AP II) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham PT AP II Nomor: SK-08/MBU/01/2015 tanggal 15 Januari 2015.  Andra lahir di Jakarta tanggal 24 Maret 1964. Sebelumnya Andra sempat menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT Len Industri (Persero) (2008 – 2015), Direktur Keuangan Badan Layanan Umum Transjakarta Busway (2002 – 2008), Komisaris PT Centris Multipersada Pratama Tbk. (CMPP) (1995-2001).  Andra juga pernah menjabat Wakil Presiden PT Sigma Batara Securities (1993-1995), Manager PT Muji Asta Consultant (1991-1993), Staff Officer Bank Rakyat Indonesia (BRI) New York, Amerika Serikat (1990-1991). Riwayat pendidikan Doctorandus in Accountary, Universitas Brawijaya, Malang (1982-1987) , S2 – Southern New Hampshire University, Manchester, Amerika Serikat.  Pernah mengikuti pelatihan antara lain The Annual CFO Forum: Driving Finance Transformation, Manila, Filipina, Strategic Business Performance Excellence Management, Jakarta, Credit &amp; International Trade, BRI New York Agency – Bank of New York Program, Corporate Finance Seminar, Euromoney, Singapura, Advanced Executive Development Program, Centris Group, Airfinance Management Seminar, San Francisco, USA, The 3rd ASEM Transport Ministers Meeting, Latvia, Asset Assurance Training by Underwriter Hardys’ Syndicate, London, Inggris.  Status hukum Andra dan pihak-pihak yang diamankan akan segera diumumkan oleh pihak lembaga antirasuah sore nanti. "Sore (diumumkan)," ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat dikonfirmasi, Kamis (1/8).  Berdasarkan informasi, dari lima orang yang diamankan, empat di antaranya sudah berada di dalam gedung KPK. Mereka tengah menjalani pemeriksaan intensif.  Selain mengamankan pihak-pihak yang diduga menerima suap, tim penindakan juga mengamankan uang asing dengan nilai sekitar Rp 1 miliar. Uang diduga bagian dari suap terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh PT. INTI.  "Ditemukan juga uang dalam bentuk Dollar Singapura setara hampir Rp 1 miliar yang kemudian diamankan tim sebagai bagian dari barang bukti di lokasi," tukas Syarif.

Andra Agussalam Petinggi Angkasa Pura II yang Berakhir di Jeruji KPK

andra agussalam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#andra agussalam

Berita Terkini