<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ingin-hartanya-kembali-korban-first-travel-disarankan-lakukan-ini_m_217093.jpeg" alt="Andika Surachman (kiri) bersama Anniesa Hasibuan (kanan) saat menjalani sidang vonis kasus penipuan dan TPPU berkedok umrah murah, Rabu (30/5)." width="100%">
<figcaption>Andika Surachman (kiri) bersama Anniesa Hasibuan (kanan) saat menjalani sidang vonis kasus penipuan dan TPPU berkedok umrah murah, Rabu (30/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah melalui proses panjang, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis terhadap tiga bos First Travel. Andika Surachman divonis 20 tahun penjara, Anniesa Desvitasari Hasibuan divonis 18 tahun penjara, dan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki divonis 15 tahun penjara. Menanggapi hal itu pakar hukum pidana Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar menilai hakim telah mengambil keputusan tepat. Sebab, vonis tersebut telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). "Hukuman terhadap tiga terdakwa bos FT sudah memenuhi apa yang dituntut oleh jaksa, karena telah memenuhi besar tuntutannya yakni 20 tahun dan 18 tahun," ujar Fickar kepada JawaPos.com, Jumat (1/6). Kendati demikian, Fickar mengingatkan, usai putusan pidana terhadap bos FT itu, ada hal yang seharusnya menjadi prioritas. Hal itu tak lain adalah aset berupa barang maupun uang, lantaran terkait dengan hak korban penipuan. Penyandang gelar magister hukum Universitas Indonesia itu berpendapat langkah majelis hakim yang memutuskan aset dirampas untuk negara kurang tepat. Menurutnya aset tersebut lebih layak digunakan untuk mengganti kerugian para korban. "Yang harus diperhatikan sebenarnya soal nasib barang bukti sejumlah aset atau uang, tanah dan bangunan. (Itu) seharusnya dikembalikan kepada yang berhak yakni korban," imbuh Fickar. Atas dasar itu Fickar menyarankan agar para korban menempuh jalur perdata, melalui mekanisme kepailitan yang diatur dalam sistem peradilan perdata. Hal itu diyakini dapat mengembalikan aset First Travel menjadi milik para korban. "Sudah ada mekanisme perdata melalui kepailitan. Jadi, seharusnya urusan pidana itu hanya menghukum perbuatan. Sedangkan, asetnya biarlah dibagi berdasarkan mekanisme kepailitan," pungkas Fickar. Sebagaimana diketahui, hakim ketua Sobandi pada peradilan yang digelar di Pengadilan Neger Kota Depok, Rabu (30/5) menjatuhkan vonis kepada Andika selama 20 tahun penjara dan Anniesa 18 tahun penjara. Sedangkan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki divonis 15 tahun penjara. Kedua pasangan suami istri itu (Andika-Anniesa) juga diwajibkan membayar denda masing-masing Rp 10 miliar. Sedangkan Kiki diwajibkan membayar denda Rp 5 miliar. Jika tidak dibayarkan akan dikenakan hukuman tambahan 8 bulan penjara. Para terdakwa dianggap menggunakan uang jamaah untuk kepentingan pribadi. Mereka kerap kali membelanjakan uang untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil, rumah, perhiasan dan lainnya. Seluruh aset yang disita jaksa diputuskan hakim dirampas untuk negara karena adanya penolakan pelimpahan aset dari Pengurus Pengelolaan Aset Korban First Travel (PPAKFT).

Ingin Hartanya Kembali, Korban First Travel Disarankan Lakukan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bos-first-travel-klaim-asetnya-bukan-rp-40-miliar-tapi-rp-300-miliar_m_216965.jpeg" alt="Andika Surachman (kiri), Anniesa Hasibuan (tengah), dan Kiki Hasibuan (kanan), saat sidang putusan di Pengadilan Negeri Kota Depok, Rabu (30/5)." width="100%">
<figcaption>Andika Surachman (kiri), Anniesa Hasibuan (tengah), dan Kiki Hasibuan (kanan), saat sidang putusan di Pengadilan Negeri Kota Depok, Rabu (30/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aset PT First Travel masih menjadi polemik. Dalam sidang putusan yang berlangsung Rabu (30/5), Majelis Hakim hanya menaksir aset First Travel sekitar Rp 20-30 miliar. Angka tersebut sontak memicu ketidakpuasan dari para korban. Menanggapi hal itu kuasa hukum First Travel, Muhammad Akbar juga sependapat dengan para korban. Berdasarkan pengakuan Andika Surachman, Akbar menyampaikan total aset First Travel lebih dari angka tersebut. "Tapi itu (aset) berbeda antara pernyataan Majelis tentang barang-barang yang disita dari mas Andika, karena kemarin saya sudah diskusi dengan mas Andika itu sangat berbeda jauh," ungkap Akbar kepada JawaPos.com, Jumat (1/6). Akbar merasa, informasi mengenai aset First Travel yang diberikan penyidik tidak transparan. Aset yang selama ini disebutkan dalam persidangan belum meliputi seluruh aset yang dihasilkan oleh Andika selama mendirikan First Travel. Lebih lanjut Akbar mengatakan, kliennya pernah menyampaikan aset yang dimilikinya ditaksir mencapai angka Rp 300 miliar. Aset-aset terbesar yang tidak disebut dalam persidangan meliputi rumah, mobil mewah hingga restoran. "Kalau perbedaan (jumlah aset) sih dari nominal akumulasinya. Kalau menurut pernyataan mas Andika aset dia sekitar Rp 300 miliar. Tapi kan yang riilnya disampaikan di persidangan estimasi di bawah Rp 40 miliar," terang Akbar. "(Aset besar meliputi) Rumah, mobil dan restoran di London," tegasnya. Tidak transparannya aset yang disampaikan dalam persidangan itulah yang menjadi salah satu alasan pihak Andika mengajukan banding. Direktur Utama First Travel itu menginginkan total asetnya dibuka secara transparan. "Itulah yang menjadi ketidakpuasan mas Andika, untuk mengambbil langkah selanjutnya, yaitu kami akan banding," sambungnya. Sementara itu juru bicara Pengurus Pengelolaan Aset Korban First Travel (PPAKFT) Dewi Gustiana juga menaksir aset First Travel mencapai Rp 200 miliar. Hal itu sesuai dengan fakta yabg dihadirkan pada awal persidangan kasus ini dimulai. Dewi juga membenarkan ada beberapa aset yang hilang seperti 6 mobil, ruko hingga rumah. "Aset yang bakal diterima untuk dibagikan ke jamaah sangatlah kecil dalam perhitungan kami hanya berkisar maksimal Rp 25 miliar," katanya. "Tidak sebanding dengan jumlah jamaah yang menuntut uang kembali, di mana fakta persidangan sempat disebutkan angka (aset) berkisar Rp 200 miliar," ujar Dewi. Lebih lanjut dia menuturkan, baru menerima pelimpahan lima unit mobil. Padahal, sepengetahuan korban, dalam konferensi pers beberapa waktu lalu disebutkan mobil yang akan dilimpahkan sebanyak 11 unit. Selain itu, aset yang akan dilimpahkan adalah ruko dan rumah. "Itu kan semua ada dulu. Kami masih punya jejak digitalnya," lanjutnya. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Heri Jerman menolak anggapan jika ada aset yang tidak masuk dalam berkas tuntutan. Dia menegaskan aset yang disebutkan dalam persidangan telah sesuai dengan barang yang dipegang oleh penyidik. "Tidak ada yang tidak dimasukan ke tuntutan, semuanya di dalam berkas. Saya pastikan tidak ada yang tercecer," pungkas Heri. Sebelumnya, Hakim Ketua Sobandi pada peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Depok, Rabu (30/5) menjatuhkan vonis kepada Andika selama 20 tahun penjara. Adapun Anniesa dijatuhi vonis 18 tahun penjara, sedangkan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Kedua pasangan suami istri itu (Andika-Anniesa) juga diwajibkan membayar denda masing-masing Rp 10 miliar. Sedangkan Kiki hanya Rp 5 miliar. Jika tidak dibayarkan, mereka akan dikenakan hukuman tambahan 8 bulan penjara. Para terdakwa dianggap menggunakan uang jamaah untuk kepentingan pribadi. Mereka kerap kali membelanjakan uang untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil, rumah, perhiasan dan lainnya. Seluruh aset yang disita jaksa diputuskan hakim dirampas untuk negara karena adanya penolakan pelimpahan aset oleh Pengurus Pengelolaan Aset Korban First Travel (PPAKFT).

Bos First Travel Klaim Asetnya Bukan Rp 40 Miliar, Tapi Rp 300 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pasca-dijatuhi-vonis-bos-cantik-first-travel-ngedrop_m_216948.jpeg" alt="Andika Surachman (kiri) bersama Anniesa Hasibuan (kanan) saat menjalani sidang vonis kasus penipuan dan TPPU berkedok umrah murah, Rabu (30/5)." width="100%">
<figcaption>Andika Surachman (kiri) bersama Anniesa Hasibuan (kanan) saat menjalani sidang vonis kasus penipuan dan TPPU berkedok umrah murah, Rabu (30/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok telah menjatuhkan vonis kepada tiga bos PT First Travel. Mereka dinyatakan bersalah melakukan penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dua hari pascavonis dijatuhkan, bos First Travel ini dikabarkan dalam kondisi baik. Meski demikian, menurut kuasa hukum Andika Surachman, Muhammad Akbar tidak dimungkiri jika kliennya didera kesedihan yang mendalam. "Keadaannya sih tetap (baik). (Tapi) Orang udah divonis pasti ada rasa sedih juga," ungkap Akbar kepada JawaPos.com, Jumat (1/6). Kondisi cukup memprihatinkan menimpa Direktur First Travel, Anniesa Desvitasari Hasibuan. Istri Andika itu dikabarkan sempat mengalami penurunan kesehatan akibat vonis yang dijatuhkan. "Oh iya, (Anniesa) sempat ngedrop benar," terang Akbar. Saat disinggung lebih mendalam Akbar menolak memberikan keterangan dengan alasan privasi klien. Dia juga enggan menjabarkan apakah Anniesa sempat dilarikan ke rumah sakit atau tidak. "Kalau untuk itu (dibawa ke rumah sakit atau tidak) saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut," pungkas Akbar. Sebelumnya, Hakim Ketua Sobandi pada peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Depok, Rabu (30/5) menjatuhkan vonis kepada Andika selama 20 tahun penjara. Adapun Anniesa dijatuhi vonis 18 tahun penjara, sedangkan Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Kedua pasangan suami istri itu (Andika-Anniesa) juga diwajibkan membayar denda masing-masing Rp 10 miliar. Sedangkan Kiki hanya Rp 5 miliar. Jika tidak dibayarkan, mereka akan dikenakan hukuman tambahan 8 bulan penjara. Para terdakwa dianggap menggunakan uang jamaah untuk kepentingan pribadi. Mereka kerap kali membelanjakan uang untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil, rumah, perhiasan, dan lainnya. Seluruh aset yang disita jaksa diputuskan hakim dirampas untuk negara karena adanya penolakan pelimpahan aset oleh Pengurus Pengelolaan Aset Korban First Travel (PPAKFT).

Usai Dijatuhi Vonis, Bos Cantik First Travel Ngedrop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-first-travel-makin-kuatkan-niat-sam-aliano-berikan-umrah-gratis_m_216832.jpeg" alt="Andika Surachman (kiri) bersama Anniesa Hasibuan (kanan) saat menjalani sidang vonis kasus penipuan dan TPPU berkedok umrah murah, Rabu (30/5)." width="100%">
<figcaption>Andika Surachman (kiri) bersama Anniesa Hasibuan (kanan) saat menjalani sidang vonis kasus penipuan dan TPPU berkedok umrah murah, Rabu (30/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penipuan jamaah umrah First Travel yang berujung pada vonis hukuman 20 tahun penjara atas Andika Surachman dan 18 tahun atas Anniesa Hasibuan menjadi sorotan. Salah satunya pengusaha muda Sam Aliano. Dia menyayangkan keputusan hakim yang dinilainya tak setimpal dengan hasil perbuatan pasangan suami-istri tersebut. "Saya prihatin dengan apa yang mereka lakukan kepada masyarakat. Ada 66.000 korban penipuan, mereka hanya berpenghasilan pas-pasan. Susah mereka kumpulkan uang selama bertahun-tahun," ujar Sam dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (31/5). Sam lebih menyayangkan lagi, uang triliunan rupiah itu tak dikembalikan 100 persen kepada korban penipuan. Oleh karena itu, dia pun menganggap Andika dan Anniesa layak dihukum mati. "Dengan mudah hakim menjatuhkan hukuman ringan, sementara uang (jamaah) tidak dikembalikan. Pelaku kejahatan masal kelas tinggi seperti ini selayaknya dapat hukuman mati atau penjara seumur hidup," katanya. Kasus ini pun semakin meneguhkan niat Sam untuk bisa memberangkatkan umrah masyarakat Indonesia secara cuma-cuma. Dia prihatin atas penipuan yang diterima jamaah. "Itulah mengapa saya ingin memberikan umrah gratis kepada masyarakat yang tak mampu. Supaya mereka terhindar dari aksi jahat penipuan serupa. Saya prihatin dengan aduan masyarakat kepada saya mengenai ini dan berterima kasih bagi yang meng-update info program umrah gratis," tegas Sam. "Saya juga sedang membuat sistem untuk pendaftaran umrah gratis. Nantinya aplikasi ini akan diluncurkan untuk mempermudah masyarakat," ujar Sam lagi.&lrm; Seperti diketahui, Andika dan Anniesa terbukti melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Majelis berpandangan hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, menimbulkan kerugian materiil, dan belum mengembalikan uang. Sementara hal yang meringankan, hakim hanya memberikan pertimbangan keringanan untuk Anniesa karena mempunyai anak.

Kasus First Travel Makin Kuatkan Niat Sam Aliano Berikan Umrah Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketika-divonis-20-tahun-bos-first-travel-tak-lagi-menangis_m_216730.jpeg" alt="Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kanan) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kiri) saat menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang perjalanan umrah" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kanan) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kiri) saat menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang perjalanan umrah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan bakal menjemput masa tua di penjara. Kemarin (30/5) majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok menjatuhkan hukuman maksimal kepada pasangan suami istri bos First Travel itu. Andika divonis 20 tahun, sedangkan Anniesa 18 tahun. Andika dan Anniesa dinyatakan bersalah atas tindak pidana penipuan jamaah umrah First Travel dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Majelis hakim yang diketuai Sobandi juga menjatuhkan denda Rp 10 miliar subsider 1 tahun 4 bulan. Vonis itu sama persis dengan tuntutan jaksa. Adik Anniesa, Kiki Hasibuan alias Siti Nuraidah yang ikut menikmati uang hasil penipuan, juga divonis berat: penjara 15 tahun. Kiki juga diwajibkan membayar denda Rp 5 miliar subsider 8 bulan kurungan. "Kami memvonis terdakwa dengan pasal 378 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," kata hakim Sobandi. Vonis 20 tahun untuk Andika dan 18 tahun bagi Anniesa itu jauh lebih berat daripada vonis untuk Setya Novanto dalam kasus <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/03/209646/isu-klasik-sudirman-ganjar-saling-berbalas-soal-kasus-korupsi-e-ktp" target="_blank">korupsi e-KTP</a>. Diberitakan sebelumnya, mantan ketua umum Partai Golkar tersebut divonis 15 tahun penjara. Sebagai catatan, Setnov -sapaan akrab Setya Novanto- yang disebut menerima aliran dana lebih dari Rp 400 miliar dalam kasus korupsi e-KTP tidak mengajukan banding. Membandingkan dengan Setnov, uang yang ditilap Andika-Anniesa memang lebih besar. Dari 63.310 calon jamaah yang ditipu, kerugian yang ditimbulkan lebih dari Rp 905 miliar. <a href="https://www.jawapos.com/hukum-kriminal/30/05/2018/sidang-vonis-kasus-first-travel-hakim-tolak-permintaan-andika" target="_blank">Raut wajah</a> Andika dan Anniesa datar ketika mendengar vonis hakim kemarin. Berbeda dengan saat sidang tuntutan sebelumnya, Anniesa berlinang air mata dalam sidang kali ini Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyebut Andika, Anniesa, dan Kiki menyalahgunakan uang jamaah umrah First Travel. Baik untuk kepentingan pribadi maupun bisnis di luar First Travel. Sobandi menjelaskan, para terdakwa terbukti mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, serta menukarkan uang dan surat berharga serta melakukan perbuatan lainnya. Sementara itu, Wiranda, pengacara Andika dan Anniesa, menolak vonis majelis hakim. Pihaknya akan berdiskusi dengan kliennya untuk menentukan upaya hukum apa yang dilakukan selanjutnya. "Mengenai vonis yang dibacakan hakim, saya sih berbicara pandangan klien. Dari pandangan kami sebagai pengacara, saya pribadi menolak," ujarnya. Apakah mengajukan banding atau tidak, keputusan akan diberikan beberapa hari ke depan. Salah satu alasan yang melatarbelakangi upaya banding ialah pemanfaatan aset yang bisa digunakan untuk memberangkatkan jamaah. "Karena kan mengenai aset juga pertimbangan dari kami. Harapan besar dari kami, aset-aset yang dimiliki <a href="https://www.jawapos.com/hukum-kriminal/30/05/2018/jpu-kaget-korban-justru-menolak-pelimpahan-aset-first-travel" target="_blank">First Travel</a> dipergunakan untuk kepentingan jamaah. Untuk memberangkatkan jamaah atau refund," terangnya.&nbsp;

Ketika Divonis 20 Tahun, Bos First Travel Tak Lagi Menangis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terungkap-andika-anniesa-dirikan-first-travel-cuma-bermodal-rp-2-juta_m_216518.jpeg" alt="Terdakwa kasus penipuan dan TPPU berkedok umrah murah, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus penipuan dan TPPU berkedok umrah murah, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga bos First Travel telah dijatuhi vonis oleh majelis hakim. Mereka dinyatakan bersalah atas kasus&nbsp;penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) berkedok perjalanan umrah murah. Saat sidang vonis berjalan, hakim anggota Teguh Arifianto mengungkap fakta menarik. Dia mengatakan, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan mendirikan PT First Travel hanya bermodal uang Rp 2 juta. "Menimbang berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti maka fakta-fakta sebagai berikut. Pertama, Andika dan Anniesa mendirikan First Travel di Jakarta dengan modal awal Rp 2 juta dengan usaha ibadah umrah," ucap Teguh di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Pada awal berdiri, First Travel belum memiliki izin resmi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Kemudian Andika dan Anniesa mengajak pihak yang telah memiliki surat izin, sehingga First Travel dapat beroperasi. Pada 2011 First Travel akhirnya resmi beroperasi. Posisi Direktur Utama diduduki oleh Andika dan jabatan Direktur disandang Anniesa. "Namun belum punya izin, kemudian mengajak orang. Bahwa selanjutnya tahun 2011 terdakwa mendirikan First Travel bergerak di bidang pariwisata dan umrah, dengan susunan pengurus Andika Surachman sebagai Direktur Utama dan Anniesa Hasibuan sebagai Direktur," terang Teguh. "Bahwa tahun 2011 sesuai akta nomor 5 yang dibuat di hadapan notaris berubah menjadi Andika Surachman sebagai Direktur Utama, Anniesa sebagai Direktur, dan Kiki Hasibuan sebagai Komisaris Keuangan," pungkasnya. Sebelumnya, hakim ketua Sobandi menjatuhkan vonis kepada Andika selama 20 tahun penjara, Anniesa selama 18 tahun penjara, dan Kiki selama 15 tahun penjara. Kedua pasangan suami istri itu (Andika-Anniesa) juga diwajibkan membayar denda masing-masing Rp 10 miliar. Sedangkan Kiki hanya Rp 5 miliar. Jika tidak dibayarkan, maka akan dikenakan hukuman tambahan 8 bulan penjara. Para terdakwa dianggap menggunakan uang jamaah untuk kepentingan pribadi. Mereka kerap kali membelanjakan uang untuk membeli barang-barang mewah seperti mobil, rumah, perhiasan, dan lainnya. Seluruh aset yang disita jaksa diputuskan hakim dirampas untuk negara.

Terungkap! Andika-Anniesa Dirikan First Travel Cuma Bermodal Rp 2 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jpu-kaget-korban-justru-menolak-pelimpahan-aset-first-travel_m_216503.jpeg" alt="Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (tengah), Direktur Anniesa Hasibuan (kedua kanan), dan Direktur Keuangan Siti Nuraida Hasibuan (kanan) menjalani sidang, Senin (7/5)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (tengah), Direktur Anniesa Hasibuan (kedua kanan), dan Direktur Keuangan Siti Nuraida Hasibuan (kanan) menjalani sidang, Senin (7/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang vonis terhadap bos First Travel diwarnai fakta mengherankan. Jamaah korban penipuan secara kompak menolak diberi pelimpahan aset dari First Travel. Hal ini tentu bertolak belakang dengan keinginan mereka di awal perkara ini masuk meja hijau. Menanggapi hal itu Jaksa Pentut Umum (JPU) Heri Jerman mengaku heran dengan dengan sikap para korban karena berubah-ubah. Dia mengaku tidak paham dengan keinginan korban First Travel. "Saya juga agak terkejut tadi setelah di awal sidang ternyata ada penolakan, yang semula tidak ada teriak seperti itu. Sampai tuntutan selesai pun, itu kan tidak ada teriak seperti itu. Pas mau dibacakan putusan para korban malah menolak. Ini yang justru saya tidak mengerti maksud di balik ini," ujar Heri di Pengadilan Negeri Depok, Rabu (30/5). Adanya penolakan ini juga menjadi salah satu faktor ditolaknya tuntutan JPU, agar majelis hakim memutus mengembalikan aset First travel kepada korban. Di sisi lain Heri menegaskan bahwa seluruh aset yang disita telah masuk dalam berkas tuntutan. Kondisi barang sitaan juga sampai detik ini masih tersimpan rapi di dalam gudang. "Tidak ada yang tidak dimasukkan ke tuntutan. Semuanya di dalam berkas. Saya pastikan tidak ada yang tercecer. Boleh kita nanti lihat barang-barangnya dan semuanya sampai sekarang aman ada di dalam gudang," tegas Heri. Meski demikian Heri belum dapat menyebutkan total nilai aset yang disita. Sebab harus terlebih dahulu dilakukan taksasi (penghitungan harga pasar saat ini). Total item yang disita sendiri sekitar 500 barang. "Saya katakan tidak bisa menghitung sebelum ditaksasi. Barangnya itu banyak, lebih dari 500 item, kalau dirinci satu persatu nilainya berapa nggak bisa, harus taksasi dulu," pungkas Heri.

JPU Kaget Korban Justru Menolak Pelimpahan Aset First Travel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korban-first-travel-tak-puas-dengan-vonis-hakim-terutama-soal-aset_m_216498.jpeg" alt="Anniesa Hasibuan menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan biro perjalanan umrah First Travel dengan agenda pembacaan tuntutan, Senin (7/5)." width="100%">
<figcaption>Anniesa Hasibuan menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan biro perjalanan umrah First Travel dengan agenda pembacaan tuntutan, Senin (7/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korban penipuan PT First Travel kecewa atas vonis yang dijatuhkan kepada bos travel umrah tersebut. Sebagaimana diketahui, Direktur Utama First Travel Andika Surachman divonis 20 tahun penjara. Adapun istrinya, Anniesa Hasibuan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Sedangkan Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan divonis 15 tahun penjara. Korban First Travel bukan hanya calon jamaah, melainkan juga agen. Ruspitasari, 43, misalnya, salah satu agen asal Jakarta yang kecewa dengan vonis hakim. Meski mengaku menerima putusan majelis hakim, namun dia yakin sebetulnya hukuman untuk bos travel umrah tersebut bisa diperberat. "Kalau untuk saya pribadi kecewa, tidak puas. Namun apa pun keputusan dari hakim kami tetap menghormati, menghargai juga sebagai warga negara yang baik," ujar Ruspitasari di Pengadilan Negeri Depok, Rabu (30/5). "Harusnya (hukuman) sesuai dengan perlakuan mereka yang telah menzalimi jamaah dan kami para agen," lanjutnya. Kekecewaan mendalam dirasakan Ruspitasari terkait aset First Travel. Jumlah aset yang awalnya diinfokan mencapai Rp 200 miliar, berubah menjadi hanya Rp 20-30 miliar. Atas dasar inilah pengurus korban First Travel melayangkan surat ke Pengadilan Negeri Depok. Intinya, mereka tidak mau mendapat pelimpahan aset First Travel tersebut. Penolakan itu dikarenakan aset yang dikembalikan terlalu kecil. Sehingga sulit dibagi secara rata kepada korban yang mencapai 63&nbsp;ribu orang. "Terutama pada aset, kami merasa sangat kecewa sekali. Sebagaimana yang tadi disampaikan kawan kami, kami menolak menerima pelimpahan aset karena sebelum keputusan ini, aset itu sekitar Rp 200 miliar. Namun ketika mau putusan (vonis) ini kami diberitahu aset hanya Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar," tegas Ruspitasari. Ruspitasari mengaku belum mengetahui langkah ke depan yang akan diambil guna mengembalikan uang jamaah. Dia bersama korban lain akan terlebih dahulu berkoordinasi untuk mencari perlindungan hukum. "Kami belum tahu langkahnya bagaimana. Yang pasti kami akan berusaha untuk mendapat hak jamaah kami. Sampai di mana kami akan tempuh proses untuk bertindak mengajukan perlindungan hukum," pungkasnya.

Korban First Travel Tak Puas dengan Vonis Hakim, Terutama soal Aset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-mau-aset-jatuh-ke-tangan-negara-bos-first-travel-ajukan-banding_m_216475.jpeg" alt="Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (tengah), Direktur Anniesa Hasibuan (kedua kanan), dan Direktur Keuangan Siti Nuraida Hasibuan (kanan) menjalani sidang, Senin (7/5)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (tengah), Direktur Anniesa Hasibuan (kedua kanan), dan Direktur Keuangan Siti Nuraida Hasibuan (kanan) menjalani sidang, Senin (7/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga bos First Travel telah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim. Andika Surachman dihukum 20 tahun penjara, Anniesa Hasibuan 18 tahun penjara, sedangkan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki diputus paling sedikit 15 tahun penjara. Atas putusan tersebut, Andika mengaku keberatan. Dia mengatakan akan melakukan upaya banding untuk mendapat keringanan hukuman. "Atas putusan itu menyatakan menolak putusannya," kata Andika dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Rabu (30/5). Sedangkan Kiki mengaku masih memikirkan putusan tersebut. Dia akan mengambil keputusan banding atau tidak dalam 7 hari ke depan. "Kami pikir-pikir selama 7 hari," ujar Kiki. Sementara itu kuasa hukum Andika, Wirananda, saat ditemui seusai persidangan mengaku akan mengusahakan keinginan kliennya. Dia juga sependapat dengan Direktur Utama PT First Travel itu untuk menolak putusan Majelis Hakim. "Tentu apa yang klien kami inginkan, akan kami lakukan. Satu sampai tiga hari ke depan kami akan diskusikan upaya hukum apa yang akan kami ambil. Yang jelas kata kuncinya sudah kami jelaskan bahwa kami menolak putusannya," ungkap Wirananda. Lebih lanjut Wirananda mengatakan, pertimbangan banding diambil dengan maksud memperjuangkan aset milik First Travel. Dia berharap aset-aset tersebut tidak disita untuk negara, melainkan untuk dikembalikan mengganti kerugian jamaah. "Pertimbangan kami aset-aset yang dimiliki First Travel ini dipergunakan dan seluas-luasnya untuk kepentingan jamaah. Artinya untuk memberangkatkan jamaah atau refund uang jamaah," pungkasnya.

Tak Mau Aset Jatuh ke Tangan Negara, Bos First Travel Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kejari-siapkan-96-orang-saksi-ada-nama-syahrini_m_191732.jpeg" alt="Syahrini saat press conference umrah bersama First Travel" width="100%">
<figcaption>Syahrini saat press conference umrah bersama First Travel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Negeri Depok berencana memanggil sejumlah pesohor dalam sidang lanjutan <a href="https://warta.jawapos.com/news/www.jawapos.com/read/2018/02/26/191637/bos-first-travel-serahkan-semua-asetnya-buat-jamaah" target="_blank">kasus First Travel.</a> Ya, setelah pihak kuasa hukum terdakwa batal mengajukan eksepsi hari ini (26/2), sidang dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Koordinator Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung dan Kejari Depok, Heri Jerman mengatakan, dari total yang diajukan sekitar 90 saksi, ada nama artis. "Syahrini dan Vicky Shu," ujar dia kepada wartawan di Pengadilan Negeri Depok, Senin (26/2). Seperti diketahui, Syahrini dan Vicky Shu pernah menjadi brand ambassador untuk First Travel. Sementara, Humas PN Depok, Teguh Arifiano mengatakan, berdasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Kejari mengajukan 96 saksi. Mereka terdiri dari korban, rekanan bisnis, perwakilan Kementerian Agama, serta selebritis. Terkait jumlah saksi ini, Teguh mengatakan bahwa Majelis Hakim menjadwalkan persidangan First Travel dilakukan dua kali dalam sepekan. "Waktunya Senin dan Rabu," terang dia. Teguh mengatakan sesuai putusan Mahkamah Agung (MA), proses persidangan harus dirampungkan atau sudah dijatuhi vonis, selambat-lambatnya dalam tempo lima bulan semenjak awal sidang. "Berapa saksi yang diperiksa kami lihat kemampuan JPU," pungkasnya.

Kejari Siapkan 96 Orang Saksi, Ada Nama Syahrini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#andika surachman

Berita Terkini