<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/17/surat-zm-3820532530.png" alt="Surat Kuasa hukum PT Duta Manuntung dan Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) Andi Syarifuddin untuk Presiden Jokowi dan Mahfud MD yang menjelaskan kronologi kasus Zainal Muttaqin." width="100%">
<figcaption>Surat Kuasa hukum PT Duta Manuntung dan Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) Andi Syarifuddin untuk Presiden Jokowi dan Mahfud MD yang menjelaskan kronologi kasus Zainal Muttaqin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus penggelapan asset yang dilakukan Zainal Muttaqin sudah berjalan di Pengadilan Negeri Balikpapan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat mantan bos Jawa Pos Grup itu dengan pasal 372 dan 374 KUHP tentang Penggelapan dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun kurungan penjara. Zainal mencoba mengelak tuduhan dan mengirim surat ke Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD untuk meminta keadilan. Merespons Langkah Zainal, Kuasa hukum PT Duta Manuntung dan Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) Andi Syarifuddin juga mengirimkan surat yang sama ke Presiden Jokowi dan Mahfud MD. Isinya, menegaskan bahwa langkah hukum yang menjerat Zainal Muttaqin sudah tepat. Apalagi, upaya penyelesaian secara kekeluargaan sudah pernah dilakukan meski tidak direspons Zainal. &ldquo;Surat yang dikirim terdakwa tidak objektif. Seakan-akan pihak perusahaan melakukan penzaliman kepada terdakwa (Zainal Muttaqin),&rsquo;&rsquo; ujarnya. Dalam suratnya, Andi juga menyampaikan kronologi atas peristiwa hukum yang sebenarnya. Berikut ini kronologi lengkap yang disampaikan Andi Syarifuddin dalam suratnya untuk Presiden Jokowi dan Mahfud MD: 1. Bahwa pada awalnya Terdakwa Zainal Muttaqin itu adalah menjabat sebagai Direktur di PT. Duta Manuntung selama kurang lebih 23 tahun dari tahun 1989 s.d tahun 2012. 2. Bahwa selama Terdakwa Zainal Muttaqin menjabat sebagai Direktur di PT. Duta Manuntung, Terdakwa Zainal Muttaqin mempergunakan Rekening Bank atas dirinya pribadi sebagai rekening Perusahaan. 3. Bahwa setelah uang perusahaan terkumpul di dalam rekening yang diatasnamakan diri Terdakwa Zainal Muttaqin itu, selanjutnya Terdakwa Zainal Muttaqin memerintahkan bagian keuangan perusahaan untuk membeli aset berupa tanah yang tersebar di Kalimantan Timur. 4. Bahwa selanjutnya tanah-tanah yang dibeli oleh pihak perusahaan itu didaftarkan di Kantor Pertanahan dengan mempergunakan nama pribadi Terdakwa Zainal Muttaqin dengan alasan kepraktisan, dan hal tersebut menjadi kebiasaan di anak-anak perusahaan lainnya, selain Terdakwa Zainal Muttaqin ada beberapa direksi lain yang namanya dipinjam untuk atasnama aset perusahaan, namun beberapa direksi yang dimaksud sudah membalik nama aset atasnama dirinya itu menjadi nama perusahaan. 5. Bahwa setelah tanah-tanah tersebut didaftarkan dengan mempergunakan nama Terdakwa Zainal Muttaqin, kemudian buku tanah atau sertifikat tanah-tanah tersebut disimpan di berangkas perusahaan. 6. Bahwa setelah Terdakwa Zainal Muttaqin berhenti menjabat sebagai Direktur di PT Duta Manuntung, selanjutnya Terdakwa Zainal Muttaqin menjabat sebagai Direktur di Induk Perusahaan yaitu PT. Jawapos Jaringan Media Nusantara (JJMN). 7. Bahwa sebagai direktur di induk perusahaan, Terdakwa Zainal Muttaqin mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan kepada para direksi yang namanya dipinjam untuk diatasnamakan aset perusahaan, untuk segera dibaliknama menjadi atas nama perusahaan. 8. Bahwa berdasarkan surat edaran Terdakwa Zainal Muttaqin tersebut diatas, Terdakwa Zainal Muttaqin memerintahkan kepada Adik Kandungnya untuk mengambil sertifikat tanah yang disimpan di berangkas PT. Duta Manuntung dengan alasan untuk dibalik nama menjadi atas nama perusahaan. 9. Bahwa setelah semua sertifikat tanah yang dimaksud berada dalam penguasaan Terdakwa Zainal Muttaqin, bukannya dibalik nama menjadi atas nama perusahaan sebagaimana isi surat edaranya yang memerintahkan seluruh direksi yang namanya dipinjam untuk atas nama aset perusahaan, akan tetapi surat tersebut dipergunakan untuk menguasai tanah-tanah itu dengan cara memagar, memasang banner yang bertuliskan tanah ini milik pribadi Zainal Muttaqin dan mensomasi PT Duta Manuntung dengan meminta PT. Duta Manuntung mengosongkan Tanah dan Bangunan yang ada diatas tanah yang dikuasai Terdakwa Zainal Muttaqin itu. 10. Bahwa sehubungan dengan tindakan Terdakwa Zainal Muttaqin tersebut di atas, oleh Pihak PT. Duta Manuntung menjawab surat somasi Terdakwa Zainal Muttaqin, dimana Pihak PT. Duta Manuntung menjelaskan peristiwa yang sebenarnya dan didalam jawaban tersebut PT. Duta Manuntung juga meminta Terdakwa Zainal Muttaqin untuk duduk bersama dengan maksud agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tapi Terdakwa Zainal Muttaqin sama sekali tidak memberikan tanggapan. 11. Bahwa selain menjawab surat somasi Terdakwa Zainal Muttaqin pihak PT Duta Manuntung juga berusaha menghubungi Terdakwa Zainal Muttaqin dan Pengacaranya melalui telepon, juga sama sekali tidak ditanggapi. 12. Bahwa sehubungan karena tidak adanya tanggapan dari Terdakwa Zainal Muttaqin atas upaya PT. Duta Manuntung tersebut di atas, maka dengan terpaksa PT. Duta Manuntung melakukan upaya hukum, baik perdata maupun pidana. Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Duta Manuntung adalah sebagai berikut: a. PT. Duta Manuntung melaporkan Terdakwa Zainal Muttaqin di Polda Kaltim pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan objek perkara tanah yang ada di Sangata, Samarinda dan Tenggarong, pada tanggal 10 Februari 2021 Penyidik Polda mengeluarkan Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bukan SP3, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa memberikan saran kepada Pihak Pelapor untuk melakukan upaya hukum Perdata. b. Selanjutnya PT. Duta Manuntung melakukan upaya hukum perdata di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan objek perkara tanah yang ada di Sangata, Samarinda dan Tenggarong, dan perkara perdata tersebut dimenangkan oleh PT. Duta Manuntung, baik ditingkat Pengadilan Negeri Balikpapan, maupun ditingkat Pengadilan Tinggi Samarinda, dan Perkaranya saat ini masih berproses Kasasi di Mahkamah Agung (MA). c. Sehubungan dengan tanah yang ada di Balikpapan tidak masuk dalam objek laporan polisi di Polda Kaltim dan juga tidak masuk objek perkara perdata, sehingga PT. Duta Manuntung melaporkan Terdakwa Zainal Muttaqin di Bareskrim Mabes Polri. d. Adapun objek laporan PT. Duta Manuntung di Bareskrim Mabes Polri adalah Tanah yang berada di Kota Balikpapan, dan sertifikatnya di jaminkan oleh Terdakwa Zainal Muttaqin di salah Satu Bank BUMN tanpa persetujuan para pemegang saham PT Duta Manuntung, dan uang hasil jaminan atas sertifikat tanah itu dipergunakan oleh terdakwa Zainal Muttaqin untuk keperluan Perusahaan lain yang tidak ada hubungannya dengan PT. Duta Manuntung. e. Dalam laporan PT. Duta Manuntung di Bareskrim Mabes Polri tersebut, Penyidik menemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup, dan alat bukti yang dimaksud diteliti oleh JPU, selanjutnya JPU menyatakan lengkap atau P21, sehingga Sdr. Zainal Muttaqin menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Balikpapan. 13. Bahwa dalam laporan PT. Duta Manuntung di Bareskrim Mabes Polri itu, PT. Duta Manuntung menyampaikan 11 (sebelas) bukti surat dan membawa saksi lebih dari satu orang, kedua alat bukti tersebut menjelaskan yang pada pokoknya bahwa tanah-tanah yang sertifikatnya tercatat atas nam Zainal Muttaqin itu adalah tanah yang dibeli oleh PT. Duta Manuntung dengan uang milik perusahaan dan diatasnamakan Direkturnya pada saat itu Sdr. Zainal Muttaqin.&nbsp; 14. Bahwa seandainya Zainal Muttaqin mau menyadari dan bertanya kepada hati nuraninya tentang kebenaran kepemilikan tanah-tanah tersebut dengan sesungguhnya, dan Zainal Muttaqin mau menanggapi upaya PT. Duta Mununtung agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, maka kami yakin bahwa masalah ini tidak sampai di sidangkan di Pengadilan. &nbsp;

Andi Syarifuddin juga mengirimkan surat yang sama ke Presiden Jokowi. Isinya, menegaskan bahwa langkah hukum yang menjerat Zainal tepat.

Kuasa Hukum Duta Manuntung Kirim Surat ke Presiden Jokowi, Jelaskan Kronologi Penggelapan oleh Zainal Muttaqin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/andi-syarifuddin-1217020080.png" alt="Kuasa Hukum PT Duta Manuntung Andi Syarifuddin." width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum PT Duta Manuntung Andi Syarifuddin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus dugaan penggelapan dalam jabatan yang menjerat mantan petinggi Jawa Pos Zainal Muttaqin, disidangkan Selasa (13/9). Sidang kali pertama itu digelar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Dalam persidangan, Zainal merasa tidak paham dengan dugaan penggelapan sertifikat tanah atas namanya. Sebab, nama dia tertera di sertifikat tanah.&nbsp; Kuasa Hukum PT Duta Manuntung Andi Syarifuddin menjelaskan, tidak semua nama yang tercatat dalam sertifikat tanah itu adalah pemilik yang sah atas tanah. Sebab, bisa saja nama yang tercatat dalam sertipikat tanah itu adalah nominee atau pinjam nama. "Pinjam nama artinya secara formil adalah pemilik, namun secara materiil bukanlah pemilik" ujarnya. Kenapa jika syarat materiil tidak terpenuhi disebut bukan pemilik? Dia menjelaskan bahwa karena nama tersebut bukan pihak yang mengeluarkan uang untuk mendapatkan bidang tanah-tanah yang menjadi objek dalam perkara itu. Menurut hukum perdata, disebutkan bahwa syarat sahnya jual beli yang menyebabkan berpindahnya hak kepemilikan atas barang itu.&nbsp;Baik pihak pembeli maupun pihak penjual harus memenuhi syarat materil dalam jual beli itu. "Artinya, terdakwa mengaku pihak yang membeli tanah-tanah yang menjadi objek dalam perkara ini.&nbsp;Oleh karenanya, terdakwa harus membuktikan secara materil bahwa benar terdakwa telah mengeluarkan uang pribadinya untuk mendapatkan tanah-tanah yang menjadi objek dalam perkara ini," jelasnya. Pertanyaan lainnya, lanjutnya, apakah terdakwa mengenal atau pernah bertemu langsung dengan para pemilik tanah sebelumnya. Lantas, melakukan pembayaran secara langsung atau tunai dengan mempergunakan uang pribadinya kepada pemilik tanah yang menjadi objek dalam perkara ini. "Jika terdakwa tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka secara hukum terdakwa belum bisa disebut sebagai pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek dalam perkara ini karena syarat materilnya tidak terpenuhi untuk disebut sebagai pemilik yang sah atas tanah-tanah yang menjadi objek dalam perkara ini," paparnya. Dalam hukum pertanahan disebutkan yang pada pokoknya bahwa sertifikat atas tanah itu adalah bukti hak yang kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam perkara ini PT. Duta Manutung dapat membuktikan sebaliknya bahwa bidang tanah-tanah yang menjadi objek dalam perkara ini dibeli dengan mempergunakan uang perusahaan. "Selanjutnya tanah-tanah tersebut diatasnamakan Direktur Perusahaan dalam hal ini Terdakwa (ZM), oleh karenanya jelas perkara ini bukanlah perkara perdata sepanjang terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa tanah-tanah yang menjadi objek dalam perkara ini dibeli langsung kepada pemilik tanah sebelumnya dengan mempergunakan uang pribadi milik Terdakwa,"&nbsp;ujarnya.

Kasus Dugaan Penggelapan Dalam Jabatan yang menjerat mantan petinggi Jawa Pos Zainal Muttaqin, disidangkan Selasa (13/9).

Zainal Muttaqin Harus Bisa Membuktikan Beli Tanah dengan Uang Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/pengacarajjmn-903890695.png" alt="Kuasa Hukum PT Duta Manuntung Andi Syarifuddin." width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum PT Duta Manuntung Andi Syarifuddin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kasus dugaan penggelapan dalam jabatan yang menjerat Zainal Muttaqin (ZM) bukan muncul tiba-tiba. Bareskrim Polri menangani kasus tersebut satu tahun lamanya hingga akhirnya menemukan alat bukti yang mencukupi untuk menetapkan Zainal sebagai tersangka. Tudingan bahwa kasus tersebut dipaksakan dan janggal tidak benar. Kuasa Hukum PT Jaringan Jawa Pos Media Nusantara (JJMN) induk dari PT Duta Manuntung (DM) Andi Syarifuddin mengatakan, kasus dugaan penggelapan setifikat tanah milik perusahaan yang diduga dilakukan mantan petinggi Jawa Pos Zainal Muttaqin telah ditangani oleh Bareskrim Polri kurang lebih satu tahun. &rdquo;Baik di tingkat penyelidikan maupun penyidikan dengan tujuan mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan atau menetapkan tersangkanya,&rdquo; jelasnya. Penyidik telah menemukan lebih dari dua alat bukti yang sah yang menjelaskan bahwa sertifikat atas tanah yang tercatat atas nama&nbsp;Zainal Muttaqin itu dibeli oleh PT Duta Manuntung. &rdquo;Dengan mempergunakan uang perusahaan, oleh karenanya penyidik menetapkan ZM sebagai tersangka sebagaimana dimaksud di Pasal 184 KUHAPidana,&rdquo; paparnya, Sabtu (26/8). Selanjutnya kedua alat bukti tersebut telah diteliti oleh jaksa dan dinyatakan telah lengkap atau P21. Sehingga penyidik melimpahkan perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk segera disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan. &rdquo;Jika ada pendapat yang menyatakan bahwa penahanan ZM terkesan dipaksakan dan janggal dengan alasan bahwa sertifikat tanah itu benar atas nama ZM, dan sertifikat tanah tersebut ada di rumah ZM, pendapat tersebut keliru,&rdquo; tegasnya. Sebab,&nbsp;tidak semua nama yang tercatat dalam sertifikat tanah adalah pemilik sah. Bisa saja namanya dipinjam (nominee), sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya tentang adanya ketidakbenaran. &rdquo;Baik data yuridisnya, maupun data fisiknya,&rdquo; kata Andi. Dalam perkara ini memang benar bahwa nama Zainal tercatat dalam sertifikat itu, secara formil sebagai pemilik, namun tidak memenuhi unsur materil sebagai syarat kepemilikan yang sah. &rdquo;Karena dalam pembelian tanah itu,&nbsp;ZM tidak bisa membuktikan bahwa dirinya yang membayar tanah tersebut dengan mempergunakan uang pribadinya,&rdquo; jelasnya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1457 KUHPerdata tentang jual beli.&nbsp;Artinya, data yuridisnya harus dianggap tidak benar.&nbsp;Sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah-tanah yang diklaimnya itu sebagai miliknya. Andi menambahkan, jika dengan alasan bahwa penahanan ZM itu terkesan dipaksakan dan janggal kerena sertifkat tanah itu ada di rumah ZM, pernyataan tersebut justru membuat terang pidananya. &ldquo;Mungkin lupa kalau pasal yang dituduhkan kepada ZM itu adalah pasal penggelapan. Pidana penggelapan itu terjadi jika barang yang ada dalam penguasaannya telah diminta, namun barang itu tidak dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan,&rdquo; tegasnya. Dalam perkara ini PT Duta Manuntung sudah dua kali meminta kepada ZM agar semua sertifikat tanah-tanah dikembalikan kepada perusahaan, namun ZM tidak mengembalikannya, sehingga PT Duta Manuntung membuat laporan polisi di Bareskrim Polri,&rdquo; terangnya.

Kasus dugaan penggelapan dalam jabatan yang menjerat Zainal Muttaqin (ZM) bukan muncul tiba-tiba. Bareskrim sudah menangani satu tahun.

Andi Syarifuddin Pastikan Kasus Zainal Muttaqin Sudah Setahun Ditangani Bareskrim, Bukan Tiba-Tiba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/25/pengacarajjmn-903890695.png" alt="Kuasa Hukum PT Duta Manuntung Andi Syarifuddin." width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum PT Duta Manuntung Andi Syarifuddin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus penggelapan dalam jabatan yang menjerat mantan petinggi PT Duta Manuntung Zainal Muttaqin segera menuju meja hijau. Sebenarnya, PT Duta Manuntung sebagai anak usaha PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara dan Jawa Pos telah berupaya agar Zainal Muttaqin bersedia menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Namun, Zainal Muttaqin bersikap keras dan mempertahankan hak atas tanah yang sesungguhnya milik PT Duta Manuntung. Kuasa Hukum PT Duta Manuntung Andi Syarifuddin menerangkan, PT Duta Manuntung, PT JJMN, dan Jawa Pos tidak berniat untuk menghukum Zainal Muttaqin. Apalagi, mengingat bahwa Zainal pernah menjadi bagian dari perusahaan. &rdquo;Saat Zainal menguasai aset, memagar, memasang banner mensomasi PT Duta Manuntung untuk mengosongkan aset, kami menjawab dan memberikan undangan,&rdquo; urainya. Undangan tersebut dimaksukan agar menyelesaikan persoalan secara musyawarah mufakat. Dua kali undangan untuk musyawarah itu dilayangkan dan dua kali tanpa jawaban. &rdquo;Kami juga berupaya merkomunikasi via telepon, tapi tidak direspon. Baik dengan Zainal atau kuasa hukumnya,&rdquo; ujarnya. Bahkan, saat dilaporkan ke Bareskrim, PT Duta Manuntung menginginkan agar kepolisian bisa menjembatani untuk melakukan restorative justice. Saat itu Zainal tidak menunjukkan niat baik dengan hanya menawarkan 35 persen dari aset. Padahal, PT Duta Manuntung yang membeli aset-aset tersebut. &rdquo;Artinya tidak ada niat baik dari Zainal,&rdquo; urainya. Zainal diketahui juga dilaporkan PT IED terkait dugaan pemalsuan surat untuk upaya tagihan palsu dalam sidang kepailitan. Untuk kasus tersebut dengan nomor laporan 128 tentang dugaan pemalsuan surat di Bareskrim. Kasus kedua dengan nomor laporan 129 di Bareskrim tentang penggelapan dan penyalahgunaan wewenang dalam perusahaan. PT IED melaporkan Zainal, Sukmo, dan Bambang Irawan karena dugaan pidana itu menyebabkan perusahaan berhenti beroperasi hingga akhirnya ke PKPU karena beberapa kreditur. Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud adalah dengan sengaja melakukan kerja sama dengan pihak ketiga tanpa persetujuan para pemegang saham dan para komisaris perusahaan. Apabila dalam penyalahgunaan wewenang yang dimaksud ditemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terlapor itu, maka para terlapor itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang&nbsp;berlaku.&nbsp;

Kasus penggelapan dalam jabatan yang menjerat mantan petinggi PT Duta Manuntung Zainal Muttaqin segera menuju meja hijau.

Andi Syarifuddin: Berulang Kali PT Duta Manuntung Minta Musyawarah, Zainal Muttaqin Terus Menolak

Andi Syarifuddin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Andi Syarifuddin

Berita Terkini

Kuasa Hukum Duta Manuntung Kirim Surat ke Presiden Jokowi, Jelaskan Kronologi Penggelapan oleh Zainal Muttaqin

Zainal Muttaqin Harus Bisa Membuktikan Beli Tanah dengan Uang Sendiri

Andi Syarifuddin Pastikan Kasus Zainal Muttaqin Sudah Setahun Ditangani Bareskrim, Bukan Tiba-Tiba

Andi Syarifuddin: Berulang Kali PT Duta Manuntung Minta Musyawarah, Zainal Muttaqin Terus Menolak

Download Aplikasi JawaPos.com