<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/11/darwin-5-497037142.jpg" alt="Anggota Brimob Polda Sulsel terkena lemparan batu saat bentrokan antar pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di luar arena debat kandidat Jalan Andi Djemma Makassar, Sulawesi Selatan" width="100%">
<figcaption>Anggota Brimob Polda Sulsel terkena lemparan batu saat bentrokan antar pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di luar arena debat kandidat Jalan Andi Djemma Makassar, Sulawesi Selatan</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Debat kandidat kedua yang diselenggarakan KPU Sulawesi Selatan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan kembali diwarnai bentrokan antar pendukung di luar arena debat. Bentrokan terjadi di depan Hotel Claro Makassar, Minggu (10/11). Dilansir dari Antara, awalnya, para pendukung paslon telah dibagi dua lokasi masing-masing untuk menghindari ketegangan. Pendukung pasangan nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) ditempatkan di Jalan Andi Djemma. Sedangkan pendukung paslon nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Masse (Andalan Hati) ditempatkan di Jalan Pendidikan. Masing-masing Lokasi masih berdekatan dengan Hotel Claro di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar. Sesaat debat dimulai, kedua massa pendukung bertemu di pertigaan Jalan Andi Pangeran Pettarani-Andi Djemma. Para pendukung saling bersorak dan diduga saling ejek. Tidak beberapa lama terjadi ketegangan kemudian saling serang dengan batu. Aparat kepolisian yang sudah berjaga-jaga berusaha merelai dua pendukung yang saling lempar, suasana pun menjadi tegang. Akibat dari bentrokan itu satu unit mobil rusak, sejumlah anggota Polri dan massa pendukung paslon terluka terkena lemparan batu. Polisi berupaya menenangkan kedua massa pendukung di luar arena debat agar tidak melanjutkan bentrokan. Beruntung hujan deras turun secara perlahan menghentikan aksi mereka. Terlihat banyak batu berserakan di jalanan usai kejadian itu dan tidak ada yang diamankan. Tidak hanya di luar, di dalam arena debat juga terjadi ketegangan antar pendukung paslon karena saling bersorak-sorak mengunggulkan jagoannya hingga terjadi adu mulut, bahkan nyaris adu fisik. Alhasil, dapat ditenangkan aparat dan panitia penyelenggara. &rdquo;Kita tadi sudah pisahkan kedua bela pihak, dan kita memberikan pemahaman kepada mereka karena ini pesta demokrasi dan sudah debat dan ini juga sudah aman terkendali,&rdquo; kata Kapolrestabes Makassar Kombespol Mokh Ngajib di lokasi kejadian dilansir dari Antara. &rdquo;Alhamdulillah, kedua belah pihak sudah saling memahami, mengerti dan membubarkan diri, melaksanakan, mendukung masing-masing dengan aman dan terkendali,&rdquo; imbuh dia. Saat ditanyakan apa masalah sehingga terjadi hal tersebut, kapolres menjelaskan, terjadi kesalahpahaman antar kedua pendukung. Saat bersamaan, jalanan dipadati orang dan kendaraan. Mereka saling bersorak-sorak hingga akhirnya memanas. Sementara itu, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulsel Kombespol Heru Novianto menyampaikan, pihaknya bersama KPU Sulsel sedari awal telah memisahkan dua kelompok massa pendukung. Hal itu agar tidak terjadi kericuhan menyusul pengalaman pada debat pertama. &rdquo;Alhamdulillah, sebenarnya sudah rapi. Memang ada sedikit kebocoran tapi, dalam waktu tidak sampai setengah jam, kami sudah bisa kendalikan. Tidak ada benturan begitu kuat, sampai korban juga tidak ada, sudah bisa kita relai,&rdquo; ucap Heru. Menanggapi bentrokan tersebut, calon Gubernur Sulsel Moh Ramdhan Pomanto menyatakan, telah memerintahkan pendukungnya untuk lebih tertib saat menghadiri pelaksana debat dengan harapan semua berjalan kondusif. &rdquo;Jelasnya massa saya tertib, saya pastikan. Saya berharap tidak terjadi apa-apa. Selalu saja begitu (ada pemicu), kami selalu komitmen. Kami sudah tertib tempat. Saya dapat informasi mereka diganggu, kan kami tidak pernah ganggu orang,&rdquo; tutur Danny. &rdquo;Kalau diganggu yah pasti begitu, kami banyak orang loyal. Tapi saya berharap tenang. Tanda-tanda kemenangan sudah dekat. Saya harap semua tenang serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian, langsung melapor saja, kalau ada terluka langsung lapor,&rdquo; ujar Danny.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sementara calon Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman kepada wartawan membenarkan terjadi bentrokan antar pendukung di luar arena debat. &rdquo;Kami dengar-dengar tadi (bentrokan). Kami berharap dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada aparat, tentu bagaimana menyelesaikan persoalan secara presuasif. Kepada para pendukung, ini jangan dimaknai sesuatu hal pertikaian dan sebagainya," kata Andi. &rdquo;Kita ini sama-sama sipakatau, sipakalebbi (saling menghargai). Mari kita menghadirkan Pilkada damai dengan sebuah target untuk semua,&rdquo; tutur Andi.

Debat kandidat kedua pasangan cagub dan cawagub Sulsel kembali diwarnai bentrokan antar pendukung di luar arena debat di Makassar

Debat Pilgub Sulsel Diwarnai Bentrokan Antar Pendukung Pasangan DIA dengan Andalan Hati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/pilkada-332124286.jpg" alt="Ilustrasi Pilkada Serentak 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pilkada Serentak 2024. ANTARA/Ilustrator/Kliwon</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejumlah nama mencuat dalam bursa calon gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam gelaran Pilkada Sulsel 2024. Tokoh berlatar belakang politisi hingga militer masuk dalam bursa cagub. Di antara nama yang mencuat adalah Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto. Lalu mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Belakangan, muncul sosok Laksamana Muda TNI Abdul Rivai Ras dalam bursa cagub Sulsel. &nbsp; Tokoh masyarakat Sulawesi Selatan sekaligus mantan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Idrus Paturusi mengatakan, semakin banyak pilihan tentu sangat bagus bagi masyarakat. Masyarakat sulsel jadi punya banyak alternatif untuk memilih pemimpin dalam Pilkada tahun ini. "Yang penting jangan ada kotak kosong," kata Idrus yang menjadi Rektor Unhas di era Mendikbud M. Nuh itu. Menurut dia, Rivai adalah salah satu figur yang tepat memimpin Sulawesi Selatan. Dengan latar belakang militer angkatan laut, tentu sangat mengenal wilayah maritim yang dominan di Sulawesi Selatan. Sejauh ini, Ramdhan dan Andi Sudirman sudah punya partai pengusung. Di Pilkada Sulsel. Ramdhan diusung oleh PDI Perjuangan (6 kursi), PPP (8 kursi), dan PKB (8 kursi). Sementara, pasangan Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi diusung oleh Partai Demokrat (7 kursi) dan Nasdem (17 kursi), PAN (4 kursi). Artinya, kini tersisa empat parpol yang sampai saat ini belum memutuskan akan mengusung siapa di Pilkada Sulsel. Yakni Partai Golkar (14 kursi), PKS (7 kursi), Partai Gerindra (13 kursi), dan Partai Hanura (1 kursi).

Sejumlah nama meramaikan bursa calon gubernur Sulawesi Selatan, mantan rektor Unhas berpesan yang penting jangan ada kotak kosong.

Sambut  Ramainya Bursa cagub di Pilkada Sulsel, eks Rektor Unhas: Yang Penting Jangan Ada Kotak Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220224_184532-1.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Ni" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Ni</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel kembali menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal kapan penetapan dan pelantikan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel, sebelum batas akhir 5 Maret.  ”Hari ini (24/2), kita kembali menyurat untuk meminta agar supaya segera dilakukan pelantikan gubernur definitif,” ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah Erbe seperti dilansir dari Antara di Makassar, Kamis (24/2).  Menurut dia, sejauh ini DPRD sudah melaksanakan rapat paripurna tentang pengumuman, pengesahan dan pengangkatan Andi Sudirman Sulaiman dari pelaksana tugas (Plt) gubernur menjadi gubernur. Namun demikian, surat penetapan dan pelantikan dari Kemendagri belum diterima.  Pengusulan penetapan jabatan gubernur defenitif tersebut, kata dia, sudah terhitung sebulan sejak rapat paripurna dilaksanakan usai surat pemberhentian Nurdin Abdullah sebagai gubernur dari presiden diterima. Sehingga, upaya menyurati Kemendagri adalah langkah tepat, karena harus ada kepastian.  ”Sudah satu bulan setelah rapat paripurna itu kita laksanakan, tetapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda kapan waktu pelantikan gubernur definitif,” tutur Ni'matullah Erbe legislator asal Fraksi Demokrat itu.  Sebab, kondisi saat ini apabila tidak ada gubernur defenitif, kebijakan akan sulit diputuskan, mengingat jabatan Plt hanya melaksanakan tugas dan wewenangnya terbatas. Selain itu, Provinsi Sulsel cukup luas serta banyak hal strategis yang perlu diselesaikan gubernur dan wakil gubernur definitif.  ”Wewenang Plt itu terbatas dan tidak bisa memutuskan kebijakan. Kita berharap pemerintah pusat tidak menggantung ini barang (pelantikan), karena Sulsel tidak bisa diurus sendiri oleh Pak Gubernur,” papar Ni'matullah Erbe.  Pria akrab disapa Ulla itu menjelaskan, saat ini begitu banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan melalui kebijakan gubernur dan wakil gubernur pada sisa masa jabatan, seperti soal kelangkaan minyak goreng, kendala keterbatasan kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu.  ”Dibutuhkan tindakan cepat, kalau status masih Plt tentu kewenangannya terbatas. Karena ada persoalan serius bila tidak ada keputusan dari pemerintah pusat soal ini (pelantikan),” tutur Ni'matullah Erbe.  Permasalahan lain adalah, soal sengketa lahan antara PTPN dengan warga di Kabupaten Enrekang yang masih berpolemik, sehingga diperlukan kebijakan strategis dalam menyelesaikan masalah tersebut. Begitu pula dengan masalah yang mendesak lainnya. Mengingat posisi Plt mesti mengkonsultasikan ke pusat untuk menentukan kebijakan.  ”Pemerintahan di Sulsel tentu tidak akan efektif bila terus menggantung. Pemerintah pusat seolah-olah membiarkan ini dan dianggap tidak ada masalah. Bayangkan jabatan Plt ini sudah hampir satu tahun,” ucap Ni'matullah Erbe.

DPRD Surati Kemendagri Soal Status Pelantikan Gubernur Sulsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT-1-KPK-RIKSA-PLT-GUBERNUR-SULSEL-FED-3-1234.jpg" alt="Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman usai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi di gedung KPK di Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. terkait kasus dugaan suap perizinan dam pembangunan di" width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman usai menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi di gedung KPK di Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021. terkait kasus dugaan suap perizinan dam pembangunan di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman dalam kapasitasnya sebagai saksi, kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021. Dia diperiksa oleh tim penyidik pada Rabu (2/6) kemarin.  "Andi Sudirman Sulaiman (Plt Gubernur Sulsel) didalami pengetahuan saksi antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran dan pemanfaatan sejumlah uang atas perintah tersangka NA (Nurdin Abdullah) untuk kebutuhan tertentu," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri dalamketerangannya, Kamis (3/6).  Penyidik lembaga antirasuah juga turut memeriksa anak dari Nurdin Abdullah, M Fathul Fauzy Nurdin. Dia ditelisik penyidik KPK terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Nurdin Abdullah dan juga sekaligus dilakukan penyitaan barang bukti yang terkait dengan perkara ini.  "Meikewati Bunadi (Ibu rumah tangga) dan Yusuf Tyos (Wiraswasta), para saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaaan adanya aliran sejumlah uang dari berbagai pihak kepada tersangka Nurdin Abdullah dkk," tegas Ali.  Dalam perkara ini KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Sekdis PUTR Pemprov Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.  KPK menduga, Nurdin menerima suap dan gratifikasi total Rp 5,4 miliar. Adapun rincian suap dan gratifikasi itu antara lain, Nurdin menerima uang melalui Edy Rahmat dari Agung Sucipto pada Jumat, 26 Februari 2021. Suap itu merupakan fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh Agung.  Selain itu, Nurdin juga pada akhir 2020 lalu pernah menerima uang senilai Rp 200 juta. Penerimaan uang itu diduga diterima Nurdin dari kontraktor lain. Kemudian pada pertengahan Februari 2021, Nurdin Abdullah melalui Samsul Bahri (ajudan NA) menerima uang Rp 1 miliar dan pada awal Februari 2021, Nurdin Abdullah juga melalui Samsul Bahri menerima uang Rp 2,2 miliar.  Sebagai penerima Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/06/2021/kpk-periksa-plt-gubernur-sulsel-hingga-anak-dari-nurdin-abdullah/">KPK Periksa Plt Gubernur Sulsel Hingga Anak dari Nurdin Abdullah</a>  Sedangkan sebagai pemberi Agung Sucipto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Cecar Plt Gubernur Sulsel Terkait Aliran Duit dari Nurdin Abdullah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/DSC07407_1611151284802.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap M. Fathul Fauzi Nurdin, putra dari Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah. Selain itu, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman juga dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi.  Selain kedua orang itu, penyidik KPK juga memanggil Yusuf Tyos selaku wiraswasta, dan ibu rumah tangga bernama Meikewati Bunadi. Keempat orang itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, serta perizinan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.  "Mereka akan diperiksa untuk tersangka NA (Nurdin Abdullah)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (2/6).  KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Sekdis PUTR Pemprov Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.  KPK menduga, Nurdin menerima suap dan gratifikasi total Rp 5,4 miliar. Adapun rincian suap dan gratifikasi itu antara lain, Nurdin menerima uang melalui Edy Rahmat dari Agung Sucipto pada Jumat, 26 Februari 2021. Suap itu merupakan fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh Agung.  Selain itu, Nurdin juga pada akhir 2020 lalu pernah menerima uang senilai Rp 200 juta. Penerimaan uang itu diduga diterima Nurdin dari kontraktor lain. Kemudian pada pertengahan Februari 2021, Nurdin Abdullah melalui Samsul Bahri (ajudan NA) menerima uang Rp 1 miliar dan pada awal Februari 2021, Nurdin Abdullah juga melalui Samsul Bahri menerima uang Rp 2,2 miliar.  Sebagai penerima Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sedangkan sebagai pemberi Agung Sucipto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Periksa Plt Gubernur Sulsel Hingga Anak dari Nurdin Abdullah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/056-masjid-1.jpg" alt="Umat Islam melaksanakan Salat Jumat di Masjid Agung Baitul Hakim, Kota Madiun, Jawa Timur. Siswowidodo/Antara" width="100%">
<figcaption>Umat Islam melaksanakan Salat Jumat di Masjid Agung Baitul Hakim, Kota Madiun, Jawa Timur. Siswowidodo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelaksanaan salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H disarankan memilih tempat yang lapang atau di lapangan terbuka.  Plt. Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pelaksanaan Salat Idul Fitri harus mempertimbangkan perkembangan kasus Covid-19 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat. Pelaksana juga wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.  ”Salat Id memang sunahnya lebih utama di lapangan. Ini juga bagus untuk menerapkan protokol kesehatan karena lebih terbuka,” kata Andi Sudirman Sulaiman seperti dilansir dari Antara di Makassar, Sabtu (24/4).  Apalagi saat Salat Id berpotensi terjadi kerumunan jika di masjid. Padahal sangat dianjurkan untuk menjaga protokol kesehatan, misalnya menjaga jarak dan membatasi jumlah jamaah.  Dengan memilih lokasi yang lapang, lanjut Plt gubernur, akan lebih mudah dalam pelaksanaan protokol kesehatan dengan menjaga jarak.  ”Kami meminta agar ada petugas yang disiapkan dalam penegakan protokol kesehatan. Hal ini juga upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.  Kepada masyarakat, lanjut dia, pihaknya terus mengimbau agar lebih disiplin dalam mengikuti anjuran protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran Covid-19.  Sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman juga memberikan lampu hijau pada pelaksanaan salat tarawih secara berjamaah diperbolehkan pada Ramadan tahun ini, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.  ”Kami meminta agar protokol kesehatan dilakukan secara ketat, menjaga kapasitas masjid maksimal 50 persen jamaah, mengatur jarak saf, memeriksa suhu tubuh sebelum masuk ke masjid, dan pengurus masjid menyiapkan sarana cuci tangan,” tutur Andi Sudirman Sulaiman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yDjZm-gDs6M

Plt Gubernur Sulsel Sarankan Salat Idul Fitri di Lapangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel itu dicecar penyidik KPK terkait berbagai pengadaan proyek di wilayahnya.  Perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan proyek infrastruktur di Provinsi Sulsel telah menjerat Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah. Karena diduga Nurdin melalui Sekretaris Dinas PUTR Pemprov Sulsel Edy Rahmat menerima sejumlah uang terkait pengadaan proyek infrastruktur.  "Andi Sudirman Sulaiman (Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018–2023) didalami pengetahuan yang bersangkutan diantaranya mengenai tupoksi selaku Wakil Gubernur dan berbagai proyek pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (23/3).  Usai menjalani pemeriksaan, Andi mengaku ditelisik penyidik KPK soal prosedur di internal pemerintah provinsi dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Ya intinya lebih banyak ke prosedur tentang internal menjalankan APBD dan sebagainya,” ujar Andi.  Meski demikian, Andi enggan menjelaskan secara rinci soal materi pemeriksaan lainnya terkait dengan perkara hukum yang menjerat Nurdin Abdullah. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK. "Tanya penyidik saja," tegas Andi.  Dalam pekara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Sekdis PUTR Pemprov Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.  KPK menduga, Nurdin menerima suap dan gratifikasi total Rp 5,4 miliar. Adapun rincian suap dan gratifikasi itu antara lain, Nurdin menerima uang melalui Edy Rahmat dari Agung Sucipto pada Jumat, 26 Februari 2021. Suap itu merupakan fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh Agung.  Selain itu, Nurdin juga pada akhir 2020 lalu pernah menerima uang senilai Rp 200 juta. Penerimaan uang itu diduga diterima Nurdin dari kontraktor lain. Kemudian pada pertengahan Februari 2021, Nurdin Abdullah melalui Samsul Bahri (ajudan NA) menerima uang Rp 1 miliar dan pada awal Februari 2021, Nurdin Abdullah juga melalui Samsul Bahri menerima uang Rp 2,2 miliar.  Sebagai penerima Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/03/2021/plt-gubernur-sulsel-akui-ditelisik-soal-prosedur-penggunaan-apbd/">Plt Gubernur Sulsel Akui Ditelisik Soal Prosedur Penggunaan APBD</a>  Sedangkan sebagai pemberi Agung Sucipto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UxWzcdMpCbg

KPK Cecar Plt Gubernur Sulsel Soal Berbagai Proyek Pengadaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman telah selesai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel tahun anggaran 2020-2021.  Andi mengaku ditelisik penyidik KPK soal prosedur di internal pemerintah provinsi dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disampaikan Andi usai menjalani pemeriksaan.  “Ya intinya lebih banyak ke prosedur tentang internal menjalankan APBD dan sebagainya,” kata Andi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/3).  Meski demikian, Andi enggan menjelaskan secara rinci soal materi pemeriksaan lainnya terkait dengan perkara hukum yang menjerat Nurdin Abdullah. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK.  "Tanya penyidik saja," tegas Andi.  Dalam pekara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka diantaranya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Sekdis PUTR Pemprov Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.  KPK menduga, Nurdin menerima suap dan gratifikasi total Rp 5,4 miliar. Adapun rincian suap dan gratifikasi itu antara lain, Nurdin menerima uang melalui Edy Rahmat dari Agung Sucipto pada Jumat, 26 Februari 2021. Suap itu merupakan fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan kerjakan oleh Agung.  Selain itu, Nurdin juga pada akhir 2020 lalu pernah menerima uang senilai Rp 200 juta. Penerimaan uang itu diduga diterima Nurdin dari kontraktor lain. Kemudian pada pertengahan Februari 2021, Nurdin Abdullah melalui Samsul Bahri (ajudan NA) menerima uang Rp 1 miliar dan pada awal Februari 2021, Nurdin Abdullah juga melalui Samsul Bahri menerima uang Rp 2,2 miliar.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/03/2021/kpk-telisik-arahan-khusus-nurdin-abdullah-dalam-pengadaan-proyek/">KPK Telisik Arahan Khusus Nurdin Abdullah dalam Pengadaan Proyek</a>  Sebagai penerima Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sedangkan sebagai pemberi Agung Sucipto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UxWzcdMpCbg

Plt Gubernur Sulsel Akui Ditelisik Soal Prosedur Penggunaan APBD