<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/brin-1203442105.jpeg" alt="Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin minta maaf kepada warga Muhammadiyah." width="100%">
<figcaption>Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin minta maaf kepada warga Muhammadiyah.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Negeri (PN) Jombang akhirnya menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada bekas peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin, Selasa (19/9).</p> <p>Seperti diberitakan <em>Radar Surabaya (Jawa Pos Grup),</em> terdakwa Andi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pindana menyebarkan informasi yang bertujuan untuk memicu rasa kebencian atau permusuhan antara individu atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).</p> <p>Vonis itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) selama 1,5 tahun. Majelis hakim PN Jombang yang diketuai Bambang Setyawan menyebutkan, hal yang memberatkan adalah tindakan terdakwa menimbulkan kegaduhan nasional. Tindak terdakwa juga berpotensi menimbulkan rasa kebencian kepada Persyarikatan Muhammadiyah.</p> <p>Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. &ldquo;Terdakwa juga berterus terang dan mengakui perbuatannya. Terdakwa juga masih berusia muda, sehingga bisa mengubah perbuatannya ke depan,&rdquo; kata Bambang.</p> <p>Menanggapi putusan tersebut, baik jaksa maupun kuasa hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir. Majelis memberikan tenggang waktu selama tujuh hari untuk memberikan jawaban.</p> <p>Sementara itu, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jombang Abdul Wahid menilai vonis satu tahun penjara untuk Andi Pangerang Hasanuddin terlalu rendah. Pasalnya, permasalahan tersebut level nasional.</p> <p>&ldquo;Kami menilai vonis satu tahun itu terlalu rendah. Karena itu isu nasional, bukan lokalitas. Ada dua permasalahan serius, ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan. Kalau ancaman menghina atau mencela tidak masalah. Tapi ini ancaman pembunuhan satu per satu warga Muhammadiyah,&rdquo; ujar Abdul Wahid seusai menghadiri persidangan kemarin.</p> <p>Karena itu, pihaknya akan melaporkan hasil persidangan tersebut ke PW Muhammadiyah Jawa Timur dan PP Muhammadiyah. Muhammadiyah juga terus melakukan pemantauan mengingat pihak jaksa masih pikir-pikir.</p>

Pengadilan Negeri (PN) Jombang akhirnya menjatuhkan vonis satu tahun penjara kepada bekas peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin.

Eks Peneliti BRIN Andi Pangerang Hanya Divonis Setahun, Muhammadiyah Sebut Hukuman Terlalu Ringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/13/7_1-4283878072.png" alt="Sidang perdana mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin dalam kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, Rabu (12/7)." width="100%">
<figcaption>Sidang perdana mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin dalam kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, Rabu (12/7).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin, 29, menjalani sidang perdana dalam kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, Jawa Timur.</p> <p>Jaksa Aldi Demas Akira membacakan kronologi kasus ujaran kebencian tersebut hingga dakwaan di depan majelis hakim dan kuasa hukum terdakwa.</p> <p>&rdquo;Kami menuntut dengan dua dakwaan. Yakni pasal 45 a ayat (2) <em>juncto</em> pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua, pasal 45 b jo pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE,&rdquo; kata Aldi Demas Akira seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Jombang.</p> <p>Aldi menjelaskan, pasal pertama unsurnya menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan kebencian dan permusuhan untuk individu/kelompok. Pasal kedua, unsurnya adalah mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.</p> <p>&rdquo;Dalam perkara ini, akan menghadirkan 10 orang saksi,&rdquo; terang Aldi Demas Akira.</p> <p>Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Palupi Pusporini, mengatakan bahwa dakwaan tersebut telah diterima sehingga tidak mengajukan keberatan. &rdquo;Kami dari kuasa hukum terdakwa menilai dakwaan sudah cukup, tidak perlu mengajukan keberatan dan sesuai dengan statemen hakim,&rdquo; kata Palupi.</p> <p>Sidang tersebut digelar secara daring. Terdakwa tidak hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Jombang, sementara majelis hakim, jaksa, dan kuasa hukum hadir secara langsung di pengadilan. Sidang selanjutnya akan digelar pada Selasa (18/7) dengan agenda pemeriksaan saksi.</p> <p>Rencananya sidang akan digelar secara <em>offline</em> dengan secara langsung menghadirkan terdakwa maupun saksi. Sidang kasus ujaran kebencian tersebut dilakukan Andi Pangerang Hasanuddin, mantan peneliti BRIN.</p> <p>Kasus tersebut bermula saat akun Facebooknya mengomentari perdebatan penentuan Idul Fitri. Kemudian Andi Pangerang Hasanuddin menulis tulisan ancaman kepada warga Muhammadiyah. Komentarnya tersebut langsung viral. Bahkan, sejumlah pengurus Muhamadiyah mulai dari tingkat kabupaten, wilayah, hingga pengurus pusat, bereaksi. Mereka kemudian melaporkan perkara tersebut.</p> <p>Andi Pangerang Hasanuddin kemudian ditangkap di rumah orang tuanya, Desa/Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Dia juga dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai peneliti BRIN.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Mantan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Andi Pangerang Hasanuddin, menjalani sidang perdana kasus ujaran kebencian di PN Jonbang

Kasus Ujaran Kebencian, Mantan Peneliti BRIN Jalani Sidang di Jombang 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/Rilis-Andi-Pangerang-Hasanuddin-Salman-Toyibi-5-1-4207055934.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Andi Pangerang Hasanuddin di perlihatkan saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/5/2023). Bareskim Polri menahan tersangka Andi Pangerang Hasanuddin akibat komentar" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Andi Pangerang Hasanuddin di perlihatkan saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/5/2023). Bareskim Polri menahan tersangka Andi Pangerang Hasanuddin akibat komentar</figcaption>
</figure> <p><strong>Kasus Ancaman Pembunuhan Warga Muhammadiyah</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Andi Pangerang Hasanuddin, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang terlibat ujaran kebencian, akhirnya dipecat. Sanksi pecat itu disampaikan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko kemarin (27/5). BRIN juga menjatuhkan sanksi kepada Thomas Djamaluddin. Namun, sanksi untuk pria yang juga peneliti BRIN itu lebih ringan. Yakni, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan tertulis.</p> <p>Laksana menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku serta Majelis Hukuman Disiplin ASN BRIN. &rdquo;Sebagai tindak lanjut kasus ujaran kebencian di media sosial yang melibatkan dua periset, BRIN telah bergerak cepat untuk melakukan pemeriksaan internal melalui mekanisme sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN bagi keduanya,&rdquo; katanya.</p> <p>Sidang bagi Andi berlanjut dengan sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN. Sebab, Andi dinilai terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Peraturan Pemerintah 94/2021 tentang Disiplin PNS.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/IMG_20230424_203607-3974843989.jpg" alt="Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membenarkan bahwa Andi Pangerang Hasanuddin adalah aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di lingkungan BRIN." width="100%">
<figcaption>Kepala BRIN Laksana Tri Handoko membenarkan bahwa Andi Pangerang Hasanuddin adalah aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja di lingkungan BRIN.</figcaption>
</figure> <p>Kepala BRIN sebagai pejabat pembina kepegawaian menyetujui bahwa Andi dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman disiplin tingkat berat. Dengan keputusan itu, Andi diberhentikan sebagai PNS. Laksana juga telah menyetujui penjatuhan sanksi moral bagi Thomas berupa perintah untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan tertulis. &rdquo;Saat ini pemberhentian diproses Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia BRIN mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Kasus ini bermula ketika Thomas menuliskan pendapat di laman akun Facebook-nya terkait dengan perbedaan hari Lebaran 2023. Waktu itu Muhammadiyah memutuskan untuk berlebaran terlebih dahulu. Keputusan pemerintah, Lebaran jatuh di hari setelahnya. Andi lantas terlibat adu komentar dengan seseorang. Dia kemudian emosional dan menulis kalimat ancaman kepada warga Muhammadiyah. <strong>(lyn/c14/oni)</strong></p>

Andi Pangerang Hasanuddin, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang terlibat ujaran kebencian, akhirnya dipecat.

Peneliti BRIN Akhirnya Dipecat dari PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/AP-1000369823.jpg" alt="Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangeran (AP) Hasanuddin tiba di Jakarta, untuk dibawa ke Bareskrim Mabes Polri. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangeran (AP) Hasanuddin tiba di Jakarta, untuk dibawa ke Bareskrim Mabes Polri. (istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ibu peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andi Pangerang Hasanuddin, Rahmi Elfrida menyampaikan permohonan maaf kepada Muhammadiyah atas kegaduhan yang dibuat anaknya. Rahmi sendiri sudah menemui langsung anaknya di Rutan Bareskrim Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Muhammadiyah, khususnya kepada Ketua Umum Abuya Prof Dr Haedar Nashir semoga kekhilafan anak saya dimaafkan," kata Rahmi kepada wartawan, Jumat (12/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rahmi mengatakan, anaknya tidak menyampaikan pesan khusus. Dia hanya menyampaikan terima kasih karena Rahmi sudah mengutarakan permintaan maaf kepada Muhammadiyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01633514/elon-musk-resmi-umumkan-linda-yaccarino-sebagai-ceo-baru-twitter">Elon Musk Resmi Umumkan Linda Yaccarino Sebagai CEO Baru Twitter</a></strong>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anak saya hanya menyampaikan terima kasih mama sudah menyampaikan permohonan maaf, begitu saja sih tadi," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangeran (AP) Hasanuddin ditangkap aparat kepolisian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/4) sekitar pukul 12.00 WIB. Penangkapan itu, menindaklanjuti adanya laporan terhadap&nbsp;AP Hasanuddin&nbsp;yang diduga memberikan ancaman kepada warga&nbsp;Muhammadiyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari Minggu, 30 Mei 2023 pukul 12.00 WIB tersangka APH telah ditangkap di Kabupaten Jombang, Jawa Timur atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/76/IV/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI dengan pelapor saudara N selaku Ketua Bidang HAM dan Advokasi PP Pemuda&nbsp;Muhammadiyah," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Minggu (30/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01632667/santai-tanggapi-curhatan-menghebohkan-sang-putri-nikita-mirzani-dia-masih-remaja">Santai Tanggapi Curhatan Menghebohkan Sang Putri, Nikita Mirzani: Dia Masih Remaja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AP Hasanuddin&nbsp;ditangkap terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap kelompok masyarakat, dalam hal ini organisasi kemasyarakatan (Ormas)&nbsp;Muhammadiyah. Sebab, komentarnya di media sosial bernada negatif yang menimbulkan kegaduhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penangkapan terhadap&nbsp;AP Hasanuddin&nbsp;setelah Bareskrim Polri menetapkan dirinya sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tersangka APH ditangkap atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap individu/kelompok tertentu berdasarkan Sara dan/atau menakut-nakuti," tegas Ramadhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AP Hasanuddin&nbsp;disangkakan melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau pasal 29 Jo pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</div>

Ibu peneliti BRIN yang bermasalah, Rahmi Elfrida menyampaikan permohonan maaf kepada Muhammadiyah atas kegaduhan yang dibuat anaknya.

Ibu Peneliti BRIN AP Hasanuddin Sampaikan Maaf ke Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/Rilis-Andi-Pangerang-Hasanuddin-Salman-Toyibi-5-6-275211750.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Andi Pangerang Hasanuddin di perlihatkan saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/5/2023). Bareskim Polri menahan tersangka Andi Pangerang Hasanuddin akibat komentar" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Andi Pangerang Hasanuddin di perlihatkan saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/5/2023). Bareskim Polri menahan tersangka Andi Pangerang Hasanuddin akibat komentar</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Gara-gara tak bisa mengontrol emosi dan mengancam warga Muhammadiyah saat berkomentar di Facebook, nasib Andi Pangerang Hasanuddin kini di ujung tanduk. Dia harus meringkuk di dalam penjara dan terancam kehilangan status ASN-nya.</p> <p>Kemarin pria yang menjadi salah satu peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menjalani sidang disiplin. Hasilnya, Andi terbukti melanggar disiplin sebagai ASN. Namun, jenis sanksinya akan diputuskan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) BRIN.</p> <p>Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (BOSDM) BRIN Ratih Retno Wulandari menyebutkan, sidang terhadap Andi dilaksanakan secara tertutup oleh tim pemeriksa disiplin PNS.</p> <p>&rdquo;Anggota dari tim pemeriksa disiplin PNS terdiri atas atasan langsung, unsur kepegawaian, unsur pengawasan, dan pejabat lain yang ditunjuk," kata Ratih saat dihubungi kemarin (10/5).</p> <p>Pada hari yang sama, digelar juga sidang majelis kode etik dan kode perilaku untuk Profesor Thomas Djamaluddin. Seperti diketahui, komentar Andi ditulis pada status Facebook yang diunggah Thomas Djamaluddin. Pada sidang itu, Thomas menyampaikan klarifikasi terkait konteks posting-annya yang ramai diperbincangkan.</p> <p>Plt Sekretaris Utama BRIN Nur Tri Aries Suestiningtyas menuturkan, konteks kalimat tersebut terkait penentuan Idul Fitri. "Yang bersangkutan menyadari kasus ini sebagai pembelajaran penting ke depannya," kata Nur. Bahwa diskusi ilmiah ketika dilakukan pada ranah publik dapat menimbulkan banyak kesalahpahaman.</p> <p>Thomas juga telah diperiksa Bareskrim Polri. Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Nurul Azizah mengatakan, Thomas diperiksa Senin (8/5) lalu dengan kapasitas sebagai saksi kasus dugaan ujaran kebencian. Bareskrim belum bisa membeberkan materi pemeriksaan terhadap Thomas. Begitu pula hasilnya. <strong>(idr/wan/c6/oni)</strong></p>

Nasib Andi Pangerang Hasanuddin kini di ujung tanduk. Dia harus meringkuk di dalam penjara dan terancam kehilangan status ASN-nya.

Disidang, Peneliti BRIN A.P. Hasanuddin Terbukti Melanggar Disiplin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/muhammadiyah-1-ramadan-jatuh-pada-5-mei-2019_c_294403.jpg" alt="Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin mesti menjadi atensi bersama. Muhammadiyah menempuh proses hukum kasus itu agar ada efek jera.</p> <p>"Semua sudah ditangani LBH Muhammadiyah. Kami ikuti proses hukum dengan baik dan objektif," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat menghadiri silaturahmi atau halalbihalal di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya kemarin (2/5).</p> <p>Dalam ajang silaturahmi itu, Haedar terus mengingatkan agar menjadikan spirit halalbihalal untuk memperkuat persatuan bangsa dalam keberagaman. Toleransi dalam perbedaan harus dijunjung tinggi. Jangan sampai perbedaan itu memicu keretakan. "Ukhuwah Islamiyah paling mudah diucapkan, tapi sulit dilaksanakan," ujarnya.</p> <p>Haedar mengatakan, perbedaan yang terjadi dalam pelaksanaan Idul Adha dan Idul Fitri sejatinya sudah lama terjadi. Dan, sudah menjadi tasamuh (toleransi) terhadap perbedaan atas masalah tersebut. Juga, tanawwu (keragaman) dalam menjalankan ibadah. Bahkan, hal itu terjadi sejak ratusan tahun lalu.</p> <p>"Jangan sampai ada pemicu yang meretakkan umat. Sebab, kalau sudah retak, memulihkannya tidak gampang," ucap Haedar.</p> <p>Dia berharap hal itu terus dijaga oleh masyarakat. Kuncinya, menjaga perkataan. Khususnya di era media sosial saat ini. Semua orang bisa membuat posting-an ujaran kebencian dan langsung direspons serupa. &rsquo;&rsquo;Media sosial tidak memiliki peredam, maka terjadi reproduksi kemarahan. Itu sebabnya, harus menjaga kata-kata,&rsquo;&rsquo; tuturnya.</p> <p>Social order atau tatanan sosial, lanjut dia, tidak bisa terbangun lagi ketika sudah dirusak. Selain itu, persatuan tak bisa dipahami secara ideal. Sebab, selalu ada dunia riil. "Jadi, silaturahmi yang sudah menjadi tradisi di Indonesia ini harus dijadikan energi kolektif bangsa agar kita semakin berilmu dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan apa pun," terangnya.</p> <p>Begitu juga dalam perbedaan soal pilihan politik. Cara memandang keadaan bangsa memerlukan toleransi dan kerja sama. Saat ini, Indonesia masih punya banyak kekurangan di samping kemajuan. Karena itu, Muhammadiyah mengajak untuk membawa energi silaturahmi demi membangun kesatuan dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa. &rsquo;&rsquo;Mulai bidang kesehatan, ekonomi, demokrasi, hingga masalah keagamaan dan kebudayaan,&rsquo;&rsquo; paparnya. <strong>(ayu/c18/hud)</strong></p>

Kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat peneliti BRIN AP Hasanuddin mesti menjadi atensi bersama. Muhammadiyah menempuh proses hukum,

Setelah Peneliti BRIN Ditangkap Polisi, Muhammadiyah Dorong Perkuat Persatuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/Rilis-Andi-Pangerang-Hasanuddin-Salman-Toyibi-5-1-4207055934.jpg" alt="Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Andi Pangerang Hasanuddin di perlihatkan saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/5/2023). Bareskim Polri menahan tersangka Andi Pangerang Hasanuddin akibat komentar" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Andi Pangerang Hasanuddin di perlihatkan saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/5/2023). Bareskim Polri menahan tersangka Andi Pangerang Hasanuddin akibat komentar</figcaption>
</figure> <p><strong>Tersangka Kasus Ancaman Warga Muhammadiyah Bisa Bertambah</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Andi Pangerang Hasanuddin (APH), peneliti astronomi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengancam membunuh warga Muhammadiyah, sudah berstatus tersangka, ditangkap, dan ditahan. Namun, Bareskrim Polri memastikan penyidikan tidak berhenti di situ. Ada potensi tersangka lain dalam kasus ujaran kebencian tersebut.</p> <p>Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipid Siber) Bareskrim Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menuturkan, saat ini memang hanya ada satu tersangka, yakni Andi Pangerang Hasanuddin. &rdquo;Tapi untuk sementara ini,&rdquo; katanya kemarin (1/5).</p> <p>Untuk diketahui, terdapat dua peneliti BRIN yang dilaporkan dalam kasus tersebut. Selain Andi Pangerang, ada nama Thomas Djamaluddin. Andi Pengerang diketahui mengunggah ujaran kebencian di kolom komentar akun Facebook Thomas Djamaluddin. Sebelumnya, Thomas menulis <em>posting</em>-an yang mempermasalahkan perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri antara Muhammadiyah dan pemerintah.</p> <p>Menurut Adi Vivid, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain bila ditemukan kembali percakapan di media sosial tersebut. Dia mengungkapkan, memang ada beberapa percakapan yang telah dihapus. &rdquo;Ya, dihapus dia,&rdquo; bebernya.</p> <p>Percakapan itu sudah dilakukan berulang-ulang di kolom komentar milik Thomas. Terdapat tanya jawab dalam percakapan tersebut. &rdquo;Menurut tersangka, percakapan itu tidak selesai-selesai,&rdquo; urai Adi.</p> <p>Masih merujuk keterangan tersangka, pada tanya jawab itu, Andi Pangerang mengalami titik lelah. Yang kemudian memicu emosinya. &rdquo;Sehingga tersangka mengetik itu. Diketahui tersangka mengetik ujaran kebencian itu pada 21 April setengah 4 pagi di Jombang, Jawa Timur,&rdquo; terangnya.</p> <p>Penyidik menduga motif tersangka dalam ujaran kebencian itu adalah emosi yang disebabkan kelelahan. Saat mem-<em>posting</em> ujaran kebencian itu, tersangka mengaku sedang sendirian. &rdquo;Itu motifnya,&rdquo; kata Adi.</p> <p>Penyidik berharap masyarakat turut membantu bila menemukan adanya ujaran kebencian terkait kasus tersebut. &rdquo;Kalau masyarakat, media, atau netizen menemukan ujaran kebencian lainnya, silakan laporkan ke kami,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Terkait kasus tersebut, kata dia, sebelum ada laporan kepolisian, patroli siber sebenarnya telah mendeteksinya. Petugas menemukan ujaran kebencian bernada SARA yang dilakukan seseorang berinisial AP. Kemudian, dilakukan profiling atau upaya menemukan identitas pelaku.</p> <p>Pada Minggu (30/4) tersangka ditangkap. &rdquo;Penangkapan dilakukan pukul 12.00 di Jombang,&rdquo; ujar Kasubdit II Dittipid Siber Bareskrim Kombespol Rizki Agung. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Jakarta dan tiba malam harinya.</p> <p>Dia mengatakan, saat penangkapan, disita sejumlah barang bukti. Di antaranya, handphone Xiaomi Poco M4, akun e-mail terhubung akun Facebook A.P. Hasanudin, dan satu notebook. &rdquo;Disita untuk penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut,&rdquo; urainya.</p> <p>Adi Vivid menambahkan, tidak ada perlawanan saat penangkapan. Malah, tersangka dalam kondisi ketakutan karena pernyataannya di media sosial itu memicu amarah warga Muhammadiyah. &rdquo;Kalau untuk mewujudkan ancamannya, saya kira tidak. Yang bersangkutan memiliki latar belakang keilmuan. Saat mem-<em>posting</em> kata-kata itu dia kelelahan,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu&rsquo;ti mengapresiasi langkah cepat Dittipid Siber Bareskrim menangkap dan menahan Andi Pangerang. &rdquo;Ini merupakan langkah awal yang harus ditindaklanjuti. Kami berharap kepolisian dan aparatur penegak hukum menegakkan hukum secara adil,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Terpisah, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko merespons penangkapan anak buahnya oleh jajaran kepolisian. BRIN mendukung upaya penegakan hukum terhadap salah satu pegawainya yang tersangkut kasus ancaman terhadap perorangan atau kelompok sehingga meresahkan. &rsquo;&rsquo;BRIN menghormati dan mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian,&rsquo;&rsquo; ucap Handoko di Jakarta kemarin.</p> <p>Dia menyerahkan sepenuhnya upaya penegakan hukum terhadap APH kepada kepolisian.</p> <p>Menurut Handoko, pekan lalu (26/4), BRIN melalui sidang disiplin ASN menyatakan bahwa APH bersalah dan melanggar kode etik ASN. Sidang tersebut digelar oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN. Proses selanjutnya adalah sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN. <strong>(idr/lum/wan/c17/fal)</strong></p>

Andi Pangerang Hasanuddin, peneliti astronomi BRIN yang mengancam membunuh warga Muhammadiyah, sudah berstatus tersangka dan ditangkap.

Bareskrim Ungkap Ada Percakapan yang Dihapus Andi Pangerang Hasanuddin

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/AP-1000369823.jpg" alt="Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangeran (AP) Hasanuddin tiba di Jakarta, untuk dibawa ke Bareskrim Mabes Polri. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangeran (AP) Hasanuddin tiba di Jakarta, untuk dibawa ke Bareskrim Mabes Polri. (istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid menyebut&nbsp; peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin tidak ada rencana membunuh warga Muhammadiyah. Komentarnya hanya sebatas luapan emosi belaka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemungkinan yang bersangkutan (Hasanuddin) melakukan untuk mewujudkan kata-katanya untuk membunuh, saya rasa tidak," kata Adi kepada wartawan, Selasa (2/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01570518/pengguna-whatsapp-bisa-gunakan-akun-di-5-ponsel-secara-bersamaan">Pengguna WhatsApp Bisa Gunakan Akun di 5 Ponsel Secara Bersamaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepada polisi, AP Hasanuddin mengaku menulis komentar tersebut karena muak dengan perdebatan mengenai penetapan Hari Raya Idul Fitri yang tidak ada ujungnya. Kemuakannya itu membuat emosinya tidak terkontrol dan akhirnya mengeluarkan ancaman pembunuhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dia lelah, capek karena perdebatan, sehingga mengeluarkan kata-kata tidak pantas, dan tidak ada kewujudan untuk benar-benar mau membunuh, tidak ada," jelas Adi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01570517/kpk-koordinasi-dengan-polri-cari-informasi-data-keuangan-dan-aset-akbp-achiruddin">KPK Koordinasi dengan Polri Cari Informasi Data Keuangan dan Aset AKBP Achiruddin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangeran (AP) Hasanuddin ditangkap aparat kepolisian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/4) sekitar pukul 12.00 WIB. Penangkapan itu, menindaklanjuti adanya laporan terhadap&nbsp;AP Hasanuddin&nbsp;yang diduga memberikan ancaman kepada warga&nbsp;Muhammadiyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari Minggu, 30 Mei 2023 pukul 12.00 WIB tersangka APH telah ditangkap di Kabupaten Jombang, Jawa Timur atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/76/IV/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI dengan pelapor saudara N selaku Ketua Bidang HAM dan Advokasi PP Pemuda&nbsp;Muhammadiyah," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Minggu (30/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01570516/marcelo-rospide-pelatih-anyar-persik-kediri-yang-pernah-menukangi-gremio">Marcelo Rospide, Pelatih Anyar Persik Kediri yang Pernah Menukangi Gremio</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AP Hasanuddin&nbsp;ditangkap terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap kelompok masyarakat, dalam hal ini organisasi kemasyarakatan (Ormas)&nbsp;Muhammadiyah. Sebab, komentarnya di media sosial bernada negatif yang menimbulkan kegaduhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penangkapan terhadap&nbsp;AP Hasanuddin&nbsp;setelah Bareskrim Polri menetapkan dirinya sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01570513/kemenhub-siapkan-km-sinabung-jadi-akomodasi-terapung-selama-ktt-asean">Kemenhub Siapkan KM Sinabung Jadi Akomodasi Terapung Selama KTT ASEAN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tersangka APH ditangkap atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap individu/kelompok tertentu berdasarkan Sara dan/atau menakut-nakuti," tegas Ramadhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AP Hasanuddin&nbsp;disangkakan melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau pasal 29 Jo pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</div>

Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin disebut tidak ada rencana membunuh warga Muhammadiyah

Polri Sebut AP Hasanuddin Tak Ada Niat Wujudkan Pembunuhan Warga Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/AP-Hasanuddin-Tersangka-Sabik-3418872675.jpg" alt="Konferensi pers kasus AP Hasanuddin" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers kasus AP Hasanuddin</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan kepada Andi Pangerang Hasanuddin. Dalam waktu dekat, BRIN juga akan menentukan hukuman pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"BRIN menghormati dan mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia," kata Kepala BRIN Laksamana Tri Handoko di Jakarta, Selasa (2/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BRIN menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwajib. BRIN sendiri telah menyatakan AP Hasanuddin bersalah melanggar kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01570481/ketua-dpw-pan-maluku-utara-mundur-usai-dicoret-dari-daftar-bacaleg-dpr-ri">Ketua DPW PAN Maluku Utara Mundur Usai Dicoret dari Daftar Bacaleg DPR RI</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BRIN akan melanjutkan proses sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN kepada AP Hasanudin. Majelis yang dibentuk BRIN untuk kasus ini fokus pada indikasi pelanggaran atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sidang Majelis Hukuman Disiplin ASN menurut rencana akan dilaksanakan paling cepat 9 Mei 2023, mengikuti ketentuan dari Peraturan BKN nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94 Tahun 2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangeran (AP) Hasanuddin ditangkap aparat kepolisian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/4) sekitar pukul 12.00 WIB. Penangkapan itu, menindaklanjuti adanya laporan terhadap&nbsp;AP Hasanuddin&nbsp;yang diduga memberikan ancaman kepada warga&nbsp;Muhammadiyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01570467/eks-anggota-kkb-papua-serahkan-6-pucuk-senjata-api-ke-pangdam-cenderawasih">Eks Anggota KKB Papua Serahkan 6 Pucuk Senjata Api ke Pangdam Cenderawasih</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari Minggu, 30 Mei 2023 pukul 12.00 WIB tersangka APH telah ditangkap di Kabupaten Jombang, Jawa Timur atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/76/IV/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI dengan pelapor saudara N selaku Ketua Bidang HAM dan Advokasi PP Pemuda&nbsp;Muhammadiyah," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Minggu (30/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AP Hasanuddin&nbsp;ditangkap terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap kelompok masyarakat, dalam hal ini organisasi kemasyarakatan (Ormas)&nbsp;Muhammadiyah. Sebab, komentarnya di media sosial bernada negatif yang menimbulkan kegaduhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penangkapan terhadap&nbsp;AP Hasanuddin&nbsp;setelah Bareskrim Polri menetapkan dirinya sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tersangka APH ditangkap atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap individu/kelompok tertentu berdasarkan Sara dan/atau menakut-nakuti," tegas Ramadhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AP Hasanuddin&nbsp;disangkakan melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau pasal 29 Jo pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</div>

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan kepada Andi Pangerang Hasanuddin.

Usai Jadi Tersangka, AP Hasanuddin Segera Disanksi BRIN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/01/AP-Hasanuddin-Tersangka-Sabik-3418872675.jpg" alt="Konferensi pers kasus AP Hasanuddin" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers kasus AP Hasanuddin</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin sempat merasakan ketakutan setelah menulis komentar ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah. Dia bahkan berusaha minta perlindungan kepada pihak kepolisian.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang bersangkutan (Hasanuddin) minta perlindungan," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adi mengatakan, AP Hasanuddin menyadari komentarnya ternyata memantik amarah dari jamaah Muhammadiyah. AP Hasanuddin pun tak memberikan perlawan saat ditangkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01570162/akui-menikah-antonio-dedola-ceraikan-nikita-mirzani-lewat-pesan-singkat">Akui Menikah, Antonio Dedola Ceraikan Nikita Mirzani Lewat Pesan Singkat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang bersangkutan (Hasanuddin) sudah ketakutan karena dia tidak sadar bahwa kata katanya membangkitkan amarah seluruh umat Muhammadiyah," jelas Adi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangeran (AP) Hasanuddin ditangkap aparat kepolisian di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/4) sekitar pukul 12.00 WIB. Penangkapan itu, menindaklanjuti adanya laporan terhadap&nbsp;AP Hasanuddin&nbsp;yang diduga memberikan ancaman kepada warga&nbsp;Muhammadiyah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari Minggu, 30 Mei 2023 pukul 12.00 WIB tersangka APH telah ditangkap di Kabupaten Jombang, Jawa Timur atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/76/IV/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI dengan pelapor saudara N selaku Ketua Bidang HAM dan Advokasi PP Pemuda&nbsp;Muhammadiyah," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Minggu (30/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AP Hasanuddin&nbsp;ditangkap terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap kelompok masyarakat, dalam hal ini organisasi kemasyarakatan (Ormas)&nbsp;Muhammadiyah. Sebab, komentarnya di media sosial bernada negatif yang menimbulkan kegaduhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01570158/muhammadiyah-belum-mau-berdamai-tak-ada-restorative-justice-untuk-ap-hasanuddin">Muhammadiyah Belum Mau Berdamai, Tak Ada Restorative Justice untuk AP Hasanuddin</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penangkapan terhadap&nbsp;AP Hasanuddin&nbsp;setelah Bareskrim Polri menetapkan dirinya sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tersangka APH ditangkap atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap individu/kelompok tertentu berdasarkan Sara dan/atau menakut-nakuti," tegas Ramadhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AP Hasanuddin&nbsp;disangkakan melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau pasal 29 Jo pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin sempat merasakan ketakutan setelah menulis komentar ancaman pembunuhan kepada warga Muhammadiyah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Andi Pangerang Hasanuddin

Berita Terkini