<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/Cap-Jempol-Darah-Dukung-AHY-Fedrik-Tarigan-1-470866838.jpg" alt="Sejumlah simpatisan Partai Demokrat melakukan aksi cap darah di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (16/6/2023). Aksi tersebut dilakukan untuk dukungan pada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melawan upaya hukum peninjauan ke" width="100%">
<figcaption>Sejumlah simpatisan Partai Demokrat melakukan aksi cap darah di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (16/6/2023). Aksi tersebut dilakukan untuk dukungan pada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melawan upaya hukum peninjauan ke</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku terkejut dan tidak menyangka Anies Baswedan setuju berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Terlebih setelah sekitar setahun lamanya bergandengan tangan untuk bisa mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diharapkan bersama. &rdquo;Apalagi, seminggu yang lalu (25 Agustus 2023) Pak Anies dengan didampingi Tim 8 menyampaikan kepada saya dan didengar oleh semua bahwa awal September ini mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres dan cawapresnya. Tapi, tiga hari kemudian atau saat ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan,&rdquo; ungkap SBY. Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera terbuhul dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi ini sepakat dari awal mengusung Anies sebagai capres. Demokrat ngotot mengusulkan ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai cawapres. Adapun PKS mengapungkan kader mereka yang pernah memimpin Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Hanya Nasdem yang sedari awal tidak mengajukan cawapres secara definitif. Usulan Muhaimin, seperti diakui Sudirman Said dari Tim 8, berasal dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Sebelumnya, Anies sempat mengirim surat bertulisan tangan yang meminta AHY menjadi cawapres. Sejumlah kader Demokrat lantas mengunggah surat tersebut ke media sosial. SBY tetap mengaku bersyukur. Sebab, dari peristiwa tersebut, ada beberapa hikmah yang dapat diambil. Pertama, Partai Demokrat diselamatkan dari dosa di masa depan. Penilaian SBY, mereka (Anies Baswedan berikut Nasdem) memang tidak jujur dan tidak amanah karena mengingkari hal-hal yang telah disepakati bersama. &rdquo;Nah, sekarang saja tidak amanah, tidak memegang komitmen. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar?&rdquo; ucap SBY. Kemudian, SBY melanjutkan, dirinya juga bersyukur karena peristiwa yang menurutnya merupakan pengkhianatan tersebut terjadi masih jauh dari jadwal batas pendaftaran ke KPU. Terkait kondisi saat ini, SBY menilai belum saatnya untuk mengambil keputusan. Termasuk ke mana Partai Demokrat akan bergabung atau capres mana yang akan didukung. &rdquo;Jadi, kuncinya, tenangkan dulu hati dan pikiran. Setelah bisa berpikir dengan rasional, baru ambil keputusan,&rdquo; katanya. Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengungkapkan, pihaknya secara bersama-sama telah menggelar rapat terkait posisi Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan serta pencalonan wakil presiden yang akan didukung Partai Demokrat. Berdasar hasil rapat, majelis tinggi partai memutuskan bahwa Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024. &rdquo;Kemudian, Partai Demokrat juga tidak lagi dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan karena telah terjadi pengingkaran kesepakatan yang dibangun selama ini,&rdquo; kata Andi. Ke depan, lanjut dia, Demokrat akan terus berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk menentukan langkah selanjutnya. &rdquo;Termasuk terkait koalisi,&rdquo; ujarnya. (gih/c19/ttg)

Ke depan, Demokrat akan terus berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk menentukan langkah selanjutnya.

Andi Mallarangeng: Demokrat Terus Berkomunikasi dengan Partai Lain untuk Langkah Selanjutnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230120_150835.jpg" alt="Andi Mallarangeng (Antara)" width="100%">
<figcaption>Andi Mallarangeng (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan bahwa pembicaraan tim kecil semakin dekat untuk mencapai kesepakatan terkait rencana Koalisi Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  "Dalam pembicaraan dari laporan tim kecil itu semakin lama semakin dekat dan pada titiknya kita akan mencapai kesepakatan," kata Andi usai diskusi bertajuk "Figur Pemimpin Partai Peluang Capres 2024", di Jakarta, Jumat (20/1).  Namun, Andi menepis bahwa deklarasi koalisi perubahan akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Alih-alih berpacu pada tenggat waktu, menurutnya yang terpenting bagaimana mencapai kesepakatan bersama.  "Kami nggak mempunyai deadline. Kami yang penting seluruh kesepakatan yang diperlukan sudah diputuskan, disepakati. Kalau itu sudah disepakati semua dalam satu paket kami siap deklarasi," ujarnya.  Andi berharap kesepakatan bersama terkait koalisi perubahan segera tercapai untuk akhirnya bisa diumumkan ke publik. Ia mengatakan proses tersebut hanya tinggal sedikit lagi untuk dapat terealisasi.  "Semua sudah banyak sekali yang disepakati bersama, tapi memang posisi kami adalah semua itu disepakati dulu baru kita deklarasi bersama. Mudah-mudahan bisa lebih cepat," kata Andi.  Andi menyebut Partai Demokrat fleksibel terhadap keputusan sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden (cawapres), meski dinilainya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mampu menambah suara dan elektabilitas.  "Kami tidak pernah memaksakan harus AHY, enggak, tapi jangan memaksakan bilang jangan 'ini', kita semua dalam bertiga (PKS, Demokrat, dan NasDem) ini setara," tuturnya.  Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu lantas berkelakar. "Kalau (judul) lagu kan 'Ojo Dibanding-Bandingke', kita monggo dibanding-bandingke, kalau ada yang lebih baik ya monggo," sebutnya.  Andi menyinggung adanya pihak-pihak tertentu yang resisten terhadap kehadiran koalisi perubahan. "Ada yang resisten dengan koalisi perubahan karena kalau ini terbentuk di belakangnya adalah jutaan rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan," pungkas Andi.

Partai Demokrat Sebut Kesepakatan Koalisi Perubahan Semakin Dekat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-21-at-18.33.57.jpeg" alt="Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat kubu Moeldoko menyeret nama Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Andi Mallarangeng, menilai apa yang disampaikan kubu Moeldoko sebagai pengalihan isu. Sebab sudah semakin terang benderang bahwa Partai Demokrat kubu Moeldoko adalah ilegal karena tidak merujuk pada AD/ART Partai Demokrat 2020.  "Ini cuma pengalihan isu. Pak Moeldoko dan pendukung KLB abal-abalnya tidak mampu menjelaskan kepada publik KLB itu bukan abal-abal. Berapa banyak pemilik suara, ketua-ketua DPD dan DPC yang hadir dalam KLB tersebut, dan siapa saja," ujar Andi kepada wartawan, Sabtu (27/3).  Andi menjelaskan Ibas tidak ada kaitannya dengan kasus Hambalang. Sementara soal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang kala itu dipegang Anas Urbaningrum adalah untuk menyelamatkan partai.  "Lalu mereka justru menyerang membabi buta kepada SBY, AHY, atau Ibas. Kalau soal Hambalang, itu tidak ada urusan sama sekali dengan Ibas. Kalau Pak SBY, justru Pak SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, melakukan penyelamatan terhadap partai, karena saudara Anas sebagai ketum terkena masalah hukum," katanya.  Andi menyebut dirinya yang pernah terseret dalam kasus Hambalang juga pada saat itu langsung mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Termasuk menjalani hukuman penjara yang dijatuhkan majelis hakim.  "Saya sendiri ketika dinyatakan dicekal, saat itu bahkan belum dinyatakan sebagai tersangka karena persoalan Hambalang, langsung mengundurkan diri sebagai Menpora," ungkapnya.  Andi menuturkan kala itu oleh pengadilan dirinya dinyatakan harus bertanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi di Kemenpora, dianggap tidak melakukan pengawasan dengan baik, sehingga dihukum 4 tahun penjara. "Tetapi saya tidak diminta mengembalikan satu rupiah pun kepada negara, karena saya tidak menerima uang, tidak menyuruh menerima uang, dan tidak dilapori akan adanya penerimaan uang dari siapa pun. Hukuman itu telah saya jalani dengan baik," ungkapnya.  Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua mengisyaratkan adanya dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. "Pak Anas Urbaningrum dapat berapa, Ibas dapat berapa dan lain-lain dapat berapa itu panjang nantinya," ujar Max.  Max mengatakan masih ada pihak-pihak yang belum tersentuh hukum. Oleh sebab itu dia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangkap orang tersebut. Mantan pewarta ini juga menyebut berdasarkan kesaksian dari mantan Wakil Direktur PT Keuangan Permai Group Yulianis secara gamblang menyebutkan Ibas terlibat dalam kasus mega korupsi tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ftsd_cZ1m10&amp;ab

Andi Mallarangeng: Ibas Tak Terkait dengan Kasus Korupsi Hambalang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-21-at-18.33.57.jpeg" alt="Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat kubu AHY, Andi Mallarangeng menyarankan kepada Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan koleganya untuk membentuk partai baru.  Hal ini dikatakan Andi, setelah Moeldoko dan Jhoni Allen cs melakukan kudeta terhadap AHY dengan melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.  "Terserah mau kasih anama apa. Itu lebih elegan dan kesatria," ujar Andi kepada wartawan, Sabtu (27/3).  Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini menambahkan, jika sudah membuat partai baru tersebut barulah beradu kuat antara Moeldoko dengan AHY mana yang lebih diminati rakyat Indonesia.  "Biar kita lihat siapa yang lebih unggul di mata rakyat Moeldoko yang jenderal purnawirawan atau AHY mayor purnawirawan," katanya.  Andi mengatakan, saat ini jangan beradu pangkat di mata rakyat. Melainkan beradu partai mana yang lebih bisa merebut hati masyarakat ini.  "Karena dalam politik pangkat formal tidaklah penting. Yang penting adalah kepercayaan dan rakyat pemilik suara," ungkapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/03/2021/prahara-partai-demokrat-dari-moeldoko-jadi-ketum-sampai-sby-menyesal/">Prahara Partai Demokrat, Dari Moeldoko Jadi Ketum Sampai SBY Menyesal</a>  Sekadar informasi terjadi dualisme kepengurusan Partai Demokrat. Kubu yang kontra terhadap AHY menyelenggarakan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hasil KLB tersebut terpilih Moeldoko sebagai ketua umum periode 2021-2026.  Sementara AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V 2020 di Jakarta. Kongres tersebut kala itu menetapkan AHY secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=96bzRM5Hc8I

Andi Mallarangeng Sarankan Moeldoko Bikin Partai Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Sekjen-Partai-Demokrat-versi-KLB-Jhonny-Allen-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di Jakarta, Kamis (11/3/2021). Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadim" width="100%">
<figcaption>Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di Jakarta, Kamis (11/3/2021). Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadim</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Partai Demokrat (PD) pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang bakal terlibat saling gugat. Namun, saat ini baru kubu AHY yang mengajukan gugatan ke pengadilan.  Sejauh ini, PD versi KLB baru melaporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah. Laporan disampaikan pada Sabtu (13/3).  Salah seorang pendiri Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Hencky Luntungan, menjelaskan, antara gugatan untuk AHY dan laporan yang menyeret nama Andi Mallarangeng berbeda. Andi Mallarangeng selaku sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat kubu AHY dilaporkan atas dugaan fitnah, yakni menyebut keterlibatan pemerintah dalam KLB beberapa waktu lalu.  Gugatan kepada AHY, kata Hencky, berkaitan dengan dugaan manipulasi AD/ART hasil Kongres Partai Demokrat 2020. Hencky mengatakan, dua hal itu akan ditangani tim hukum yang berbeda. Gugatan terkait dengan AD/ART juga lebih menyedot perhatian jajaran pendiri karena menyangkut masalah konstitusi partai. ”Saya lagi konsolidasi dulu dengan pendiri dan deklarator. Nanti mereka rencana (memasukkan gugatan) setelah memberikan surat dukungan untuk menggugat sekaligus kuasa menunjuk pengacara,” jelas Hencky kepada Jawa Pos kemarin (14/3).  Hencky menambahkan, gugatan tersebut tidak terkait dengan KLB Deli Serdang semata. Tetapi permasalahan Partai Demokrat yang terjadi sejak terbentuknya kepengurusan AHY.  Sementara itu, Sabtu lalu (13/3) kubu Moeldoko yang diwakili Razman Nasution selaku ketua bidang advokasi dan hukum mendatangi Mapolda Metro Jaya. ”Melaporkan Saudara Andi Mallarangeng karena telah secara sadar dan patut diduga telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik,” ungkap Razman.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/13/03/2021/demokrat-versi-klb-laporkan-andi-mallarangeng-ke-polda-metro-jaya/">Demokrat Versi KLB Laporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya</a>  Sebelumnya, Partai Demokrat kubu AHY menggugat kubu Moeldoko atas perbuatan melawan hukum melalui penyelenggaraan KLB Deli Serdang. Gugatan dimasukkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang perdana rencananya berlangsung pada Rabu (17/3).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/-G_KJbZHMf8

Andi Mallarangeng Dilaporkan Kubu Moeldoko Atas Dugaan Fitnah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Razman-Nasution-Lily-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya tidak menerbitkan Laporan Polisi (LP) terkait pelaporan Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng oleh Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB). Laporan ini sejatinya terkait dugaan pencemaran nama baik.  Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat versi KLB, Razman Nasution mengatakan, petugas SPKT Polda Metro Jaya menilai masih ada kekurangan dalam laporan yang diajukan. Sehingga nomor LP belum bisa diterbitkan.  "Ini bukan ditolak, tapi ada syarat yang belum dipenuhi," ujar Razman di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (13/3).  Tidak diterbitkan Nomo LP juga dikarenakan adanya edaran dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terkait kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Di mana korban harus datang langsung untuk membuat laporan dan tidak bisa diwakilkan.  Sementara itu, Razman menilai SOP tersebut belum disosialisasikan secara masif kepada publik. Oleh karena itu, dia sempat meminta bukti SOP yang dimaksud petugas, namun tak diberikan secara rinci.  "Saya minta kalau saya punya bukti, bukti anda mana? Harusnya dikonseling tempel itu pakai syarat ini dan kok sekarang jadi lain. Ada apa ini," imbuhnya.  Selain itu, Razman beranggapan jika edaran Kapolri tidak lebih tinggi dari Undang-Undang. Sehingga, seharusnya laporan ini bisa diproses.  "Yang disampaikan oleh Kapolri itu imbauan. Tidak boleh edaran Kapolri lebih tinggi dari UU. Kecuali UU itu nanti direvisi oleh DPR RI bersama pemerintah barulah itu berlaku, apalagi SOP," jelasnya.  Lebih lanjut, Razman menyampaikan, laporan ini sendiri terkait pernyataan Andi Mallarangeng terhadap Ketua Umum Demokrat KLB Deli Serdang, Moeldoko yang disebut haus kekuasaan. Sebelum menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB, Andi menyatakan Moeldoko pernah menemui Jusuf Kalla agar dibantu menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Pernyataan itu dibuat Andi dalam sebuah acara telivisi swasta.  "Jadi yang kami laporkan adalah sodara Andi Mallarangeng karena beliau Andi Mallarangeng sebagai sekretaris majelis tinggi partai telah patut diduga melakukan tuduhan dan fitnah serta pencemaran nama baik kepada Moeldoko," pungkas Razman.

Laporan Demokrat Versi KLB ke Andi Mallarangeng Belum Diterima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Razman-Nasution-Lily-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang resmi melaporkan Andi Mallarangeng selaku Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ke Polda Metro Jaya, Sabtu (13/3). Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat versi KLB, Razman Nasution mengatakan laporan yang mereka layangkan terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.  "Hari ini kami selaku tim hukum dan kuasa hukum (PD versi KLB) akan melaporkan saudara Andi Mallarangeng karena telah secara sadar dan nyata melakukan fitnah patut diduga 'presumption of innoncence'," kata Razman di depan gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Sabtu (13/3).  Saat dikonfirmasi dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang akan dilaporkan, Razman menjawab nanti akan disampaikan setelah dirinya dan tim kuasa hukum membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Begitu juga dengan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan tersebut akan disampaikan usai melaporkan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/03/2021/kubu-moeldoko-bakal-polisikan-ahy-karena-ubah-mukadimah-demokrat/">Kubu Moeldoko Bakal Polisikan AHY karena Ubah Mukadimah Demokrat</a>  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/03/2021/terima-jadi-ketum-demokrat-moeldoko-disebut-lakukan-blunder-politik/">Terima jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Disebut Lakukan Blunder Politik</a>  "Tentang siapa orangnya yang dicemarkan dan bagaimana dijelaskan lebih lanjut, mudah-mudahan ini bisa diproses," ujarnya.  Razman menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan-tindakan yang dianggap merugikan pihaknya. "Tentulah tidak semuanya kita laporkan, untuk apa seperti mereka (PD, Red) dipecati semua," ucap Razman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/XMG7iQNqMgE

Demokrat Versi KLB Laporkan Andi Mallarangeng ke Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-21-at-18.33.57.jpeg" alt="Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengaku Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa sedih lantaran adanya Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. Menurut Andi, SBY tidak menyangka Moeldoko begitu tega dengan melakukan segala cara, termasuk melakukan cara kotor untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat secara ilegal.  "Beliau (SBY) sedih. Tetapi menerima kenyataan bahwa ada orang semacam ini (Moeldoko), dengan nafsu kekuasaan yang begitu besar kemudian menjadi begal politik, begal partai," ujar Andi dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (6/3).  Andi mengaku tidak habis pikir ada jenderal bintang 4 seperti Moeldoko yang melakukan pratik Orde Baru dengan mengambil secara paksa Partai Demokrat. "Mau-maunya jenderal bintang 4 kemudian melakukan hal semacam ini," katanya.  Andi mengatakan selama 10 tahun menjadi Presiden Indonesia, tak pernah sekalipun SBY mengganggu partai lain. Namun, Moeldoko sebagai orang yang berada di pemerintahan saat ini dengan seenaknya saja mengambil partai lain.  "Tiba-tiba sekarang ada elemen kekuasaan yang berada di dalam lingkaran Presiden tiba-tiba mengambil partai," katanya.  Andi mengatakan, KLB yang dilakukan oleh Jhoni Allen Marbun adalah ilegal. Karena melanggar AD/ART dan tidak ada persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sehingga Moeldoko tidak mungkin menjadi ketua umum yang sah.  "Dengan kekuasaan dan uang terus bersekongkol dengan kader yang tidak jelas kemudian membuat KLB abal-abal," pungkasnya.  https://youtu.be/a8XIkjj60ww

Moeldoko Dapat Julukan Begal Politik dari Andi Mallarangeng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-21-at-18.33.57.jpeg" alt="Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng berharap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yassona Laoly bisa menjaga integritasnya untuk tidak mengesahkan Partai Demokrat yang dimpimpin oleh Moeldoko.  Menurut Andi, Kongres Luar Biasa (KLB) yang memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah ilegal. Karena syarat di dalam AD/ART Partai Demokrat tidak terpenuhi.  "Saya masih percaya teman-teman di Kemenkumham, termasuk Menteri Hukum dan HAM, Yassona Laoly akan bisa menjaga integritasnya untuk melihat secara jernih apakah syarat untuk melakukan KLB telah dipenuhi sesuai dengan AD/ART," ujar Andi dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (6/3).  Andi mengatakan, kepengurusan Partai Demokrat yang sah di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebab telah memiliki SK dari Kemenkumham. Sehingga diakui oleh negara.  Oleh sebab itu, dengan Moeldoko yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang tidak merujuk AD/ART. Maka sudah sepatunya kepengurusannya tersebut tidak disahkan.  "Nah kalau itu tidak sesuai, tidak memenuhi syarat, ya mestinya ditolak pendaftarannya," katanya.  Andi menuturkan, jika seandainya kepengurusan Partai Demokrat di bawah komando Moeldoko tidak disahkan oleh pemerintah. Maka mereka hanya akan menjadi kader-kader yang tidak jelas legal standingnya.  "Biarlah mereka menjadi gerombolan-gerombolan hantu yang tidak punya keabsahan jelas," katanya.  Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V AHY meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkumham Yasonna H Laoly untuk tidak memberikan pengesahan terhadap hasil KLB ilegal tersebut.  "Saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menkumham untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum," ujar AHY.  AHY juga meminta negara di Indonesia seharusnya menjunjung tinggi independensi dan kedaulatan partai. Sehingga seharusnya negara tidak membiarkan ulah Moeldoko selaku pejabat negara yang bermanuver internal Partai Demokrat.  AHY menegaskan, Partai Demokrat akan melakukan langkah hukum untuk melaporkan para panitia dan penyelenggara KLB ilegal tersebut ke pihak kepolisian.(Gunawan Wibisono)

Dualisme Kepengurusan, Demokrat Percaya Menkumham Bisa Jaga Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-21-at-18.33.57.jpeg" alt="Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dan politikus senior Andi Mallarangeng saat berada di Kota Medan, Rabu (21/10). (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, mengaku Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa sedih lantaran adanya Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deli Serdang. KLB itu memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.  Menurut Andi, SBY tidak menyangka Moeldoko begitu tega dengan melakukan segala cara, bahkan cara-cara kotor untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat secara ilegal. "Beliau (SBY) sedih. Tetapi menerima kenyataan bahwa ada orang semacam ini (Moeldoko), dengan nafsu kekuasaan yang begitu besar kemudian menjadi begal politik, begal partai," ujar Andi dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (6/3).  Andi mengaku tidak habis pikir ada jenderal bintang 4 seperti Moeldoko melakukan pratik Orde Baru dengan mengambil secara paksa Partai Demokrat. "Mau-maunya jenderal bintang 4 kemudian melakukan hal semacam ini," katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/03/2021/terima-jadi-ketum-demokrat-moeldoko-disebut-lakukan-blunder-politik/">Terima jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Disebut Lakukan Blunder Politik</a>  Andi mengatakan selama 10 tahun SBY menjadi Presiden Indonesia, tidak sekalipun mengganggu partai lain. Namun, Moeldoko sebagai orang yang berada di pemerintahan dengan seenaknya saja mengambil partai lain.  "Tiba-tiba sekarang ada elemen kekuasaan yang berada di dalam lingkaran Presiden tiba-tiba mengambil partai," katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/03/2021/partai-nasdem-minta-moeldoko-mundur-dari-ksp-ini-alasannya/">Partai Nasdem Minta Moeldoko Mundur dari KSP, Ini Alasannya</a>  Andi mengatakan, KLB yang dilakukan oleh Jhoni Allen Marbun cs adalah ilegal, karena melanggar AD/ART dan tidak ada persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dan, Moeldoko bukan ketua umum yang sah.  "Dengan kekuasaan dan uang terus bersengkongkol dengan kader yang tidak jelas kemudian membuat KLB abal-abal," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/caXbt7B2st8

Elite Demokrat Kritik Keras, Sebut Moeldoko jadi Begal Politik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#andi mallarangeng

Berita Terkini