<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/hari-nyepi-kemenkumham-guyur-remisi-paling-banyak-napi-bali_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengakui, telah memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman kepada 214 orang terpidana kasus korupsi. Ratusan koruptor itu merupakan bagian dari 134.430 narapidana yang mendapat remisi pada peringatan HUT ke-76 RI.  "Bahwa benar 134.430 narapidana dan anak mendapatkan remisi dalam rangka Hari Kemerdekaan RI Tahun 2021. Di antaranya terdapat 214 narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) yang mendapatkan remisi umum tahun 2021," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti dalam keterangannya, Minggu (22/8).  Rika menyampaikan, 214 narapidana korupsi yang mendapat remisi hanya sekitar 6 persen dari total narapidana korupsi yang berjumlah 3.496 orang. Menurutnya, pengurangan masa hukuman itu berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan narapidana berhak mendapatkan remisi.  Terdapat dua kategori narapidana korupsi yang mendapatkan remisi umum pada HUT Kemerdekaan ke-76 RI. Pertama narapidana korupsi yang diberikan remisi umum berdasarkan Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 (PP 28).  Kedua, lanjut Rika, narapidana tipikor yang diberikan remisi umum berdasarkan Pasal 34A ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.  "Juga terdapat narapidana tipikor yang mendapatkan remisi umum berdasarkan Pasal 34 ayat 3 PP 28 atau sebelum berlakunya PP 99, karena telah memenuhi persyaratan, yaitu berkelakuan baik, telah menjalani 1/3 masa pidana," ujar Rika.  Dia menjelaskan, narapidana korupsi yang mendapatkan remisi umum berdasarkan PP 99/2012 karena telah memenuhi persyaratan yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal ini dilakukan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  "Kemudian telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan," ungkap Rika.  Rika lantas membeberkan secara rinci 214 nama narapidana korupsi yang mendapat remisi umum bertepatan HUT Kemerdekaan ke-76 RI. Dari sekian nama yang terpampang, ada nama terpidana kasus suap PLN serta gratifikasi Pilkada Kabupaten Temanggung Eni Saragih, dan terpidana kasus korupsi ihwal kepulangan Djoko Tjandra ke Indonesia, Andi Irfan Jaya.  Mereka adalah: Sutrisno; Dedi Iskandar; Azhar Pandapotan; Trirarisani; Marzuki; Drh. Rizal; Ni Luh Nyoman Hendrawati; Ida Bagus Susila; Herman Husodo; Ade Pasti Kurnia; Andi Agustinus; Bambang Turyono; Drajad Adhyaksa; Mirma Fadjarwati; Drg. Ida Lidia Sirnawati; Uji Naruji; Andhy Krisnapati; Ahmad Bazury; Saikam; Nova Trianda Saputra; Khossan Katsidi PGL Khossan; Syachrul; Eni Maulani Saragih; Budi Rachmat Kurniawan; Marcelina Indung Andriani; Neneng Rahmi Nurlaili; Sherny Kojongian; M. Sujasman; Joresmin Nuryadin; Edi Santoni; Rosmen; Edy Sumarno; Heriyadi; Satriawan Sulaksono; Mohammad Reza Pahlevi.  Lalu, Sentot Lamidi; Piator Simbolon; R. Dharana Herlambang Parikesit; Upik Rosalina Wasrin; Herman Sudianto; Gathot Harsono; Mulyatno Wibowo; Mulyadi Supardi alias Hua Ping; Rosna; Joko Soegiarto; Fristo Yan Presanto; Yanuar Rheza Muhamad; Feriyanto Mayulu; Jusuf Harun; Amin Pakaya; Danar Bata; Nilla Mokodongan; Wendi Leo Heriawan; Yocie Gusmen; Kamaludin; Sugiharto; Irman; Budy Hartono; Budi Winata; Mohammad Ripai; Tommy Sumardi; Ade Suhaya; Tasiya Soemadi; Danny Cahyono; D. Sidhi Widyawan; Yaya Purnomo; Andi Irfan Jaya; Suharjito; Hartono Tjahjadjaja; Yudi Kartolo; Agus Mulyana; Agus Setiawan; Beben Sofyar; Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar; Wahyu Mulyana; Ichsan Suaidi; Bambang Teguh Setyo; Wahyu Agustini; Agus Tiyono; Toyib; Saryono; Sukarmin; Tri Budi Haryanto; Yanuelva Etliana; Supriyanto; Muhammad Iksan; Abdulloh Fuad; Sutoyo; Agus Rudianto; Dr. Sony Muchlison; Sri Nur Kudri; Mokhamad Dirman; Wishnu Wardhana; RR. Sri Rahayu; Suhadak; Mohamad Subur; Moh. Nori; Mashuriyanto; Elly Sundari; M. Mukhtar; Dr. I Komang Ivan Bernawan; Daniel Sunarya Kuswandi; Kasenan; Markubik; Iswan; Novell Ludvi Yunus; Zulfadhli; Suhadi Abdullani; Muhammad Arifin.  Kemudian, M. Hasan; Suwatni; Datmi; Yudhi Ismani; Dedi Sunardi; Agustina Wahidah; Alfian; Muhammad Aidi Noor; Kendes Arisanto; Rommy Christian Landang; Erwin; Sudarsono Gunawan; Zulakrnaen; Ilham Gani; Lim Budi Santoso Alias Budi Lim; Endang Sopian; Rahmat Hasan; Teddy Joansyah; Abang Faizal; Riffani; Yudas Swara; Sonny Prayogo; Abdurroni; Mulyanto; Taufik Rahman; Syamsuri; Satria Nagawan; Asri Wijaya Surbakti; Suhadi Ridhuan; Hari Kurniawan; Welliam Apres Balsala; Nur Sonny; Lisbeth Yustenz; Benjamin Wagono; Tuti Maryanti; Yulia Afra; Ferry Jon Pandie; Stefanus Bolaer; Parwoto Kristianto; Achmad Darmadi; Hamid Basalem; Ayub Kayame; Toguan Hutapea; Gerardus Kaibu; Josef Rinta Rachdyatmaka; Yakober Mendila; Philipus Madi; Sudjito; Nina Diana; Cecilia Esti; Muh. Nasir Aituarauw; Peri Iprial Las Peri; Suwandi Idris; Sofyan; Zubiarsyah; Mazlan; Dedi Susanto; Azrafiany Aziz Raof; Asmir; Wandri Zaldi alias Iwan.  Selanjutnya, Haeruddin; A Baharuddin Patajangi; Barter Yusuf Iai; Husain Abd Razak; Muh Husain Zain; Ashari Buang; Sudirman Nongko DG Rola; Hamsyari; Djafar Aidid; Budiman Efendi; Sulastri; Yohana Sara Ritha; L. Syamsir; Muhammad Jusmin Dawi; Tuppu Darman; Ir Juliadi; Abd. Rahman Nassa; Fahmi Akil; I Putu Eka Dhyana; Syahrizal Labelo; Ahmad Mustapa; David Khontoro; Usman; Erwan Setiawan; Handrie Marthen Johnson Komaling; Ferin Sjane Ariansi Manoppo; Marlon Martua; Zafrul Zamzami; Robi Okta Fahlevi; Riopaldi Okta Yhuda; Laonma Pasindak Lumban Tobing; Muhammad Teguh; Benny Sudrajat; A. Elfin Mz Muchtar; Syaiful Yahya; Edya Kurnia; Rela; Adri Prastowo; Agustinus Hutabarat; Teddy Law; Tamrin Ritonga; Misrin Lawolo; Harianja; Taufik HM dan Henry Panjaitan.

214 Koruptor Dapat Remisi, Ada Eni Saragih Hingga Andi Irfan Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/PN-tipikor.jpg" alt="Sidang vonis perantara suap Djoko Tjandra kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari di PN Tipikor Jakarta, Senin (18/1). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sidang vonis perantara suap Djoko Tjandra kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari di PN Tipikor Jakarta, Senin (18/1). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan politikus Nasdem, Andi Irfan Jaya divonis enam tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Andi Irfan terbukti menjadi perantara suap Djoko Tjandra kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam upaya pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).  "Mengadili, menyatakan terdakwa Andi Irfan Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sengaja memberi bantuan pada kejahatan korupsi dilakukan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi" kata Ketua Majelis Hakim, Ignatius Eko Purwanto membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/1).  "Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa Andi Irfan Jaya dengan pidana 6 tahun penjara dan denda Rp 100 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 4 bulan," sambungnya.  Hakim meyakini, Andi Irfan terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara suap sebesar USD 500 ribu kepada mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, Pinangki Sirna Malasari.  Pemberian suap kepada Pinangki bertujuan agar membantu pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana dua tahun penjara dan denda Rp 15 juta subsider tiga bulan kurungan dalam kasus hak tagih Bank Bali terhadap Djoko Tjandra tidak dieksekusi.  Andi Irfan juga terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki dan Djoko Tjandra untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui rencana action plan dengan menjanjikan uang USD 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Action plan itu merupakan rentetan rencana kegiatan agar Djoko Tjandra terbebas dari jeratan hukum.  Dalam menjatuhkan hukuman terhadap Andi Irfan, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.  "Perbuatan terdakwa membantu saksi Joko Soegiarto Tjandra menghindari pelaksanaan putusan PK Nomor 12 tanggal 11 juni 2009 dalam perkara cessie bank bali Rp 904 miliar yang saat ini belum dijalani. Terdakwa juga menyangkal atas perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara a quo," cetus Hakim Eko.  Sementara itu untuk hal yang meringankan, Andi Irfan dinilai bersikap sopan selama proses persidangan. Serta Andi Irfan merupakan tulang punggung keluarga. "Mempunyai tanggungan anak masih kecil, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya," ujar Hakim Eko.  Andi Irfan terbukti melanggar Pasal 11 dan Pasal 15 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Vonis enam tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, Andi Irfan dituntut Jaksa dengan hukuman dua tahun dan enam bulan penjara, serta denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan.  Menanggapi vonis Hakim, baik Andi Irfan, tim kuasa hukum dan jaksa menyatakan pikir-pikir. Mereka mempunyai waktu untuk menentukan status hukumnya selama tujuh hari setelah pembacaan vonis hakim.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/N7-u-ExF0kM

Kasus Suap Djoko Tjandra, Eks Politikus Nasdem Divonis 6 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Sidang-Virtual-Djoko-Tjandra-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan politikus Partai Nasdem Andi Irfan Jaya dituntut dua tahun dan enam bulan penjara dalam kasus pengurusan fatwa hukum terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Andi Irfan diyakini bersalah menjadi perantara suap dan pemufakatan jahat dengan Pinangki Sirna Malasari.  "Menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta yang mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Andi Irfan Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agung Muhammad Deniardi membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/12).  Jaksa meyakini, Andi Irfan terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara suap sebesar USD 500 ribu kepada mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, Pinangki Sirna Malasari.  Pemberian suap kepada Pinangki bertujuan agar membantu pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana dua tahun penjara dan denda Rp 15 juta subsider tiga bulan kurungan dalam kasus hak tagih Bank Bali terhadap Djoko Tjandra tidak dieksekusi.  Jaksa juga meyakini, Andi Irfan juga terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki dan Djoko Tjandra untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui rencana action plan dengan menjanjikan uang USD 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Action plan itu merupakan rentetan rencana kegiatan agar Djoko Tjandra terbebas dari jeratan hukum.  Dalam menjatuhkan tuntutan, Jaksa mempertimbangka hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Andi Irfan dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan selama proses persidangan tidak mengakui perbuatannya.  "Hal yang meringankan, Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi, Terdakwa bersikap sopan dan mempermudah jalan persidangan," beber Jaksa Muhammad Deniardi.  Andi Irfan dituntut melanggar Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Pasal 15 Jo Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Eks Politikus Nasdem Andi Irfan Jaya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231447.jpg" alt="Terpidana kasus cessie Bank Bali DTerdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2020). Sidang tersebut be" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus cessie Bank Bali DTerdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2020). Sidang tersebut be</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan politikus Partai Nasdem Andi Irfan Jaya dituntut dua tahun dan enam bulan penjara dalam kasus pengurusan fatwa hukum terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Andi Irfan diyakini bersalah menjadi perantara suap dan pemufakatan jahat dengan Pinangki Sirna Malasari.  "Menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta yang mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Andi Irfan Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agung Muhammad Deniardi membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/12).  Jaksa meyakini, Andi Irfan terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara suap sebesar USD 500 ribu kepada mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, Pinangki Sirna Malasari.  Pemberian suap kepada Pinangki bertujuan agar membantu pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung agar pidana dua tahun penjara dan denda Rp 15 juta subsider tiga bulan kurungan dalam kasus hak tagih Bank Bali terhadap Djoko Tjandra tidak dieksekusi.  Jaksa juga meyakini, Andi Irfan juga terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki dan Djoko Tjandra untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui rencana action plan dengan menjanjikan uang USD 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Action plan itu merupakan rentetan rencana kegiatan agar Djoko Tjandra terbebas dari jeratan hukum.  Dalam menjatuhkan tuntutan, Jaksa mempertimbangka hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Andi Irfan dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan selama proses persidangan tidak mengakui perbuatannya.  "Hal yang meringankan, Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi, Terdakwa bersikap sopan dan mempermudah jalan persidangan," beber Jaksa Muhammad Deniardi.  Andi Irfan dituntut melanggar Pasal 11 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Pasal 15 Jo Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus Djoko Tjandra, Eks Politikus Nasdem Dituntut 2,5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/sidang-pinangki-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegawai PT Garuda Indonesia Muhammad Oki Zuheimi menyatakan bahwa terdakwa Andi Irfan Jaya bersama dengan Pinangki Sirna Malasari dan Anita Kolopaking pergi ke Malaysia pada 25 November 2019. Menurut Oki, ketiganya pergi ke Malaysia secara bersamaan dalam satu pesawat.  Oki yang merupakan Manager Station Automation System PT Garuda Indonesia menyebut, ketiga orang yang terseret kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) itu pergi ke Malaysia pada 25 November 2019 dan pulang ke Indonesia pada 26 November 2019. Mereka memakai pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA 820 dan GA 821 saat pulang ke Tanah Air.  "Di sini kan tercatat Andi Irfan Jaya GA 820 flight date 25 November 2019, time flight 08.30 WIB, Pinangki Sirna Malasari sama, Anita Dewi Kolopaking juga sama. Itu dengan pesawat yang sama?" tanya Jaksa KMS Roni di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (18/11).  "Kalau nomor pesawat sama, berarti dengan pesawat yang sama," jawab Oki.  Mendengar pernyataan Oki, lantas Jaksa Roni kembali menanyakan kepulangan ketiganya ke Indonesia pada 26 November 2019 juga menggunakan maskapai Garuda Indonesia.  "Termasuk tanggal 26 November 2019 juga GA 821 terhadap 3 orang tersebut, pesawat yang sama ya?" tanya Jaksa Roni. Hal ini pun dibenarkan oleh Oki.  Selain itu, Manager Fraud Prevention PT Garuda Indonesia Herunata Joseph menyatakan kalau Pinangki yang membayar tiket pesawat Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya pada 25 dan 26 November 2019. Berdasarkan keterangan Heru, Pinangki membayarkan tiket pesawat itu melalui kartu kredit.  "Dari list yang sudah diberikan, ditemukan salah satu reservasi di channel online mobile application yang saat ini Pak Jaksa tanya, keberangkatan GA 820, kembali ke Indonesia GA 821, pergi 25 kembali 26 November 2019, pembelian diilakukan melalui mobile application dan dibayar oleh credit card," ucap Heru.  "Pembayaran tiket itu pakai credit card Pinangki?" tanya Jaksa Roni.  "Yang dimasukan oleh pembeli saat itu, iya (credit card tas nama Pinangki)," jawab Heru.  Heru lantas menjelaskan, Pinangki memesan tiket itu untuk keberangkatan ke Malaysia atas nama dirinya sendiri, Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya. Tiket yang dipesan Pinangki adalah tiket bussiness class.  "Untuk penerbangan itu untuk di bussiness class, Yang Mulia," pungkas Heru.  Dalam perkara ini, Andi Irfan Jaya didakwa menjadi perantara suap antara Djoko Tjandra kepada Pinangki. Andi Irfan Jaya menyerahkan uang senilai USD 500 ribu dari Djoko Tjandra ke Pinangki.  Selain itu, Jaksa juga mendakwa Andi Irfan melakukan pemufakatan jahat. Pemufakatan jahat itu dilakukan bersama Pinangki dan Djoko Tjandra.  Andi Irfan Jaya didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP.  Terkait pemufakatan jahat, Andi Irfan didakwa melanggar Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pegawai Garuda Sebut Pinangki Belikan Tiket Untuk Anita dan Andi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/SIDANG-PERDANA-DJOKO-TJANDRA-DERY-RIDWANSAH-6.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Muhammad Sirad memimpin jalannya sidang perdana kasus surat jalan, dan dokumen palsu dengan terdakwa Djoko Tjandra yang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10/2020). Perkara yang disidangkan hari ini t" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Muhammad Sirad memimpin jalannya sidang perdana kasus surat jalan, dan dokumen palsu dengan terdakwa Djoko Tjandra yang digelar secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10/2020). Perkara yang disidangkan hari ini t</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi mantan politikus Partai Nasdem <a href="https://www.jawapos.com/tag/andi-irfan-jaya/">Andi Irfan Jaya</a> atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait perkara Joko Soegiarto Tjandra alias <a href="https://www.jawapos.com/tag/djoko-tjandra/">Djoko Tjandra</a>. Hakim memerintahkan agar perkara yang menjerat Andi Irfan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi.  "Mengadili menyatakan keberatan penasihat hukum tidak diterima, memerintahkan sidang dilanjutkan, menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir," kata Ketua Majelis Hakim, Ignasius Eko Purwanto membacakan putusan sela di PN Tipikor Jakarta, Senin (16/11). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/11/2020/eks-politikus-nasdem-didakwa-bermufakat-jahat-dengan-jaksa-pinangki/">Eks Politikus Nasdem Didakwa Bermufakat Jahat dengan Jaksa Pinangki</a></li> </ul> Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan keberatan dengan eksepsi Andi Irfan dan pengacaranya yang menyebut dakwaan disusun tidak cermat dan jelas. Menurut hakim, dakwaan jaksa sudah disusun secara cermat.  "Ternyata memenuhi syarat formil surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara cermat dan lengkap dengan mencantumkan nama, alamat, tanda tangan terdakwa diberi tanggal 16 September dan ditandatangani jaksa penuntut umum Eriyanto," ucap hakim Eko.  Sebelumnya, Andi Irfan Jaya dalam eksepsinya meminta hakim membebaskan dirinya dari dakwaan JPU. Dia menilai dakwaan Jaksa tidak cermat dan tidak jelas.  "Menyatakan surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Andi Irfan Jaya tidak dapat diterima atau batal demi hukum dan membebaskan terdakwa Andi Irfan Jaya dari Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur," kata pengacara Andi Irfan, Andi Syafrani, di PN Tipikor Jakarta, Senin (9/11).  Eks politikus Partai Nasdem itu lantas membantah menyerahkan uang senilai USD 500 ribu ke mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung, Pinangki Sirna Malasari. Dia mengklaim, tidak ada bukti pasti terkait pemberian uang ini.  "Yang lebih tidak dapat kami terima adalah tuduhan bahwa Terdakwa telah memberikan uang 500 ribu USD kepada Pinangki Sirna Malasari. Tuduhan ini nyaris tanpa bukti," pungkasnya.  Dalam perkara ini, Andi Irfan Jaya didakwa menjadi perantara suap antara Djoko Tjandra kepada Pinangki. Andi Irfan Jaya menyerahkan uang senilai USD 500 ribu dari Djoko Tjandra ke Pinangki.  Selain itu, jaksa juga mendakwa Andi Irfan melakukan pemufakatan jahat. Pemufakatan jahat itu dilakukan bersama Pinangki dan Djoko Tjandra.  Andi Irfan Jaya didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-1 KUHP.  Terkait pemufakatan jahat, Andi Irfan didakwa melanggar Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SrSUTMF2P7w

Eksepsi Eks Politikus Nasdem Ditolak, Hakim Minta Jaksa Hadirkan Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231447.jpg" alt="Terpidana kasus cessie Bank Bali DTerdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2020). Sidang tersebut be" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus cessie Bank Bali DTerdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2020). Sidang tersebut be</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim untuk menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa perkara gratifikasi kepengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA), Andi Irfan Jaya. Jaksa menegaskan, surat dakwaan terhadap Andi Irfan Jaya telah disusun secara cermat, lengkap, dan jelas sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam KUHAP.  "Surat Dakwaan a quo telah disusun secara cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan berpedoman pada berkas perkara hasil penyidikan sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam KUHAP," kata Jaksa Muhammad Yusuf membacakan tanggapan atau replik di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (11/11).  Jaksa menegaskan, surat dakwaan terhadap terdakwa Andi Irfan Jaya telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP. Dengan demikian, JPU meminta hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Andi Irfan Jaya secara keseluruhan.  "Menolak keseluruhan Nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Andi Irfan Jaya," pinta Jaksa Yusuf.  Oleh karena itu, Jaksa meminta agar pemeriksaan terhadap Andi Irfan Jaya tetap dilanjutkan. Sehingga bisa menghadirkan saksi-saksi ke ruang persidangan.  "Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara atas nama Terdakwa Andi Irfan Jaya dilanjutkan," pungkas Jaksa Yusuf.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/11/2020/didakwa-jadi-perantara-suap-pinangki-andi-irfan-jaya-ajukan-eksepsi/">Didakwa Jadi Perantara Suap Pinangki, Andi Irfan Jaya Ajukan Eksepsi</a>  Dalam perkara ini, mantan politikus Partai Nasdem, Andi Irfan Jaya didakwa turut serta membantu memberikan uang USD 500 ribu kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Uang itu diberikan agar Pinangki mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk Djoko Tjandra melalui Kejaksaan Agung.  Selain itu, Andi Irfan juga didakwa telah melakukan tindakan permufakatan jahat melakukan tindakan korupsi. Pemufakatan jahat tersebut juga dilakukan bersama Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra.  Ketiganya bermufakat jahat untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar USD 10 juta atau senilai Rp145 miliar kepada Pejabat di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan di Mahkamah Agung (MA).  Atas perbuatannya, Andi Irfan Jaya didakwa melanggar Pasal 5 ayat (2) Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP.  Dia juga didakwa melanggar Pasal 15 Juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 Juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mz5DgXGLH0g

Eksepsi Eks Politikus Nasdem Ditolak, Hakim Diminta Lanjutkan Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/djoko-tjandra.jpg" alt="HABIS MILIARAN: Djoko Tjandra menjalani sidang dugaan suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (2/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HABIS MILIARAN: Djoko Tjandra menjalani sidang dugaan suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin (2/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain didakwa turut serta membantu memberikan uang USD 500 ribu kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari, mantan politikus Partai Nasdem Andi Irfan Jaya juga turut didakwa bermufakat jahat untuk memberi atau menjanjikan uang sebesar USD 10 juta atau senilai Rp 145 miliar kepada Pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mahkamah Agung (MA).  Pemufakatan jahat ini dilakukan untuk memuluskan pengurusan fatwa MA agar Djoko Tjandra bisa pulang ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman kasus pengalihan hak tagih Bank Bali selama dua tahun penjara.  "Terdakwa (Andi Irfan Jaya) telah melakukan permufakatan jahat dengan Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Soegiarto Tjandra untuk melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa penuntut umum (JPU) Didi Kurniawan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/11).  Uang dugaan suap yang dijanjikan USD 1 juta oleh Djoko Tjandra bermaksud agar Pinangki bisa mengupayakan pengurusan fatwa MA melalui Kejagung. Fatwa MA itu bertujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi.  "Sehingga terdakwa Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana," ujar Jaksa Didi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/11/2020/eks-politikus-nasdem-didakwa-jadi-perantara-suap-jaksa-pinangki/">Eks Politikus Nasdem Didakwa jadi Perantara Suap Jaksa Pinangki</a>  Andi Irfan Jaya terseret dalam pusaran kasus skandal Djoko Tjandra berawal pada 22 November 2019 ketika dihubungi oleh Pinangki untuk pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia, bertemu dengan Djoko Tjandra. Pertemuan itu kemudian terjadi pada 25 Novemver. Kala itu, yang menemui Djoko Tjandra adalah Pinangki, Andi Irfan, dan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking. Mereka berangkat bersama dari Bandara Soekarno Hatta.  Ketiganya kemudian bertemu dengan Djoko Tjandra di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Dalam pertemuan itu, Pinangki memperkenalkan terdakwa Andi Irfan Jaya sebagai konsultan yang akan meredam pemberitaan di media massa apabila Djoko Tjandra kembali ke Indonesia.  Lantas Andi Irfan Jaya, Anita Kolopaking, dan Pinangki menyerahkan serta memberikan penjelasan mengenai rencana atau planning berupa action plan kepada Djoko Tjandra untuk mengurus Fatwa MA melalui Kejagung.  Andi Irfan Jaya didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (2) juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 56 ke-1 KUHP. Terdakwa Andi Irfan Jaya tidak dihadirkan ke dalam ruang persidangan PN Tipikor Jakarta. Andi Irfan menjalani sidang dari rumah tahanan (Rutan) KPK Jakarta melalui virtual.  https://www.youtube.com/watch?v=D7ojH5HS8Gw  &nbsp;

Eks Politikus Nasdem Didakwa Bermufakat Jahat dengan Jaksa Pinangki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/pinangki-2-1.jpg" alt="Jaksa Pinangki Sirna Malasari (FACEBOOK PINANGKI)" width="100%">
<figcaption>Jaksa Pinangki Sirna Malasari (FACEBOOK PINANGKI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan politikus Partai Nasdem Andi Irfan Jaya, didakwa turut serta menjadi perantara suap terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Andi Irfan didakwa turut membantu menyerahkan uang USD 500 ribu dari Djoko Tjandra kepada Pinangki Sirna Malasari selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI (Kejagung).  "Terdakwa Andi Irfan Jaya dengan sengaja memberi bantuan kepada Pinangki Sirna Malasari yang merupakan pegawai negeri," kata jaksa penuntut umum (JPU) Didi Kurniawan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/11).  Andi Irfan Jaya didakwa menyerahkan USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta kepada Pinangki Sirna Malasari. Uang itu berasal dari Djoko Tjandra yang bertujuan untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA) agar Djoko Tjandra yang saat itu merupakan daftar pencarian orang (DPO) kasus hak tagih (cessie) Bank Bali bisa pulang ke Indonesia tanpa menjalani hukuman pidana 2 tahun penjara.  Uang dugaan suap yang dijanjikan USD 1 juta oleh Djoko Tjandra bermaksud agar Pinangki bisa mengupayakan pengurusan fatwa MA melalui Kejagung. Fatwa MA itu bertujuan agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Djoko Tjandra berdasarkan putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi.  "Sehingga terdakwa Joko Soegiarto Tjandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana," ujar Jaksa Didi.  Andi Irfan Jaya terseret dalam pusaran kasus skandal Djoko Tjandra berawal pada 22 November 2019 ketika dihubungi oleh Pinangki untuk pergi ke Kuala Lumpur, Malaysia, bertemu dengan Djoko Tjandra. Pertemuan itu kemudian terjadi pada 25 Novemver. Kala itu, yang menemui Djoko Tjandra adalah Pinangki, Andi Irfan, dan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking. Mereka berangkat bersama dari Bandara Soekarno Hatta.  Ketiganya kemudian bertemu dengan Djoko Tjandra di Kantor The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Dalam pertemuan itu, Pinangki memperkenalkan terdakwa Andi Irfan Jaya sebagai konsultan yang akan meredam pemberitaan di media massa apabila Djoko Tjandra kembali ke Indonesia.  Lantas Andi Irfan Jaya, Anita Kolopaking, dan Pinangki menyerahkan serta memberikan penjelasan mengenai rencana atau planning berupa action plan kepada Djoko Tjandra untuk mengurus Fatwa MA melalui Kejagung.  Andi Irfan Jaya didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (2) juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 56 ke-1 KUHP. Terdakwa Andi Irfan Jaya tidak dihadirkan ke dalam ruang persidangan PN Tipikor Jakarta. Andi Irfan menjalani sidang dari rumah tahanan (Rutan) KPK Jakarta melalui virtual.  https://www.youtube.com/watch?v=2Td_lu0UmtM  &nbsp;

Eks Politikus Nasdem Didakwa jadi Perantara Suap Jaksa Pinangki

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/antarafoto-pinangki-di-periksa-di-kejagung-02092020-gp-4_1-1.jpg" alt="Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9). Galih Pradipta/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9). Galih Pradipta/Antara</figcaption>
</figure><div dir="auto">JawaPos.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku telah mengajukan surat permohonan kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung untuk menetapkan Andi Irfan Jaya (AIJ) sebagai tersangka menghalangi proses penyidikan. Diketahui, Andi Irfan telah ditetapkan sebagai tersangka perantara suap antara Djoko Tjandra dengan Jaksa Pinangki dalam kasus dugaan suap pengurusan fatwa.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Hari ini, Selasa 22 September, Kami telah mengajukan permintaan penetapan Tersangka atas AIJ dugaan tindak pidana menghalangi penyidikan atas pembuangan HP (telepon genggam) milik AIJ," kata Boyamin dalam keterangannya, Selasa (22/9).</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Boyamin mengaku permintaan tersebut telah disampaikan melalui surat elektronik atau email kepada penyidik Jampidsus Kejagung. Dia menduga, mantan politikus Nasdem itu telah membuang Handphone yang dimilikinya pada November 2019 hingga Agustus 2020. "HP merk iPhone 8 yang diduga telah dibuang di laut Losari, waktu pembuangan HP diduga sekitar Juli-Agustus 2020," cetus Boyamin.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Diduga, gawai milik Andi Irfan itu berisi percakapan antara dirinya dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Tjandra terkait rencana permohonan fatwa ke Mahkamah Agung. Tak hanya itu, diduga juga berisi action plan pengurusan fatwa beserta upah jika berhasil mengurus fatwa.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Bahwa dugaan pembuangan HP iPhone 8 milik AIJ tersebut adalah dengan maksud untuk menghilangkan jejak pembicaraan dan kegiatan pengurusan Fatwa JST dengan pihak-pihak terkait</div> <div dir="auto">(diduga termasuk tokoh politisi). Sehingga dengan demikian patut diduga telah menghilangkan barang bukti," urai Boyamin. "Maka kami meminta kepada Penyidik Jampidsus Kejagung untuk segera menetapkan tersangka AIJ dengan dugaan perbuatan pidana menghalangi penyidikan sebagaimana dirumuskan  Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 221 KUHP," tandasnya.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kejagung telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan fatwa. Kejagung lebih dahulu menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dugaan penerima suap sebesar USD 500 ribu atau setara Rp 7 miliar dari Djoko Tjandra untuk membantu proses pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Sebagai penerima suap, Pinangki disangkakan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pinangki juga telah dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sementara Djoko Tjandra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Pengurusan fatwa MA itu diduga merupakan permintaan dari Djoko Tjandra agar tidak dieksekusi terkait hukuman yang dijatuhkan hakim atas kasus korupsi hak tagih (cassie) Bank Bali.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Djoko Tjandra  disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Kemudian, Korps Adhyaksa juga menetapkan Andi Irfan Jaya yang diduga perantara suap terhadap Jaksa Pinangki. Teman dekat jaksa Pinangki itu diduga turut membantu pengurusan fatwa hukum Djoko Tjandra di MA. Andi Irfan disangkakan melanggar Pasal Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Eks Politikus Nasdem Diduga Buang HP Untuk Hilangkan Barang Bukti

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Andi Irfan Jaya

Berita Terkini