<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Andi-Hermansyah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>MASYARAKAT melalui media sosialnya langsung ramai menanggapi keterangan pers Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tentang kasus gagal ginjal misterius yang dilansir Rabu (19/10). Beberapa poin instruksi menjadi perdebatan, termasuk imbauan untuk sementara ini tidak meresepkan obat dalam bentuk sirup dan larangan bagi apotek serta fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan obat dalam bentuk sirup. Larangan itu berlaku untuk seluruh obat tanpa pandang bulu.  Perusahaan farmasi dengan cepat membuat rilis bahwa produk sirupnya bebas dari pelarut dietilen glikol dan etilen glikol yang saat ini dicurigai sebagai penyebab kasus gagal ginjal misterius. Apotek dan sarana pelayanan kefarmasian tiarap dengan tidak melayani permintaan sirup obat. Beberapa kolega menangkap kesan pukul rata dan terburu-buru dari rilis Kemenkes, padahal mitigasi kasus sedang berlangsung.  Meskipun demikian, apresiasi patut diberikan kepada Kemenkes. Setidaknya memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tingkat kegentingan kasus ini. Kasus ini pun menjadi momentum untuk mengedukasi masyarakat tentang obat, bentuk sediaan, dan penjaminan mutu obat.  Zat Aktif Suatu Obat  Suatu zat aktif dapat menghasilkan efek farmakologis pada manusia dan hewan pada dosis tertentu. Zat aktif dapat memberikan respons yang beragam pada tingkatan individu. Untuk dapat menimbulkan efek farmakologis, terkadang hanya dibutuhkan zat aktif dalam jumlah kecil.  Parasetamol, misalnya, dikenal sebagai zat aktif yang berkhasiat untuk menurunkan demam dan mengatasi nyeri. Parasetamol hanya dibutuhkan 10–15 mg/kg berat badan yang diberikan setiap 4–6 jam untuk menghasilkan efek penurun panas pada anak-anak berusia kurang dari 5 tahun. Penggunaan parasetamol tidak boleh sembarangan.  Obat pada prinsipnya adalah pisau bermata dua. Penggunaan yang tepat dapat memberikan efek terapi yang mendukung kesembuhan dan pemeliharaan kesehatan. Sebaliknya, penggunaan yang salah atau penyalahgunaan justru membawa celaka hingga berujung kematian.  Obat yang digunakan dengan benar pun tidak terbebas dari risiko efek samping dan reaksi alergi yang merugikan pasien. Dalam kasus parasetamol, misalnya, mual dan muntah merupakan risiko efek samping yang kerap kali ditemukan pada pasien dengan tingkat kejadian sekitar 10 persen. Belum lagi, parasetamol dapat memicu kerusakan hati jika digunakan secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama.  Bentuk Sediaan Obat  Parasetamol sebagai zat aktif tidak bisa langsung diberikan kepada pasien. Parasetamol perlu diformulasikan menjadi suatu bentuk sediaan obat seperti tablet dan sirup. Pemilihan suatu bentuk sediaan didasarkan pada berbagai pertimbangan, mulai sifat fisikokimia zat aktif, stabilitas obat, hingga tujuan penggunaan obat.  Mengapa kemudian parasetamol dibuat dalam bentuk sirup? Salah satu pertimbangannya adalah bentuk sirup memberi aksi obat yang lebih cepat daripada bentuk padat seperti tablet. Aksi obat yang cepat ini penting untuk segera menurunkan panas. Pertimbangan lainnya adalah kemudahan untuk diberikan kepada pasien anak-anak. Sirup obat cair mudah ditelan daripada tablet dan kapsul. Belum lagi rasanya yang manis lebih disukai pasien anak-anak.  Untuk kepentingan-kepentingan itulah diperlukan bahan tambahan, disebut juga eksipien, untuk mampu ”membawa” zat aktif parasetamol menjadi bentuk sirup parasetamol. Dalam pembuatan sirup parasetamol, biasanya diperlukan eksipien sebagai pelarut, pemanis, pengawet, dan eksipien lain tergantung kajian pada saat praformulasi.  Kesalahan dalam pemilihan eksipien tidak hanya mengakibatkan kegagalan pembuatan suatu obat, tetapi juga risiko kematian. Sebagai contoh, pada 1937, di Amerika Serikat, 76 orang meninggal dunia dan sebagian pasien mengalami gagal ginjal akibat penggunaan pelarut dietilen glikol pada produk sirup antibiotik. Kasus korban jiwa karena dietilen glikol juga ditemukan di Nigeria pada tahun 1990 (47 anak), Haiti pada tahun 1996 (30 anak), dan India pada tahun 1998 (33 anak). Dietilen glikol, juga etilen glikol, kemudian dilarang digunakan dalam formulasi sirup obat, termasuk di Indonesia.  Permasalahan yang muncul adalah cemaran dietilen glikol dan etilen glikol masih mungkin ditemukan dalam produk akhir sirup obat sebagai akibat dari penggunaan pelarut sirup lainnya seperti gliserin dan propilen glikol. Namun, tingkat cemaran ini sudah diatur dalam berbagai panduan agar tidak menimbulkan efek yang merugikan. Kasus yang terjadi di Gambia mungkin disebabkan tingkat kontaminasi dietilen glikol dan etilen glikol yang melebihi ambang batas.  Penjaminan Mutu Obat  Menilik dari risikonya, pembuatan suatu obat harus melalui serentetan pengujian, mulai bahan obat, saat tahap produksi, pengujian produk akhir obat, hingga pengawasan saat produk obat dilempar ke pasar. Penjaminan mutu pun masih dilanjutkan ketika obat didistribusikan, diserahkan oleh apoteker, hingga mampu digunakan dengan benar oleh pasien.  Posisi apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian menjadi kritikal karena harus mampu menjamin pasien dapat menggunakan obat dengan benar. Dengan adanya larangan sementara penggunaan sirup obat ini, sebenarnya apoteker dapat memberi alternatif bentuk sediaan selain sirup. Tindakan tersebut tentu dibutuhkan pasien, dokter, maupun tenaga kesehatan lainnya.  Namun, bagaimanapun, sering kali bentuk sirup obat lebih efektif dan dibutuhkan pasien. Tidak memberikan sirup obat justru akan menimbulkan risiko kegagalan pengobatan. Dalam kondisi seperti itu, apoteker harus mempertimbangkan antara risiko dan keuntungan memberikan sirup obat serta mengedukasi pasien terkait potensi kejadian yang tidak diinginkan.  Kasus gagal ginjal misterius ini menjadi pelengkap ujian yang menimpa sistem kesehatan kita. Larangan untuk pemberian sirup obat tentu harus didasarkan pada bukti, apalagi Indonesia memiliki sistem farmakovigilans untuk mendeteksi kasus terkait obat. Terlebih penting lagi, pemberian suatu sediaan obat harus didasarkan pada kebutuhan klinis pasien. Jika memang sirup obat cocok untuk pasien, bentuk sirup dapat direkomendasikan dengan penuh kewaspadaan. (*)  <hr />  *) ANDI HERMANSYAH, Dosen dan ketua Departemen Farmasi Praktis Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Sirup Parasetamol dan Penjaminan Mutu Obat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Andi-Hermansyah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SENIN pagi yang lalu, saya terlibat diskusi menarik dengan beberapa tetangga perihal penggunaan obat cacingan, Ivermectin, yang sedang populer saat ini. Pertanyaan tetangga berkisar pada keamanan, kemanjuran, dan cara mendapatkan Ivermectin untuk mengatasi infeksi virus Covid-19. Termasuk, apakah Ivermectin dapat dibeli di apotek sekitar rumah.  Hari Ahad sebelumnya, beberapa jamaah subuh juga bertanya apakah mereka dapat menggunakan Ivermectin sebagai pencegahan agar tidak terinfeksi virus Covid-19. Dan lagi-lagi, ada pertanyaan apakah mereka bisa membeli Ivermectin dengan bebas di apotek. Dua peristiwa ini seakan melengkapi cerita kolega apoteker yang apoteknya ramai dikunjungi pelanggan hanya untuk mencari obat Ivermectin.  Masih segar dalam ingatan kita, di awal masa pandemi, masyarakat ramai mendatangi apotek untuk mencari deksametason yang seharusnya hanya bisa dilayankan dengan resep dokter. Ketika tren penggunaan deksametason masih hangat-hangatnya, muncul kemudian klorokuin –obat antiparasit bagi penyakit malaria– sebagai obat yang diklaim manjur untuk mengatasi infeksi virus Covid-19.  Alhasil, apotek kembali didatangi warga secara berbondong-bondong untuk mencari klorokuin. Tidak hanya dua obat tersebut, suplemen makanan, vitamin, obat herbal, hand sanitizer, disinfektan, dan masker adalah produk yang laris diborong masyarakat pada periode panic buying antara April sampai dengan Juli 2020.  Permintaan obat dan produk kesehatan pada periode tersebut sangat tinggi. Bahkan hingga mencapai enam kali lipat dari permintaan sebelum pandemi terjadi. Jamak dilihat, apotek-apotek menuliskan ’’masker kosong” atau tulisan sejenisnya karena saking tingginya permintaan yang sayangnya tidak dibarengi dengan suplai yang memadai dari sektor industri di hulu.  Panic buying juga berakibat melambungnya harga obat dan produk kesehatan sehingga sulit diterima nalar. Sebagai contoh, masker yang biasa dibanderol di kisaran Rp 15 ribu–30 ribu per kotak sebelum pandemi melonjak menjadi Rp 300 ribu–400 ribu. Kali ini, sepertinya giliran Ivermectin yang menjadi produk primadona. Hal ini ditambah derasnya informasi di media sosial yang mengklaim kemanjuran penggunaan Ivermectin untuk Covid-19 meskipun klaim itu masih menjadi kontroversi di antara para pakar.  Apotek dan apoteker merupakan garda terdepan dalam pelayanan kefarmasian di republik ini. Peraturan perundangan memercayakan kepada apoteker untuk dapat melayankan produk dan jasa kefarmasian. Kondisi panic buying tentu menjadikan pelayanan kefarmasian lebih pelik. Di satu sisi, apotek dan apoteker dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan terapi yang aman dan rasional bagi pasien. Namun di lain sisi, ketersediaan obat dan produk kesehatan yang kerap kali kosong memengaruhi kualitas pelayanan kefarmasian. Hal ini menempatkan pasien dalam posisi yang berisiko karena seharusnya menerima obat yang dibutuhkan, namun tertunda gara-gara ketiadaan suplai obat.  Lantas, bagaimana mengantisipasi kondisi panic buying di apotek-apotek kita? Pertama, pemerintah selaku regulator sekaligus administrator sistem farmasi memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan obat di pasaran. Langkah pemerintah meningkatkan produksi obat Ivermectin dan menetapkan harga eceran tertinggi (HET) tentu harus diapresiasi. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya panic buying dan pemberian harga (mark-up) yang terlampau tinggi akibat harga yang sudah kadung tinggi di sektor hulu.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Wali Kota Eri: September, Seluruh Warga Surabaya Sudah Divaksin Kedua" href="https://www.jawapos.com/surabaya/08/07/2021/wali-kota-eri-september-seluruh-warga-surabaya-sudah-divaksin-kedua/">Wali Kota Eri: September, Seluruh Warga Surabaya Sudah Divaksin Kedua</a>  Meski demikian, banyak pihak yang mewanti-wanti agar kebijakan ini dibangun di atas fondasi pengobatan yang rasional. Bagaimanapun, Ivermectin belum disepakati sebagai bagian dari standar pengobatan untuk Covid-19. Pemerintah perlu mempertimbangkan proses uji klinis yang sedang berjalan agar nantinya Ivermectin tidak bernasib seperti klorokuin yang akhirnya dilarang untuk digunakan karena risikonya jauh lebih besar dari kemanfaatannya.  Kedua, sektor manufaktur dan distribusi harus mengimbangi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memproduksi dan mendistribusikan obat dalam jumlah yang cukup dengan harga yang seharusnya terjangkau oleh masyarakat. Perusahaan farmasi dan distributor farmasi merupakan komponen yang penting dalam menjaga ketersediaan obat, termasuk memberikan informasi yang benar tentang khasiat obat yang diproduksi.  Sebagai contoh, Merck, perusahaan farmasi yang membuat Ivermectin, pada 4 Februari lalu menyatakan tidak yakin bahwa obat cacing yang diproduksinya mampu mendukung keselamatan dan kemanjuran dalam mengobati infeksi Covid-19. Sebuah langkah yang berani mengingat potensi pendapatan dalam jumlah besar yang mungkin hilang akibat pernyataan tersebut.  Ketiga, sektor apotek dan apoteker berperan penting dalam memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar kepada masyarakat. Dengan situasi apotek dibanjiri pelanggan yang mencari Ivermectin, sebenarnya memberi peluang kepada apoteker untuk mengedukasi masyarakat bahwa Ivermectin saat ini bukanlah obat yang dapat dibeli dengan bebas.  Ikatan Apoteker Indonesia sudah angkat bicara bahwa pembelian Ivermectin harus dalam pemantauan dokter. Bahkan, Badan POM tidak menyarankan penggunaan Ivermectin untuk keperluan terapi dan pencegahan. Kemampuan apoteker dalam mengomunikasikan hal ini dan bertindak secara profesional dapat menjadi kunci untuk mengerem pemakaian Ivermectin yang serampangan.  Terakhir, masyarakat sendiri juga dituntut untuk sadar dan melek informasi bahwa Ivermectin adalah obat dan bukanlah komoditas dagang pada umumnya. Oleh karena itu, Ivermectin hanya bisa didapatkan di jalur pembelian yang resmi dan benar. Salah satunya melalui apotek. Membeli Ivermectin melalui online merupakan langkah yang mengkhawatirkan karena masyarakat buta terhadap keamanan dan kualitas obat yang dijual secara online. Belum lagi, mark-up harga Ivermectin yang dilaporkan naik mencapai 500 persen di kisaran nyaris Rp 25 ribu–30 ribu per tablet semakin menjerumuskan masyarakat.  Baca Juga: <a class="d-block" title="Banyak Pasien Isoman Jatim Tak Terdata, Berpotensi Jadi Klaster Baru" href="https://www.jawapos.com/surabaya/07/07/2021/banyak-pasien-isoman-jatim-tak-terdata-berpotensi-jadi-klaster-baru/">Banyak Pasien Isoman Jatim Tak Terdata, Berpotensi Jadi Klaster Baru</a>  Keempat, strategi ini jika berjalan dengan baik dapat memunculkan harapan tidak terjadi panic buying Ivermectin. Namun demikian, Covid-19 masih merupakan misteri dan seperti halnya misteri-misteri yang lain, sangat menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (*)  <hr />  *) Andi Hermansyah, Dosen Fakultas Farmasi Universitas Airlangga

Waspada Panic Buying Ivermectin di Apotek

Andi Hermansyah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Andi Hermansyah

Berita Terkini

Sirup Parasetamol dan Penjaminan Mutu Obat

Waspada Panic Buying Ivermectin di Apotek

Download Aplikasi JawaPos.com