<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/andi-arief-617507978.jpg" alt="Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief usai menjalani pemeriksaan di&nbsp;Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/5)." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief usai menjalani pemeriksaan di&nbsp;Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Kepala Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dikabarkan telah diangkat menjadi Komisaris PT PLN (Persero). Informasi itu dibenarkan oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Iya, betul diangkat menjadi salah satu Komisaris,&rdquo; kata Syahrial dikonfirmasi, Selasa (23/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengangkatan Andi Arief sebagai salah satu komisaris PLN tercantum dalam Surat Nomor: UND-30/Wk.MBU.01/07/2024. Surat tersebut merupakan undangan penyerahan salinan surat keputusan Menteri BUMN terkait perubahan susunan pengurus perseroan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/014894455/peduli-anak-penderita-kanker-di-balikpapan-archipelago-international-lakukan-donasi-melalui-cancer-care-initiative">Peduli Anak Penderita Kanker di Balikpapan, Archipelago International Lakukan Donasi Melalui Cancer Care Initiative</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syahrial menyampaikan, perombakan jajaran direksi itu juga dilakukan terhadap Komisaris Utama (Komut). Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Burhanuddin Abdullah menggantikan Agus Martowardojo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Komutnya Pak Burhanuddin Abdullah yg menggantikan Agus Martowardojo," ucap Syahrial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014894442/bak-srigala-berbulu-domba-4-zodiak-ini-ternyata-sering-berpura-pura-baik-dan-menusuk-teman-dari-belakang">Bak Srigala Berbulu Domba! 4 Zodiak Ini Ternyata Sering Berpura-pura Baik dan Menusuk Teman dari Belakang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyampaikan selamat atas jabatan baru yang diemban Andi Arief. Ia meyakini, pengalaman Andi Arief akan sangat membantu PT PLN dalam setiap pekerjaan.</div> <div dir="auto"> <p dir="ltr">"Selamat bertugas bang @Andiarief__⁩. Dgn ilmu dari UGM dan utamanya jaringan politik hebat yg dia miliki sampai ke level puncak yg dia bangun dan pupuk selama 30 thn ini, saya yakin bang AA akan sangat membantu para Direksi &amp; managemen PLN dlm bekerja," tulis Jansen dalam akun media sosial X.</p> </div>

Kepala Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief dikabarkan telah diangkat menjadi Komisaris PT PLN (Persero).

Politikus Partai Demokrat Andi Arief Diangkat jadi Komisaris PT PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/surat-3229580726.jpg" alt="Potongan surat tanda tangan yang bertuliskan seperti &lsquo;Anies Baswedan&rsquo; mengajak AHY menjadi cawapres." width="100%">
<figcaption>Potongan surat tanda tangan yang bertuliskan seperti &lsquo;Anies Baswedan&rsquo; mengajak AHY menjadi cawapres.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, mengungkapkan kekesalannya kepada Anies Baswedan, lantaran menerima dijodohkan dengan Muhaimin Iskandar dari PKB untuk menjadi pasangan capres-cawapres 2024.<br /><br />Lewat akun X (dulunya Twitter) pribadinya @Andirief__, ia mengunggah sebuah foto yang disinyalir merupakan surat lamaran Anies kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk menjadi pendampingnya di pilpres mendatang.<br /><br />&ldquo;Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti pilpres 2024,&rdquo; demikian tertulis dalam surat tersebut, dikutip <strong>JawaPos.com</strong> pada Jumat (1/9).</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012903939/wacana-duet-anies-cak-imin-elite-pdip-tetap-goda-pkb-untuk-dukung-ganjar">Wacana Duet Anies-Cak Imin, Elite PDIP Tetap Goda PKB untuk Dukung Ganjar</a></strong><br /><br />Surat tersebut tertulis dengan tinta warna biru dan terdapat tanda tangan yang bertuliskan seperti &lsquo;Anies Baswedan&rsquo;. Selain itu, dalam foto itu juga disertakan sebuah keterangan bahwa surat tersebut dibuat dengan adanya saksi.<br /><br />&ldquo;Surat ini dibuat tanggal 25 Agustus 2023 dan disaksikan oleh 2 orang,&rdquo; demikian keterangan tersebut.<br /><br />Andi Arief sendiri, lewat cuitannya juga mengatakan bahwa Anies telah membohongi Partai Demokrat sebagai sekutu dalam koalisi yang sama. Ia mengaku tak menyangka, Anies lebih memilih Cak Imin, alih-alih AHY yang sempat dilamarnya.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012903800/jokowi-bantah-bicarakan-duet-anies-cak-imin-dengan-surya-paloh-di-istana-negara">Jokowi Bantah Bicarakan Duet Anies-Cak Imin dengan Surya Paloh di Istana Negara</a></strong><br /><br />&ldquo;Saya tidak mengangka @aniesbaswedan berdarah dingin tapi pengecut,&rdquo; tulisnya.<br /><br />Diketahui sebelumnya, santer beredar bahwa Partai Nasdem telah meminta Cak Imin untuk mendampingi kandidat terkuatnya, Anies Baswedan dalam pencalonan pilpres 2024. Saat dikonfirmasi oleh elit Partai Demokrat, Anies tak menampik kabar tersebut.<br /><br />&ldquo;Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat dipaksa menerima keputusan itu (fait accompli),&rdquo; kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012903652/rapat-pleno-duet-anies-cak-imin-berjalan-alot-tapi-pkb-sambut-baik-tawaran-nasdem">Rapat Pleno Duet Anies-Cak Imin Berjalan Alot, Tapi PKB Sambut Baik Tawaran NasDem</a></strong><br /><br />Teuku membeberkan, informasi bakal pasangan Anies &ndash; Cak Imin itu didapatnya dari perwakilan capres Anies Baswedan.</p> <p>Katanya, Anies telah menyetujui langkah yang diambil petinggi Nasdem untuk berpasangan dengan PKB.<br /><br />Menurut Teuku, keputusan tersebut dibuat secara sepihak oleh Partai Nasdem tanpa meminta pertimbangan dari Partai Demokrat sebagai rekan sejawatnya dalam Koalisi Perubahan.</p>

Lewat akun X pribadinya @Andirief__, ia mengunggah sebuah foto yang disinyalir merupakan surat lamaran Anies kepada AHY.

Naik Pitam, Andi Arief Unggah Surat Anies Melamar AHY Sebagai Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/18/Anies-Baswedan-ikuti-lomba-HUT-Kemerdekaan-RI-Miftahul-Hayat-4-1832897268.jpeg" alt="Anies Baswedan, bacapres dari Koalisi Perubahan mengikuti lomba tarik tambang di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Anies Baswedan, bacapres dari Koalisi Perubahan mengikuti lomba tarik tambang di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Suara-suara agar bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan segera mengumumkan bacawapres makin nyaring. Terutama dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Maklum, Pilpres 2024 tinggal 175 hari lagi. Mereka khawatir, jika pengumuman bacawapres terlalu lama, Anies bakal kehilangan momentum.</p> <p>Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, pihaknya berharap Anies Baswedan segera mendeklarasikan bacawapresnya. Itu merupakan taktik menaikkan elektabilitas. Dia menegaskan, sisa waktu sekitar enam bulan harus dimanfaatkan. &rdquo;Tim 8 juga harus melakukan evaluasi capaiannya,&rdquo; tutur dia kemarin (21/8).</p> <p>Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menambahkan, diakui atau tidak, KPP merupakan koalisi dengan sumber daya terbatas. Dari sisi dukungan elektabilitas, dengan mengacu lembaga survei, sejauh ini KPP tidak mengungguli kompetitor. Selain itu, KPP tak memiliki kemewahan sebagai penguasa atau didukung penguasa. &rdquo;Satu-satunya kemewahan yang masih dimiliki saat ini adalah waktu,&rdquo; ujarnya kepada awak media.</p> <p>Deklarasi bacapres-bacawapres, lanjut Kamhar, bisa menjadi momentum politik yang baik bagi KPP. Harapannya bisa memberi cukup waktu untuk mengejar ketertinggalan dan membalik keadaan. &rdquo;Ini yang mesti dicermati secara saksama, salah menghitung waktu, sesal kemudian. Kami semua tidak ingin itu terjadi,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Menurut Kamhar, dari perkembangan terbaru, secara politik tidak ada argumentasi logis untuk menunda-nunda. Berbeda dengan koalisi lain yang mungkin masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batasan umur minimum capres dan cawapres. Nah, bagi KPP relatif tidak ada yang dinantikan.</p> <p>Sejauh ini Anies memang masih bergeming. Seperti pernyataan yang sudah kerap disampaikan, mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta semua pihak bersabar.</p> <p>Pernyataan tersebut juga kembali disampaikan di sela-sela kegiatan safari politiknya di Jawa Tengah kemarin. &rdquo;Kami sedang menunggu timing dan momentum yang tepat,&rdquo; ucapnya kepada awak media. <strong>(far/c9/hud)</strong></p>

Andi Arief mengatakan, pihaknya berharap Anies Baswedan segera mendeklarasikan bacawapresnya. Itu merupakan taktik menaikkan elektabilitas.

Demokrat Khawatir Anies Baswedan Kehilangan Momentum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/andi-arief-617507978.jpg" alt="Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief usai menjalani pemeriksaan di&nbsp;Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/5)." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief usai menjalani pemeriksaan di&nbsp;Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyampaikan, salah seorang kader partainya pernah menerima sumbangan berbentuk uang dari Bupati nonaktif Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Hal ini diutarakan Andi Arief setelah dirinya menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bantuan agar ada pengakuan dari Ricky Ham Pagawak bahwa dia pernah ada sumbangan. Jadi, saya akan cari yang nerima sumbangannya, dan akan dikembalikan ke KPK kalau ada," kata Andi Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Elite Partai Demokrat ini menyebut sumbangan tersebut berupa uang yang diduga diterima dari kader partai berlambang bintang mercy. Namun, ia memastikan akan membantu KPK untuk mencari tahu hal tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ke kader. Saya enggak tahu juga (sumbangan untuk apa)," ucap Andi Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Andi Arief membantah dirinya turut menerima aliran uang dari Ricky Ham Pagawak. Ia memastikan, tidak pernah menerima uang dari Ricky Ham.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada, bukan ke saya," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Andi Arief, tim penyidik KPK juga memeriksa&nbsp;dua saksi lainnya yang merupakan pihak swasta. Mereka di antaranya Uci Sanusi dan Rajesh Khana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, KPK sampai saat ini belum memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut. KPK sebelumnya telah menahan Bupati Mamberamo Tengah&nbsp;Ricky&nbsp;Ham&nbsp;Pagawak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya paksa penahanan ini dilakukan setelah KPK berhasil menangkap&nbsp;Ricky&nbsp;Ham, yang sebelumnya masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Ricky&nbsp;Ham&nbsp;Pagawak merupakan tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ricky ditangkap KPK di Abepura, Jayapura, Minggu (19/2) setelah buron tujuh bulan. Penangkapan itu turut melibatkan tim kepolisian dari Polda Papua.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Jeratan hukum terhadap Ricky&nbsp;Ham&nbsp;sejauh ini terkait dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dinikmatinya diduga sebesar Rp 200 miliar. KPK pun memastikan mendalami dalam proses penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ricky&nbsp;Ham&nbsp;disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana&nbsp;</div> <div dir="auto">Pencucian Uang.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, tiga penyuap&nbsp;Ricky&nbsp;Ham&nbsp;sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Mereka yakni Direktur PT Solata Sukses Membangun, Marten Toding; Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang; Direktur Utama PT Bina Karya Raya/Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Simon Pampang.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Di sisi lain, Andi Arief membantah dirinya turut menerima aliran uang dari Ricky Ham Pagawak. Ia memastikan, tidak pernah menerima uang.

Andi Arief Akui Ada Kader Demokrat yang Terima Uang dari Bupati Memberamo Tengah

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ricky-Ham-Pagawak-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (kedua kanan) dikawal petugas berjalan keluar menuju mobil tahanan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (20/2/2023). Setelah ditangkap di Kabupaten Jayapura, Papua, pada" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (kedua kanan) dikawal petugas berjalan keluar menuju mobil tahanan, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (20/2/2023). Setelah ditangkap di Kabupaten Jayapura, Papua, pada</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief. Ia bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Andi Arief, KPK juga turut memanggil dua saksi lainnya yang merupakan pihak swasta. Mereka di antaranya Uci Sanusi dan Rajesh Khana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andi Arief sudah tiba di gedung merah putih KPK, sejak pukul 09.30 WIB. Dia datang dengan didampingi dua orang pengacaranya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada yang mau ditanyain sama KPK. (Kasus) RHP, dia kan sudah mau disidang, ada yang mau ditanyain aja," ucap Andi Arief.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya telah menahan Bupati Mamberamo Tengah&nbsp;Ricky&nbsp;Ham&nbsp;Pagawak. Upaya paksa penahanan ini dilakukan setelah KPK berhasil menangkap&nbsp;Ricky&nbsp;Ham, yang sebelumnya masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ricky&nbsp;Ham&nbsp;Pagawak merupakan tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ricky&nbsp;yang berstatus buron selama tujuh bulan itu sebelumnya ditangkap KPK di Abepura, Jayapura, Minggu (19/2) kemarin. Penangkapan itu turut melibatkan tim kepolisian dari Polda Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Jeratan hukum terhadap Ricky&nbsp;Ham&nbsp;sejauh ini terkait dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dinikmatinya diduga sebesar Rp 200 miliar. KPK pun memastikan mendalami dalam proses penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01437501/tiba-di-gedung-kpk-bupati-memberamo-tengah-ricky-ham-pagawak-bungkam">Tiba di Gedung KPK, Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak Bungkam</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ricky&nbsp;Ham&nbsp;disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana&nbsp;Pencucian Uang.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, tiga penyuap&nbsp;Ricky&nbsp;Ham&nbsp;sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Mereka yakni Direktur PT Solata Sukses Membangun, Marten Toding; Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang; Direktur Utama PT Bina Karya Raya/Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Simon Pampang.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Andi Arief sudah tiba di gedung merah putih KPK, sejak pukul 09.30 WIB. Dia datang dengan didampingi dua orang pengacaranya.

KPK Periksa Politikus Demokrat Andi Arief Terkait Kasus Korupsi Bupati Memberamo Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/demokrat-pemikiran-andi-arief-masih-dibutuhkan-indonesia_m_.jpg" alt="Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengumpulkan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5) malam, menuai kritik. Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief menilai, sikap Jokowi tersebut tidak etis.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, Istana Negara merupakan tempat kepala negara memimpin rapat kerja bersama menteri-menterinya. &ldquo;Ketua umum pimpinan partai politik itu kan bukan bawahannya (Jokowi). Jadi menurut saya nggak etis mempertontonkan itu di depan rakyat,&rdquo; kata Andi Arief kepada wartawan, Rabu (3/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01571131/greysia-polii-ceritakan-perjuangannya-melahirkan-anak-pertama">Greysia Polii Ceritakan Perjuangannya Melahirkan Anak Pertama</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Elite Partai Demokrat ini mengungkapkan, seharusnya Jokowi menggunakan tempat-tempat yang tidak mengandung unsur kenegaraan, jika ingin menggelar pertemuan bersama elite partai politik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memang nggak ada peraturan yang mengatakan tidak boleh, tapi secara etika kurang pas. Kalau mau kongkow-kongkow ya silakan di rumah, di tempat mana gitu tempat yang tidak mengandung unsur negara, silakan aja,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01571135/setelah-peneliti-brin-ditangkap-polisi-muhammadiyah-dorong-perkuat-persatuan">Setelah Peneliti BRIN Ditangkap Polisi, Muhammadiyah Dorong Perkuat Persatuan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andi Arief lantas mencontohkan, tempat yang tepat menggelar pertemuan politik yakni saat Jokowi menghadiri acara silaturahmi Ramadan bersama parpol&nbsp; koalisi pemerintahan di kantor DPP PAN beberapa waktu lalu. Menurutnya, ketika istana dijadikan tempat pertemuan pimpinan parpol justru menyakiti hati masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ngga cocok kalau di Istana, dia kan presiden seluruh rakyat itu. Menyakiti hati rakyat itu,&rdquo; papar Andi Arief.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01571133/mendikbudristek-nadiem-makarim-ajak-terus-semarakkan-merdeka-belajar">Mendikbudristek Nadiem Makarim Ajak Terus Semarakkan Merdeka Belajar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Andi Arief tak mempermasalahkan pertemuan Jokowi bersama enam ketum parpol untuk konsolidasi Pilpres 2024. Ia hanya menyayangkan, jika ada agenda politik dibahas di Istana.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terserah saja itu kan hak kalau mau konsolidasi silakan, tapi tempatnya juga, kan bahaya itu artinya bahwa Presiden Jokowi memberi pesan kepada seluruh penegak hukum harap mendukung calonnya karena dilakukan di istana. Karena itu bahaya itu,&rdquo; pungkasnya.</div> <p>&nbsp;</p>

“Ketua umum pimpinan partai politik itu kan bukan bawahannya (Jokowi). Jadi menurut saya nggak etis mempertontonkan itu di depan rakyat,”

Elite Demokrat Kritik Keras Sikap Jokowi yang Kumpulkan 6 Ketum Parpol di Istana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Politisi-Partai-Demokrat-Andi-Arief-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Politisi Partai Demokrat, Andi Arief memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (10/5/2022). Politisi Partai Demokrat, Andi Arief memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (10/" width="100%">
<figcaption>Politisi Partai Demokrat, Andi Arief memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (10/5/2022). Politisi Partai Demokrat, Andi Arief memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (10/</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief buka suara soal video pernyataan dirinya yang beredar luas di media sosial. Elite Partai Demokrat itu menegaskan, video tersebut tidak untuk dikutip dan hanya konsumsi internal.<br /> <br /> Dalam video yang beredar, Andi Arief menyatakan bahwa Anies Baswedan dan Ketua Umum partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan dipenjara jika tidak menghendaki dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) pada Pilpres 2024.<br /> <br /> "Sehubungan dengan beredarnya video wawancara saya, mohon untuk tidak dikutip. Pertama, itu buat internal," kata Andi Arief dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, Senin (26/9).<br /> <br /> Menurut Andi Arief, video pernyataan dirinya yang tersebar di media sosial banyak yang dipenggal. Sehingga, pernyataan itu tidak lengkap. "Kedua, ada beberapa bagian yang dipotong dan bisa membuat salah paham," tegas Andi Arief.<br /> <br /> Dalam video yang beredar, Andi Arief menyebut Pemilu 2024 berpotensi hanya diikuti oleh dua pasang Capres-Cawapres. ’’Kenapa dua calon Pak Presiden (Jokowi)? Kan Ada Anies ada Ganjar," ucap Andi Arief.<br /> <br /> Andi Arief juga menyinggung soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak akan maju Pilpres 2024, karena akan masuk penjara. "Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain di KIB apa segala, kalau tidak nurut tinggal masuk penjara aja gitu. Jahat bukan?," cetus Andi Arief.<br /> <br /> Selain itu, Andi Arief juga menyebut bahwa Puan Maharani akan diajukan oleh PDI Perjuangan (PDIP) untuk menjadi calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024. ’’Kalau sekarang misalkan yang disiapkan Puan Maharani. Lah kan semua orang berani melawan Puan Maharani. Tapi kalau ditangkap-tangkapin, pimpinan partainya diancam ya itu yang tidak boleh. Oh ya kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang, semua ditangkap saja, Ya itu kan?," seru Andi Arief. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;

Sebut Anies-Ketum KIB akan Dipenjara, Andi Arief: Konsumsi Internal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bambang-pacul.jpg" alt="PUAS: Ketua TKD Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>PUAS: Ketua TKD Jokowi-Ma</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto merespons pernyataan Kepala Bappilu DPP Demokrat Andi Arief yang menyebut ada pihak-pihak yang berupaya menjegal salah satu calon presiden (Capres). Pernyataan ini dilontarkan mengomentari isu penjegalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pemilu 2024.<br /> <br /> Pria yang karib disapa Bambang Pacul ini meminta anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu untuk membaca aturan main terkait Pemilu 2024.<br /> <br /> “Kalau Pak Andi Ketua BP Pemilu (Bappilu) yang pertama dan paling utama dipelajari tentu sama dengan saya, yaitu membaca <em>rule of the game</em>. Aturan mainnya dibaca,” kata Bambang Pacul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8).<br /> <br /> “<em>Rule</em>-nya kayak apa? Jadi dijegal atau menjegal dan lain sebagainya, selama <em>rule</em>-nya itu mendukung, that's the game,” ujar Pacul.<br /> <br /> Oleh karena itu, Pacul meminta Andi Arief tidak menuduh terkait isu penjegalan Anies untuk maju pada Pemilu 2024.<br /> <br /> “Nggak usah nuduh-nuduh. Menurut saya sih begitu lho ya," pungkas Pacul.<br /> <br /> Sebelumnya, Andi Arief melalui akun Twitternya mengatakan ada upaya menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024. "<em>Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies. Anies tidak mendapat koalisi,</em>" cuit Andi Arief.<br /> <br /> Andi Arief juga memastikan jika Pemilu 2024 tidak adil baik proses dan hasilnya jika Presiden Jokowi mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Pasalnya, kata dia, yang berkuasa selalu mempunyai cara untuk melakukan apa saja.<br /> <br /> "<em>Pilpres 2024 hampir dipastikan tidak adil proses dan hasilnya, selama Presiden Jokowi ikut cawe-cawe. Orang yang berkuasa bisa melakukan apa saja, dan bisa menakutkan,</em>" pungkas Andi.

Isu Penjegalan Anies di Pilpres 2024, PDIP: Aturan Mainnya Dibaca!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Politisi-Partai-Demokrat-Andi-Arief-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Politisi Partai Demokrat, Andi Arief memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (10/5/2022). Politisi Partai Demokrat, Andi Arief memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (10/" width="100%">
<figcaption>Politisi Partai Demokrat, Andi Arief memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (10/5/2022). Politisi Partai Demokrat, Andi Arief memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (10/</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyerahkan uang senilai Rp 50 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengembalian itu diduga terkait adanya penerimaan dari Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas'ud.<br /> <br /> "(Andi Arief) telah menyerahkan uang yang diterimanya sebesar Rp 50 juta melalui transfer bank ke rekening penerimaan bendahara KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (25/7).<br /> <br /> Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, pengembalian uang tidak membuat KPK menghentikan pendalaman terkait penerimaan uang itu. Menurut Ali, tim penyidik KPK memastikan akan terus mengonfirmasi penerimaan uang itu ke beberapa saksi.<br /> <br /> "Berikutnya tim jaksa penuntut umum akan menuangkannya dalam analisa hukum surat tuntutan," tegas Ali.<br /> <br /> Dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Samarinda, Rabu (20/7), Andi Arief mengaku menerima uang Rp 50 juta dari Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud. Uang itu diklaim sebagai bantuan untuk rekannya yang terpapar Covid-19.<br /> <br /> Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, penerimaan uang dari Abdul Gafur terjadi pada Maret 2021. Uang Rp 50 juta itu diterima secara tunai di dalam kantong plastik hitam.<br /> <br /> "Pagi kresek hitam Rp 50 juta saya tanya kepada Pak Gafur, 'Ini uang apa Pak Gafur?', (Gafur menjawab) 'Ya, dipakai untuk teman-teman yang terkena Covid-19," ungkap Andi beberapa waktu lalu menandaskan.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, Abdul Gafur Mas'ud didakwa menerima suap bersama Nur Afifah terkait proyek dan perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Seluruhnya diduga uang suap yang diterima mencapai Rp 5,7 miliar.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan terungkap, Abdul Gafur Mas'ud diduga meminta uang kepada Direktur Utama PT Borneo Putra Mandiri Ahmad Zuhdi untuk biaya operasional Musda Partai Demokrat Kalimantan Timur. Uang itu diberikan melalui Bendahara DPC Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis.<br /> <br /> "Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 bertempat di Hotel Aston Samarinda, atas permintaan Abdul Gafur Mas'ud melalui Asdarussalam, Ahmad Zuhdi alias Yudi pernah memberikan uang sebesar Rp 1 miliar melalui Hajjrin Zainuddin kepada Supriadi alias Usup untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Abdul Gafur Mas'ud guna memenuhi kebutuhan biaya operasional Musda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur," tulis surat dakwaan.<br /> <br /> Uang itu akan digunakan untuk kepentingan Abdul Gafur dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Kalimantan Timur. Pasalnya, saat itu Abdul Gafur tengah mencalonkan diri sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Timur.<br /> <br /> Abdul Gafur didakwa dengan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 50 Juta dari Andi Arief

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan penahanan atas tersangka mantan Dirjen Holtikultura pada Kementerian Pertanian (2012) Hasanuddin Ibrahim (tengah) saat menggelar konferensi pers, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Hasanuddin Ibrahim ya" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Ali Fikri menyampaikan penahanan atas tersangka mantan Dirjen Holtikultura pada Kementerian Pertanian (2012) Hasanuddin Ibrahim (tengah) saat menggelar konferensi pers, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Hasanuddin Ibrahim ya</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyiapkan saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan dugaan suap Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud. Salah satu saksi yang bakal dihadirkan yakni, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief.<br /> <br /> "Iya tentu. Tidak menutup kemungkinan Andi Arief juga akan dihadirkan sebagai saksi karena sebelumnya juga sudah di BAP (berita acara pemeriksaaan) pada proses penyidikan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (9/6).<br /> <br /> Keterangan Andi Arief dalam persidangan dibutuhkan untuk menjelaskan musywarah daerah (Musda) Partai Demokrat Kalimantan Timur. Sebab diduga, Abdul Gafur meminta uang Rp 1 miliar ke Direktur Utama PT Borneo Putra Mandiri Ahmad Zuhdi untuk mendanai operasional Musda Demokrat Kalimantan Timur. Dugaan ini bakal didalmi tim Jaksa KPK dalam persidangan.<br /> <br /> "Kami pastikan jaksa KPK nanti akan buktikan surat dakwaannya di hadapan majelis hakim," tegas Ali.<br /> <br /> Ali memastikan, saksi yang dihadirkan tim Jaksa KPK untuk membuktikan penerimaan dan penggunaan uang suap Gafur dalam perkara ini. Seluruh bukti yang dimiliki KPK juga bakal dibuka di dalam persidangan.<br /> <br /> "Saksi-saksi yang relevan tentu akan dihadirkan, termasuk alat bukti lainnya akan diperlihatkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut," tandas Ali.<br /> <br /> Abdul Gafur didakwa menerima suap bersama Nur Afifah terkait proyek dan perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Seluruhnya diduga uang suap yang diterima mencapai Rp 5,7 miliar.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan terungkap, Abdul Gafur Mas'ud diduga meminta uang kepada Direktur Utama PT Borneo Putra Mandiri Ahmad Zuhdi untuk biaya operasional Musda Partai Demokrat Kalimantan Timur. Uang itu diberikan melalui Bendahara DPC Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis.<br /> <br /> "Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 bertempat di Hotel Aston Samarinda, atas permintaan Abdul Gafur Mas'ud melalui Asdarussalam, Ahmad Zuhdi alias Yudi pernah memberikan uang sebesar Rp 1 miliar melalui Hajjrin Zainuddin kepada Supriadi alias Usup untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa Abdul Gafur Mas'ud guna memenuhi kebutuhan biaya operasional Musda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur," tulis surat dakwaan.<br /> <br /> Uang itu akan digunakan untuk kepentingan Abdul Gafur dalam Musda Partai Demokrat Kalimantan Timur. Pasalnya, saat itu Abdul Gafur tengah mencalonkan diri sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Timur.<br /> <br /> Abdul Gafur didakwa dengan Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Berencana Hadirkan Andi Arief dalam Sidang Bupati PPU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#andi arief

Berita Terkini