<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2024/04/18/Screenshot_20240418-093605-141210647.jpg" alt="Ilustrasi Densus 88 Antiteror Polri./JawaPos." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Densus 88 Antiteror Polri./JawaPos.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kini meningkatkan pengawasan terhadap ancaman teror. Langkah itu diambil dengan mempertimbangkan situasi global yang sedang memanas, khususnya di Timur Tengah. Juru Bicara (Jubir) Densus 88 Antiteror Polri Mayndra Eka Wardhana menyampaikan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti arahan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia menyatakan bahwa ada banyak kelompok terlibat di balik konflik yang saat ini terjadi di sejumlah tempat, terutama timur tengah. &rdquo;Selain melibatkan banyak negara juga melibatkan banyak kelompok dan kepentingan. Oleh karena itu, Densus 88 (Antiteror Polri) turut meningkatkan pengawasan terhadap ancaman terorisme yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat,&rdquo; kata dia saat dikonfirmasi pada Selasa (3/3). Sigit menyinggung soal isu terorisme saat memimpin Rapat Lintas Sektoral di Jakarta, kemarin (2/3). Dalam rapat itu, dia meminta seluruh jajarannya mewaspadai ancaman teror. Secara khusus, tugas itu diberikan kepada Densus 88 Antiteror Polri yang bertugas menangani berbagai persoalan terorisme. Sigit menyatakan bahwa aksi teror tetap menjadi perhatian instansinya. Karena itu, sejak tahun lalu Polri sudah mengamankan 51 tersangka lewat berbagai langkah strategis. Termasuk dengan melakukan upaya preventive strike terhadap kelompok, jaringan, maupun sel-sel teror. &rdquo;Saat ini kami terus masih mengikuti eksistensi kelompok teror, ada 13.252 target yang kami pantau. Dan tentunya ini menjadi perhatian kami, karena saat ini sedang terjadi konflik global yang memang memiliki potensi akan adanya geliat terkait dengan hal ini,&rdquo; terang dia. Konflik global yang dimaksud oleh Jenderal Sigit adalah perang yang pecah di Timur Tengah. Yakni saling serang antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Menurut dia, serangan itu sudah sampai membuat Iran mengibarkan bendera merah sebagai simbol pembalasan. &rdquo;Dan pertanda serangan yang terjadi di Iran dan ini tentunya menjadi PR bagi rekan-rekan, khususnya Densus (88 Antiteror Polri), untuk bisa mempertahankan zero terrorist attack. Yang tentunya ini menjadi PR besar bagi kami,&rdquo; ungkap Sigit. Tugas itu juga tetap harus dilakukan di tengah persiapan Polri bersama instansi terkait lain untuk mengawal dan mengamankan mudik tahun ini. Sigit menyinggung keberhasilan Polri mengamankan tujuh target saat pelaksanaan mudik tahun lalu. Selain Densus 88 Antiteror, dia juga mengingatkan agar jajaran intelijen bekerja keras. &rdquo;Kemudian koordinasi dengan rekan-rekan dari TNI, pemerintah daerah, bagaimana kita memantau pendataan ulang terkait dengan kelompok-kelompok teroris dan aktif teror yang saat ini sedang kita ikuti,&rdquo; ujarnya. &nbsp;

Densus 88 Antiteror di bawah Kapolri tingkatkan pengawasan ancaman teror saat konflik Iran, Israel, dan Amerika memanas di Timur Tengah.

Densus 88 Antiteror Polri Tingkatkan Pengawasan Ancaman Teror, Antisipasi Eskalasi di Timur Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pdip-daripada-pasang-foto-che-guevara-mending-wajah-bung-karno_m_192014.jpeg" alt="Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti maraknya aksi teror yang belakangan menimpa aktivis dan masyarakat sipil yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Ia menilai, fenomena tersebut sebagai sinyal serius kemunduran demokrasi di Indonesia. Menurut Andreas, tindakan teror tersebut telah merampas kebebasan warga negara untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Padahal, kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh negara. &ldquo;Ini menunjukkan bahwa peradaban demokrasi kita sedang mengalami kemunduran,&rdquo; kata Andreas kepada wartawan, Jumat (2/12). Ia menegaskan, praktik intimidasi dan teror terhadap warga negara justru bertentangan dengan narasi demokrasi yang selama ini kerap digaungkan oleh negara. Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warganya, bukan membiarkan mereka hidup dalam ketakutan. "Bukan membiarkan teror terhadap warga negara,&rdquo; ujarnya. Legislator Fraksi PDIP ini juga menyinggung wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah di tengah situasi tersebut. Ia menilai, munculnya gagasan Pilkada tidak langsung melalui DPRD berpotensi semakin mempersempit ruang partisipasi rakyat. &ldquo;Di lain pihak hak rakyat untuk menentukan kepala daerah juga mau diambil,&rdquo; ucapnya. Lebih jauh, Andreas mempertanyakan langkah konkret pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengusut rentetan kasus teror tersebut. Ia menilai lambannya penanganan justru memunculkan kesan adanya pembiaran. Ia bahkan menduga, pembiaran tersebut dapat menciptakan efek jera dan ketakutan di tengah masyarakat agar tidak lagi menyampaikan kritik kepada pemerintah. &ldquo;Supaya tidak ada kritik dari masyarakat terhadap pemerintah,&rdquo; imbuhnya. Sebagaimana diketahui, sejumlah aktivis dan influencer dilaporkan mendapat ancaman teror di penghujung tahun 2025. Influencer Aceh, DJ Donny, mengaku menerima kiriman bangkai ayam disertai surat ancaman. Tak hanya itu, rumahnya juga sempat dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Selain itu, aktivis perempuan Sherly Annavita juga melaporkan adanya kiriman telur busuk serta aksi vandalisme terhadap mobil pribadinya. Teror serupa dialami Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, yang rumahnya dikirimi bangkai ayam beserta pesan bernada ancaman. Teror terhadap Iqbal diduga berkaitan dengan aktivitas advokasinya di Greenpeace, khususnya kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani bencana ekologis di Sumatera. Rentetan peristiwa ini kembali memunculkan kekhawatiran publik terhadap jaminan kebebasan sipil dan kualitas demokrasi di Indonesia. &nbsp;

Legislator di DPR soroti teror terhadap aktivis kritis pemerintah sebagai alarm kemunduran demokrasi dan ancaman kebebasan bersuara.

Ancaman Teror Sasar Aktivis yang Kritisi Pemerintah, Legislator PDIP Sebut Alarm Kemunduran Demokrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/06/polisi-korea-sigap-3770917195.jpg" alt="Kepolisian Korea Selatan terus menyisir orang yang diduga melakukan tindakan teror melalui media sosial. (yonhap)" width="100%">
<figcaption>Kepolisian Korea Selatan terus menyisir orang yang diduga melakukan tindakan teror melalui media sosial. (yonhap)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menindaklanjuti rentetan kasus penusukan yang terjadi di Korea Selatan, disusul dengan teror ancaman serupa di sosial media, kepolisian setempat langsung bergerak cepat melacak pemilik akun yang menebar teror tersebut. Diberitakan pada Minggu (6/8), kepolisian Korsel telah menjaring sebanyak 54 oknum yang diduga menyebar teror penusukan di sosial media. Saat ini polisi pun tengah melacak keberadaan mereka. Selain itu, dari 54 oknum tersebut disinyalir sebagian besar adalah anak-anak di bawah umur. Sehingga polisi sedang meninjau keadaan dan tuntutan pidana yang sesuai dengan oknum pelaku. Sementara di beberapa wilayah Korea Selatan, kepolisian di masing-masing tempat telah menangkap oknum-oknum terduga penyebar rumor. Misalnya saja, Kantor Polisi Hyehwa Seoul telah menangkap seseorang berusia 31 tahun, yang diduga terlibat dalam aksi teror ini. Kemudian Badan Kepolisian Provinsi Gangwon juga tengah melakukan penyelidikan terhadap anak berusia 17 tahun, yang diduga ikut membagikan ancaman teror penusukan di sosial media. Hal serupa juga terjadi di Provinsi Gyeongsang Utara, di mana seorang pria berusia 33 tahun dicurigai sebagai orang yang mencoba melakukan pembunuhan, setelah dia memposting unggahan ancaman pada bulan lalu. Lebih lanjut, Juru Bicara Kepresidenan Lee Do-woon mengungkapkan bahwa mereka telah mengirim petugas untuk menyisir 89 daerah tertentu berkaitan dengan teror ini. &ldquo;Polisi telah menghentikan dan menggeledah 442 orang yang mencurigakan, dan menangkap 14 dari mereka dengan berbagai tuduhan,&rdquo; kata Lee, seperti dilansir dari Yonhap, Minggu (6/8).

Polisi menindaklanjuti rentetan kasus penusukan yang terjadi di Korea Selatan, disusul dengan teror ancaman serupa di sosial media.

Polisi Lacak 54 Orang Terduga Oknum Teror Penusukan di Korea Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sab-dan-ra-saling-tuduh-soal-ancaman-di-sosmed_m_.jpg" alt="SAB mengaku, dia yang mendapat ancaman dari RA" width="100%">
<figcaption>SAB mengaku, dia yang mendapat ancaman dari RA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan SAB membantah semua tuduhan RA yang mengaku telah diperkosa sebanyak empat kali. Termasuk soal dia mengancam mantan asisten pribadinya itu usai isu pemerkosaan berhembus. Melalui kuasa hukumnya, Memed Adiwijaya, SAB mengaku justru dia yang mendapat ancaman dari RA. "Ancaman apa? Tidak ada, justru yang bersangkutan yang mengancam klien kami," ujarnya di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (7/1). Pihaknya mengklaim mengantongi bukti ancaman RA itu. Adapun yang pasti, ancaman tersebut dilakukan melalui media sosial. "Bisa dilihat deh buktinya nanti. (Ancamannya) lewat sosmed," tegas Memed. Sementara itu pihaknya juga menegaskan bahwa perekrutan RA sebagai staf ahli Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan sudah melalui aturan. Tidak seperti yang disampaikan RA sendiri bahwa dia direkrut langsung oleh Denwas tersebut. "Ada protapnya semua, ada mekanismenya," singgung Memed. Begitu pula ketika Denwas memutuskan untuk menskor RA. "Ada protapnya. Tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi dengan klien kami," dalihnya. Ditanya apa alasan Denwas BPJS Ketenagakerjaan menskors RA, Memed enggan menjelaskannya. "Teman-teman punya logika, kalau orang kerja diskor, ada satu dua hal yang tidak sesuai aturan," ujarnya. Sebelumnya, RA, 27, mantan asisten pribadi anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan berinisial SAB mengaku mendapat ancaman usai muncul ke publik. Adapun ia sebelumnya mengaku telah diperkosa bosnya itu sebanyak empat kali. RA menyebut ancaman itu bervariasi. Namun ia enggan merinci ancaman seperti apa saja yang diterimanya dalam beberapa hari terakhir ini. "Ancaman teror memang ada, tapi nanti saja. Saya tidak mau jelaskan detail," ujarnya di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Rabu (2/12).

SAB dan RA Saling Tuduh Soal Ancaman di Sosmed

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-mendapat-ancaman-teror-konjen-australia-batal-ke-unair_m_.jpg" alt="Keterangan Travel Warning yang dirilis pihak Kedutaan Besar Australia " width="100%">
<figcaption>Keterangan Travel Warning yang dirilis pihak Kedutaan Besar Australia </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konsulat Jenderal (konjen) Australia di Surabaya membatalkan agenda kunjungan ke Universitas Airlangga, Kamis (23/8). Pembatalan tersebut, menyusul adanya kabar ancaman serangan teroris.&nbsp; Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Frans Barung Mangera menyatakan, akan&nbsp;menerima kedatangan perwakilan Konsulat Jenderal Australia. Guna berkoordinasi untuk memastikan hal apa yang menjadi ancaman.&nbsp; "Kami siap menerima kedatangan pihak Australia untuk berkoordinasi terkait ancaman tersebut. Soal apa ancamanya, tanya sama Australia," kata Frans di Graha Pena, Surabaya, Kamis (23/8).&nbsp; Di sisi lain, Frans menyesalkan tindakan pihak Australia terkait isu ancaman tersebut. Menurutnya, siapapun termasuk pihak delegasi asing jika merasa terancam keselamatannya, sebaiknya lapor polisi.&nbsp;&nbsp; Jika ancaman yang terkait aksi terorisme. Frans mengatakan, laporan kepolisian terkait terorisme tidak dapat dipublikasikan sembarangan. Karena, ancaman terorisme merupakan hal sensitif.&nbsp; Apalagi, Surabaya pernah mengalami tragedi serangan bom beberapa waktu lalu. Sehingga, berpotensi menimbulkan persepsi negatif&nbsp; di dunia luar, termasuk internasional tentang Jawa Timur.&nbsp; "Ya itu, enggak ada koordinasi atau mengambil sumber dari Polda Jawa Timur. Karena, sebagai negara sahabat, Australia perlu berkoordinasi dengan kepolisian. Padahal, aman-aman saja," kata Frans.&nbsp; Hal senada dilontarkan Kepala Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga, Suko Widodo. Dia merasa dirugikan atas pembatalan kedatangan pihak Konsulat Jenderal Australia untuk meresmikan layanan pendidikan di Australia.&nbsp; "Saya jam 9 mendapatkan sebuah rilis berita terkait pembatalan Konjen Australia.&nbsp;Mendengar itu, seketika kami mengajukan keberatan dengan pembatalan tersebut," kata Suko.&nbsp; Menurutnya, wilayah kampus Airlangga, Surabaya dan sekitarnya masih aman dan kondusif. Tidak ada ancaman terorisme atau gempa bumi seperti di Lombok dan Bali.&nbsp; "Sebenarnya, tidak ada hubungannya, karena tempat kami cukup aman.&nbsp;Karena kami sudah menyiapkan diri kedatangan mereka dan kondisi keamanan juga sangat kondusif," tegasnya.&nbsp; Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Kedutaan Besar Australia Ian Gerard mengatakan, memang ada ancaman. Ancaman itu mengarah kepada delegasi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya.&nbsp; "Nasihat perjalanan untuk Indonesia telah diperbarui pada 23 Agustus untuk menyampaikan bahwa staf Konsulat-Jenderal Australia di Surabaya tidak akan menghadiri acara-acara publik dan akan mengambil langkah-langkah peningkatan keamanan," kata Ian.&nbsp; Namun, Ian tidak menyebut jenis ancaman apa yang mengancam para delegasi Australia di Surabaya. Dia juga tidak merinci bagaimana ancaman tersebut disampaikan kepada pihak kedutaan maupun konsulat jenderal.&nbsp; "Hal ini menyusul sebuah ancaman terhadap suatu acara di Universitas Airlangga pada 23 Agustus di mana Konsul-Jenderal Australia di Surabaya, beserta sejumlah warga Australia lainnya, berencana hadir," katanya.&nbsp; Karenanya, dia menyatakan langsung mengeluarkan peringatan waspada kepada warga Australia yang di maupun akan ke Surabaya. Status tingkat peringatan dan kewaspadaan perjalanan ke Indonesia juga belum diubah.&nbsp; "Tingkat nasihat perjalanan Australia untuk Indonesia belum berubah. Warga Australia harus terus menerapkan kewaspadaan tingkat tinggi di Indonesia," tegasnya.

Diduga Mendapat Ancaman Teror, Konjen Australia Batal Ke Unair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/wakapolri-sebut-2018-ancaman-teror-bakal-menurun_m_177791.jpeg" alt="Wakapolri Komjen Pol Syafrudin" width="100%">
<figcaption>Wakapolri Komjen Pol Syafrudin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah aksi teror di beberapa daerah terjasi sepanjang 2017. Seperti bom Kampung Melayu, terbakarnya Mapolda Dharmasraya, dan sejumlah aksi teror lainnya. Menanggapi hal itu, Wakapolri Komjen Pol Syafrudin memastikan, aksi teror akan berkurang pada 2018 nanti. "Aksi teror, TNI dan Polri berhasil mengatasi itu semua. Dan untuk 2018 diprediksi aksi teror akan menurun," kata Syafrudin di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (27/12). Syafrudin menyebut, pada 2018 merupakan dimulainya tahun politik, sehingga dapat dipastikan Indonesia aman dari adanya aksi teror. "Itu tahun politik bukan tahun teror," ujar Syafrudin. Oleh sebab itu, dengan menyiagakan jajaran Densus 88 Antiteror di sejumlah daerah akan dipastikan berkurang berbagai macam ancaman teror. Sebelumnya, Datasemen Khusus (Densus) 88 gencar melakukan penangkapan terduga teroris di sejumlah daerah dalam beberpa pekan terakhir. Hal tersebut untuk mengantisipasi ancaman teror menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2018. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya berharap TNI bisa turut membantu mengantisipasi terjadinya ancaman teror pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2018, nanti. "Saya mohon kepada Panglima TNI untuk menurunkan jajaran yang ada," kata Tito di Kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (18/12). Bukan hanya itu, Tito sudah memerintahkan anggotanya untuk mengamankan rumah-rumah ibadah yang menyelenggarakan Natal. "Kita juga mengamankan tempat-tempat kebaktian Natal dan geraja yang ada," ujar Tito. Meski demikian, sampai saat ini mantan Kapolda Metro Jaya itu memastikan belung ada ancaman teror pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2018. "Untuk menanggapi, saat ini belum ada langkah serangan teror untuk natal dan tahun baru," jelas Tito. Menanggapi hal ini, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, pihaknya siap membantu Polri dalam mengamankan keselamatan masyarakat. "TNI siap untuk mendukung Polri, dari seluruh kekuatan di kewilayahan sudah saya perintahkan untuk berkoordinasi dengan kepolisian," ucap Hadi. Dengan demikian, kata Hadi, tujuan pengamanan yang diinginkan dapat terlaksana dengan baik. "Kita akan tunjukkan TNI dan Polri solid menghadapi permasalahan, diantaranya mensukseskan natal 25 Desember dan tahun baru," tandas Hadi.

Wakapolri Sebut 2018 Ancaman Teror Bakal Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/antisipasi-ancaman-teror-polri-terapkan-pola-pengamanan-body-system_m_176163.jpeg" alt="Ilustrasi polisi melakukan pengamanan di gereja" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi melakukan pengamanan di gereja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ancaman terorisme menjadi atensi pihak kepolisian menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2018. Personil kepolisian yang berjaga akan melakukan strategi body system untuk mengantipasi terjadinya ancaman teror. "SOP-nya adalah body system, jadi minimal bertugas berdua dan nanti akan ada yang mengamankan juga," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Komplek Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (19/12). Selain mengantisipasi terjadinya ancaman teror, Setyo menyebut biasanya juga terjadi kejahatan konvensional seperti pencopetan dan pemalakan yang terjadi menjelang natal dan tahun baru. "Biasa di tempat-tempat keramaian diantisipasi terjadinya pelaku tindak kejahatan," ungkap Setyo. Mantan Wakil Badan Intelijen dan Keamanan Polri ini memastikan, tidak akan terjadi ancaman teror menjelang natal dan tahun baru. "Tapi menjelang natal dan tahun baru, tren kejahatan tidak terlalu menonjol apalagi kejahatan - kejahatan yang khusus," tandasnya.

Antisipasi Ancaman Teror, Polri Terapkan Pola Pengamanan Body System

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/teroris-merindukan-masa-kejayannya-di-indonesia_m_146959.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Sistem keamanan Indonesia telah berubah jauh dibandingkan pada 2000-an. Dahulu teroris dengan mudah melakukan serangan. Pengamat terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)&lrm; Khairul Fahmi mengatakan, pelaku teror sangat rindu dengan kejayaan teroris di masa 2000-an silam. Teroris dalam melakukan tindakan sulit tercium aparat kepolisian. "Pelaku teror sangat rindu pada serangan di tahun 2000-an, di mana serangan yang diberikan sangat luar biasa, dan daya kejutnya luar biasa," ujar &lrm;Fahmi dalam diskusi bertemakan Perkawinan Terorisme dan Cyber di Institut Perbanas, Jakarta, Kamis (27/7). Selama ini teroris dalam melakukan aksinya memang sengaja membuat kepanikan masyarakat. Apalagi nantinya ada pesan dari teroris yang membuat binggung masyarakat. Mayarakat sulit menerjemahkan siapa yang benar, teroris atau kepolisian. "Jadi memang sengaja dibenturkan sehingga ini yang diinginkan masyarakat," katanya. Selain itu, teroris juga ingin menciptakan kegaduhan yang luar biasa di tengah masyarakat. Bagaimana paradigma masyarakat terhadap aparat kepolisian dibuat jelek. Karena dianggap abai dalam bertugas lantaran banyak teror yang muncul namun kepolisian tidak mampu meredamnya. "Jadi memang teroris ini ingin meningkatkan tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap keamanan di &lrm;negara," katanya. Namun demikian cara yang dilakukan oleh teroris ini masih belum berhasil. Karena aparat kepolisian dalam telah berhasil melakukan peredaman dan penindakan terhadap para pelaku teror. "Memang polisi terus bekerja dan pengejaran pelaku apabila ada teror, upaya penegakan hukum juga berjalan," pungkasnya.

Teroris Merindukan Masa Kejayannya di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73952_93272_15034_32930_Polisi-Jawapos.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) mengklaim telah memetakan beberapa titik potensi ancaman teror.&nbsp; Termasuk di Bandung dan Purwakart, lokasi yang menjadi penyergapan empat terduga teroris. &nbsp; &ldquo;Titik rawan banyak juga, termasuk di Bandung, Tasik, Bogor, Banjar, Sukabumi, itu titik-titik rawan. Di Purwakarta itu kemarin titik baru,&rdquo; kata Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan kepada wartawan di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (28/12). Dia melanjutkan, pasca penggerebekan empat terduga teroris di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, saat ini pihaknya tengah memperkuat keamanan di Jawa Barat.&nbsp; &ldquo;Sekarang kita pertebal keamanan, kita perkuat,&rdquo; terang Anton. Untuk mempersempit ruang gerak pelaku yang memiliki niat melancarkan aksi teror, dia juga meminta agar masyarakat turut terlibat dalam menjaga situasi keamanan di Jawa Barat.&nbsp; &ldquo;Tentu saja keamanan ini harus kita ciptakan bersama. Harus kita pelihara bersama, dan kita jaga bersama. Urang jaga lembur lah sararea,&rdquo; pungkasnya.(jar/rmol/mam/JPG)

Polda Jabar Petakan Daerah Rawan Ancaman Teror

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ancaman teror

Berita Terkini