<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/u2QRtfqHlufHYeqRbXw4iciXLYyy5W7PbDD1dmym-146622588.jpg" alt="Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang menanggapi penyitaan buku anarkisme dari tersangka kerusuhan Sidoarjo, mengingatkan untuk tidak mempraktikkan isi buku. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang menanggapi penyitaan buku anarkisme dari tersangka kerusuhan Sidoarjo, mengingatkan untuk tidak mempraktikkan isi buku. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto turut menanggapi penyitaan sebelas buku terkait anarkisme, dari salah satu tersangka kerusuhan di Sidoarjo pada akhir Agustus 2025. Dari pantauan JawaPos.com, sejumlah buku yang disita, di antaranya buku Pemahaman Karl Marx karya Franz Magnis-Suseno, Anarkisme karya Emma Goldman, Kisah Para Diktator karya Jules Archer, dan Strategi Perang Gerilya Che Guevara. Buku-buku tersebut ternyata milik tersangka berinisial GLM, 24 tahun, warga Surabaya. Polisi mengaku menemukan buku-buku bertema anarkisme di rumah GLM, kemudian menyitanya sebagai barang bukti. "Kalau buku-buku ini (sambil memegang plastik bening berisi barang bukti buku anarkisme) dibaca untuk profesi, tidak apa-apa," ujar Irjen Pol Nanang dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Surabaya pada Kamis sore (18/9).&nbsp; Namun, menurutnya akan berbeda apabila buku-buku terkait anarkisme, malah dipraktekkan untuk hal yang negatif, misalnya aksi rusuh akhir Agustus yang melakukan perusakan, pembakaran, hingga penjarahan fasilitas umum. "Tetapi kalau kemudian dipraktekkan, berarti kan proses pembelajarannya dari buku itu. Silakan baca buku, tetapi kalau tidak bagus jangan dipraktekkan," imbuh Mantan Kapolda Kalimantan Timur ini. Sementara itu, Dirreskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Widi Atmoko menegaskan penyitaan belasan buku-buku tentang anarkisme milik tersangka, sebagai barang bukti bukan tanpa alasan. "Pendalaman ini penting ya, karena kita ingin menghubungkan motif, pola hubungan peristiwa rusuh kemarin. Semua yang berhubungan dengan perbuatan pidana, kami lakukan langkah-langkah penyitaan," ujar Kombes Pol Widi. Sebagai informasi, sebanyak 18 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dengan rincian 8 dewasa berusia 18 tahun - 24 tahun, dan 10 Anak Berhubungan dengan Hukum (ABH) dengan rentang usia 14 - 17 tahun. Pada Jumat (29/8), terjadi aksi demonstrasi yang berujung ricuh di depan Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya. Kerusuhan berlangsung hingga malam hari dan merembet ke Sidoarjo, Sabtu (30/8) pukul 00.00 WIB. Pada sekitar pukul 23.50 WIB, kelompok tak dikenal datang dari arah Surabaya ke Sidoarjo. Sesampainya di Pos Lantas Waru, mereka merusak fasilitas publik tersebut dan mengeroyok petugas yang berjaga. Adapun identitas 8 tersangka dewasa dalam kerusuhan Sidoarjo, di antaranya MAN (18), BZ (21), RAS (21), EPS (22), SBA (21), GS, GLM (24) &nbsp;Mayoritas merupakan warga Sidoarjo dan warga Surabaya. Selain menyita 11 buku anarkisme, polisi juga menyita bongkahan batu, tongkat polisi, batang besi, hingga tameng polisi. Tersangka dijerat Pasal 170 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.&nbsp;

Kapolda Jatim menanggapi penyitaan buku anarkisme dari tersangka kerusuhan Sidoarjo, mengingatkan untuk tidak mempraktikkan isi buku.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang: Baca Buku Anarkisme Sah-Sah Saja, tapi Jangan Dipakai untuk Rusuh!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/Screenshot_2025-08-30-22-51-29-302_comwhatsapp-edit-2435993087.jpg" alt="Salah satu bangunan di kompleks Gedung Negara Grahadi Surabaya dibakar massa pada Sabtu Malam (30/8). (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Salah satu bangunan di kompleks Gedung Negara Grahadi Surabaya dibakar massa pada Sabtu Malam (30/8). (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Gelombang protes telah merebak di berbagai wilayah di Tanah Air. Gerakan itu awalnya adalah bentuk dari keprihatinan dari tingkah polah para anggota dewan yang secara harfiah berjoget di atas penderitan rakyat, serta komentar-komentar yang kian menegaskan sikap nirempati mereka kepada rakyat yang seharusnya diwakili. Arah gelombang protes itu menjadi semakin panas, penuh amuk-amarah, dan liar, setelah pengemudi ojol Affan Kurniawan menemui ajalnya usai dilindas rantis Brimob Polri. Bak menyiramkan bensin ke dalam bara api. Emosi yang tersulut pun berkobar kian membumbung. Demonstrasi yang awalnya berlangsung dalam suasana kondusif, dalam satu jentikan jari berubah menjadi aksi membara penuh anarkisme yang destruktif. Sejumlah bangunan milik pemerintah dan instansi Polri rusak atau dibakar massa. Tak hanya itu, rumah para pejabat ikut dijarah. Rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya yang dianggap sebagai biang kerok kemarahan rakyat, porak-poranda usai diserbu massa yang tak hanya melakukan unjuk rasa, melainkan juga melakukan penjarahan. Rumah milik Menteri Keungan Sri Muyani pun tak luput dari aksi penjarahan. Menanggapi fenomena tersebut, sosiolog dari Universitas Brawijaya (UB), Nike Kusumawanti, menyatakan, akar masalah dari rentetan kejadian tersebut adalah kegagalan komunikasi demokratis antara anggota legislatif dengan rakyat yang mereka wakili. &nbsp; Sosiolog yang concern pada isu gerakan sosial itu menyakan, demonstrasi dan kerusuhan yang dalam kerangka Habermas (Juergen Habermas, filsuf dan ahli teori sosial dari Jerman, Red.) digambarkan sebagai kegagalan fundamental dalam komunikasi demokratis. Elite politik sudah mengabaikan prinsip tindakan komunikatif dan hanya bertindak strategis untuk kepentingan pribadi. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/Kondisi-rumah-Anggota-DPR-Uya-Kuya-Dery-Ridwansah-3JPG-2528941277.jpg" alt="Rumah Anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (31/8/2025). Rumah Uya Kuya porak-poranda setelah dijarah massa. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rumah Anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya di Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (31/8/2025). Rumah Uya Kuya porak-poranda setelah dijarah massa. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &rsquo;&rsquo;Pernyataan Sahroni yang menyebut rakyat "bermental tolol" menunjukkan terputusnya dialog rasional dan munculnya penghinaan terhadap konstituennya sendiri. Kondisi ini diperparah oleh fenomena "dobel alienasi" jika meminjam dari perspektif Karl Marx (filsuf Jerman, Red.),&rsquo;&rsquo; terang dosen yang saat ini sedang menempuh studi doktoral di Institut Studi Tiongkok dan Asia Pasifik, Universitas Nasional Sun Yat-sen, Taiwan, itu. &rsquo;&rsquo;Maksudnya adalah, dari proses politik, rakyat tidak punya kontrol riil atas keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Kedua, kalau dari hasil politik, kebijakan yang dihasilkan DPR tidak mencerminkan kepentingan rakyat, dan dari sudut representasi. Artinya, wakil rakyat tidak benar-benar mewakili, tapi hanya (bermuatan) kepentingan pribadi,&rsquo;&rsquo; tambahnya. Sedangkan mengenai rangkaian aksi kekerasan dan anarkistis yang menyelimuti demonstasi dalam beberapa hari terakhir, Nike melihat itu adalah ekses dari kebingungan dan rasa frustrasi rakyat dalam memproses berbagai kejadian yang terjadi begitu cepat dalam waktu singkat. Banyak orang yang akhirnya kehilangan kejelasan tentang tujuan utama mereka. &rsquo;&rsquo;Mereka harus memproses banyaknya momentum dan masalah sekaligus. Kemarahan terhadap korupsi, kesedihan atas kematian korban, dan frustrasi terhadap brutalitas aparat,&rsquo;&rsquo; paparnya. &rsquo;&rsquo;Kematian sopir ojek online Affan Kurniawan menciptakan turning point krusial yang mengubah karakter gerakan dari protes politik rasional menjadi ledakan emosional yang sulit dikontrol,&rsquo;&rsquo; imbunya. Di sisi lain, sosiolog dari Universitas Mataram (Unram), Oryza Pneumatica Inderasari, menganggap rentetan peristiwa tersebut sebagai alarm bahaya bahwa sedang terjadi ketidakadilan sosial di negara kita, dan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi, terutama penegak hukum dan anggota legislatif. &rsquo;&rsquo;Sebagai sosiolog, saya melihat adanya ketidakpuasan struktural yang menjadi pemicu emosi massal, dinamika psikologi massa membuat kemarahan semakin meluas,&rsquo;&rsquo; papar Oryza. Mengenai kerusuhan dan penjarahan yang turut muncul di tengah ketidakpuasan masyarakat, menyoroti tentang aksi penjarahan yang juga terjadi. &rsquo;&rsquo;Saya menyoroti penjarahan rumah crazy rich, lalu artis, kemudian juga pejabat. Hal ini dilihat sebagai ekspresi sosiologis sebagai akumulasi dari sakit hati dan ketidakadilan kolektif, serta simbol perlawanan terhadap ketimpangan sosial,&rsquo;&rsquo; terang perempuan yang sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Airlangga (Unair) tersebut. Oryza juga menuturkan bahwa demonstrasi atau unjuk rasa memang hak konstitusional dan dilindungi undang-undang. Namun, harus diperhatikan bahwa anarkisme yang muncul bersamaan dengan aksi unjuk rasa dapat mengakibatkan pesan yang substansial menjadi kabur atau hilang sama sekali. Dia pun mengingatkan, bahwa tidak seharusnya aksi unjuk rasa yang awalnya adalah murni ekspresi tulus dari hati nurani rakyat, dinodai dengan anarkisme dan pengrusakan. &rsquo;&rsquo;Perlu dipahami bersama, bahwa anarkisme seringkali tidak sepenuhnya lahir dari emosi rakyat. Bisa jadi infiltrasi kelompok tertentu menunggangi momentum saat ini. Kemarahan artifisial tersebut justru akan menguntungkan agenda politik kelompok tertentu,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Gelombang protes telah merebak di berbagai wilayah di Tanah Air. Gerakan itu awalnya adalah bentuk dari keprihatinan dari tingkah polah para

Merebaknya Demo yang Berujung Kerusuhan dan Penjarahan: Akar Masalahnya Gagalnya Komunikasi Demokratis, Sosiolog Ingatkan agar Tak Terjebak Anarkisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/demo-rusuh-RIANA-SETIAWAN_-JAWA-POS-6_1-3425798980.jpg" alt="Massa pengunjuk rasa terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (29/8/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Massa pengunjuk rasa terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (29/8/2025). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi demonstrasi yang belakangan terjadi di berbagai penjuru Indonesia, menjadi perhatian masyarakat. Di Surabaya sendiri, aksi berakhir ricuh selama dua hari berturut-turut. Menanggapi hal tersebut, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surabaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing.&nbsp; Imbauan ini disampaikan sebagai upaya kolektif untuk menolak segala bentuk tindakan anarkis dan premanisme, khususnya di tengah maraknya demonstrasi yang melibatkan pelajar dan berakhir ricuh. &ldquo;Kami mengimbau seluruh warga Surabaya agar tetap menjaga lingkungan sekitar, dan menjaga putra-putri agar tidak mengikuti demo yang berpotensi rusuh," ujar Ketua FPK Kota Surabaya Hosli Abdullah, Minggu (31/8). Ia khawatir, aksi demonstrasi yang diikuti pelajar dan mahasiswa bisa disusupi oknum yang bertujuan merusak, menjarah, dan mengganggu aktivitas sosial warga seperti bekerja dan sekolah. "Ini harus dijaga agar tidak terjadi kegaduhan di Kota Surabaya, yang arahnya bukan lagi demo tetapi merusak dan mengambil yang bukan haknya,&rdquo; sambungnya. &nbsp; Menurut Hosil, FPK, yang anggotanya terdiri dari multi etnis, seperti suku Bali, Minang, Batak, Ambon, Jawa, dan suku-suku lainnya, memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan menolak tindakan merusak (anarkis). Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Surabaya M Fikser mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. &ldquo;Kami mengajak seluruh warga untuk saling peduli dan menjaga kampungnya masing-masing. Mari kita tolak semua kegiatan yang bersifat anarkis, premanisme, dan pelanggaran hukum,&rdquo; tutur Fikser.&nbsp; Mantan Kasatpol PP Kota Surabaya tersebut juga menggarisbawahi pentingnya peran keluarga, khususnya orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka, terutama yang masih duduk di bangku SMA dan SMK. "Orang tua harus memastikan anak-anak tidak terjerumus dalam kegiatan yang merugikan. Kepedulian orang tua adalah kunci untuk mencegah generasi muda ikut-ikutan dalam aksi yang dapat menimbulkan keresahan,&rdquo; tukasnya.&nbsp;

FPK Kota Surabaya mengajak masyarakat jaga keamanan dan cegah aksi anarkis saat demonstrasi agar tidak disusupi oknum tak bertanggung jawab.

Di Tengah Maraknya Demo Anarkistis, FPK Surabaya Ajak Warga Tolak Anarkisme dan Premanisme

Anarkisme

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Anarkisme

Berita Terkini

Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang: Baca Buku Anarkisme Sah-Sah Saja, tapi Jangan Dipakai untuk Rusuh!

Merebaknya Demo yang Berujung Kerusuhan dan Penjarahan: Akar Masalahnya Gagalnya Komunikasi Demokratis, Sosiolog Ingatkan agar Tak Terjebak Anarkisme

Di Tengah Maraknya Demo Anarkistis, FPK Surabaya Ajak Warga Tolak Anarkisme dan Premanisme

Download Aplikasi JawaPos.com