<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/jmp50h9qBkbTtkVw95TF0T2ug0HdG393pj1QEUU9-2709163685.jpg" alt="9.299 warga mengucapkan ikrar" width="100%">
<figcaption>9.299 warga mengucapkan ikrar</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ribuan warga Surabaya tumpah ruah di Tugu Pahlawan, Kamis (4/9). Dengan lantang, sebanyak 9.299 warga mengucapkan ikrar 'Jogo Suroboyo', sebagai respons atas gangguan keamanan yang terjadi sepekan terakhir. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa ikrar ini bukan sekadar ucapan, melainkan komitmen nyata untuk menjaga keamanan. Arek Suroboyo tidak boleh gentar melawan perbuatan anarkis. &ldquo;Surabaya adalah kota pahlawan. Kota yang dipertahankan oleh pejuang dari penjajah. Surabaya dipertahankan oleh darah-darah pejuang, maka, darahnya anak-anak Surabaya adalah darah pejuang," tutur Eri, Kamis (4/9). Ia kembali mengingatkan, Kota Surabaya adalah milik seluruh warganya, bukan hanya milik wali kota atau segelintir orang. Oleh karenanya, semua elemen masyarakat harus bergerak bersama untuk menjaga keamanan kotanya. Secara khusus, Eri Cahyadi mengapresiasi keberanian warga warga Wonokromo dan Bubutan, yang secara swadaya menjaga keamanan di wilayah mereka saat terjadi kerusuhan.&nbsp; &ldquo;Saya matur nuwun untuk warga Wonokromo yang kemarin ketika terjadi anarkistis, mereka mempertahankan Wonokromo dengan perjuangan yang luar biasa. Warga Bubutan juga," imbuhnya. Eri Cahyadi menilai kerusuhan tiga hari di Surabaya, 29 - 31 September 2025, sebagai pengingat agar warga saling bergandengan melawan anarkis. Mau menyingkirkan ego serta kesombongan demi menjaga Surabaya. "Mungkin Surabaya hari ini kita terlalu banyak ego, mungkin ada yang merasa sempurna, merasa paling hebat, tetapi hari ini, kita diingatkan Tuhan bahwa rasa-rasa itu harus dihilangkan," ucap Eri. Sebagai informasi, kegiatan pengucapan Ikrar 'Jogo Suroboyo' diinisiasi oleh berbagai elemen masyarakat, di antaranya Karang Taruna, Pemuda Pusura, Cak Ning, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas. Kemudian Pemuda Pancasila, Pramuka, Madura Asli (Madas), Muhammadiyah, PCNU, Gojek dan Ketua Satgas Kampung Pancasila RW, serta dari unsur masyarakat lainnya. Adapun ikrar yang diucapkan oleh warga Kota Surabaya adalah: 1. Menjaga Surabaya tetap aman dan rukun dalam kebersamaan. 2. Menguatkan kota Surabaya sebagai jati diri warga kota dan masa depan Surabaya. 3. Menyampaikan aspirasi dengan kritis dan tidak mudah terprovokasi. 4. Menolak segala dalam bentuk kekerasan dan anarkistis. 5. Bersatu dalam harmoni tanpa amarah dan bersama-sama tolong menolong antar warga.&nbsp; &ldquo;Jangan pernah anak cucu kita merasakan ini kembali. Maka kita jaga kota ini sebagai orang yang beriman, sebagai orang tua untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya," pungkas Eri.&nbsp;

Sekitar 9 ribuan warga Surabaya berkumpul di Tugu Pahlawan untuk mengucapkan ikrar 'Jogo Suroboyo' demi menjaga keamanan kota.

9 Ribu Lebih Warga Ikrar 'Jogo Suroboyo', Kompak Tolak Kekerasan dan Anarkis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/28/remaja-ditangkap-3413707240.jpg" alt="Ratusan remaja dan pelajar diamankan di Stasiun Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diduga hendak ikut aksi di DPR RI, Kamis (28/8) siang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ratusan remaja dan pelajar diamankan di Stasiun Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, diduga hendak ikut aksi di DPR RI, Kamis (28/8) siang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI buka suara pasca banyaknya pelajar yang ditahan oleh Polda Metro Jaya usai memanasnya aksi unjuk rasa di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Menurut Disdik, hingga saat ini, belum ada pelajar Jakarta yang dicabut KJP Plusnya karena terlibat aksi unjuk rasa. ''Kalau anak demonstrasi, itu dia kan membuka ruang menyampaikan pendapatnya. Pak gubernur juga sudah sampaikan secara klir bahwa tidak ada yang dicabut KJP-nya,'' jelas Kepala Disdik DKI Nahdiana di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (2/9). Meski aksi demonstrasi atau unjuk rasa merupakan hak konstitusional setiap warga negara, Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan batasan. Disdik DKI bisa mencabut jika terbukti dan sudah ada kekuatan hukum yang menyatakan anak tersebut melakukan tindak pidana.&nbsp; ''Kecuali kalau dia (penerima KJP Plus) terbukti dia berbuat anarkis dan tidak benar,'' jelasnya. Oleh karena itu, dia mengimbau kepada pelajar di Jakarta untuk tidak bertindak yang melanggar hukum. Lebih lanjut, saat ditanya jumlah pelajar yang ditahan saat ini, Nahdiana mengaku belum menerima datanya. Sehingga, dia tidak bisa menyampaikan data terbarunya. ''Kami belum terima data resminya dari Polda Metro Jaya. Tapi, semua anak kami ada di sekolah kemarin (1/9). Karena kemarin kan PJJ (pembelajaran jarak jauh), konsentrasinya dengan KJP itu,'' katanya. Memang, untuk mencegah dampak unjuk rasa anarkis, Disdik DKI sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 8660/PK.00.00 kepada kepala satuan pendidikan negeri dan swasta di Jakarta untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran, baik luring maupun daring. Pada Senin (1/9) lalu, ada sebanyak 2.829 sekolah, baik swasta maupun negeri di Jakarta yang pembelajarannya dilaksanakan secara daring. &nbsp;Dari jumlah itu, bahkan masih ada yang hari ini, Selasa (2/9) melanjutkan PJJ tersebut. ''Hari ini (2/9) ada beberapa sekolah yang kemarin melakukan belajar dari rumah, ini sudah masuk kembali ke sekolah. Mohon doanya mudah-mudahan anak-anak kita bisa kembali ke sekolah. SE itu berlaku mulai 1 September sampai kapan? Sampai kami memberikan pemberitahuan lebih lanjut,'' tambahnya.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan tidak ada pencabutan KJP Plus bagi pelajar yang terlibat aksi unjuk rasa.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta Jamin KJP Plus Pelajar yang Ikut Unjuk Rasa Tidak Dicabut, Kecuali Terbukti Anarkis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/J1vFQ6BWeE1Wob20LEtdWxymLoCHNZ1YGDDkU3IF-1-2894828678.jpg" alt="Kondisi gedung sisi barat kompleks Grahadi Surabaya pasca dibakar massa, Minggu (31/8/2025). Pangdam V Brawijaya Mayjen Rudy Saladin mengingatkan untuk tidak anarkistis. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kondisi gedung sisi barat kompleks Grahadi Surabaya pasca dibakar massa, Minggu (31/8/2025). Pangdam V Brawijaya Mayjen Rudy Saladin mengingatkan untuk tidak anarkistis. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pangdam V Brawijaya, Mayjen Rudy Saladin meninjau kondisi terkini Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, setelah terbakar ludes saat aksi demonstrasi Sabtu malam (31/8).&nbsp; Didampingi oleh jajarannya, Rudy menyaksikan kondisi bangunan cagar budaya yang menjadi korban amukan massa yang tak bertanggung jawab. Terlihat sisa bara api masih bertebaran di sejumlah titik di sisi barat kompleks Gedung Negara Grahadi.&nbsp; Rudy menyesalkan aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum, terutama bangunan cagar budaya, yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Ini tidak hanya merugikan rakyat, tetapi juga mencederai nilai sejarah kota. "Sungguh sangat disayangkan ya, ini adalah salah satu bangunan cagar budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya," ujar Mayjen Rudy kepada awak media, Minggu (31/8). Ia menyampaikan bahwa bangunan ini telah dibangun sejak tahun 1930-an, sebelum Indonesia merdeka. Namun karena ulah oknum yang melempar bom molotov ke bagian atap, menyebabkan api merembet dan membakar bangunan Grahadi. Dalam hitungan jam, sisi barat Gedung Negara Grahadi tampak porak-poranda. Sisa bangunan kayu dan barang-barang lain berubah menjadi arang serta abu. Tembok menghitam pekat akibat asap kebakaran hebat. Atap Gedung Negara Grahadi lenyap dilahap si jago merah, meninggalkan rangka hangus dan genteng berserakan di tanah. Coretan vandalisme berisi umpatan tampak jelas memenuhi hampir seluruh dinding bangunan. "Alhamdulillah untungnya (kobaran api) tidak sampai ke gedung induk (menunjuk bagian tengah Gedung Negara Grahadi), karena gedung itu dibangun lebih lama lagi, sejak 1700-an," sambungnya. Secara khusus, ia mengimbau masyarakat agar menahan diri dan tidak berbuat anarkistis. Aspirasi sebaiknya disampaikan dengan cara baik dan tenang demi menjaga ketertiban serta keamanan bersama. "Sekali lagi saya dengan penuh kerendahan hati, memohon dengan sangat, tolong betul-betul jaga kondusifitas, jangan mudah terprovokasi, jangan anarkis, karena dampaknya luar biasa. Mari sama-sama mengendalikan diri," imbuh Rudy.&nbsp;

Pangdam V Brawijaya Mayjen Rudy Saladin meninjau Gedung Negara Grahadi yang terbakar saat demonstrasi, menyesalkan aksi vandalisme.

Pasca Gedung di Kompleks Grahadi Surabaya Ludes Terbakar, Pangdam V Brawijaya Rudy Saladin: Jangan Anarkis, Kendalikan Diri!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/kprt9RXTQ0hjWFE29BbLC3PzFL12iAbbPQxpu4cN-1-1398363971.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi buka suara soal demontrasi yang ricuh. (Novia Herawati/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi buka suara soal demontrasi yang ricuh. (Novia Herawati/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menanggapi ricuhnya aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Kota Pahlawan. Dampaknya, sejumlah fasilitas umum di Kota Surabaya tak luput menjadi sasaran amukan massa. Eri mengatakan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum (demonstrasi) adalah hak setiap warga negara dan dijamin undang-undang. Namun, ia berpesan agar cara penyampaiannya tetap mengedepankan etika dan tidak anarkistis. "Kalau ada yang menyampaikan aspirasi ya monggo (silakan), tetapi nyuwun (minta) tolong dijagalah fasilitas umum, karena ini (fasilitas umum) adalah milik warga juga," ujar Eri di Surabaya, Minggu (31/8) Eri Cahyadi yakin masyarakat Surabaya mampu menyampaikan aspirasi dengan cara-cara elegan, tanpa merusak fasilitas umum. Ia optimistis demonstrasi di Kota Pahlawan tetap bisa diperhatikan tanpa harus ricuh. &ldquo;Saya yakin mahasiswa Surabaya luar biasa, pasti akan jogo (menjaga) Surabaya. Saya yakin mahasiswa Surabaya nggak harus anarkis. Saya minta tolong, silakan. Tetapi tolong dijaga kota ini," imbuhnya. Selain menyampaikan pesan kepada massa aksi, Wali Kota Surabaya juga berpesan kepada aparat keamanan agar mengutamakan pendekatan humanis dalam mengawal jalannya demonstrasi. &ldquo;Saya juga mohon kepada aparat (kepolisian) juga lebih kebapakan, yang ngayomi, kena aparat ini adalah orang yang mengayomi. Insya Allah ketika massa menyampaikan aspirasinya dan didengarkan, maka itu akan jadi baik,&rdquo; seru Eri. Wali Kota Surabaya dua periode ini menegaskan bahwa masyarakat, aparat, dan pemerintah memiliki tujuan yang serupa, yakni bersama-sama membangun kota dan bangsa ke arah yang lebih baik. &ldquo;Tidak ada yang berniat membuat Surabaya jelek. Semuanya ingin yang terbaik untuk Surabaya dan untuk Indonesia. Maka, ayo dengan hati nurani kita bangun dengan hati yang baik,&rdquo; tukas Eri Cahyadi.&nbsp;

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, minta demonstran jaga fasilitas umum dan sampaikan aspirasi secara elegan.

Ajak Semua Warga Bareng-Bareng Jaga Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi: Demo Boleh, Tapi Jangan Anarkis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/23/ricuh-persib-3455077974.jpg" alt="Kericuhan pecah usai laga antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta, Senin (23/9). (Instagram @bdg.info)" width="100%">
<figcaption>Kericuhan pecah usai laga antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta, Senin (23/9). (Instagram @bdg.info)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengecam keras kericuhan yang terjadi usai pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta. Operator penyelenggara Liga 1 Indonesia itu menilai tindakan anarkis yang dilakukan oknum suporter dapat merusak citra sepak bola Indonesia. Sebagaimana diketahui, kericuhan suporter pecah setelah Persib berhasil mengalahkan Persija dengan skor 2-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (23/9) sore. Petugas steward menjadi sasaran amukan oknum suporter. "Tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum suporter tersebut tidak hanya merugikan klub, tetapi juga merusak citra sepak bola nasional," demikian pernyataan resmi PT LIB, dikutip Selasa (24/9). Berdasarkan potongan-potongan video yang viral di media sosial, tanda-tanda kericuhan itu sudah mulai muncul saat wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Semua diawali saat kondisi tribune di Stadion Si Jalak Harupat tidak kondusif saat laga berakhir. Para oknum penonton itu kemudian mulai masuk ke lapangan saat laga usai. Di saat yang sama, para pemain Persib maupun Persija langsung digiring masuk ke lorong ganti agar tak jadi korban kericuhan. Suasana langsung berubah mencekam setelahnya. Oknum suporter yang masuk ke lapangan langsung mengejar semua steward yang bertugas di sisi lapangan. Ya, petugas (steward) jadi sasaran amukan oknum suporter, seperti memukul hingga menendang. Situasi itu membuat pihak kepolisian dan TNI turun tangan untuk meredam kericuhan. Aparat pun berhasil memukul mundur oknum suporter dan kondisi perlahan kondusif. "Dengan tegas kami sangat menyesalkan munculnya insiden tersebut," ucap Direktur Operasional LIB, Asep Saputra, Senin (23/9) malam WIB. Menindaklanjuti insiden itu, PT LIB akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat. "Kami berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak," sambung Asep. Selain itu, PT LIB juga mengajak seluruh stakeholder sepak bola Indonesia untuk bersama-sama menciptakan lingkungan sepak bola yang aman, nyaman, dan sportif. "Kepada seluruh suporter, kami mengimbau untuk selalu menjaga ketertiban dan sportivitas dalam mendukung tim kesayangan," pungkasnya.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) mengecam keras kericuhan yang terjadi usai pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta.

Kecam Tindakan Oknum Suporter usai Persib vs Persija, PT LIB: Merusak Citra Sepak Bola Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/24/IMG_0828-249947207.jpeg" alt="Oknum suporter masuk lapangan menyerang steward yang sedang bertugas usai pertandingan Persib melawan Persija di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (23/9). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Oknum suporter masuk lapangan menyerang steward yang sedang bertugas usai pertandingan Persib melawan Persija di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (23/9). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Persib Bandung buka suara mengenai aksi kericuhan usai pertandingan melawan Persija Jakarta. Manajemen mengecam aksi anarkis tersebut dan mengancam oknum penonton yang melakukan itu tidak akan bisa datang ke stadion lagi. Kericuhan suporter pecah usai Persib berhasil mengalahkan Persija dengan skor 2-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (23/9) sore. Tanda-tanda kericuhan itu sudah mulai muncul saat wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Berdasarkan potongan-potongan video yang viral di media sosial, kondisi tribune di Stadion Si Jalak Harupat diketahui sudah tidak kondusif saat laga berakhir. Mereka mulai masuk ke lapangan saat laga usai. Para pemain Persib maupun Persija langsung digiring masuk ke lorong ganti agar tak jadi korban kericuhan. Suasana langsung berubah mencekam setelahnya. Nyaris semua petugas steward yang bertugas di sisi lapangan, menjadi sasaran amukan para oknum penonton. Mereka dikejar dan diburu untuk dipukuli dan ditendang oleh oknum suporter. Situasi itu membuat pihak kepolisian dan TNI turun tangan untuk meredam kericuhan. Aparat pun berhasil memukul mundur oknum suporter dan kondisi perlahan kondusif. Pada Selasa (24/9) dini hari, Persib akhirnya muncul memberikan pernyataan. Segenap pemain, pelatih, ofisial, dan manajemen mengaku sedih, kecewa, dan merasa terpukul atas tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum-oknum penonton yang tidak bertanggung jawab kepada beberapa steward. "Persib tidak dapat mentoleransi dan mengecam keras oknum-oknum penonton yang melakukan pemukulan dan main hakim sendiri terhadap steward-steward yang sedang bertugas," demikian pernyataan resmi Persib. "Karena itu, Persib mendukung aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kejadian malam ini dan menindak tegas para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku," tambah pernyataan resmi klub. Selain mengecam, Persib juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bobotoh yang sudah tertib menonton laga Persib vs Persija di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin kemarin. Permohonan maaf juga disampaikan kepada PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan PSSI. "Atas kejadian ini, Persib dan panitia pertandingan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada para Bobotoh yang sudah tertib atas gangguan keamanan yang menodai hasil pertandingan malam hari ini. PERSIB juga meminta maaf kepada PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) atas kejadian tersebut," tutur manajemen Persib. Lebih lanjut, Persib menyatakan bahwa mereka selalu berkomitmen menggelar pertandingan yang aman dan nyaman. Manajemen pun bakal memberikan hukuman dan sanksi tegas kepada seluruh pelaku oknum suporter yang terlibat. "Persib selalu berkomitmen menciptakan atmosfer sepak bola yang aman dan nyaman, sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan," katanya. "Oknum-oknum yang tidak mendukung hal ini dipastikan tidak akan dapat lagi membeli tiket untuk menonton pertandingan-pertandingan PERSIB secara langsung di stadion di masa datang," pungkas pernyataan resmi Persib.

Persib Bandung buka suara mengenai aksi kericuhan usai pertandingan melawan Persija Jakarta. Manajemen mengecam aksi anarkis tersebut.

Sanksi Tegas Manajemen Persib Bandung, Oknum Bobotoh Dijamin Nyesel Seumur Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/IMG_0025JPG-2041303696.jpg" alt="Massa aksi dari elemen mahasiswa berhasil menjebol pintu Gerbang utama DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi dari elemen mahasiswa berhasil menjebol pintu Gerbang utama DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR pada Kamis (22/8) diwarnai dengan aksi anarkis. Sejumlah pendemo mendapat tindakan represif dan ditangkap oleh aparat kepolisian. Tindakan represif dan penangkapan itu mendapat kecaman dari sejumlah kalangan. Sebab, para pendemo itu berada di barisan untuk menyampaikan pendapat atas kondisi demokrasi bangsa. Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno (UBK) Cecep Handoko sangat mengecam tindakan represif Polri terhadap para demonstran yang berada di depan gedung DPR/MPR pada Kamis (22/8) malam. Dia menilai tindakan represif aparat Polri itu adalah buntut dari tindakan pemerintah dan DPR yang memaksakan kehendak soal pengesahan RUU Pilkada. "Kita merasa prihatin, karena polisi dan mahasiswa serta masyarakat ini korban atas tindakan pemerintah dan DPR yang memaksakan kehendak. Sejatinya aksi kekerasan tidak perlu terjadi," kata Ceko kepada wartawan, Jumat (23/8). Ceko mengatakan, aksi demonstrasi mahasiswa merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah dan DPR yang terlalu bernafsu berkuasa. "Akhirnya yang berbennturan sesama anak bangsa. Aku yakin teman-temen aparat keamanan, jika bukan karena tugas enggak akan mau ribut dengan para demonstran," katanya. Karena itu, Ceko mendorong anggota DPR untuk turun ke lapangan menyelamatkan peserta demonstran dari serangan aparat Polri. Apalagi aksi demonstran itu bagian dari penolakan terhadap RUU Pilkada yang pada akhirnya batal disahkan. "Karena sejatinya ruang eksekutif dan legislatif itu berbeda, jadi sudah seharusnya anggota DPR berpihak kepada rakyat yang demo," tandas Ceko. Untuk diketahui personel polisi dan TNI mengerahkan sejumlah kendaraan taktis (rantis) agar bisa mengusir para pendemo dari gerbang gedung DPR/MPR. Ketika para personel mulai membubarkan massa, mendadak aksi lempar batu terjadi. Aparat pun terus memukul mundur para peserta aksi dengan menembakkan water canon dan gas air mata ke arah massa aksi.

Aksi massa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR/MPR pada Kamis (22/8) diwarnai dengan aksi anarkis. Sejumlah pendemo mendapat tindakan.

Tindakan Represif dan Penangkapan Massa Unjuk Rasa di Depan Gedung MPR/DPR Dikecam

anarkis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anarkis

Berita Terkini