<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Penjualan-STB-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s" width="100%">
<figcaption>Pedagang melayani pembeli set top box (STB) TV Digital di pusat elektronik Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (4/2/2022). Hari pertama migrasi tv analog ke tv digital membuat penjualan STB meningkat pesat. Bahkan sudah sejak 2 minggu sebelum migrasi s</figcaption>
</figure>Hary Tanoe Sebut Kemenkominfo Gunakan Standar Ganda  JawaPos.com – ASO (analog switch off) belum sepenuhnya berjalan mulus. Pemerintah dan DPR meminta semua pihak mendukung peralihan ke era televisi digital, tapi pelaku industri menunjuk adanya standar ganda dalam pelaksanaannya.  Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta dukungan ekosistem penyiaran untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. ”Tujuan kita sama bahwa layanan yang diberikan itu bisa memberikan manfaat dan benefit bagi industri,” ujarnya.  Suara lebih keras datang dari parlemen.  Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno mengatakan, undang-undang (UU) sudah tegas menyatakan bahwa ASO berlaku mulai 2 November 2022. Maka, semua stasiun televisi harus mematuhi aturan tersebut.  Tidak boleh ada stasiun televisi yang membangkang dan tidak mau melaksanakan aturan tersebut. Semua siaran TV analog harus dimatikan dan berganti ke TV digital seperti yang ditetapkan UU. ”Silakan pemerintah mematikan semua siaran TV analog,” terang Dave kepada Jawa Pos kemarin.  Jika ada stasiun TV yang belum melakukan ASO, dia meminta pemerintah melakukan tindakan tegas kepada perusahaan tersebut. ”Sebab, aturannya sudah sangat jelas terkait ASO,” kata Dave.  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyebutkan, siaran TV digital akan memberikan banyak keuntungan. ”Penonton di rumah mendapatkan gambar yang jernih, suara yang berkualitas, serta gratis dinikmati seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.  Program ASO, lanjut dia, diatur dalam Pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal itu menyebutkan bahwa peralihan siaran televisi analog ke digital telah ditetapkan pada 2 November 2022 sebagai batas terakhir.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, ada tujuh televisi yang membandel. Ketujuhnya adalah RCTI, Global TV, MNC TV, Inews TV, ANTV, tvOne, dan Cahaya TV. Untuk tujuh stasiun televisi tersebut, lanjut Mahfud, secara teknis pemerintah sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio tertanggal 2 November.  Tapi, Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo heran dengan ASO yang hanya berlangsung di Jabodetabek dengan alasan perintah undang-undang (UU). ”Padahal, UU Cipta Kerja adalah ASO nasional. Bukan hanya ASO Jabodetabek,” ucapnya dalam surat terbuka.  Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan UU Cipta Kerja dengan putusan nomor 91/PUU-XVII/2020 butir 7 yang berbunyi: menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  ”Arti dari putusan MK adalah sesuatu yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat agar ditangguhkan,” tegasnya.  Menurut dia, dari sisi hukum juga terdapat kejanggalan. Kemenkominfo menggunakan standar ganda. Pertama, Jabodetabek mengikuti perintah UU dengan menggunakan ASO. Kedua, luar Jabodetabek mengikuti putusan MK yang membatalkan ASO.  ”Saya pernah menyampaikan ini kepada Bapak Presiden (Joko Widodo). Bahwa sebaiknya saat ini berjalan simulcast (siaran analog dan digital berjalan bersama) sampai masyarakat siap dengan TV digital,” terang pria yang akrab disapa HT itu.  Jika ingin cepat, lanjut dia, TV analog dilarang diperjualbelikan di pasar. Dengan begitu, masyarakat otomatis membeli TV digital. Jika tidak, berarti keputusan ASO sama saja memaksa masyarakat membeli set top box (STB) agar bisa menonton siaran digital. Padahal, kondisi ekonomi sebagian masyarakat kurang baik lantaran terimbas pandemi Covid-19.  ”Bahkan, saya pernah mendengar konon arahan Bapak Presiden di rapat kabinet agar hati-hati dalam menerapkan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas. Termasuk implementasi ASO,” ujar HT.  Terpisah, Corporate Secretary PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) Neil R. Tobing menghormati anjuran pemerintah untuk melaksanakan ASO (analog switch off). VIVA sebagai induk usaha dari ANTV dan tvOne menyampaikan terima kasih kepada para penonton, khususnya di wilayah layanan Jabodetabek.  ”VIVA dengan kerendahan hati memohon maaf karena pada 3 November 2022 pukul 24.00 WIB ANTV dan tvOne harus menghentikan siaran analog (analog switch off) di wilayah layanan Jabodetabek untuk memenuhi permintaan pemerintah melalui Menko polhukam,” tuturnya dalam keterangan yang diterima Jawa Pos kemarin (4/11).  Meski, lanjut dia, tingkat penetrasi masyarakat di Jabodetabek terhadap akses siaran digital masih sangat minim. Sebanyak 60 persen penduduk Jabodetabek masih menggunakan TV analog. Serta masih multitafsir terhadap implementasi peraturan perundang-undangan sebagai akibat dari beberapa upaya hukum. ”Namun, kami mengikuti anjuran pemerintah,” imbuhnya.  Untuk bisa menerima siaran digital, masyarakat harus menyiapkan STB dengan harga Rp 150 ribu–Rp 200 ribu. Masyarakat miskin yang terdaftar di Kementerian Sosial (Kemensos) akan mendapatkan STB secara gratis. ”Tapi, bagi yang tidak terdaftar bisa membelinya di toko-toko elektronik dengan harga terjangkau,” ucapnya.

DPR Minta Semua Siaran TV Analog Dimatikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Pembeli-STB-nurul-fitriana-JPC.jpg" alt="Warga membeli STB di sebuah toko elektronik di Jakarta Timur pada Kamis (3/11). Foto: Nurul Fitriana" width="100%">
<figcaption>Warga membeli STB di sebuah toko elektronik di Jakarta Timur pada Kamis (3/11). Foto: Nurul Fitriana</figcaption>
</figure>Kemenkominfo Persuasi Lembaga Penyiaran yang Belum Migrasi ke TV Digital  JawaPos.com – Hingga batas waktu pemberlakuan migrasi ke TV digital pada Rabu (2/11) pukul 00.00, sejumlah stasiun televisi belum melaksanakan analogue switch-off (ASO). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD mengingatkan agar seluruh stasiun televisi taat pada aturan yang berlaku.  ”Ada beberapa televisi swasta yang sampai sekarang (kemarin, Red) dalam tanda petik tidak mengikuti atau membandel atas keputusan pemerintah,” kata Mahfud kepada awak media kemarin (3/11) petang. Pemerintah menyayangkan temuan itu lantaran pelaksanaan ASO sudah melalui tahapan dan persiapan panjang.  Mahfud kemudian membeberkan stasiun televisi swasta yang belum mematikan siaran analognya.  Yaitu, RCTI, Global TV, MNC TV, iNews TV, ANTV, TV One, dan Cahaya TV. Semua stasiun televisi itu sebelumnya sepakat akan melaksanakan kebijakan ASO. Karena itu, kata Mahfud, untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pemerintah langsung mengambil sikap. ”Terhadap stasiun TV yang membandel itu, secara teknis kami sudah membuat surat pencabutan izin stasiun radio (ISR) tertanggal 2 November 2022,” tegas mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.  Dia menekankan, saat ini aktivitas siaran televisi melalui jaringan analog bisa dikatakan ilegal. ”Dan bertentangan dengan hukum yang berlaku,” katanya.  Menteri Kominfo Johnny G. Plate juga meminta seluruh stasiun televisi taat pada aturan. ”Karena ada yang belum mati (siaran analognya). Saya tentu berharap kerja samanya,” katanya.  Di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, warga masih bisa menonton tayangan TV analog. Yaitu, untuk channel RCTI, MNC TV, GTV (Global TV), dan ANTV. Stasiun televisi tersebut tidak mengikuti ketentuan undang-undang. ”Kami akan selesaikan secara baik-baik. Meminta supaya segera beralih ke TV digital,” kata Dirjen Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong.  Usman menyatakan bahwa pihaknya belum terpikir soal langkah hukum. Dia bahkan berharap persoalan tersebut jangan sampai masuk ke kepolisian.  Migrasi dari TV analog ke digital, kata Usman, merupakan amanah UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Selain itu, bentuk penghormatan pada komitmen bersama yang sudah diambil antara Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Kementerian Kominfo.  Dia mengungkapkan, sudah ada rapat bersama. Salah satu hasilnya, menunda ASO wilayah Jabodetabek dari 5 Oktober ke 2 November. ”TV yang sekarang masih analog itu ikut rapat di situ,” katanya. Usman masih ingat saat itu rapat digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom.  Usman mengajak semua stasiun TV yang ikut dalam rapat itu untuk menghormati keputusan bersama yang telah diambil.  Sementara itu, dalam seremoni ASO, Menkominfo Johnny G. Plate meminta agar pejabat yang berwenang melakukan pendekatan persuasif kepada lembaga penyiaran yang belum mematikan tayangan analognya. Program ASO, kata dia, bertujuan menjaga kepentingan industri pertelevisian nasional. Selain tentu untuk kepentingan masyarakat.  Di Indonesia terdapat 112 wilayah siaran. Siaran terestrial hanya bisa menjangkau 341 kabupaten/kota. Sisanya, ada 173 kabupaten/kota yang tidak terjangkau tayangan terestrial. Sebanyak 173 daerah itu diputuskan hanya bisa menggunakan tayangan digital. Pemberlakuan ASO di 341 daerah tersebut diawali dengan migrasi serentak pada 2 November 2022.  Johnny mengatakan, untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, ada 25 lembaga penyiaran. ”Dari yang kita lihat, ada potensi beberapa di antaranya yang belum switch-off,” katanya.  Sementara itu, MNC Group (mewakili RCTI, MNCTV, INews, GTV) dalam pernyataan resminya menanggapi permintaan Mahfud MD untuk dilakukan ASO yang seharusnya berlaku nasional, tetapi pada kenyataannya hanya terbatas di wilayah Jabodetabek. ”Kami akan melaksanakan permintaan tersebut pada hari ini, Kamis, 3 November 2022, jam 24.00 WIB,” bunyi pernyataan MCN Group.  Secara fakta, belum ada satu surat tertulis yang diterima MNC Group terkait dengan pencabutan izin siaran analog di wilayah Jabodetabek untuk mendukung program ASO. Karena itu, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ASO.  MNC Group menyadari bahwa tindakan mematikan siaran dengan sistem analog sangat merugikan masyarakat Jabodetabek. Diperkirakan, 60 persen masyarakat di Jabodetabek tidak bisa lagi menikmati tayangan televisi secara analog, kecuali dengan membeli STB atau mengganti televisi digital atau berlangganan TV parabola. ”Tetapi, dikarenakan adanya permintaan dari Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, maka kami akan tunduk dan taat.”  MNC Group memandang ada kebijakan yang bertentangan, terutama jika dikaitkan dengan adanya putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Meski taat atas permintaan dari Menko Polhukam, untuk kepastian hukum dan kepentingan masyarakat luas, MNC Group akan mengajukan tuntutan secara perdata dan/atau pidana sesuai hukum yang berlaku.  Bantuan STB  Untuk menampung keluhan masyarakat, khususnya terkait bantuan set top box (STB), Kementerian Kominfo membuka posko respons cepat penanganan bantuan STB di beberapa wilayah. Termasuk di wilayah Jakarta yang berada di The Akmani Hotel, Menteng.  Direktur Pengembangan Pita Lebar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Marvel Situmorang mengungkapkan, di posko respons cepat disediakan dua media komunikasi. Yakni, melalui call center 159 dan nomor telepon seluler yang dapat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp. Selain itu, bisa datang langsung ke lokasi. ”Sejak dibuka mulai kemarin, kurang lebih sudah ada 150-an yang menghubungi. Yang datang langsung sekitar 50-an orang,” jelasnya.  Umumnya, mereka menanyakan tiga hal utama. Pertama, cara mendapatkan bantuan STB. Menurut Marvel, bantuan STB hanya untuk rumah tangga yang masuk dalam data P3KE. Itu dapat dicek melalui website dengan memasukkan NIK.  Kedua, belum diterimanya STB yang diberikan pemerintah. Marvel mengatakan, pihaknya akan mengecek ke database. Jika berdasar data sudah diterima, pihaknya akan mengecek ke vendor untuk memastikannya. ”Kalau yang ketiga lebih banyak di luar STB. Lebih menanyakan terkait masalah tidak adanya siaran TV di rumahnya,” terangnya.  Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan jajaran camat dan lurah untuk membantu menyosialisasikan program migrasi ke TV digital. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal Z.A. mengatakan, peran camat dan lurah sangat penting dalam kelancaran program ASO.  Tidak hanya sosialisasi, pihaknya memperbolehkan dibuatnya layanan pengaduan.

Mahfud MD Ancam Cabut Izin Siaran 7 TV Swasta Yang Belum ASO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/grafis-tv.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemberlakuan kebijakan migrasi tayangan TV analog ke digital belum sepenuhnya mulus. Masih banyak stasiun televisi yang belum memulai analogue switch off (ASO) alias mematikan siaran analognya. Situasi itu juga terjadi di wilayah Jatim. Belum semua stasiun televisi yang beroperasi di provinsi ini sudah mematikan siaran analognya.  Berdasar pantauan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim, tercatat baru satu TV berjejaring nasional dan lima TV lokal yang telah bermigrasi ke siaran digital.  Lima TV lokal itu meliputi Jawa Pos TV, BBSTV, Surabaya TV, Madu TV, dan Arek TV. Sementara itu, televisi berjejaring nasional yang sudah melakukan ASO adalah TVRI.  ’’Kami mengapresiasi lembaga penyiaran yang telah tertib menaati aturan ini dengan segala risiko yang berpotensi terjadi,’’ ucap Ketua KPID Jatim Immanuel Yosua Tjiptosoewarno kemarin.  Dia menjelaskan, stasiun televisi yang beralih ke digital memang memiliki sejumlah potensi risiko yang harus ditanggung. Terutama dari segi bisnis dan operasional.  Di luar enam lembaga penyiaran yang sudah beralih ke digital tersebut, kata Yosua, sebenarnya ada sejumlah stasiun televisi yang sudah siap bermigrasi, terutama TV lokal. Hanya, pengelola TV itu masih berpikir dua kali.  Sebab, mereka khawatir pemerintah masih memberikan kelonggaran terhadap stasiun TV yang belum ASO. ’’Apalagi, mereka juga khawatir risiko kehilangan penonton,’’ katanya.  Kondisi tersebut terjadi karena pemerintah belum maksimal dalam menerapkan kebijakan ASO. Terutama terkait penyediaan set top box (STB) untuk warga kurang mampu.  Dia mencontohkan di wilayah Jatim ring 1 (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan sekitarnya) yang masuk kawasan pilot project penerapan ASO. Masih banyak warga yang belum memiliki STB itu murni karena persiapan yang kurang.  Berdasar data KPID Jatim, saat ini sudah ada 11.565 STB yang diberikan oleh pemerintah di wilayah Jatim, terutama ring 1. Juga, ada 15.460 STB yang diberikan swasta ke MBR. ’’Saat ini distribusi stok STB di daerah juga banyak yang kurang,’’ katanya.  Akibatnya, di lapangan saat ini masih banyak yang tetap memakai analog. Situasi yang sama juga terjadi di wilayah Jatim lainnya. ”Karena itu, kami minta pemerintah tegas dalam penerapan ASO. Termasuk terkait penyediaan STB untuk masyarakat kurang mampu,’’ katanya.

6 Stasiun TV di Jawa Timur Sudah Berpindah ke Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/tv-digital-2.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Pemerintah Pastikan Perangkat STB bagi Warga Miskin  JawaPos.com – Mulai nanti malam (2/11) pemerintah memberlakukan migrasi tayangan TV analog ke digital atau analogue switch-off (ASO). Salah satu pembeda yang signifikan adalah gambar menjadi lebih jernih. Namun, pemerintah tidak berhenti pada kualitas gambar, tetapi juga kualitas konten.  Pengamat kebijakan publik Lina Miftahul Jannah mengatakan, televisi tidak sebatas media hiburan.  Tetapi juga media edukasi untuk masyarakat. ”Jangan berhenti pada kualitas gambar yang lebih jernih, tapi masyarakat harus disuguhi tontonan berkualitas,” tuturnya di Jakarta kemarin (1/11).  Konten-konten tayangan yang berkualitas untuk memenuhi peran edukasi, ujar Lina, harus diperbanyak. Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sangat penting untuk mengawal terwujudnya konten-konten tayangan TV berkualitas.  Dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI) itu menceritakan sudah sekitar tiga bulan menikmati tayangan TV digital. ”Kualitas gambarnya jauh lebih jernih. Sama seperti TV berlangganan, tapi ini gratis,” jelas warga Kota Depok tersebut.  Lina sudah memiliki TV yang built-in dekoder sehingga tidak perlu membeli set top box (STB). Namun, beberapa waktu lalu dia juga sempat membeli perangkat STB untuk TV model lama milik keluarganya. Harga STB itu sekitar Rp 200 ribu per unit.  Lina menyatakan, distribusi perangkat STB memang menjadi tantangan tersendiri dalam migrasi ke TV digital. Namun, itu tidak berarti jatuh tempo pelaksanaan ASO diundur lagi. ”Kalau diundur lagi, nanti masyarakat mengentengkan lagi,” tuturnya. Dia berharap batas penetapan ASO tetap dijalankan seperti aturannya.  Program ASO diatur dalam Pasal 60A UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana diubah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal itu menyebutkan bahwa proses peralihan siaran televisi analog ke digital ditetapkan pada 2 November 2022 sebagai batas terakhir.  Kementerian Kominfo menyebutkan, ada 222 wilayah yang menjalankan ASO sesuai jadwal per hari ini. Kemudian, ada 292 kabupaten/kota yang masih menunggu kesiapan. Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong mengatakan, salah satu tantangan ASO di 292 kabupaten/kota itu adalah pendistribusian perangkat STB. Perangkat tersebut berguna untuk menangkap siaran digital.  Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan pembagian STB gratis. Program itu dikhususkan untuk masyarakat kategori miskin ekstrem. Acuannya sesuai dengan data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE). Syarat lainnya, berada di wilayah terdampak ASO, memiliki TV analog, dan punya kartu identitas atau KTP.  Di bagian lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa migrasi TV analog ke digital tidak perlu ditunda lagi. ”(ASO) sudah tidak perlu ditunda lagi. Harus dilaksanakan,” tegasnya. Migrasi dari TV analog ke TV digital itu, tutur dia, sudah menjadi perintah undang-undang.  Ma’ruf menyatakan, Kementerian Kominfo sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menjalankan program ASO. Termasuk penerapan migrasi secara bertahap untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia.  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah menyosialisasikan dengan masif terkait ASO. ”Masalah sosialisasi ASO ini perlu ditingkatkan agar tidak salah persepsi di tengah masyarakat,” ucapnya.  Menurut Kharis, masyarakat masih belum sepenuhnya mengerti terkait program ASO yang dijalankan pemerintah. Masih ada persepsi bahwa program tersebut berbayar tiap bulan sehingga masyarakat merasa terbebani.

Migrasi ke TV Digital Berlaku Malam Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/TV.jpg" alt="Ilustrasi: Migrasi dari TV analog ke TV digital. (Missoula Current)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Migrasi dari TV analog ke TV digital. (Missoula Current).</figcaption>
</figure>MULAI besok (2/11), migrasi dari TV analog ke TV digital resmi diberlakukan. Itu sekaligus menjadi momen analogue switch-off (ASO). Siaran TV analog yang telah mengudara selama hampir 60 tahun di Indonesia akan digantikan siaran TV digital.  Kebijakan tersebut tentu memuat berbagai urgensi. Pertama, teknologi sudah berkembang dari analog ke digital di mana digital lebih banyak keunggulannya. Di antaranya, tayangan yang lebih jernih, suara lebih bersih, dan secara umum kualitas yang diterima penonton menjadi lebih baik.  Kedua, saat ini kompetisi tidak hanya antarstasiun TV. Namun, juga dengan layanan berbayar digital seperti video on demand, video streaming, ataupun YouTube, Netflix, dan lainnya. Mau tidak mau, mereka sebagai lembaga penyiaran memigrasikan layanan ke digital. Ketiga, demand dari masyarakat menuntut adanya perubahan ke digital. Sebab, ini adalah keniscayaan.  Rencana migrasi dari TV analog ke digital sebetulnya sudah lama digodok. Namun, sempat terhalang oleh regulasi sebelumnya. Setelah rencana ASO masuk ke UU Cipta Kerja, ada payung hukum untuk bermigrasi dari analog ke digital. Dalam UU tersebut juga tertuang batas akhir ASO ini pada 2 November 2022.  Implementasi siaran digital tentu memiliki poin plus dan minusnya. Dulu, penggunaan frekuensi pada analog sangat besar. TV digital diperlukan karena teknologi televisi analog yang dipakai stasiun televisi nasional memakan sumber daya yang besar pada spektrum 700 MHz. Oleh karena itu, pemerintah ingin mengalihkan ke TV digital agar lebih efisien.  Dengan efisiensi itu, akan lebih banyak lembaga penyiaran yang bisa menggunakan TV digital. Artinya, akan muncul lebih banyak keberagaman ownership lembaga penyiaran. Diversity ownership maupun diversity of content makin beragam karena itu memang semangat dari UU Penyiaran. Tujuannya, lapangan kerja terbuka lebih banyak dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat. Membuka pula persaingan industri kreatif.  Namun, ada juga sisi kekurangannya. Proses implementasi ke TV digital memerlukan keterlibatan banyak pihak. Mulai masyarakat hingga pemerintah. Nah, dari segi teknologi baru, tentu diperlukan multiplexer. Beberapa kendala juga masih ada seperti kebutuhan set top box (STB). Memang ada dua cara untuk menikmati TV digital: televisinya sudah digital atau kalau belum digital bisa memakai STB.  Dengan adanya TV digital, diharapkan ada level playing field antara lembaga penyiaran. Masyarakat tentu berharap mendapatkan layanan konten yang lebih berkualitas. Kreativitas masyarakat juga diharapkan lebih tersalurkan sehingga market bisa lebih terbuka. Selain itu, frekuensi 700 MHz salah satunya bisa dipakai untuk teknologi 5G. Jadi, harapannya bisa memberikan layanan 5G yang lebih baik.  Peralihan ini biasanya akan diiringi oleh jumlah pengguna yang terus merangkak naik. Semua memang butuh proses, tapi saya rasa ini memang harus dilakukan agar lembaga penyiaran kita bisa memiliki daya saing yang berkualitas.  *) HERU SUTADI, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Dinda Juwita

Migrasi TV Digital, Buka Lapangan Kerja dan Persaingan Industri