<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemenkominfo-klaim-blokir-11-ribu-konten-radikalisme-berkat-mesin-ais_m_.jpg" alt="Ilustrasi: konten sarat radikalisme dan terorisme tidak boleh dibiarkan beredar. (StudentforLiberty)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: konten sarat radikalisme dan terorisme tidak boleh dibiarkan beredar. (StudentforLiberty)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengidentifikasi bahwa puluhan anak yang terpapar konten kekerasan dari ruang digital berniat melakukan sejumlah aksi. Mulai meledakan sekolah, menyerang guru dan teman, hingga melakukan bunuh diri. Juru Bicara (Jubir) Densus 88 Antiteror Polri Kombes Mayndra E. Wardhana mengungkap temuan tersebut saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta. Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi puluhan anak terpapar konten kekerasan jauh sebelum ledakan SMAN 72 Jakarta terjadi. &rdquo;Di Jepara itu ada seorang anak yang juga ingin menjadi pelopor kekerasan di sekolah, kemudian ingin meng-upload juga di komunitas mereka. Itu bisa ditangani oleh Densus 88 bersama dengan Polda Jateng,&rdquo; kata dia. Komunitas yang dimaksud oleh Myandra adalah True Crime Community atau TCC. Polisi mendeteksi komunitas tersebut tumbuh subur di berbagai platform digital, termasuk media sosial. Selain di Jepara, polisi juga berhasil mencegah aksi di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Jawa Timur (Jatim). Secara keseluruhan, anak-anak yang terpapar konten kekerasan itu tersebar di beberapa daerah. Seluruhnya kini sudah ditangani oleh Polri bersama kementerian dan lembaga terkait. Termasuk diantaranya penanganan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). &rdquo;Mengapa penanganan anak-anak itu prioritas? Dari interview yang dilakukan oleh penyelidik, kami menemukan bahwa anak-anak itu di wilayah yang berbeda berencana untuk melakukan bunuh diri setelah meledakkan beberapa kelas. Disebutkan kelas VII, kelas VIII, kelas IX. Lalu membantai guru, menyabotase CCTV. Sasaran aksinya adalah teman sekolah dan guru,&rdquo; terang Myandra. Untuk itu dilakukan intervensi oleh polisi bersama kementerian dan lembaga terkait. Khususnya kepada 70 anak-anak yang sudah terdeteksi terpapar konten kekerasan. Intervensi dilakukan lewat pendekatan-pendekatan khusus agar paparan konten kekerasan itu tidak berubah menjadi tindakan ekstrem hingga paparan ideologi terorisme. &rdquo;Kita tahu anak-anak merupakan kelompok rentan, namun juga anak-anak merupakan bonus demografi yang perlu dijaga oleh bangsa dan negara ini untuk mencapai tujuan negara menuju Indonesia Emas di 2045,&rdquo; tambah Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. &nbsp;

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengidentifikasi bahwa puluhan anak yang terpapar konten kekerasan dari ruang digital

Puluhan Anak Terpapar Konten Kekerasan Berniat Ledakan Sekolah, Menyerang Guru dan Teman Hingga Bunuh Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemenkominfo-klaim-blokir-11-ribu-konten-radikalisme-berkat-mesin-ais_m_.jpg" alt="Ilustrasi: konten sarat radikalisme dan terorisme tidak boleh dibiarkan beredar. (StudentforLiberty)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: konten sarat radikalisme dan terorisme tidak boleh dibiarkan beredar. (StudentforLiberty)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkap adanya pergeseran signifikan pola ancaman terorisme di Indonesia, dari aksi kekerasan fisik menuju penyebaran ideologi melalui ruang digital. Pergeseran ini dinilai semakin berbahaya karena menyasar kelompok usia anak dan remaja, termasuk melalui gim online. Kepala BNPT, Eddy Hartono, menegaskan meskipun kondisi keamanan nasional relatif terkendali, ancaman di ruang digital justru terus berkembang. Menurutnya, kehidupan anak dan remaja perlu mendapat perhatian serius, agar tidak terpapar ideologi radikal melalui media digital. Pernyataan tersebut disampaikan Eddy Hartono saat memaparkan Laporan Akhir Tahun 2025 BNPT di Jakarta, Rabu (31/12). Ia menekankan bahwa propaganda terorisme kini lebih masif memanfaatkan platform digital. &ldquo;Ancaman terorisme di ruang digital semakin berkembang. Propaganda, perekrutan, dan pendanaan banyak dilakukan melalui media sosial dan platform digital, termasuk dengan menyasar kelompok usia anak,&rdquo; kata Eddy. Sepanjang tahun 2025, BNPT mencatat sebanyak 21.199 konten bermuatan Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme (IRT) beredar di ruang digital. Konten tersebut didominasi oleh propaganda, pendanaan, serta perekrutan, dengan pola komunikasi yang disesuaikan dengan karakter anak dan remaja. Eddy menjelaskan, proses radikalisasi melalui ruang digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Jika sebelumnya radikalisasi membutuhkan waktu 2 hingga 5 tahun, kini melalui media sosial proses tersebut dapat terjadi hanya dalam kurun waktu 3 hingga 6 bulan. &ldquo;Ancaman tersebut berdampak langsung pada kelompok anak,&rdquo; ujarnya. Eddy mengungkapkan bahwa Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 112 anak di 26 provinsi. Anak-anak tersebut teridentifikasi terpapar radikalisme melalui ruang digital, mulai dari interaksi dengan konten terorisme, kerentanan psikologis, hingga keterlibatan dalam fenomena lone actor tanpa adanya pertemuan fisik. &ldquo;Anak-anak yang terpapar menjadi perhatian serius negara. BNPT bersama Tim Koordinasi Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme terus memastikan upaya rehabilitasi, pendampingan psikososial, dan perlindungan hak anak berjalan optimal,&rdquo; jelas Eddy. Temuan tersebut selaras dengan Kajian Tren Terorisme Indonesia 2023&ndash;2025 yang disusun Indonesia Knowledge Hub (I-KHub) BNPT bersama mitra internasional, termasuk Hedayah. Laporan tersebut menegaskan bahwa meskipun serangan fisik terorisme relatif terkendali, peperangan ideologi justru bergeser ke ruang privat anak-anak melalui media digital. Dalam rangka pencegahan, BNPT memperkuat strategi kontra radikalisasi dengan mengoordinasikan berbagai program, seperti Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, Desa Siapsiaga, serta penguatan peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 36 provinsi. Selain itu, BNPT juga membentuk Satuan Tugas Kontra Radikalisasi lintas delapan kementerian dan lembaga. Satgas ini bertugas menyebarluaskan narasi perdamaian serta memperkuat ideologi Pancasila di lingkungan pendidikan dan masyarakat. Eddy menegaskan, perlindungan ruang digital bagi anak merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan keterlibatan dini untuk memutus mata rantai penyebaran ideologi radikal terorisme. &ldquo;BNPT berkomitmen mewujudkan sistem deteksi dini dan keterlibatan dini (early warning system &amp; early engagement) terhadap penyebaran ideologi radikal terorisme yang mendukung keamanan negara demi tercapainya Indonesia Emas 2045,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Kelompok Ahli BNPT Reni Kusumowardhani menambahkan bahwa temuan 112 anak terpapar radikalisme menunjukkan radikalisasi telah masuk ke ruang digital yang sangat dekat dengan kehidupan anak sehari-hari. &ldquo;Kelompok teroris memanfaatkan kerentanan anak dan remaja melalui gim, video, meme, musik, serta narasi heroisme dan solidaritas,&rdquo; tuturnya. BNPT pun mengajak seluruh kementerian dan lembaga, masyarakat, orang tua, serta seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga ruang digital dan melindungi anak dari paparan ideologi radikal terorisme. &ldquo;Karena itu, peran orang tua sangat penting untuk meningkatkan literasi digital dan sense of awareness, agar anak berani menolak dan melaporkan konten berbahaya,&rdquo; pungkas Reni. &nbsp;

BNPT ungkap 112 anak terpapar radikalisme lewat game online. Orang tua diingatkan perkuat literasi digital dan lindungi anak

BNPT Ungkap 112 Anak Terpapar Radikalisme Lewat Game Online, Ingatkan Peran Orang Tua dalam Literasi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/NAPITER-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Sosial menerima kunjungan Menteri Kehakiman Kyrgyztan Aiaz Baetov. Kedatangan Baetov untuk menimba pengalaman Indonesia dalam mengatasi masalah terorisme dan radikalisme, khususnya dalam bidang rehabilitasi.  Kyrgyztan memandang Indonesia memiliki banyak pengalaman dalam menangani masalah gerakan teroris dan radikal. Pengalaman Indonesia diharapkan bisa membantu Kyrgyztan menghadapi masalah serupa.  Sebagai tetangga dekat Afghanistan, Kyrgyztan menjadi akses yang cukup mudah bagi warga negaranya bergabung dengan kelompok ekstrimis. Mereka terlibat gerakan radikal di Iraq, Afghanistan, dan Syiria. Kini Kyrgyztan menghadapi gelombang deportan dan returnis yang pulang kampung.  “Kami menghadapi masalah-masalah baru. Oleh karena itu kami perlu memahami langkah ke depan dan bergabung dengan negara lain untuk mencari solusi. Karena itu kami sangat berterima kasih sudah diterima di Indonesia. Kami sangat berharap bisa saling berbagi pengalaman,” kata Aiaz Baetov di Kantor Kemensos Jalan Salemba 28, Selasa (6/12).  Kementerian Sosial menyambut baik kunjungan Baetov. Di Kemensos terdapat Direktorat Korban Bencana dan Kedaruratan (KBK) dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak yang memberikan program rehabilitasi sosial bagi eks napiter, keluarga, dan anak terpapar radikalisme.  “Di Kami bekerja sama dengan lembaga dan kementerian lain untuk memberikan layanan yang komprehensif,” kata Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial Salahuddin Yahya.  Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Rehsos KBK sekaligus Direktur Rehsos Anak, Kanya Eka Santi mengungkapkan bahwa Indonesia juga mengalami masalah yang relatif sama dengan Kyrgyzstan. Paham ekstrimisme kekerasan telah menjalar ke seluruh komponen keluarga, yaitu perempuan dan anak.  Untuk mengatasi hal tersebut, Kemensos menggunakan pendekatan berbasis residensial, keluarga, dan masyarakat. Untuk eks napiter misalnya, diberikan program pemberdayaan seperti keterampilan yang disalurkan melalui keluarga dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/NAPITER-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   “Kami berikan pelatihan seperti cuci mobil, bengkel, atau usaha lainnya. Dengan pemberian modal dari kami. Jadi mereka bisa berjualan dan beternak. Di Sulawesi Tengah kami memberikan dukungan kepada 30 orang eksnapiter untuk mendukung usaha mandiri,” ujarnya.  Kemensos juga memiliki sentra berbasis residensial yang menyediakan layanan rehabilitasi sosial bagi keluarga dan anak yang terpapar radikalisme. Mereka terdiri dari deportan dari luar negeri, returnis dari Syiria, dan orang-orang yang ditangkap oleh Densus 88 di dalam negeri. “Namun Sentra Kemensos hanya menangani individu dan keluarga dengan tingkat radikalisme rendah hingga sedang,” katanya.  Rehabilitasi di sentra mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, terapi psikososial dan mental spiritual, dukungan keluarga, pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan, dan dukungan aksesibilitas seperti pendidikan. Pendidikan menjadi penting mengingat banyak anak-anak yang terlibat jaringan terorisme yang putus sekolah dan menjalani homeschooling versi orang tuanya.  “Kalau anak-anak kita support sekolahnya, ada juga yang mau kuliah kita support. Termasuk sarprasnya kita dukung seperti laptop, sepeda, seragam dan lainnya sehingga hak mereka untuk pendidikan bisa terpenuhi,” ujar Kanya.  Kemudian hal yang tak kalah penting adalah adalah bimbingan wawasan kebangsaan. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang terpapar paham radikal cenderung bersikap intoleran dan anti terhadap simbol-simbol negara. “Salah satu cara, kita ajarkan kembali untuk menyanyikan lagu kebangsaan,” katanya.  Kemensos juga mengundang Eks napiter yang kembali setia kepada negara untuk berbagi pengalaman kepada eks napiter lain, individu dan anak yang terpapar. “Anak-anak biasanya sangat mengidolakan teroris tertentu. Mendengarkan arahan idolanya diharapkan membantu mereka kembali ke jalan yang benar,” kata Kanya.  Kepala Sentra Handayani Romal Uli Jaya Sinaga yang turut hadir mengatakan pihaknya telah memberikan rehabilitasi sosial kepada 258 anak dan keluarga yang terpapar radikalisme sejak 2016 hingga saat ini. Romal menuturkan rehabilitasi yang diberikan menekankan pendekatan biopsikososial dan adanya interaksi terbuka di tempat rehabilitasi.  Sentra Handayani sendiri memberikan layanan kepada anak returnis, deportan, dan penangkapan Densus 88 di dalam negeri. Anak-anak ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu anak korban jaringan terorisme dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) kasus terorisme.  “ABH kasus terorisme biasanya memiliki pemahaman yang kuat dan rentan menyebarkan paham itu kepada anak lainnya. Oleh karena itu, mereka ditempatkan di fasilitas transit untuk dilakukan obvervasi terhadap perilaku mereka. kekerasan bagi kedua belah pihak,” katanya.

Bagi Pengalaman Tangani Eks Napiter dan Anak Terpapar Radikalisme