<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/WhatsApp-Image-2025-06-12-at-132354-281617125.jpeg" alt="Dirtipid PPA-PPO Brigjen Pol Nurul Azizah. (Humas Polri)" width="100%">
<figcaption>Dirtipid PPA-PPO Brigjen Pol Nurul Azizah. (Humas Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri masih melakukan pendampingan terhadap anak terlantar korban kekerasan. Saat ini anak tersebut masih menjalani pemulihan di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur (Jaktim).&nbsp; Brigjen Pol Nurul Azizah sebagai Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dirtipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri menyampaikan bahwa pemulihan berlangsung setelah anak terlantar itu menjalani 2 kali operasi.&nbsp; &rdquo;Sudah dilakukan 2 operasi, masih di rumah sakit untuk pemulihan kondisi sampai stabil,&rdquo; ungkap dia pada Kamis (26/6).&nbsp; Sejak ditemukan, dievakuasi, dan dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk mendapat penanganan medis, belum ada satu pun pihak keluarga yang menghubungi aparat kepolisian. Karena itu, penelusuran terhadap asal usul dan keberadaan keluarga anak tersebut juga masih dilakukan.&nbsp; &rdquo;Proses penelusuran dan penyelidikan untuk mencari keluarga masih terus dilakukan secara maksimal,&rdquo; terang Nurul.&nbsp; Sebelumnya, Nurul menyampaikan bahwa 2 operasi yang dilakukan terhadap korban terdiri atas operasi bedah ortopedi yang dilakukan pada 14 Juni 2025 lalu. Sedangkan operasi kedua pada 18 Juni dilaksanakan untuk menutup luka terbuka pada bagian bawah dagu korban. Kedua operasi tersebut berjalan lancar.&nbsp; &rdquo;Alhamdulillah kedua operasi telah berjalan dengan baik. Saat ini kondisi anak dalam keadaan sehat dan terus mendapatkan pemulihan secara menyeluruh, baik fisik maupun psikologis,&rdquo; ungkap Nurul kepada awak media di Jakarta. Tidak hanya aspek medis, Polri memastikan bahwa perhatian juga diberikan terhadap aspek administratif dan perlindungan sosial. Dinas Sosial (Dinsos) Jakarta telah memfasilitasi pembuatan BPJS Kesehatan bagi anak korban dengan status sebagai Orang Terlantar atau OT.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak Polri mendampingi anak terlantar korban kekerasan yang masih dirawat di RS Polri.

Anak Telantar Korban Kekerasan Jalani Pemulihan, Penelusuran Keluarga Korban Masih Berlangsung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/24/kekerasan-seksual-172988940.jpg" alt="Ilustrasi kekerasan seksual pada anak. (Dok.Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan seksual pada anak. (Dok.Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sepanjang 2023, angka kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan tajam. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Nahar menyebut kenaikan itu mencapai tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Angka tersebut diperoleh dari hasil evaluasi catatan pengaduan kasus dari layanan SAPA 129. Disebutkan, pada 2023 jumlah kasus mencapai 2.797. Naik nyaris 200 persen dari 2022 yang sebanyak 957 kasus. Mirisnya, tingginya angka kekerasan terhadap anak pada 2023 tersebut baru sampai November. Artinya, ada data Desember yang masih diolah. Nahar mengungkapkan, pada Januari&ndash;Oktober 2023, pengaduan didominasi kasus kekerasan seksual. Kemudian, pada Oktober&ndash;November 2023, paling banyak pengaduan soal kekerasan fisik/psikis. Jumlah anak yang menjadi korban dalam dua kasus kekerasan itu mencapai ribuan. Untuk kekerasan fisik/psikis, korbannya sebanyak 1.078 anak. Sedangkan korban kekerasan seksual sebanyak 938 anak. Pengaduan terbanyak berasal dari wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. &rdquo;Dominasi kekerasan fisik atau psikis disebabkan bertambahnya jumlah korban akibat kasus perundungan,&rdquo; ungkapnya. Nahar menyampaikan, pengaduan yang masuk ke SAPA 129 telah ditangani hingga 100 persen. Baik itu penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, maupun pendampingan korban. Dia mengakui, besarnya angka kekerasan terhadap anak menjadi tantangan luar biasa yang perlu diatasi secara komprehensif. Apalagi, saat ini kekerasan tidak hanya terjadi di ranah luring, tapi juga di ranah daring. &rdquo;Tantangan ini pun semakin diperkuat dengan tuntutan kebutuhan anak untuk melakukan berbagai aktivitasnya di ranah daring,&rdquo; tuturnya. (mia/c7/oni) Anak Rentan Jadi Korban <ul> <li>Terdapat 15.120 aduan kasus kekerasan terhadap anak sepanjang Januari hingga November 2023.</li> <li>Anak perempuan paling banyak menjadi korban. Yakni, 12.158 anak.</li> <li>Kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak 2019 hingga 2023.</li> <li>Laporan kekerasan seksual mencapai 9.142 kasus.</li> <li>Laporan kekerasan fisik mencapai 3.514 kasus.</li> </ul> Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)

Sepanjang 2023, angka kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan tajam. Pada 2023 jumlah kasus mencapai 2.797.

Naik 3 Kali Lipat, Kasus Kekerasan terhadap Anak Capai 2.797 Sepanjang 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/4-ribu-puskesmas-bisa-jadi-pintu-identifikasi-kasus-kekerasan-seksual_m_.jpg" alt="Ilustrasi kekerasan seksual." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan seksual.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perempuan dan anak-anak diharapkan lebih berani melakukan pelaporan jika mengalami tindak kekerasan. Pasalnya, pemerintah tengah menggodok aturan yang akan menanggung biaya visum dan luka-luka yang dialami korban.  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga menyatakan, salah satu hambatan dalam penanganan korban kekerasan yang dialami perempuan maupun anak-anak adalah biaya. Saat melaporkan kasus dan harus menjalani visum, korban harus menanggung biayai sendiri.  ”Seperti visum, memar-memar, itu tidak diindikasikan penyakit. Sehingga tidak ditanggung oleh BPJS,” ujar Bintang seusai rapat terbatas tentang penanganan kekerasan anak di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin (9/1).  Padahal, tidak sedikit korban kekerasan yang berasal dari kalangan tidak mampu. Karena itu, lanjut Bintang, pemerintah berencana mencari solusinya. Oleh Presiden Joko Widodo, pihaknya diminta berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mencari solusi pembiayaan. Baik melalui dana dekonsentrasi maupun dana alokasi khusus (DAK).  ”Yang diatur dalam juknis (petunjuk teknis)-nya. Di sana ada payung hukumnya adalah terkait dengan penanganan kasus kekerasan,” imbuhnya seraya menambahkan bahwa pihaknya akan mengkaji lebih jauh skema dan teknisnya.  Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengungkapkan, rencana tersebut sudah lama dinantikan para korban kekerasan anak. Sejauh ini keperluan visum dalam penanganan kasus kekerasan cukup membebani korban. ”Apalagi jika korbannya dari keluarga kurang mampu, tentu sangat memprihatinkan,” ucapnya.  Susanto yang juga hadir dalam rapat mengapresiasi langkah pemerintah yang membawa persoalan kekerasan anak ke rapat terbatas tingkat menteri. Dia menilai penanganan terhadap kekerasan anak sejalan dengan ambisi pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul.  Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam pengarahannya memberikan tiga instruksi kepada kementerian/lembaga terkait isu kekerasan terhadap anak. Pertama, aksi pencegahan kekerasan pada anak harus lebih dimasifkan dan melibatkan keluarga, sekolah, serta masyarakat.  ”Aksi pencegahan dilakukan dengan berbagai mode kampanye, model-model sosialisasi, dan edukasi publik yang tidak hanya menarik, tapi juga memunculkan kepedulian sosial,” ujarnya.  Kedua, sistem pelaporan dan layanan pengaduan kekerasan pada anak harus disosialisasikan dan dipermudah aksesnya. Selain itu, respons yang diberikan perangkat negara terhadap laporan yang masuk harus cepat. ”Bila perlu one stop service mulai dari layanan pengaduan, pendampingan, dan mendapatkan layanan kesehatan,” pungkasnya.

Pemerintah Bakal Tanggung Biaya Visum Korban Kekerasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anaknya-kerap-disiksa-ibu-kandung-berdalih-tidak-tahu_m_190020.jpeg" alt="Ibu kandung korban penganiayaan, P, Maria Geovani Gracia, 35." width="100%">
<figcaption>Ibu kandung korban penganiayaan, P, Maria Geovani Gracia, 35.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ibu kandung balita korban penganiayaan, Maria Geovani Gracia, 35, mengaku tidak mengetahui adanya penyekapan dan kekerasan terhadap anaknya, P, 4. Pasalnya selama ini tidak ada tanda-tanda mencurigakan terkait perilaku suami sirinya, Dedi, 32, yang menjadi pelaku penganiayaan. Menurut Maria, selama ini Dedi selalu berperilaku baik dan terkesan sangat sayang terhadap P, sehingga dirinya tidak pernah mengira jika Dedi tega melakukan hal tersebut.&nbsp; "Saya sama sekali tidak mengetahuinya (penganiayaan), selama ini saya percayakan P kepada Dedi, karena saya juga sibuk bekerja dari pagi sampai malam hari," terang Maria kepada JawaPos.com, Senin (19/2). Maria menambahkan, selama ini P memang dirawat oleh Dedi. Termasuk juga dalam hal memandikan dan memberikan makan. Dedi yang dikenalnya belum genap satu tahun tersebut merupakan seorang pengangguran.&nbsp; Dan dia sepenuhnya menghabiskan waktu untuk mengurus rumah tangga Maria, termasuk juga merawat P. Maria mengaku tidak menaruh curiga, karena selama ini P juga tidak mengalami perubahan dalam sikapnya. Bahkan P masih bersikap seperti biasa termasuk makan bersama. "Dia tidak pernah cerita apa-apa, karena sikapnya masih seperti biasa," katanya.&nbsp; Maria menceritakan awal mula kejadian tersebut. Awalnya Maria akan melakukan pemeriksaan kandungan di Surabaya. Kemudian, Dedi mengaku banyak saudara di Solo. Maria pun sempat singgah ke Solo sebelum melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Karena tidak mungkin membawa kedua anaknya, Maria pun lantas menitipkannya ke Dedi. "Saya baru tahu saat Dedi meminta akta kelahiran anak dan dibawa ke Mapolsek Banjarsari, dan saya baru tahu setelah tiba di Solo," ucapnya.&nbsp; Mendapati hal ini, Maria pun mengaku tidak terima. Dirinya pun meminta aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal. "Ibu mana yang tega kalau anaknya dianiaya, sebagai seorang ibu pasti tahulah bagaimana rasanya," tandasnya.

Anaknya Kerap Disiksa, Ibu Kandung Berdalih Tidak Tahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miris-ibu-aniaya-anak-hingga-tewas-di-wamena_m_183006.jpeg" alt="Ilustrasi korban penganiayaan anak oleh ibu kandungnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korban penganiayaan anak oleh ibu kandungnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kekerasan terhadap anak yang berakhir dengan kematian kembali berulang. Kasus yang terjadi di Wamena, Provinsi Papua ini menarik perhatian publik. Bahkan, Menteri Permberdayaan Perempuan RI Prof. Yohana Yembise memberikan perhatian serius masalah ini, dan rencana datang ke Wamena. Korbannya, adalah seorang bocah perempuan bernama Claritha,9. Korban meninggal di RSUD Wamena akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri selama tiga bulan terakhir. Terkait meninggalnya korban yang tidak wajar ini, aparat kepolisian dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Hasil pemeriksaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jayawijaya, polisi menetapkan RW, ibu kandung korban sebagai tersangka. Polisi juga telah menahan tersangka di Mapolres Jayawijaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Kapolres Jayawijaya AKBP. Jan Bernard Reba menegaskan yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini telah ditahan di Unit PPA Polres Jayawijaya. Dalam pemeriksaan tersebut terungkap jika aksi kekerasan yang dilakukan RW dimulai sejak bulan September 2017. Tersangka terus memarahi dan melakukan tindakan kekerasan terhadap korban, mulai dari menampar, menyiram air dingin, menyiarm air panas, dan mengunci di kamar mandi berjam-jam. "Dugaan kami tersangka melakukan itu karena dipicu permasalahan keluarga , hal ini dibuktikan dari keterangan saksi yang mengaku setiap ada pertengkaran keluarga, pelaku memanggil korban dengan nada yang kasar dan selanjutnya memarahi korban sehingga korban menangis,"ungkap Kapolres seperti dikutip Cendrawasih Pos (Jawa Pos Group), Senin (22/1). Pelaku juga pernah menginjak bagian dada dan perut korban, sambil menyuruh korban untuk segera berdiri. Pada saat berdiri korban langsung dipukuli dan disiram dengan menggunakan air panas dengan menggunakan mangkok plastik. "Suami tersangka pernah menegur tersangka atas aksi kekerasan yang dilakukannya kepada korban, namun tidak pernah dihiraukan oleh tersangka, lantaran tak ingin ribut maka suami tersangka memilih diam," beber Jan. Korban juga disekap dalam kamar dan tidak diperbolehkan untuk sekolah, sehingga setiap orang yang menanyakan korban pasti akan disembunyikan, bahkan korban juga tak diberi makan oleh tersangka. "Kami sudah mendapat hasil visum dari RSUD Jayawijaya yang memberikan gambaran kematian korban lantaran terlalu banyak luka yang dialami oleh korban sehingga daya tahan tubuh korban tak bisa lagi bertahan," katanya. Ia juga menambahkan, jika masalah ini juga menjadi perhatian Kementerian PPA dimana ia sempat dihubungi via selulernya untuk kedatangan Menteri Yohana Yembise untuk datang ke Wamena melihat korban kekerasan yang telah meninggal dunia. Rencananya pada minggu ini, tetapi pihaknya belum mendapat kepastian kapan menteri PPA akan datang. "Peristiwa ini menjadi viral sehingga mendapat perhatian dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, karena kasus ini sudah ditangani oleh Polres Jayawijaya,"tambahnya.

Miris! Ibu Aniaya Anak Hingga Tewas di Wamena

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/anak-sebagai-korban-dan-pelaku-pedofilia_m_117952.jpeg" alt="Bagong Suyanto" width="100%">
<figcaption>Bagong Suyanto</figcaption>
</figure> PASCA terkuak jaringan online komunitas pedofil Official Loli Candy&rsquo;s Group, kini aparat kepolisian tidak hanya sibuk membekuk siapa saja yang menjadi pelaku, tetapi juga berusaha mencari anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual para pedofil.  Untuk para pelaku, dilaporkan bahwa polisi telah menangkap lima orang tersangka. Mereka terdiri atas empat orang pengelola akun porno dan satu anggota yang aktif mengirimkan video maupun foto anak-anak yang menjadi korban pedofil ke media sosial dan jejaring yang lain melalui Facebook, WhatsApp, dan Telegram.  Sedangkan untuk anak yang menjadi korban pedofil, dilaporkan bahwa aparat kepolisian telah berhasil mengidentifikasi sebelas anak yang menjadi korban ulah bejat DF (17 tahun), yang diketahui telah mencabuli anak-anak berusia 3&ndash;9 tahun dari kawasan Bogor, Sukabumi, dan Depok. Sedangkan dari keterangan W (25 tahun), pelaku yang lain, polisi telah berhasil mengidentifikasi dua anak yang menjadi korban ulah bejatnya.  Berdasar keterangan empat pengelola akun para pedofil yang ditangkap aparat kepolisian, yang memprihatinkan ternyata dua orang pelaku merupakan anak di bawah umur. Selain DF yang berusia 17 tahun, ada SHDW berusia 16 tahun.    Ketika Anak Menjadi Pelaku  Kalau berbicara murni aspek hukum, siapa pun yang melakukan tindak kejahatan seksual kepada anak-anak sudah sewajarnya diproses di meja hijau dan dihukum setimpal. Cuma, yang menjadi masalah ketika sebagian pelaku pedofil adalah anak-anak di bawah umur yang dianggap belum matang secara psikologis. Apakah dengan diproses dan dimasukkan ke penjara akan ada jaminan bahwa setelah bebas mereka tidak akan melakukan kesalahan yang sama?  Pertanyaan itu penting dibahas. Sebab, ketika aparat penegak hukum memproses kasus tersebut dan menjadikan anak-anak tersebut sebagai terdakwa, kemudian menghukum mereka di penjara sebagai bentuk sanksi atas kejahatan yang dilakukan, harus diakui bahwa konsekuensi yang bakal dihadapi anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan itu akan lebih berat. Dalam banyak kasus, anak-anak yang berkonflik dengan hukum, kemudian dipenjara, justru menemukan habitat yang keliru, yang malah memupuk perkembangan aspek-aspek negatif dalam kehidupan sosialnya.  Tidak berarti anak yang berkonflik dengan hukum, melakukan tindak kejahatan yang mengerikan seperti memerkosa anak lain, dibiarkan bebas merdeka begitu saja. Menyikapi kasus anak yang melakukan kekerasan seksual kepada anak yang lain, yang harus dilakukan adalah memikirkan formula sanksi seperti apakah yang menghukum sekaligus memberikan kesempatan kepada mereka menjalani proses rehabilitasi yang tepat.  Kesulitan yang harus dihadapi ketika aparat penegak hukum menghadapi kasus anak adalah pelaku tindak kejahatan seksual adalah bagaimana memutuskan sanksi yang benar-benar tepat, tanpa harus berisiko menjadikan keselamatan anak-anak lain di masa depan menjadi lebih berbahaya, karena anak yang dihukum justru tumbuh menjadi calon pelaku predator anak yang tak kalah berbahaya.    Rehabilitasi Korban  Untuk menyelamatkan anak yang menjadi korban ulah para pedofil, yang dibutuhkan tentu bukan sekadar rehabilitasi fisik seperti mengobati luka fisik korban yang biasanya menjadi korban sodomi pelaku. Tetapi, yang tak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan rehabilitasi sosial-psikologis untuk memastikan perkembangannya, kemudian anak yang menjadi korban tidak terus-menerus trauma dan tumbuh dengan jiwa yang terluka.  Berbeda dengan anak yang menjadi korban perkosaan konvensional, dalam kasus tindak kekerasan seksual di komunitas cyberspace, kemungkinan menghapus penyebarluasan foto atau video sexual abuse yang dialami anak-anak korban pedofil sungguh tidak mudah. Anak yang videonya telah diunggah ke media sosial, kemungkinan untuk menemukan jejak digital yang menampilkan apa yang mereka alami selama ini, niscaya jauh lebih sulit.  Trauma akut dan rehabilitasi yang tidak tuntas sering menyebabkan anak yang ketika kecil menjadi korban ulah pedofil tumbuh dengan jiwa yang terluka dan bahkan menganggap lingkungan sosial di sekitarnya tidak ramah. Tidak mustahil terjadi, ketika kecil menjadi korban sexual abuse, seseorang tumbuh dengan perasaan ditolak lingkungan sosialnya. Akibatnya, ketika besar, tanpa disadari mereka menjadi predator seksual sebagai jalan keluar mengatasi rasa terisolasi dan teralienasi dari lingkungan sosial di sekitarnya.  Perilaku seksual yang patologis sering muncul ketika anak yang menjadi korban sexual abuse tidak berhasil memutus mata rantai kekerasan yang menimpanya. Misalnya, DF (17 tahun). Dia kepada polisi mengaku bahwa sebelum menjadi predator seksual yang banyak memakan korban anak-anak, ternyata saat kelas V SD dirinya pernah menjadi korban tindakan seksual yang dilakukan sesama laki-laki. DF yang sejak kelas IV SD sudah gemar menonton film-film porno akhirnya tumbuh dengan kepribadian yang menyimpang: mengulang penderitaan yang pernah dialaminya dengan cara mengubah posisinya menjadi pelaku yang memegang kendali atas anak lain yang menjadi korban seperti masa kecilnya dulu.  Mengatasi kasus pedofilia dengan posisi anak menjadi korban sekaligus pelaku harus diakui bukan hal yang mudah. Penanganan kasus yang dilematis seperti itu tentu yang dibutuhkan bukan hanya pendekatan legalistik-punitif yang hanya berbicara soal sanksi, melainkan juga yang tak kalah penting adalah bagaimana memikirkan exit strategy yang tepat agar ancaman yang dihadapi anak-anak pada masa depan tidak makin kelam. Menangani anak yang menjadi predator seksual anak sungguh membutuhkan kebijakan dan pertimbangan yang matang (*).    *Dosen dan peneliti masalah sosial anak di Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

Anak sebagai Korban dan Pelaku Pedofilia