<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210210_114837.jpg" alt="Koswara memeluk anaknya Deden di PN Bandung, Kota Bandung, Rabu (10/2). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Koswara memeluk anaknya Deden di PN Bandung, Kota Bandung, Rabu (10/2). Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus gugatan anak terhadap ayahnya sebesar Rp 3 miliar terkait tanah warisan ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung berakhir dengan damai. Majelis hakim memutuskan kasus tersebut menempuh tahap mediasi.  Kuasa hukum tergugat, Bobby Herlambang mengatakan, dengan berdamainya kedua belah pihak, hubungan keluarga tersebut kini telah pulih sebagaimana mestinya.  ”Semoga ke depannya tidak ada lagi perkara seperti ini. Sebab, ini akan jadi preseden buruk untuk anak-anak kita pada masa depan,” kata Bobby seperti dilansir dari Antara di PN Bandung, Kota Bandung, Rabu (10/2).  Proses mediasi itu pun terbilang berjalan lebih cepat dari batas waktu yang diberikan majelis hakim. Pada sidang sebelumnya, Selasa (26/1), majelis hakim memberikan tenggat waktu selama 30 hari kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Namun pada Rabu (10/2), anak yang menjadi penggugat yakni Deden sudah berdamai dengan ayahnya yang berumur 85 tahun, Koswara, yang menjadi tergugat dalam kasus itu.  Deden tampak mendorong kursi roda yang diduduki Koswara untuk masuk ke ruang mediasi di PN Bandung. Selain itu, Deden juga memeluk ayahnya sebelum proses perdamaian di PN Bandung dimulai.  Saat itu, tangis haru menyelimuti keluarga tersebut. Selain Deden dan Koswara, para saudara dan kerabatnya pun turut hadir ke ruang mediasi tersebut.  Usai keluar dari ruang mediasi, Deden mengaku menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Dia mengaku sadar bahwa keluarga adalah hal yang paling utama.  ”Saya minta maaf juga kepada Pak RT dan kepada masyarakat semua, itu juga sudah mendukung keluarga kami untuk berdamai,” tutur Deden.  Sementara itu, anak Koswara lainnya yang bernama Hamidah mengatakan, tidak ada pencabutan gugatan dalam perkara tersebut. Namun keputusannya, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.  Sebelumnya, Hamidah berada di pihak Koswara melawan gugatan kakaknya yakni Deden. Dia mengaku bersyukur kasus itu bisa berakhir dengan perdamaian.  ”Semuanya bersatu kembali. Sudah dipulihkan kembali. Terima kasih kepada rekan-rekan semua,” ujar Hamidah.  Gugatan itu bermula saat Deden yang tidak terima tanah warisan milik Koswara di Jalan A.H. Nasution itu akan dijual. Koswara hendak menjual tanah tersebut untuk dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris, termasuk Deden.  Sedangkan Deden tidak terima karena toko tempat dia mencari mata pencaharian sehari-hari itu berdiri di tanah warisan yang akan dijual Koswara. Deden menyewa bangunan toko itu sejak 2012.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=u-nKfSiiCYI

Kasus Anak Gugat Ayah Rp 3 Miliar ke PN Bandung Berakhir Damai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/deden-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Deden, penggugat ayah kandung senilai Rp 3 miliar datang ke persidangan lanjutan gugatan yang ia layangkan terhadap sang ayah Koswara, 85, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa (26/1). Dengan dipimpin Majelis Hakim I Dewa Gede Suarditta, dalam sidang, kedua belah pihak bersepakat dimediasi oleh hakim dengan waktu selama 30 hari.  Deden, sebagaimana diketahui sebagai pihak penggugat. Ia tampak hadir dengan ditemani kuasa hukum dan juga dua adiknya, Ajid dan Mochtar. Mereka setuju terhadap tawaran hakim untuk lakukan mediasi dengan tergugat, Koswara yang tak lain ayah kandungnya sendiri.  “Kami menunjuk hakim (sebagai) mediator,” ungkap Kuasa Hukum Deden, Musa Darwin Pane yang kemudian diikuti pernyataan senada dari kuasa hukum Koswara, Bobby Herlambang Siregar seperti dikutip Radar Bandung (Jawa Pos Group), Senin (1/2).  Majelis hakim kemudian menunjuk Hakim, Herry Heryawan sebagai mediator kedua belah pihak, dan meminta kedua belah pihak dapat mengikuti setiap proses mediasi tanpa diwakili.  Deden hadir ke ruang sidang PN Bandung dengan mengenakan batik dan duduk di kursi samping kuasa hukumnya Musa Darwin Pane dan Komar Sarbini. Selepas persidangan, Deden berbesar hati menyampaikan permohonan maaf kepada sang ayah dan saudaranya karena sudah menggugat secara perdata.  Deden menegaskan, siap berdamai, bahkan untuk melakukan syarat bersujud di kaki sang ayah. “Saya punya dosa, orangtua sayang sama saya, saya juga sayang sama orangtua. Saya minta maaf, harus sujud ke orangtua, saya ngomong itu ke kakak dan adik saya,” kata Deden.  “Saya siap bersujud di kaki bapak. Saya minta maaf, saya benar-benar salah, saya sayang sama orangtua. Orangtua sekolahkan saya hingga seperti ini, saya siap untuk perdamaian,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Yd--E9S0zMY

Gugat Ayah Kandung Rp 3 M, Deden: Saya Siap Bersujud di Kaki Bapak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/anak-gugat-ayah-kandung-minta-jatah-rp-33-miliar_m_128992.jpeg" alt="Haji Darlan memperlihatkan surat wasiat dari almarhum istrinya Hj Helyati." width="100%">
<figcaption>Haji Darlan memperlihatkan surat wasiat dari almarhum istrinya Hj Helyati.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kasus anak menggugat orang tua kandung kembali menyeruak. Kali ini terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dia adalah Haji Rahmatullah (45) yang menggugat sang ayah bernama Haji Darlan (64). Rahmatullah menggugat Darlan agar mengembalikan uang sebesar Rp 33 miliar. Uang tersebut diklaim sebagai hasil keuntungan perusahaan yang dijalankan ayahnya setelah ditinggal ibunya yang bernama Hj Helyati. Helyati yang merupakan direktur telah meninggal dunia. Selanjutnya penggugat juga menuding ayahnya menjalankan usaha CV Karyati tanpa melibatkan seluruh ahli waris (dia dan adik-adiknya). Gugatan hukumnya saat ini tengah berproses di Pengadilan Negeri Rantau, Tapin. Pada sidang lanjutan, Senin (8/5), yang dimpin ketua majelis hakim Sutiyono dan dua hakim anggota Akhamd Rosady dan Indra Kusuma Haryanto, kedua belah pihak hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Penggugat diwakili salah satu tim kuasa hukumnya Abdurrahman, sedangkan tergugat diwakili kuasa hukumnya Asep Mulya. Kuasa hukum tergugat Asep Mulya mengatakan, setiap persoalan dalam keluarga itu sejatinya dapat diselesaikan secara musyawarah. Bukan dengan menggugat orang tua ke pengadilan. Agama apapun mengajarkan agar anak untuk menghormati orang tua terlebih lagi dalam Islam. "Allah mewajibkan anak menghormati orang tua, Rasulullah dalam sebuah hadist menyatakan ridho Allah tergantung ridho orang tua,&rdquo; ujarnya. Mulya mengatakan, memang kliennya mendapat tawaran penyelesaian secara damai, tapi sayangnya sejumlah syarat yang diajukan oleh penggugat dinilai terlalu berlebihan. Misalnya, penggugat ingin menduduki jabatan sebagai Direktur CV Karyati dengan kepemilikan saham 51 persen. Seluruh keuntungan CV Karyati setelah ibunya meninggal supaya dikembalikan ke rekening perusahaan. Pembagian keuntungan perseroan diubah susunan kepengurusannya dan pembagiannya Haji Darlan 20 persen, Haji Rahmatullah (Penggugat) 30 persen, dan tiga adiknya Haji Rahman 20 persen, Hj Sri Wahyuni 15 persen dan Haji Wahyudi 15 persen. &ldquo;Padahal sesuai wasiat almarhum Hj Helyati menginginkan perusahaan itu dipimpin Haji Darlan dan terus dijalankan. Pembagian keuntungan dibagikan berdasarkan syariat Islam hanya itu saja,&rdquo; jelasnya. Hal yang sama juga diutarakan oleh Haji Darlan. Meski saat ini ia tengah menghadapi gugatan dari sang anak, namun dirinya tetap membuka pintu perdamaian. Dirinya ingin anak-anaknya tetap rukun dan damai tidak ada perselisihan apapun. &ldquo;Syarat tawaran perdamaian jangan sampai merugikan salah satu pihak, adil semuanya,&rdquo; harapnya. Sementara kuasa hukum penggugat, Abdurrahman membantah tudingan dari piihak tergugat yang menyebutkan bahwa gugatan yang dilakukan kliennya karena ingin meminta harta warisan. Padahal gugatan ini adalah soal perusahaan CV Karyati yang dijalankan oleh ayahnya. Sebab, kata Abdurrahman, menurut akte pendirian perusahaan, seharusnya diteruskan oleh ahli waris, namun pada kenyataannya hanya dijalankan oleh tergugat. "Kita ingin meluruskan ini, bahwa yang terjadi selama ini dalam tubuh perusahaan itu tidak benar," katanya. &ldquo;Kita tidak melihat persoalan ayah penggugat, tapi siapa yang duduk sebagai pimpinan di perusahaan tersebut," sambungnya. Dia menambahkan, selama perusahaan tersebut dijalankan oleh tergugat, tidak pernah ada data laporan pemasukan maupun pengeluaran yang jelas. Karena selama ini pemasukan perushaan malah masuk ke dalam rekening pribadi tergugat. &ldquo;Kalau yang dijalankan seluruhnya sesuai dengan aturan, persoalan ini tidak bakal sampai ke meja hijau,&rdquo; ujarnya. (gmp/yn/ran/fab/JPG)

Anak Gugat Ayah Kandung, Minta Jatah Rp 33 Miliar