<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/InShot_20230309_164225741.jpg" alt="Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)" width="100%">
<figcaption>Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. (ANTARA/Luthfia Miranda Putri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berkas perkara kasus pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus oleh remaja berusia 14 tahun sudah masuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel). Kasi Humas Polres Metro Jaksel AKP Nurma Dewi mengatakan, pelimpahan berkas kasus dilaksanakan pada Kamis (5/12). Hal itu sebagaimana ketentuan bahwa proses hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) memang harus cepat. &rdquo;Tadi (berkas dikirim, sekarang) sudah di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,&rdquo; kata Nurma. Menurut dia, berkas tersebut tidak akan terlalu lama dipelajari oleh Kejari Jaksel. Sebagaimana diketahui, Polres Metro Jaksel fokus pada proses hukum terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Yakni, pembunuhan terhadap ayah dan nenek. Fakta tersebut yang digali para penyidik yang menangani kasus itu. &rdquo;Kalau motif itu perkaranya, kan kita kan kejahatannya kalau polisi. Motif itu kan sebenarnya sebab akibat,&rdquo; ucap Nurma. Nurma menyampaikan bahwa pihaknya menerapkan pasal berlapis kepada remaja berinisial MAS itu. Yakni pasal 338 KUHP subsider pasal 351 ayat (3) KUHP. &rdquo;Lanjut kami lapis dengan pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang KDRT,&rdquo; jelasnya. Kini MAS sudah berstatus tersangka. Penetapan status tersebut dilakukan pasca Polres Metro Jakarta Selatan mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi. Pembunuhan yang dilakukan oleh MAS terjadi sekitar pukul 01.00 WIB. Dia menikam ayah, ibu, dan neneknya. Dari tiga korban, ayahnya yang berinisial APW dan neneknya berinisial RM meninggal dunia. Sementara ibunya berinisial AP mengalami luka berat. Oleh petugas keamanan dan warga Perumahan Taman Bona Indah, AP langsung dibawa ke RSUP Fatmawati.

pelimpahan berkas kasus dilaksanakan pada Kamis (5/12). Pasalnya, proses hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus cepat.

Polisi Limpahkan Berkas Kasus Anak Bunuh Ayah dan Nenek di Lebak Bulus ke Kejari Jaksel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/1000260801-445270088.jpg" alt="Konferensi pers kasus pembunuhan siswi SMP di Mapolrestabes Palembang, Rabu (4/9). (M Imam Pramana/Antara)" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers kasus pembunuhan siswi SMP di Mapolrestabes Palembang, Rabu (4/9). (M Imam Pramana/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus dugaan pembunuhan dan asusila terhadap seorang anak di Palembang, Sumatera Selatan, menimbulkan polemik. Pasalnya, foto empat pelaku yang juga masih usia anak beredar di media sosial tanpa sensor. Kemampuan dan pemahaman polisi dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pun dipertanyakan. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsyim mengatakan bahwa Kompolnas telah memeriksa dan memantau kasus dugaan pembunuhan disertai pemerkosaan yang melibatkan ABH. &rsquo;&rsquo;Kami melakukan monitor dalam kasus ini,&rsquo;&rsquo; terangnya kemarin (5/9). Langkah lainnya, Kompolnas tengah mempersiapkan permintaan klarifikasi penanganan kasus tersebut ke Polda Sumatera Selatan (Sumsel). Sebab, kasus itu perlu ditangani dengan cermat dan penuh kehati-hatian. "Penyidik kepolisian dituntut profesional, transparan, dan akuntabel," paparnya. Sementara saat dikonfirmasi terkait beredarnya foto ABH tanpa sensor, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan bahwa kasus tersebut ditangani Polda Sumsel. &rsquo;&rsquo;Ke Polda Sumsel ya,&rsquo;&rsquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. Pengamat kepolisian Bambang Rukminto mengatakan bahwa terlepas dari kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi, Divpropam dan Irwasum harus segera memeriksa penyidik dan oknum yang menyebarkan foto ABH dalam kasus tersebut. &rsquo;&rsquo;Wassidik, Propam, maupun Irwasum harus segera memeriksa penyidik dan oknum yang menyebarkan foto anak yang diduga pelaku maupun korban,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebutkan ketentuan khusus bagi ABH. Dalam UU ini dijelaskan, pelaku tindak pidana anak usia hingga 18 tahun diperlukan tata cara pengadilan sendiri yang tidak sama dengan peradilan orang dewasa. &rsquo;&rsquo;Pembedaan ini memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi perkembangan psikis anak-anak yang memiliki masa depan yang masih panjang,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Hal itu dimaksudkan supaya ABH terhindar dari anggapan bahwa kasus dirinya sama menyeramkannya dengan kasus pidana orang dewasa. Laporan Sumatera Ekspres, Polrestabes Palembang telah menggelar prarekonstruksi kasus dugaan asusila tersebut. Proses prarekonstruksi dengan menghadirkan keempat ABH batal dilakukan di lokasi. Tapi, digelar secara tertutup di Ruang Rapat Cenderawasih Mapolrestabes Palembang. Pihak keluarga korban juga tidak diperbolehkan masuk. Setelah 60 menit, prarekonstruksi kelar. Keempat ABH kembali digiring petugas ke unit PPA satreskrim untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Keluarga korban mendesak pihak kepolisian untuk menghukum keempatnya dengan hukuman maksimal. &rsquo;&rsquo;Kendati keempat pelaku masih di bawah umur, bukan berarti mereka bisa lepas dari jeratan hukum. Kami minta semuanya dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa hukuman mati,&rsquo;&rsquo; cetus Marzuki, paman korban. (idr/tim/c6/bay)

foto empat pelaku yang juga masih usia anak beredar di media sosial tanpa sensor. Kemampuan dan pemahaman polisi dalam menangani kasus ABH.

Foto 4 Anak Pelaku yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kasus Pembunuhan dan Asusila Beredar tanpa Sensor, Kompolnas Klarifikasi ke Polda Sumsel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/65744_84861_Hukrim-4-anak-berhadapan-hukum.jpg" alt="BELIA: Salah seorang anak berhadapan dengan hukum." width="100%">
<figcaption>BELIA: Salah seorang anak berhadapan dengan hukum.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jumlah anak berurusan dengan hukum dan kekerasan di Kota Surabaya terus menurun. Jumlah kasus yang dilayani Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya berkurang.  Kepala DP3APPKB Kota Surabaya Tomi Ardiyanto menjelaskan, jumlah anak yang tinggal di shelter Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) terus menurun. Shelter tersebut didirikan untuk menampung anak-anak yang sedang bermasalah dengan hukum sebagai pelaku.  ”Anak-anak tinggal di situ sebelum kemudian menjalani hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Rata-rata yang tinggal di sana berusia 13–18 tahun,” kata Tomi, Kamis (28/7).  Tomi menjelaskan, pada 2019 sebanyak 38 anak tinggal di shelter di Surabaya Selatan tersebut. Kemudian pada 2020 sebanyak 19 anak. ”Pada 2021 sebanyak 35 anak dan tahun ini sebanyak 14 anak,” ungkap Tomi.  Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki shelter khusus anak perempuan yang menjadi korban kekerasan. Rata-rata, anak-anak yang tinggal di tempat tersebut korban kekerasan seksual dan KDRT.  ”Jumlahnya juga menurun. Pada 2019 ada 15 anak. Pada 2020 sebanyak 16 anak. Tahun lalu ada 15 dan tahun ini ada 12 anak perempuan yang tinggal di sini,” terang Tomi.  Sementara itu, Kabid Perlindungan Anak DP3APPKB Tussy Apriliandari menjelaskan, DP3APPKB Surabaya memiliki beberapa upaya untuk menangani kasus kekerasan pada anak. Di antaranya, DP3APPKB mempunyai PPTP2A yaitu pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A).  ”Ini merupakan unit layanan perlindungan dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk trafficking serta anak berhadapan hukum,” ujar Tussy.  Adapun layanan yang diberikan di antaranya pengaduan korban kekerasan perempuan dan anak dari berbagai sumber. Kemudian penjangkauan/home visit korban.  ”Kami juga melakukan konseling dengan konselor dan atau psikolog. Korban juga mendapatkan pendampingan medis pada saat pemeriksaan kesehatan/visum di RS dan atau puskemas,” papar Tussy.  Tussy menjanjikan korban untuk tetap mendapatkan pendampingan hukum pada saat mediasi/sidang/berita acara pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan. Sehingga, korban tidak sendiri.  ”Terakhir, kami akan memfasilitasi rumah aman untuk anak perempuan korban kekerasan dan anak laki-laki yang berhadapan dengan hukum,” ucap Tussy.

Jumlah Anak Berurusan dengan Hukum di Surabaya Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG20220405112849.jpg" alt="Ruangan di shelter milik Pemkot Surabya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ruangan di shelter milik Pemkot Surabya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tubuh Salim (bukan nama sebenarnya), 12, terhimpit di ujung kursi kayu panjang. Tubuhnya kecil dan mungil. Matanya nampak kosong, namun berbinar ketika tim JawaPos.com datang pada Rabu (6/4) siang. Dia lalu mencolek Awan, 14, yang duduk di sampingnya.  ”Iku sopo (itu siapa)?” tanya Salim.  Awan hanya mengedikkan bahu. Salim tampak tak puas. Dia mengamati dengan tajam, dari atas ke bawah lekat-lekat.  Awan lalu menyikut Salim. Membuat Salim berhenti menatap. ”Ojok didelok-delok! Engkok mbok apak-apakno!  (jangan lihat-lihat, nanti kamu apa-apakan)!” ucap Awan.  Salim dan Awan merupakan dua dari 7 anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Mereka tinggal di shelter milik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Kota Surabaya.  Mereka adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan sedang menunggu putusan sidang terkait kejahatan yang dilakukan. Salim merupakan terduga pelaku pelecehan seksual pada anak-anak di bawah umur.  Salim hampir 3 bulan tinggal di shelter di Surabaya Selatan itu. Selama tinggal di sana, Salim merupakan ABH terkecil. Siswa kelas 6 SD itu tak sendiri. Dia tinggal di shelter bersama Awan dan anak-anak lain.  Bila Salim terjerat kasus pelecehan seksual, Awan terjerat kasus pencurian motor. Ada juga Kevin, 18; Reza, 17; Adi, 16; Bagas, 15; dan Joko, 16; yang terjerat kasus sama. Sedangkan Bambang, 15, harus menempuh jalur hukum karena terlibat kasus kekerasan.  JawaPos.com duduk berhadapan dengan 7 anak usia sekolah itu. Rambut mereka dibotak. Mereka duduk berhimpitan di kursi panjang di ruang tamu. Tak jauh dari kami duduk, tampak beberapa ruangan berjeruji besi.  ”Aku nek turu yo nang kono (aku kalau tidur di situ),” kata Awan.  Bagas menimpali, Awan selalu tidur malam. Sehingga dia tak bisa bersih-bersih rumah.  ”Wes onok piket, tapi yo gak dilakoni. Eh gak popo yo aku ngomong boso Jowo. Kan wong Suroboyo (sudah ada piket tapi ya nggak dilakukan. Eh tidak apa-apa ya aku bicara bahasa Jawa. Kan orang Surabaya),” ucap Bagas.  Saat ditanya bagaimana puasa Ramadan? Reza yang pertama kali angkat bicara. ”Aman. Tapi ya lapar, Kak,” ujar Reza sambil tertawa.  Reza masih duduk di bangku SMP negeri di Kota Surabaya. Dia malu-malu ketika saya bertanya menu sahur tadi malam. Dia menunduk sambil tersenyum malu lalu menjawab pelan.  ”Aku lupa, Kak,” kata Reza.  Reza merupakan ABH yang baru tinggal selama seminggu di shelter. Dia masih menyesuaikan diri.  ”Aku nggak kerasan (nggak betah). Tapi yo akeh konco (banyak teman)," ujar Reza.  Saat ditanya siapa anggota shelter yang paling tua dan paling bijak. Semua telunjuk langsung mengarah ke Kevin yang duduk di tengah kursi.  Kevin mengenakan kaos hitam longgar langsung tertawa kecil. ”Kok isok aku loh (kok bisa aku sih)?” tanya Kevin pada semua anak.  ”Sudah berapa lama di sini?” tanya JawaPos.com.  ”Setahun, Kak,” jawab Kevin.  ”Pengen pulang nggak?” tanya saya.  ”Iya, kak. Kangen anak,” jawab Kevin lagi.  Kevin baru berusia 18 tahun. Seharusnya dia masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Namun dia putus sekolah saat kelas 2 SMP.  ”Anakku 2 tahun. Cewek. Cantik. Aku kangen,” kata Kevin.  Anaknya saat ini berada di rumah bersama istri Kevin.  ”Aku ingin pulang,” ujar Kevin.  Bila kasus curanmor yang dijalaninya selesai, Kevin mengaku ingin segera pulang. Dia juga masih menyimpan mimpi untuk bekerja.  ”Aku pengen nerusin (meneruskan) usaha orang tua, jual gorengan,” ujar Kevin.  ”Mosok?” tanya Awan sambil tertawa. ”Aku yo sisan wes (aku juga deh),” tambah dia.  ”Iki adekku, Mbak (ini adikku),” kata Kevin sambil menunjuk Awan.  Sementara itu, Reza mengaku ingin menjadi tentara atau polisi. Namun keinginannya itu terkendala tato di tubuhnya.  ”Kalau mau jadi polisi kan nggak boleh punya tato. Aku lho punya tato,” ujar Reza.  ”Isok dihapus (bisa dihapus). Aku yo apene ngapus (aku juga mau hapus),” potong Adi yang memiliki tato tepat di dahi, leher, dan lengannya.  Berbeda dengan mereka, Joko ingin menjadi pengusaha bengkel. Sedangkan Bagas belum menentukan cita-cita.  ”Aku mek pengen Ndang metu ambek Ndang mari (aku cuma ingin cepat keluar dan cepat selesai),” kata Bagas.  Salim tampak melamun. Dia baru sadar ketika Awan lagi-lagi menyikut lengannya. ”Aku pengen sekolah,” kata Awan sambil tersenyum.  Kunjungan JawaPos.com di shelter harus berakhir ketika adzan Ashar terdengar. Mereka harus melanjutkan kegiatan membersihkan kamar.  Kepala DP3AK Kota Surabaya Tomi Ardiyanto mengatakan, shelter itu dibuat untuk menampung para ABG selama proses hukum berlangsung.  ”Usai diamankan, ada jangka waktu dari masa penangkapan sampai putusan. Saat itu, mereka belum bisa dibawa ke lapas anak. Tapi juga nggak bisa di lapas dewasa,” kata Tomi.  Dia khawatir, bila berada di lapas dewasa, mereka akan bertemu dengan narapidana lain yang lebih berpengalaman dalam melakukan kejahatan. Dengan tinggal di shelter, keamanan dan psikologis mereka juga lebih terlindungi.  ”Pemkot Surabaya membuat shelter untuk menampung ABH yang dititipkan Polsek atau Polrestabes Surabaya dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Sebagai rumah sementara bagi anak-anak yang terjerat hukum,” papar Tomi.  Selama tinggal di Shelter sendiri, mereka mengikuti berbagai kegiatan. Seperti pendidikan dan pelatihan. ”Tujuannya, kalau lepas dari sini atau kasus selesai, mereka punya keterampilan. Jadi nggak masuk sini lagi, atau terjerat kasus lagi. Awan contohnya,” ungkap Tomi.  Awan disebut telah dua kali tinggal di shelter. Kasus pertama, Awan terjerat kasus pencurian ponsel. ”Yang kedua, curi motor. Dulu nggak bisa baca. Terus diajari sama petugas di sini sampai bisa. Terus keluar dan pas masuk sini lagi, nggak bisa baca tulis lagi,” ucap Tomi.  Disinggung soal kegiatan lain, Tomi menyebut masih merencanakan dan merancang kegiatan baru. Sebab, pihaknya harus memikirkan keamanan gedung shelter yang terbatas.  ”Kami takut kalau ada yang kabur. Mereka akan tinggal di sini sampai kasus selesai. Kalau kasus selesai, kami kembalikan ke polisi untuk diproses di lapas anak atau dibebaskan,” ujar Tomi.

Shelter Khusus Pemkot Surabaya, Tampung Anak Berhadapan dengan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelanggaran-hak-anak-sepanjang-2018-naik-drastis-didominasi-kasus-abh_m_.jpg" alt="Ketua KPAI Susanto, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Selasa (8/1)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPAI Susanto, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Selasa (8/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya kenaikan drastis terkait jumlah kasus anak sepanjang 2018. Total pengaduan yang masuk dan dilaporkan ke KPAI, yakni sebanyak 4.885 kasus. Ketua KPAI Susanto mengatakan, kejadian itu cukup mencengangkan. Pasalnya, pada 2017 lalu, data pelanggaran hak anak tercatat 4.579 kasus. "Yang cukup mencengangkan adalah di tahun 2018, data pelanggaran hak anak saat ini memang cukup naik secara drastis. Ada 300 lebih (kenaikan) data pelanggaran hak anak. Awalnya di tahun 2017 ada 4.579 menjadi 4.885 (kasus)," ujarnya saat menggelar konferensi pers di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (8/1). Dia menyatakan, sejak 2014 kasus pelanggaran di KPAI terjadi secara fluktuatif. Namun, kenaikan signifikan baru terjadi dari 2017 hingga 2018. Bahkan tren pengaduan kasus anak ke KPAI meningkat sejak tahun 2015. Jumlah pengaduan kasus anak pada 2015 tercatat 4.309 kasus. Kemudian pada 2016 naik menjadi 4.622 kasus. Menurutnya, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus. Kemudian, kasus pelanggaran terbanyak kedua adalah kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 857 kasus. Selain itu, ada penggolongan kasus berdasarkan bidang yaitu seperti pornografi dan siber, kasus pendidikan, kesehatan dan napza, trafiking dan eksploitasi, sosial dan anak dalam situasi darurat, agama dan budaya, hak sipil dan partisipasi, dan kasus perlindungan anak lainnya.&nbsp; Meski demikian, KPAI mengklaim, pada sepanjang 2018, telah banyak memberikan usulan dalam perumusan kebijakan dan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait banyak isu yang telah ditelaah sesuai tren kasus pelanggaran di tahun tersebut.

Pelanggaran Hak Anak Sepanjang 2018 Naik Drastis, Didominasi Kasus ABH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/jahat-akibat-medsospergaulan-sepuluh-anak-disidang-dalam-enam-bulan_m_147313.jpeg" alt="Sidang Anak Periode Januari-Juni 2017" width="100%">
<figcaption>Sidang Anak Periode Januari-Juni 2017</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pengadilan Negeri (PN) Gresik telah menyidang sepuluh anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam enam bulan terakhir. Kasus terbanyak adalah pencurian. Bahkan, tindakan kejahatan itu disertai kekerasan. Salah seorang pelaku &ndash;sebut saja Aga&ndash; nekat mengambil ponsel milik korban dengan lebih dahulu memukul korban hingga jatuh dari sepeda motor. Pelajar SMA berusia 16 tahun itu kini harus menjadi pesakitan di ruang pengadilan. Ada pula ABH yang nekat mencuri sepeda motor. Alasannya, butuh uang untuk membayar uang kos. Kasus tersebut ditangani pengacara prodeo Lina Kamilah. &rdquo;Dia tamatan SD dan kerja di bengkel motor. Gajinya Rp 20 ribu per hari. Penghasilan itu tidak cukup,&rdquo; ujar Lina. Hakim anak Pengadilan Negeri Gresik Ariyas Dedi mengungkapkan, sebagian besar kasus pencurian dengan pelaku anak-anak tidak dilatarbelakangi desakan ekonomi. Bukan untuk kebutuhan pokok. Misalnya, sampai mereka tidak bisa makan. &rdquo;Tapi, sebatas untuk senang-senang karena terpengaruh teman-teman,&rdquo; ungkap dia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, itu menambahkan bahwa anak-anak berbuat jahat karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak. Menurut Ariyas, dalam memutus hukuman bagi ABH, hakim memiliki banyak pedoman atau pertimbangan. Karena itu, ada beberapa ABH yang diputus dengan hukuman percobaan. Artinya, hukuman tersebut tidak harus dijalani anak di dalam rumah tahanan (rutan). Namun, ada syarat umum dan syarat khusus yang selalu menyertai hukuman percobaan tersebut. Misalnya, anak tidak boleh melakukan atau mengulangi tindakan pidana. Mereka juga harus melakukan satu kewajiban. Dia mencontohkan, ABH yang terjerat perkara pornografi harus memakai hijab dan pakaian sopan. Anak yang terlibat pencurian motor dilarang menggunakan kendaraan bermotor dalam rentang waktu tertentu. Namun, jika kasus kejahatan dianggap berat, hakim akan memutus anak untuk dibina di lembaga pembinaan khusus anak. Bisa juga dikirim ke lembaga pemasyarakatan khusus anak. Untuk kasus asusila pada anak, pengaruh media sosial (medsos) sangat mendominasi. Humas PN Gresik Bayu Soho Raharjo mengungkapkan, dalam fakta persidangan, banyak terungkap alasan ABH nekat melakukan pencabulan maupun persetubuhan. Yang paling sering adalah pengaruh video porno yang dibagikan di medsos. Selain itu, pengaruh pergaulan yang kurang baik. &rdquo;Secara kejiwaan, anak-anak yang masih remaja itu suka penasaran dan ingin mencoba sesuatu. Medsos adalah faktor terbesar yang mendorong ABH berani melakukan perbuatan asusila,&rdquo; papar Bayu. Bayu yang juga salah satu hakim anak itu menambahkan, hukuman bagi ABH selalu punya tambahan tersendiri. Itu di luar vonis pidana di dalam bui. Mereka, misalnya, diwajibkan mengikuti pelatihan kerja atau kerja sosial. Tujuannya, memperoleh manfaat dari hukuman yang dijalani.

Jahat Akibat Medsos–Pergaulan, Sepuluh Anak Disidang Dalam Enam Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/setiap-hari-dua-anak-masuk-penjara-3c-mendominasi-perkara-abh_m_122224.jpeg" alt="Anak Penuhi Penjara" width="100%">
<figcaption>Anak Penuhi Penjara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jumlah anak berhadapan dengan hukum (ABH) menunjukkan tren yang meningkat. Sepanjang 2017, ada 177 anak yang masuk ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya. Kualitas tindak kejahatannya juga menunjukkan peningkatan. Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Kelas I Surabaya Tri Pamoedjo menyebutkan bahwa peningkatan tersebut berada di luar prediksinya. Sebelumnya, bapas memprediksi tahun ini jumlah ABH turun. &rdquo;Kami mengira tahun lalu itu puncaknya, tapi ternyata tidak,&rdquo; ujarnya. Jika dirata-rata, saat ini dalam sehari ada dua anak yang masuk sel. Penyebab kenaikan tersebut dipengaruhi tren kejahatan anak yang dilakukan secara berkelompok. Polanya pun bergeser. Jika dulu anak banyak jadi follower, sekarang mereka bisa memimpin teman-temannya sendiri. &rdquo;Sekarang ndak aneh lagi anak jadi otak penjambretan,&rdquo; imbuhnya. Tri menjelaskan, tahun ini pihaknya sulit memberikan rekomendasi untuk diversi. Sebab, ancaman hukuman pasal yang disangkakan rata-rata lebih dari tujuh tahun penjara. Padahal, dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak baru bisa direkomendasikan untuk mengambil upaya diversi jika ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun. Apalagi, banyak anak yang merupakan residivis. &rdquo;Kami kan serbasalah kalau seenaknya sendiri melakukan diversi,&rdquo; ucapnya. Sementara itu, kriminolog Kristoforus Laga Kleden menilai persoalan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan anak. Selama ini ada anggapan yang keliru terhadap anak. Mereka dianggap sebagai manusia dalam bentuk kecil sehingga diperlakukan sama dengan orang dewasa. Menurut dia, hal itulah yang memengaruhi perilaku anak. &rdquo;Jangan kaget, itulah yang memunculkan perilaku menyimpang anak,&rdquo; katanya. Selama ini, lanjut Kristo, orang tua lebih banyak membiarkan anak. Padahal, anak punya karakter khusus. Mereka harus dibina dan diasuh dengan baik. Tidak dititipkan ke orang lain. &rdquo;Apalagi jika dibiarkan bebas, itu sangat keliru,&rdquo; tandasnya. Dia menerangkan, dominasi kejahatan 3C (curat, curas, dan curanmor) menunjukkan bahwa anak tidak mendapatkan haknya. Selama ini orang tua lebih banyak melarang tanpa memberikan penjelasan. Menurut Kristo, latar belakang kurangnya perhatian terhadap anak masih didominasi karena permasalahan ekonomi. Orang tua lebih sibuk bekerja. &rdquo;Hal tersebut banyak terjadi di kalangan kelas menengah dan kelas bawah,&rdquo; terangnya. Karena itu, dia berharap lembaga pendidikan harus ikut terlibat dalam menyikapi tren peningkatan ABH. Mereka mesti duduk bersama orang tua. Terutama dalam menentukan langkah pencegahan. &rdquo;Kalau kedua kubu bersinergi, saya yakin masa depan anak lebih baik,&rdquo; tegasnya. (aji/c16/fal/sep/JPG)

Setiap Hari Dua Anak Masuk Penjara, 3C Mendominasi Perkara ABH

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/rela-ganti-mobil-off-road-keluaran-tahun-lama_m_114664.jpeg" alt="SUKA KETEGANGAN: Satrio Armadianto di depan mobil Jimny keluaran 1984." width="100%">
<figcaption>SUKA KETEGANGAN: Satrio Armadianto di depan mobil Jimny keluaran 1984.</figcaption>
</figure>Berkutat dengan anak berhadapan dengan hukum (ABH) dalam keseharian membuat Satrio Armadianto perlu meluangkan waktu untuk rileks. Namun, dia justru memilih dunia ekstrem yang memacu adrenalin. &nbsp; FAJRIN MARHAENDRA BAKTI &nbsp; SATRIO tampak sibuk dengan tumpukan berkas di meja kerjanya pada Jumat (3/3). Berkas tersebut adalah kumpulan penelitian masyarakat (litmas) bagi ABH. Tebal tumpukan itu sekitar 30 cm. &rsquo;&rsquo;Maklum, tahun ini jumlah ABH tambah banyak, jadi tambah repot,&rsquo;&rsquo; tutur Satrio, lantas tertawa. Sebagai pendamping di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya, Satrio memang diharuskan membuat laporan tentang ABH. Bentuknya berupa litmas atau laporan sidang anak. Meski tampak sibuk, dia menyempatkan diri untuk berbincang dengan Jawa Pos. &rsquo;&rsquo;Dinikmati saja biar ndak tegang,&rsquo;&rsquo; selorohnya. Lagi-lagi Satrio tertawa. Sehari-hari Satrio memang terlihat santai. Senyum lebar tidak pernah absen menghiasi wajahnya. Baik saat di kantor maupun di pengadilan negeri (PN). Namun, di balik gayanya yang easygoing, pria 50 tahun itu justru suka pada hal yang memacu adrenalin. Memang tidak terkait dengan pekerjaan, melainkan hobi. &rsquo;&rsquo;Bagi saya, yang bikin tegang cuma off-road,&rsquo;&rsquo; tegas pria asli Surabaya tersebut. Kecintaan bapak tiga anak itu pada off-road memang tidak perlu diragukan lagi. Semua bermula empat tahun silam. Ketika itu dia membeli mobil Suzuki Katana keluaran 1990. Dia punya dua pertimbangan: murah dan irit bahan bakar. Mobil berwarna silver itu awalnya hanya dipakai untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Terutama untuk menyelesaikan penelitian masyarakat di daerah yang cukup jauh dari kantornya di daerah Medaeng, Waru, Sidoarjo. &rsquo;&rsquo;Karena mobil yang dimiliki kantor terbatas, kadang saya perlu pakai mobil sendiri,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Hingga dua tahun, Satrio masih setia dengan mobilnya tersebut. Sampai pada sebuah perjalanan dinas, dia bertemu dengan temannya, Suprayitno. Dia masih ingat saat itu Suprayitno memberinya brosur dan formulir pendaftaran Suroboyo Kotrik Club (SKC). Satrio tertarik. Namun, dia masih membutuhkan pertimbangan dari istrinya, Meyusida. Bak gayung bersambut, Meyusida mendukung rencana pria penyuka musik dangdut tersebut. &rsquo;&rsquo;Alhamdulillah, istri mendukung,&rsquo;&rsquo; kenangnya. Pada Februari 2014, dia memutuskan bergabung dengan SKC. Dia kaget, ternyata di klub tersebut, seluruhnya menggunakan mobil Suzuki Jimny 4WD. Dia pun berkeinginan mengganti mobilnya. &rsquo;&rsquo;Minggu itu juga mobil yang lama saya jual, ganti dengan Jimny,&rsquo;&rsquo; katanya. Satrio rela mengganti mobilnya dengan mobil yang lebih tua. Mobil Jimny keluaran 1984 menjadi tunggangan barunya. &rsquo;&rsquo;Tapi, mesinnya lebih bertenaga dan gerakannya juga lebih lincah,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Mulai saat itulah Satrio mengakrabi dunia off-road. Dia mencoba-coba arena off-road. Pria yang hobi makan seafood itu sempat gugup. Terutama saat mulai masuk ke arena tanjakan dan berlumpur. Namun, teman-temannya yang lebih mahir membantunya menguasai setir. &rsquo;&rsquo;Sekarang sudah mahir, sudah bisa sendiri, tapi tetap saja tegang,&rsquo;&rsquo; candanya. Setiap bulan Satrio menyempatkan waktu menyalurkan hobinya tersebut untuk sekadar touring atau menjajal arena. Puluhan jambore pernah diikuti Satrio. Di antaranya, di Semarang, Tegal, Bogor, dan di Kenjeran pada 2014. Dalam setiap jambore itu, istrinya selalu turut serta. &rsquo;&rsquo;Istri hanya ikut sampai parkiran. Kalau waktunya jungkir balik, saya sendirian,&rsquo;&rsquo; ucapnya. (*/c14/fal/sep/JPG)

Rela Ganti Mobil Off-Road Keluaran Tahun Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/blok-tahanan-anak-tidak-ideal_m_107802.jpeg" alt="Tahanan Anak di Rutan Medaeng" width="100%">
<figcaption>Tahanan Anak di Rutan Medaeng</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masalah overkapasitas seolah menjadi hal yang lumrah di Rutan Kelas I Surabaya. Tidak hanya di blok tahanan dewasa, kondisi serupa juga terjadi di blok tahanan anak. Bahkan, angkanya tercatat paling tinggi sejak UU Perlindungan Anak disahkan pada 2014.  Kepala Seksi Register Rutan Kelas I Surabaya Jumadi menyatakan, kondisi blok anak sudah tidak ideal. Saat ini penghuninya mencapai dua kali lipat dari kapasitas ideal 201 anak (selengkapnyalihat grafis). Kondisi itu membuat mereka harus tidur berdesakan. &rdquo;Beberapa tidur di aula di dalam blok,&rdquo; ujarnya.  Satu kamar diisi 6&ndash;7 anak. Padahal, seharusnya hanya tiga anak. Kondisi tersebut membuat Jumadi prihatin. Sebab, situasi itu tidak layak untuk tumbuh kembang anak.  Selain itu, ada fakta bahwa mayoritas anak berhadapan dengan hukum (ABH) hanya ikut-ikutan. Mereka tidak beraksi sendiri. Kebanyakan justru dilibatkan dengan perkara orang dewasa. Karena itu, mereka lebih cocok dianggap korban. Anak seharusnya mendapatkan perlindungan. &rdquo;Dalam proses hukum, sebenarnya mereka tidak perlu ditahan di rutan,&rdquo; katanya.  Jumadi menuturkan, kondisi tersebut justru membahayakan anak. Apalagi, ada kemungkinan mereka berbaur dengan tahanan dewasa dari berbagai macam jenis pidana. &rdquo;Mereka biasanya berbaur saat berolahraga,&rdquo; jelasnya.  Pembatasan gerak berupa pembedaan pembukaan pintu blok belum maksimal. Dia mengakui, kondisi itu sebenarnya merupakan salah satu jenis pelanggaran yang harus diperhatikan. Anak-anak seharusnya mendapat perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan. &rdquo;Tempat penahanan juga harus mencerminkan bahwa itu adalah tahanan anak-anak,&rdquo; ungkapnya.  Dia memaparkan, selama ini di rutan di Desa Medaeng, Waru, Sidoarjo, itu, tidak ada sarana khusus untuk anak-anak. Fasilitas dan pembinaan kurang maksimal. Berbeda dengan yang dimiliki lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) atau lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). &rdquo;Seharusnya lebih diperhatikan agar hak anak terpenuhi,&rdquo; paparnya.  Selama ini kegiatan untuk anak hanya bersifat olahraga dan kesenian. Belum ada layanan pendidikan yang memadai. Kendati sudah ada kerja sama dengan pihak ketiga, belum semua anak bisa mengakses. &rdquo;Hanya 10 persen yang mendapatkan pendidikan lanjutan dalam rutan,&rdquo; ucapnya.  Pihaknya berencana mengajukan usul untuk didirikan rutan khusus anak. Tujuannya, hak-hak anak bisa dipenuhi. &rdquo;Nanti kami usulkan. Sebab, kondisinya memang cukup memprihatinkan,&rdquo; pungkasnya. (aji/c16/fal/sep/JPG)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#anak berhadapan dengan hukum

Berita Terkini