<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/IMG_1134JPG-1001980015.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi I DPR menggelar rapat tertutup bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan jajaran. Salah satu agenda dalam rapat tersebut membahas insiden ledakan amunisi kedaluwarsa yang menewaskan 13 orang di Garut, Jawa Barat (Jabar) pada 12 Mei lalu. &rdquo;Salah satu yang dibahas (dalam rapat bersama Komisi I DPR) tadi adalah peledakan (amunisi kedaluwarsa) di Garut. Sudah saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP,&rdquo; kata Jenderal Agus saat diwawancarai awak media usai rapat tersebut pada Senin sore (26/5).&nbsp; Menurut Agus, prosedur dan SOP perjalanan dari setiap jenjang. Mulai kodam, Mabes TNI AD, hingga Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Demikian pula saat pemusnahan amunisi apkir itu berlangsung, prosedur dan SOP ketat kembali dijalankan. Agus mengakui amunisi kedaluwarsa memang sangat sensitif. &rdquo;Kalau amunisi atau detonator yang sudah expire, dia itu sensitif ya. Sensitif terhadap gerakan, gesekan, kemudian juga terhadap cahaya. Sehingga memang sangat mudah untuk menimbulkan ledakan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Karena amunisi tersebut sensitif, lanjut Agus, perlu perlakuan khusus dan kehati-hatian dalam menangani amunisi kedaluwarsa tersebut, termasuk saat proses pemusnahan. Hal itu yang nantinya akan menjadi koreksi bagi TNI. Mereka tidak ingin hal serupa terjadi lagi. &rdquo;Memang yang tadi saya sampaikan, amunisi yang sudah expire itu memang mudah meledak, sehingga memang harus hati-hati dan memang ini jadi masukan buat kami. SOP-nya nanti akan kita ubah, supaya personel yang melaksanakan pemusnahan itu bisa aman. Kami koreksi ke dalam. Semoga tidak akan terjadi,&rdquo; ujarnya.&nbsp;

Komisi I DPR membahas insiden ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut yang menewaskan 13 orang, dengan fokus pada prosedur dan SOP.

Komisi I DPR Bahas Insiden Ledakan Amunisi Kedaluwarsa di Garut Bersama Panglima TNI dengan Rapat Tertutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/IMG_6641-3081676126.jpg" alt="Mayor (Cpl) Anda Rohana, prajurit Gupusmu III Jakarta yang gugur dalam ledakan di Garut dimakamkan di Desa Cinunuk, Kabupaten Bandung, Selasa (13/5). (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mayor (Cpl) Anda Rohana, prajurit Gupusmu III Jakarta yang gugur dalam ledakan di Garut dimakamkan di Desa Cinunuk, Kabupaten Bandung, Selasa (13/5). (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mabes TNI AD (Mabesad) memberikan kesempatan kepada anak-anak korban ledakan amunisi afkir di Garut, Jawa Barat (Jabar) untuk bergabung menjadi bagian keluarga besar TNI. Kesempatan itu diberikan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban TNI terhadap para korban.&nbsp; Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan, tawaran menjadi prajurit TNI AD sudah disampaikan oleh panglima Kodam III/Siliwangi kepada pihak keluarga. &rdquo;Kepada putra dan putri dari korban, apabila ingin bergabung dengan TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat membuka peluang kepada seluruh putra dan putri korban,&rdquo; kata Wahyu Yudhayana&nbsp;kepada awak media di Jakarta pada Rabu malam (14/5).&nbsp; Agar proses tersebut berjalan dengan baik dan lancar, Mabesad meminta Kodim 0611/Garut memberikan pendampingan kepada anak-anak korban yang memang punya keinginan menjadi personel TNI. Wahyu menjamin bahwasannya TNI AD akan membantu mereka.&nbsp; &rdquo;Nanti jajaran Kodim 0611/Garut akan memberikan pendampingan, pembimbingan, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Menurut Wahyu, tawaran tersebut datang langsung dari pimpinan TNI AD, termasuk di antaranya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Sejak insiden ledakan terjadi pada Senin (12/5), Jenderal Maruli memberikan atensi dan memastikan bahwa insiden tersebut langsung diinvestigasi.&nbsp; Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, empat prajurit TNI AD yang gugur dalam ledakan itu terdiri atas Kolonel Cpl Antonius Hermawan, Mayor Cpl Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, dan Pratu Afrio Setiawan. Selain 4 orang prajurit, 9 korban meninggal dunia lainnya adalah warga setempat.

Mabes TNI AD memberikan kesempatan kepada anak-anak korban ledakan amunisi di Garut untuk bergabung dengan TNI sebagai bentuk tanggung jawab

TNI AD Tawarkan Anak-Anak Korban Ledakan Amunisi Afkir di Garut Menjadi Tentara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/aznpKvkijXzagjy6aCcqyFe9N89JlOOoUHwqzmca-copy-3914017258.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono (kiri) (Dok. DPP Perbasi)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono (kiri) (Dok. DPP Perbasi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono menyampaikan belasungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden pemusnahan amunisi di wilayah Garut, Jawa Barat. Budi juga mendesak ada perbaikan mekanisme Pemusnahan Amunisi. &ldquo;Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini,&rdquo; ujar Budisatrio, Selasa (13/5). Lebih lanjut, Budisatrio menyatakan menyayangkan terjadinya insiden tersebut. Dia menyerukan pentingnya investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kejadian. &ldquo;Kami memberikan dukungan penuh kepada TNI untuk melakukan investigasi secara transparan. Namun lebih dari itu, kami menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap SOP tata kelola logistik dan pemusnahan amunisi yang sudah kadaluarsa,&rdquo; kata Ketua Fraksi Partai Gerindra itu. Menurut Budisatrio, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, evaluasi ini penting dilakukan agar insiden serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Budisatrio juga menekankan pentingnya perlindungan warga sipil dalam kegiatan militer yang berisiko tinggi. Menurutnya, sosialisasi dan pembatasan akses ke lokasi aktivitas militer harus dievaluasi dan diperketat agar keselamatan jiwa manusia tidak terabaikan. &ldquo;Kejadian ini menjadi pengingat bahwa kedisiplinan dalam menjalankan SOP harus diprioritaskan agar keselamatan seluruh unsur, baik militer maupun sipil, menjadi yang utama dalam setiap kegiatan serupa maupun aktivitas militer lainnya,&rdquo; tutupnya. Sebelumnya, insiden terjadi saat prosedur pemusnahan amunisi dilakukan pada Senin (12/05) pagi sekitar pukul 9:30 WIB di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan dilakukan oleh personel TNI dari Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad), dengan metode peledakan di tiga titik lubang yang telah disiapkan oleh tim dari Puspalad. Peledakan pertama dan kedua berlangsung sesuai rencana tanpa kendala. Namun, saat tim mulai mempersiapkan proses pemusnahan di lubang ketiga, secara tiba-tiba terjadi ledakan hebat yang tidak terduga. Ledakan ini terjadi saat beberapa personel TNI masih berada di lokasi, dan pada saat yang sama sejumlah warga sipil diduga tengah berada di sekitar area kejadian. Akibat ledakan mendadak ini, sebanyak 13 orang meninggal dunia, terdiri dari 4 anggota TNI yang sedang bertugas dan 9 warga sipil yang berada di sekitar lokasi.

Budisatrio Djiwandono, mendorong perbaikan mekanisme pemusnahan amunisi setelah insiden ledakan di Garut yang menyebabkan 13 korban jiwa.

Insiden Ledakan di Garut, Komisi I DPR Dorong Evaluasi Pemusnahan Amunisi termasuk Pembatasan Warga Sipil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/amunisi-afkir-3726240686.jpg" alt="Menangani amunisi afkir. (Edwards AFB)" width="100%">
<figcaption>Menangani amunisi afkir. (Edwards AFB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Citra TNI Angkatan Darat tercoreng sebab kejadian ledakan di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut pada Senin (12/5). Dalam insiden ledakan tersebut belasan orang dilaporkan tewas, terdiri atas warga sipil dan personel TNI sendiri. Mirisnya,&nbsp;ledakan tersebut terjadi saat tengah dilakukan pemusnahan amunisi kedaluwarsa atau amunisi afkir. Empat korban berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat, sisanya merupakan warga sipil di sekitar lokasi. Bagaimanapun, kejadian tersebut membuat publik bertanya-tanya, mengenai cara dan prosedur atau seperti apa SOP yang telah dilakukan sehingga kemudian bisa memicu terjadinya ledakan yang memakan korban jiwa. Dalam video amatir yang beredar, ledakan tersebut cukup besar bahkan hingga membuat asap membumbung tinggi. Ditambah lagi, beredar rumor&nbsp;bahwa penanganan amunisi kedaluwarsa tersebut dilakukan secara serampangan. Bahkan publik hingga pemulung bisa masuk area peledakan yang notabene merupakan area berbahaya. Lantas, seperti apa prosedur/SOP yang seharusnya saat menangani amunisi kedaluwarsa atau amunisi afkir yang hendak dimusnahkan? Membahas hal tersebut, kita perlu mengetahui dulu istilah UXO Disposal. UXO atau Unexploded Ordnance merupakan istilah yang merujuk pada senjata berpeledak yang belum meledak, seperti misalnya mortar, amunisi meriam, ranjau, bom, peluru dan sejenisnya. Sementara Disposal mengacu pada dalam konteks penambangan, pertambangan, atau industri secara umum, merujuk pada proses atau tempat untuk menampung dan membuang limbah atau material sisa yang tidak terpakai lagi. Artinya, UXO Disposal merupakan cara penanganan bahan peledak yang belum meledak secara khusus yang memerlukan tempat dan prosedur khusus. Tidak bisa sembarangan. Melansir Armtrac, Selasa (13/5), amunisi, dalam berbagai bentuknya, memainkan peran penting dalam aplikasi militer, penegakan hukum, dan sipil. Namun, karena bahayanya terhadap nyawa dan anggota tubuh manusia serta potensi dampak lingkungan, pembuangan sisa amunisi yang tersisa perlu dilakukan secara aman dan bertanggung jawab. Amunisi, termasuk peluru, selongsong peluru, granat, dan bom, mengandung bahan-bahan yang menimbulkan risiko signifikan jika tidak ditangani dan dibuang dengan benar. Deteksi, pengungkapan, penanganan, dan pembuangan amunisi yang salah dapat menyebabkan ledakan yang tidak disengaja, yang mengakibatkan cedera, kematian, dan kerusakan besar lainnya, buktinya adalah ledakan di Garut. Selain itu, amunisi seringkali mengandung komponen berbahaya seperti timbal, merkuri, dan residu bahan peledak yang dapat mencemari tanah, air, dan udara, yang menimbulkan risiko lingkungan jangka panjang. Berbagai jenis amunisi memerlukan metode pembuangan khusus untuk mengurangi risiko dan meminimalkan dampak lingkungannya. Misalnya pembakaran amunisi, proses pembakaran terkendali ini umumnya digunakan untuk membuang amunisi senjata ringan dan kembang api.&nbsp; Namun, fasilitas pembakaran harus memiliki sistem khusus berupa pengendalian api dan polusi untuk meminimalkan emisi dan memastikan pembuangan yang ramah lingkungan. &nbsp; Lalu peledakan amunisi. Peledakan terbuka atau ledakan terkendali sering digunakan untuk amunisi kaliber besar dan pembuangan bahan peledak. Peledakan biasanya dilakukan di area yang ditentukan dengan protokol keselamatan yang ketat untuk menahan ledakan dan meminimalkan dampak lingkungan. Atau daur ulang amunisi. Beberapa komponen amunisi, seperti selongsong kuningan dan komponen logam, dapat didaur ulang untuk mendapatkan kembali material yang berharga dan mengurangi limbah. Proses daur ulang sering kali melibatkan pemisahan material yang berenergi dari komponen yang dapat didaur ulang sebelum diproses. Terakhir demiliterisasi amunisi. Proses ini membuat amunisi tidak dapat digunakan lagi dan membuatnya aman untuk dipindahkan dan dibuang dengan benar. Teknik demiliterisasi bervariasi tergantung pada jenis amunisi dan dapat mencakup pembongkaran mekanis, netralisasi kimia, atau peleburan. &nbsp; Perlu juga dicatat kalau penanganan amunisi afkir ini harus dilakukan oleh orang-orang yang terlatih dan bersertifikat. Pembuangan amunisi tunduk pada peraturan keselamatan dan pedoman lingkungan yang ketat untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Peraturan ini ditegakkan oleh badan-badan pemerintah seperti di Inggris ada Health and Safety Executive (HSE), Environment Agency, Ministry of Defence (MOD), dan badan-badan setara di luar negeri. Badan-badan ini memainkan peran penting dalam menetapkan standar dan mengawasi kepatuhan.&nbsp; Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam pembuangan amunisi yang aman. Jadi tidak bisa sembarangan, apalagi sampai disaksikan oleh warga sipil dan menimbulkan korban jiwa seperti kejadian di Cibalong, Kabupaten Garut.

Ledakan di Garut saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa menewaskan belasan orang, termasuk TNI dan warga sipil. Publik mempertanyakan SOP.

Mengenal UXO Disposal: Cara Menangani Amunisi Afkir Nggak Bisa Sembarangan, Prosedurnya Ketat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/WhatsApp-Image-2025-05-12-at-41058-PM-1413679373.jpeg" alt="Proses pemusnahan bom di Garut, Jawa Barat yang menewaskan sejumlah warga dan anggota TNI. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Proses pemusnahan bom di Garut, Jawa Barat yang menewaskan sejumlah warga dan anggota TNI. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tak hanya investigasi di lokasi kejadian, TNI AD mengurus jenazah 13 korban meninggal dunia pasca ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat (Jabar).&nbsp;Selasa (13/5), empat jenazah prajurit Angkatan Darat yang menjadi korban dibawa ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan.&nbsp; "Empat&nbsp;personel TNI yang gugur dalam peristiwa ini adalah Kolonel Cpl Antonius Hermawan (Kagupusmu III-Puspalad), Mayor Cpl Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, dan Pratu Afrio Setiawan," ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana.&nbsp; Jenderal bintang 1 TNI AD itu menyampaikan bahwa jenazah Kolonel Cpl Antonius Hermawan akan disemayamkan di rumah duka yang berada di Kompleks Seruni Hills, Jalan Suadaya lll , RT 4 RW 6 desa Jati Ranggon, Jati Sampurna, Bekasi, Jabar.&nbsp; "Dari rumah duka, jenazah akan diberangkatkan menuju Bandara Halim Perdanakusuma untuk diterbangkan ke Jogjakarta menggunakan pesawat udara pada pukul 12.45 WIB. Almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya, di Desa Kaliwungu VIII, Kelurahan Harjobinangun, Sleman, Jogjakarta," jelasnya.&nbsp; Kemudian jenazah Mayor Cpl Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, dan Pratu Afrio Setiawan akan disemayamkan terlebih dahulu di Kantor Gupusmu III-Puspalad, Jalan Raya Stasiun Cakung, Pulogebang, Jakarta. Setelahnya, ketiga jenazah tersebut akan dimakamkan di kampung halaman masing-masing. "Mayor Cpl Anda Rohanda akan dimakamkan di kampung halamannya di Kampung Sukasari RT 01, RW 02, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Bandung, Jawa Barat, melalui jalur darat sekitar pukul 10.00 WIB. Jenazah Kopda Eri Dwi Priambodo akan dimakamkan di Banjarsari RT 03, RW 01, Kebumen Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah, juga melalui jalur darat sekitar pukul 10.00 &nbsp;WIB," terang dia.&nbsp; Terakhir jenazah Pratu Afrio Setiawan akan diterbangkan ke kampung halamannya di Desa Mopuya Utara, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara menggunakan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta, pada Rabu dini hari (14/5) sekitar pukul &nbsp;01.00 &nbsp;WIB.&nbsp;

TNI AD mengurus jenazah 13 korban meninggal dunia akibat ledakan amunisi kedaluwarsa di Garut, Jawa Barat.

Empat Prajurit TNI AD Korban Ledakan Amunisi Kedaluwarsa Dimakamkan di Daerah Asal