<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/WhatsApp-Image-2020-05-01-at-14.00.12.jpg" alt="Pekerja PT HM Sampoerna Tbk melakukan aktivitas di pabrik sigaret kretek tangan (SKT) Sampoerna di Surabaya beberapa waktu lalu. PT HM Sampoerna Tbk/Antara" width="100%">
<figcaption>Pekerja PT HM Sampoerna Tbk melakukan aktivitas di pabrik sigaret kretek tangan (SKT) Sampoerna di Surabaya beberapa waktu lalu. PT HM Sampoerna Tbk/Antara</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Industri Sigaret Kretek Tangan (SKT) berangsur pulih setelah lebih dari satu dekade mengalami penurunan. Hal ini ditandai dengan pembukaan pabrik-pabrik SKT baru, khususnya di Pulau Jawa. Melalui penambahan pabrik SKT baru tersebut, sektor padat karya ini diharapkan turut memutar roda perekonomian daerah. Pertumbuhan sektor ini juga diharapkan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemerintah baru dalam sisi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan di tingkat daerah. Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), I Ketut Budhyman, mengatakan bahwa ekosistem pertembakauan harus dijaga atau penting untuk diperhatikan dari sisi penyediaan lapangan kerja dan serapan tenaga kerja lokal. "Paslon manapun yang nantinya memimpin negeri ini, harapan kami untuk ekosistem pertembakauan, (khususnya) SKT, yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah Indonesia, tetap harus dilestarikan dan dipastikan keberlangsungan masa depannya. Rantai pasok industri rokok, baik SKT maupun rokok mesin, memiliki peran besar bagi perekonomian dalam negeri, mulai dari kontribusi penerimaan cukai yang tinggi hingga penyerapan jutaan tenaga kerja," ujar Budhyman, Kamis (29/2). Industri hasil tembakau merupakan kontributor penting dalam penerimaan cukai setiap tahunnya. Kontribusi dari cukai rokok mencapai Rp 213,48 triliun pada tahun 2023 atau sekitar 10 persen dari total penerimaan pajak. Belum lagi apabila ditambah dari kontribusi jenis pajak lainnya, seperti pajak rokok dan PPN. Budhyman melanjutkan bahwa keseluruhan ekosistem pertembakauan menjadi penghidupan bagi sekitar 6 juta tenaga kerja dari hulu ke hilir. Khusunya untuk segmen SKT, segmen tersebut merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja lokal di sentra-sentra produksi SKT sehingga perlu diberikan perlindungan oleh pemerintah. "Bagi kami, di hulu hingga hilir dari ekosistem pertembakauan dibutuhkan perlindungan dan pemberdayaan melalui regulasi yang adil, berimbang, dan transparan agar segmen atau sektor industri ini dapat bertumbuh dan berdaya saing," tutupnya. Di kesempatan berbeda, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Paulus Totok Lusida, menegaskan komitmennya dalam mendukung sektor padat karya, termasuk industri SKT. Keberpihakannya terhadap sektor ini akan diimplementasikan pada pengenaan cukai yang lebih rendah. Menurut dia, sektor padat karya harus diutamakan di Indonesia, terutama untuk mengatasi resesi serta kondisi perekonomian global yang tidak stabil. Sektor padat karya yang solid akan meningkatkan resiliensi negara dalam menghadapi kondisi tersebut, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan global. Ke depannya, Paulus akan mendorong pemerintahan baru nanti agar senantiasa menciptakan lini usaha yang beriorientasi pada padat karya. "Memang ini lah perlunya peranan dan ketegasan bahwa di dalam pemerintahan yang baru nanti, program untuk padat karya ini harus top down, clear, and clean. Harus dan wajib dilaksanakan," pungkas Paulus.

Kontribusi dari cukai rokok mencapai Rp 213,48 triliun pada tahun 2023 atau sekitar 10 persen dari total penerimaan pajak.

Lindungi Industri Padat Karya, Pemerintah Diminta Prioritaskan Ekosistem Pertembakauan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200512_233042.jpg" alt="thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus" width="100%">
<figcaption>thr sudah cair:puluhan ribu buruh rokok dari pt djarum kudus menerima uang tunjangan hari raya yang telah dicairkan hari ini selasa (11/05) sebesar 97 milyar rupiah dari perusahaannya. foto donny setyawan/radar kudus</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kontroversi RUU Kesehatan pada pasal aat adiktif terus berlanjut di tengah proses pengesahan aturan tersebut. Selain disamakannya tembakau dengan narkoba yang menimbulkan ketidaksetujuan dari berbagai pihak, kini Pasal 156 dalam RUU tersebut yang mengatur tentang standarisasi kemasan produk tembakau, juga menimbulkan pertanyaan besar. Pasal tersebut menyebutkan bahwa kedepannya, Menteri Kesehatan (Menkes) lewat aturannya akan menjadi pihak yang berwenang untuk menentukan jumlah batang dalam kemasan rokok, bentuk serta tampilan kemasan. Hal ini tentu menciptakan tanda tanya, lantaran aturan-aturan terkait hal tersebut sebelumnya berada pada ranah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Wacana perpindahan wewenang ini tampaknya didorong hanya pada satu tujuan, menurut mereka, melemahkan industri rokok. Padahal keberadaan sebuah industri semestinya dilihat dari banyak perspektif dan tujuan, seperti kesinambungan ekonomi, pertanian, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Hananto Wibisono mengatakan, dengan Kemenkes sebagai pengusul RUU Kesehatan, aturan standarisasi kemasan akan membuka jalan bagi kementerian tersebut memperluas kewenangannya, termasuk dalam mendorong usulan perluasan gambar peringatan pada kemasan rokok. "Jika RUU ini resmi disahkan, maka akan berdampak panjang pada seluruh elemen ekosistem pertembakauan. Masa depan ekosistem tembakau pun sudah tentu akan hilang dengan cepat secara legal," ujar Hananto, dikutip Rabu (28/6). Hananto menegaskan ekosistem tembakau juga bukanlah pihak yang antiaturan, bahkan sektor ini sangat patuh terhadap regulasi. Tidak hanya itu, tembakau terus berkontribusi terhadap penerimaan negara dengan rerata 10&nbsp;hingga 13 persen dari porsi APBN selama lima tahun terakhir. Dengan adanya aturan ini pun, Hananto mempertanyakan sikap pemerintah yang seperti menafikan sumbangsih tembakau terhadap perekonomian masyarakat, penyerapan jutaan tenaga kerja, dan timbal balik terhadap kesehatan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Bahkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT, alokasi kontribusi cukai rokok kedua terbesar berada di bidang kesehatan sebesar 40 persen.&nbsp;"Sudah saatnya pemerintah dan wakil rakyat juga memberikan kesempatan ekosistem pertembakauan ini dapat bertahan, diberi perlindungan dan jaminan keberlangsungan," tambahnya Menurut Hananto, sampai dengan saat ini ada sekitar 300 regulasi tingkat lokal dan pusat yang mengelilingi ekosistem pertembakauan. Saat pasal ini muncul yang menyebutkan standarisasi kemasan akan diatur oleh Menteri Kesehatan, otomatis akan bertentangan dengan aturan yang telah ada. Terkait praktiknya, AMTI pun menilai pembentukan RUU Kesehatan ini mengabaikan praktik keterbukaan dan partisipatif. Pihaknya menyebutkan sejak awal pemangku kepentingan ataupun elemen ekosistem pertembakauan tidak diberi kesempatan untuk memaparkan realita yang terjadi saat ini, sekalipun Kemenkes sebagai pemrakarsa menyebutkan telah dilakukannya public hearing dengan para pemangku kepentingan. Penolakan keras juga datang dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) yang melihat aturan ini sebagai bentuk kezaliman pemerintah. Menurut APTI, sejumlah pasal tembakau dalam RUU Kesehatan sangat diskriminatif terlihat dari wacana pengusul yang juga ingin menekan pergerakan petani tembakau. "Pengusul tidak ingin tembakau ada di Indonesia sehingga kesannya ada monopoli. Bukan tidak mungkin kedepannya petani bisa ditangkap apabila menanam tembakau. Pembeli juga akan memilih bahan lain karena takut dikenai pasal," kata Ketua Dewan Pimpinan APTI, Agus Pamudji. Agus pun meminta agar pemerintah tidak mematikan sektor ekonomi tembakau karena saat pasal ini disahkan kemungkinan produk tembakau hilang yang juga diikuti hilangnya rokok tembakau. "Ini adalah pasal yang begitu jahat dan undang-undang yang cacat karena dari rancangan hingga ke tahap pengesahan hanya disosialisasikan lewat media," ungkap dia. Sebelumnya hal senada disampaikan Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi yang menjelaskan di pasal tembakau tersebut Kemenkes akan memiliki kewenangan dalam mengatur standarisasi kemasan produk tembakau yang dapat menimbulkan disharmonisasi antar kementerian.&nbsp;"Jangan sampai kebijakan ini dinyatakan cacat formil setelah disahkan karena dalam proses pembentukan tidak melibatkan partisipasi publik yang maksimal sebagai salah satu syarat pembentukan undang-undang yang baik,"&nbsp;pungkasnya.

Pasal ini menempatkan Menkes menjadi pihak yang berwenang untuk menentukan jumlah batang dalam kemasan rokok, bentuk serta tampilan kemasan.

Kini Giliran Kewenangan Menkes dalam Pasal 156 RUU Kesehatan yang Diresahkan Asosiasi Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Tembakau-Lintingan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapihkan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat seiring kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/20" width="100%">
<figcaption>Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapihkan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat seiring kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/20</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Hananto Wibisono mengatakan, gerakan anti tembakau di Indonesia tak lepas dari intervensi global. Termasuk agenda merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan yang menuai polemik. Menurut Hananto, apabila membicarakan tembakau sebenarnya tidak membicarakan lokal. Namun, ada peran/intervensi dari lembaga donor luar negeri untuk mengganggu kedaulatan tembakau Nusantara. ”Indonesia adalah negara ketiga yang ditarget soal pelarangan tembakau. Tiap tahun, dana lembaga donor dari luar untuk kampanye anti tembakau sangat besar. Lawan kita itu nggak sembarangan karena intervensi global yang luar biasa untuk mematikan kelangsungan ekosistem tembakau," kata Hananto. Dia menanti pandangan/suara dari Kemenko PMK. Sebelumnya, pada 27 Juli 2022, Kemeko PMK pernah melakukan uji publik tentang revisi PP 109/2012. Yang menjadi pertanyaan, apakah uji publik kala itu dilakukan dengan terbuka, adil, fair, apa hanya karena adanya intervensi asing? ”Sebagai gambaran, saat itu ada sekitar 80 undangan, 10 persen adalah kelompok yang pro tembakau. Kalaupun hanya ada 8 orang, itu adalah upaya yang kita coba paksakan untuk masuk ke ruangan itu,” tutur Hananto Wibisono. Kemudian, lanjut Hananto, ada silang sengkarut data prevalensi perokok. Basis data yang digunakan Kemenko PMK maupun Kemenkes adalah data Riskesdas 5 tahunan. Hananto menilai, eksosistem tembakau berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS), angka prevalensi perokok sudah turun. Dengan demikian, tidak relevan lagi menggunakan alasan prevalensi perokok untuk mendorong revisi PP 109/2012. ”Data BPS sudah turun menjadi 3,4 persen untuk prevalensi anak, saya tanya apakah tahun depan ada dana kampanye untuk meningkatkan prevalensi anak?” kata Hananto. Hananto ingin menanyakan Kemenko PMK, apakah bisa jujur apa tidak dalam situasi seperti ini? Sebelum revisi PP 109/2012, mestinya introspeksi diri sebelum bicara ke stakeholders bahwa perlu revisi dengan sejumlah argumentasi yang rasional dan seterusnya. ”Hari ini tidak ada yang dapat kami anggap sebagai alasan yang rasional kenapa perlu revisi. Misalnya, mereka mendorong adanya perbesaran gambar menjadi 90 persen bolak-balik di bungkus rokok. Kenapa langsung 90 persen, tidak ada studinya,” ujar Hananto Wibisono. Kementerian Kesehatan, pada 26 Desember 2022 masih ngotot menggunakan nomor layanan berhenti merokok. ”Pada 23 Januari, layanan berhenti merokok (0800-177-6565) sudah ditutup. Pertanyaannya, apakah karena kami sering menanyakan program-program yang dicanangkan Kementerian Kesehatan? Kami sering pertanyakan karena hasil monitoring evaluasinya kami tidak dapatkan datanya,” jelas Hananto Wibisono. AMTI juga menyayangkan Kemenko PMK dan Kemenkes yang tidak memberikan narasi utuh kenapa perlu mendorong revisi PP 109/2012. ”Kalau memang belum perlu revisi, maaf, nggak harus nafsu melakukan revisi. Hitungannya bukan aritmetik 1, 2, 3, atau 10 tahun harus direvisi,” terang Hananto. Dia menegaskan, PP 109/2012 masih bisa digunakan agar dioptimalkan secara maksimal. ”Tinggal implementasi yang baik, ketegasan atas implementasi itu. Kita sudah punya instrumen hukum kira-kira 300-an peraturan. Sektor tembakau ini sektor yang padat regulasi, kurang apa lagi?” tutur Hananto Wibisono. Sementara itu, pengurus Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM) Jawa Timur, Ketut Mujianto menegaskan, wacana rencana revisi PP 109/2012 akan mengerdilkan ekosistem pertembakauan. ”Rencana tersebut pasti kita lawan semaksimal mungkin dan sudah kami buktikan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” ucap Ketut. ”FSP RTMM Jawa Timur akan menempuh  melalui dua cara. Satu, melalui surat menyurat, birokrasi, dan lain sebagainya. Tapi jika tidak dihiraukan, dipastikan turun ke jalan, baik secara lokal Jawa Timur maupun nasional,” jelas Ketut.

AMTI Khawatirkan Intervensi Asing Ancam Kedaulatan Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BURUH-PABRIK-ROKOK-RADAR-MALANG-13-JULI-2019.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menolak rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) yang tercantum dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah di tahun 2023. AMTI menilai revisi PP 109/2012 akan mengancam keberlangsungan mata rantai industri hasil tembakau (IHT) yang selama ini menjadi penghidupan jutaan masyarakat Indonesia dari hulu ke hilir.  "Jika revisi ini dijalankan, maka poin-poin aturan yang eksesif dan diskriminatif akan mengancam keberlangsungan industri tembakau," ujar Sekretaris Jenderal AMTI Hananto Wibisono, Selasa (25/1).  Hananto menjelaskan, terganggunya IHT akan berdampak pada nasib 2 juta petani tembakau, 2 juta peritel, 1.5 juta petani cengkih, dan 600 ribu karyawan. Padahal, IHT selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian nasional, khususnya pada saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia.  "Menurut hasil studi UNAIR (Universitas Airlangga) pada tahun 2022, kontribusi PDB (Produk Domestik Bruto) industri tembakau kepada perekonomian negara mencapai Rp 710,3 triliun dari hulu ke hilir. Industri ini mampu menggerakkan perekonomian, khususnya di sentra produksi tembakau," paparnya.  Hananto juga melihat faktor pertimbangan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dalam mendorong revisi PP 109/2012 tidak berdasarkan data yang valid. Hal ini mengingat prevalensi perokok anak telah mengalami penurunan selama empat tahun terakhir.  Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2022 angka prevalensi perokok anak berusia 18 tahun ke bawah adalah 3,44 persen. Angka ini menurun dibanding tahun sebelumnya yakni 3,69 persen.  Data tersebut menunjukkan perkembangan terkini yang telah mengarah pada progres. Selain itu, larangan merokok bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun sudah tercantum dalam PP 109/2012. Senada, Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS, juga menekankan revisi PP 109/2012 akan mengganggu stabilitas IHT sebagai sawah ladang dari mayoritas anggota RTMM. Menurutnya, pekerja di sektor tembakau akan kembali termarjinalkan dan mendapat perlakuan diskriminatif.  "Pekerja tembakau sering jadi korban atas kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Revisi PP 109/2012 ini bertentangan dengan Undang-undang karena tidak mengakomodasi kepentingan pihak yang terlibat," ujar Sudarto.  Sementara itu, Ketua Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK), Agus Sarjono, menyampaikan IHT telah berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. "Pemerintah selalu menekan industri ini dengan regulasi yang eksesif. Kita ini sudah berikan kontribusi besar bagi perekonomian. Pabrik-pabrik rokok juga selalu patuh pada aturan, termasuk PP 109/2012," imbuhnya.

6 Jutaan Pelaku IHT dari Hulu-hilir Bakal Terdampak Revisi PP 109/2012

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/kawasan-tanpa-rokok.jpg" alt="JALAN PROTOKOL: Pengunjung membuang sampah di tempat puntung rokoj di Jalan Tunjungan, Jumat (3/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JALAN PROTOKOL: Pengunjung membuang sampah di tempat puntung rokoj di Jalan Tunjungan, Jumat (3/6). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ekosistem pertembakauan kembali ditekan dengan adanya dorongan revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Saat, revisi beleid ini tengah ramai dibahas karena masuk ke dalam regulasi prioritas yang akan dibahas pada tahun 2023, bersama dengan puluhan regulasi lainnya dalam Keppres Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.  Terkait rencana tersebut, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menilai, upaya untuk merevisi regulasi PP 109/2012 menjadi sangat eksesif dan tidak implementatif di tengah ancaman stagflasi dan kontraksi ekonomi. "Inisiasi revisi regulasi ini bermaksud mendenormalisasi ekosistem pertembakauan. Ketika sektor lain diberi kemudahan, hal ini tidak terjadi pada ekosistem pertembakauan," kata Sekjen AMTI Hananto Wibisono dalam keterangannya, Jumat (30/12).  Menurutnya, keberadaan PP 109/2012 saat ini masih mumpuni dan mampu mengatur ekosistem pertembakauan dengan baik. Poin usulan yang didorong oleh Kemenkes secara jelas telah tercantum dalam PP 109/2012 itu sendiri.  Pasal 23 PP secara tegas menyebutkan pelarangan penjualan produk tembakau kepada anak di bawah usia 18 tahun. Kawasan Tanpa Rokok yang termaktub di dalam Pasal 49.  Kemudian, pengaturan iklan ruangan yang telah secara rinci diatur dalam Pasal 31. Hingga aturan ketat terkait merek (brand) ataupun aktivitas produk dalam Pasal 37 serta poin terkait sponsorship yang secara jelas diatur dalam pasal 47 di PP 109/2012.  "Seluruh elemen ekosistem pertembakauan telah dan selalu menaati PP 109/2012. Dan, industri hasil tembakau selalu berperan aktif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi ke publik mengenai aturan yang ada," tegas Hananto.  Ekosistem tembakau berpandangan bahwa evaluasi secara komprehensif dengan indikator yang akurat harus terlebih dahulu dilakukan sebelum pemerintah memutuskan akan merevisi sebuah peraturan. Hananto berpandangan, indikator dan justifikasi revisi regulasi yang saat ini tengah didorong perlu ditinjau ulang.  "Hal-hal mengenai ekosistem pertembakauan, semuanya telah secara jelas dan ketat diatur dalam PP 109/2012. Oleh karena itu, desakan untuk mendorong revisi regulasi tersebut sangat tidak berdasar dan hanya digunakan sebagai justifikasi untuk mendorong revisi regulasi," katanya.  Dia pun menekankan bahwa AMTI dan seluruh elemen ekosistem pertembakauan tidak anti-regulasi. Akan tetapi, dia berharap pemangku kepentingan terkait selalu dilibatkan dalam proses perumusan regulasi sehingga sama-sama mampu menjalankan implementasinya dengan baik.  "Sebagai pihak yang terdampak atas keputusan sebuah regulasi, kami mengimbau pemerintah untuk mengedepankan asas keadlian dan keberimbangan. Regulasi harus disusun berdasarkan kesepakatan bersama," harapnya.  Hananto berharap pemerintah mengkaji ulang keputusan untuk merevisi PP 109/2012 yang menurutnya masih relevan sebagai induk regulasi yang mengatur seluruh siklus ekosistem pertembakauan di Indonesia. Pemerintah sebagai regulator diminta bersikap adil dan netral.  "Jangan sampai regulasi yang lahir tidak komprehensif dan berujung pada upaya mematikan ekosistem pertembakauan. Ingat, ada 24 juta penghidupan warga Indonesia yang menggantungkan mata pencahariannya," pungkasnya.

AMTI Nilai Revisi PP 109/2012 Denormalisasi Ekosistem Pertembakauan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/WhatsApp-Image-2020-05-01-at-14.00.12.jpg" alt="Pekerja PT HM Sampoerna Tbk melakukan aktivitas di pabrik sigaret kretek tangan (SKT) Sampoerna di Surabaya beberapa waktu lalu. PT HM Sampoerna Tbk/Antara" width="100%">
<figcaption>Pekerja PT HM Sampoerna Tbk melakukan aktivitas di pabrik sigaret kretek tangan (SKT) Sampoerna di Surabaya beberapa waktu lalu. PT HM Sampoerna Tbk/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024 menuai reaksi kecewa dari elemen ekosistem pertembakauan, hulu hingga hilir. Besaran dua digit tarif CHT akan memukul 6 juta tenaga kerja di dalam ekosistem pertembakauan.  Ada 2,5 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, pekerja pabrik sigaret kretek tangan (SKT), hingga industri yang terkena dampak keputusan ini. Hananto Wibisono, Sekjen Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menilai keputusan tarif CHT 2023 dan 2024 menunjukkan pemerintah tidak secara cermat menimbang nasib para pekerja di ekosistem pertembakauan. Khususnya ia menyoroti tarif CHT segmen SKT yang diputuskan naik 5 persen akan mengakibatkan kontraksi serapan tenaga kerja.  "Sejak pandemi hingga sekarang di tengah sinyal resesi, ketika PHK di berbagai sektor terjadi, di ekosistem pertembakauan justru segmen SKT mampu menjaga keberlangsungan tenaga kerja dalam dua tahun terakhir. Dimana 95 persen adalah perempuan atau ibu-ibu yang mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga. Namun, dalam memutuskan menaikkan tarif CHT 2023 dan 2024, pemerintah sepertinya tidak mempertimbangkan hal ini," ujar Hananto dalam keterangannya, Minggu (6/11).  Ia menekankan bahwa pemerintah perlu menyadari ancaman resesi di depan mata juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi ekosistem pertembakauan. Dengan 6 juta tenaga kerja di ekosistem pertembakauan, berarti ada 24 juta penghidupan yang bergantung di dalamnya.  "Realitanya, elemen ekosistem pertembakauan yakni segmen SKT justru masih mampu berkontribusi menyerap tenaga kerja. Kami berharap pemerintah dapat membuka mata atas situasi ini dan menunjukkan komitmen keberpihakannya, dengan mempertimbangkan kembali besaran tarif CHT di segmen ini," tegas Hananto.  Di sisi hulu, petani tembakau dan cengkeh juga akan merasakan efek langsung dari keputusan tarif CHT 2023. Tahun ini, para petani menghadapi kondisi cuaca yang membuat kuantitas serta kualitas hasil tembakau dan cengkeh tidak optimal.  Ditambah dengan kenaikan CHT 2023 dan 2024, maka dipastikan akan menambah beban para petani. "Secara otomatis, ketika CHT naik, maka pabrikan akan berhitung, mengatur strategi yang berujung pada pengurangan jumlah serapan tembakau petani. Apalagi selama ini, segmen SKT lah yang menyerap paling banyak tembakau dan cengkeh petani," katanya.  Tak sampai di situ, kondisi mahalnya berbagai barang kebutuhan, pencabutan pupuk subsidi, dan resesi di depan mata, menurut Hananto akan semakin mematikan mata pencaharian para petani. "Tembakau sebagai tanaman semusim yang masih terus menjadi andalan petani semakin terlindas oleh kebijakan yang tidak berpihak," ujarnya.  AMTI berharap pemerintah dapat meninjau ulang besaran kenaikan tarif CHT 2023 dan 2024 demi kemaslahatan jutaan tenaga kerja di dalamnya. Keputusan CHT yang eksesif di saat kondisi inflasi dan ancaman resesi, dikhawatirkan justru akan mematikan seluruh penghidupan di ekosistem pertembakauan  "Situasinya saat ini, enam juta tenaga kerja di ekosistem pertembakauan saat ini dihantui oleh bayang-bayang pengurangan tenaga kerja, pabrikan dan industri yang sedang sekuat tenaga menjaga kestabilan operasional, pedagang UMKM skala kecil yang sedang bangkit hingga konsumen yang berupaya memulihkan daya beli akan merasakan dampak secara langsung dan menyeluruh akibat naiknya tarif CHT. Kami mohon pemerintah dapat meninjau ulang dan memberi kesempatan agar ekosistem ini dapat pulih dan bertumbuh," tambahnya.

AMTI Harap Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Tarif CHT 10 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Tembakau-Lintingan-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapikan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022)." width="100%">
<figcaption>Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapikan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Usulan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dinilai tak layak dilanjutkan. Itu lantaran tidak adanya partisipasi pelaku industri hasil tembakau (IHT) sebagai objek terdampak implementasi regulasi.  Sejumlah pihak menduga ada kesengajaan untuk tidak melibatkan ekosistem IHT dalam proses revisi ini. Pakar Kebijakan Publik Universitas Jenderal Ahmad Yani (UNJANI) Riant Nugroho menjelaskan, pelibatan objek kebijakan dalam penyusunan kebijakan publik merupakan hal sangat krusial.  Oleh karenanya, pelibatan para pelaku IHT perlu dilakukan sejak awal proses revisi PP 109/2012. “Sebagai objek kebijakan, pelaku IHT harus dilibatkan dari proses awal, penyusunan naskah akademik, hingga keseluruhan proses. Apabila tidak ada keterlibatan dari objek kebijakan secara proses administrasi publik, kebijakan yang dibuat tidak memenuhi kelayakan,” paparnya dalam keterangan, Rabu (3/8).  Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas memastikan adanya komunikasi secara detail, rinci, dan komprehensif dengan setiap pihak yang menjadi bagian atau objek dari kebijakan tersebut. Sayangnya, Riant melihat, aspek ini kerap terlupakan oleh pembuat kebijakan publik, khususnya pemerintah.  Pembuat kebijakan hanya fokus terhadap aspek responsibilitas, yaitu agar kebijakan-kebijakan yang telah dijadwalkan bisa rampung pada waktu dan sesuai anggaran yang ditentukan. Karena ini pula, sejumlah proses pembuatan kebijakan publik hanya menjadi afirmasi terhadap ide maupun gagasan yang disusun pemerintah.  Hal ini misalnya tecermin dari proses konsultasi maupun uji publik yang tak sesuai dengan amanat undang-undang, dan tidak mampu memotret kenyataan di lapangan. Uji publik yang tidak inklusif dikhawatirkan hanya akan menghasilkan kebijakan yang tidak menjadi solusi yang mengena pada kebutuhan masyarakat luas.  Hal ini juga jelas bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan tentunya nilai-nilai Pancasila yang sangat mengedepankan musyawarah mufakat sebagai bentuk keadilan. “Dalam sejumlah konsultasi publik, sebenarnya bukan konsultasi publik, tapi bagaimana pejabat mengundang banyak stakeholder yang hanya setuju dengan gagasan pemerintah saja. Hasilnya terjadi ketidakseimbangan dalam proses konsultasi publik tersebut,” sambung Riant.  Nirpartisipasi dari objek kebijakan dan proses penyusunan kebijakan yang tidak dinamis, sambung Riant, hanya akan menghasilkan kebijakan yang tidak efektif. Ini juga berpotensi sebagai pemborosan keuangan negara bahkan menjurus kepada korupsi kebijakan.  Pasalnya, hal ini dapat menimbulkan konflik baru yang tidak perlu, serta ada tugas-tugas baru untuk menyelesaikan konflik tersebut seperti proses uji materiil dengan biaya besar yang ditanggung negara. Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Hananto Wijaya bahkan menduga ada kesengajaan untuk tidak melibatkan pelaku IHT dalam proses revisi PP 109/2012.  Ini misalnya terbukti dari diselenggarakannya uji publik oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan pada pekan lalu yang mengundang pelaku IHT secara mendadak. “Kami bahkan baru menerima undangan satu hari sebelum uji publik. Proses usulan revisinya saja sudah cacat hukum, tidak transparan, belum lagi sampai ke substansinya yang menimbulkan banyak pertanyaan,” jelasnya.  Hananto juga menduga ada tekanan-tekanan oleh asing yang mendorong agar PP 109/2012 direvisi. Tekanan dilakukan dengan secara sengaja tidak melibatkan IHT agar dapat segera rampung.  Menurut Hananto, indikasi ini pada saat uji publik terlihat dimana kelompok-kelompok tertentu bisa menjelaskan detail pasal per pasal, sementara para pelaku IHT tidak diberikan akses terhadap materi revisi sama sekali. Dia berharap, pemerintah mengedepankan keterlibatan seluruh pihak yang terdampak dalam proses perumusan kebijakan sejak awal, dengan mengedepankan azas keadilan dan transparansi.

Pakar Kebijakan Publik: Tak Layak Dilanjutkan sebab Nirpartisipasi IHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/petani-tembakau.jpg" alt="Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau tengah melakukan pemupukan. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Seluruh mata rantai elemen ekosistem pertembakauan mengecam kembali munculnya desakan dari pihak-pihak yang ingin merevisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Desakan yang dialamatkan kepada pemerintah untuk segera merevisi regulasi tersebut, dinilai ingin membumihanguskan ekosistem pertembakauan.  Ekosistem melihat, kampanye yang didorong baik dari dalam negeri maupun pihak asing terkait revisi PP 109 /2012, memungkiri kontribusi ekosistem pertembakauan yang selama ini menjadi penopang penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau (CHT). Ekosistem pertembakauan yang telah menjadi sumber penghidupan bagi 24 juta masyarakat, perlu diberi ruang untuk bertumbuh, bukan ditekan lewat desakan revisi regulasi.  Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo meminta agar ekosistem pertembakauan tidak hanya dipandang sebagai satu pihak. Ekosistem pertembakauan adalah persatuan, keterikatan mata rantai seluruh elemen: petani tembakau, petani cengkeh, buruh tani, pekerja pabrik, pekerja kreatif, UMKM, retail, industri hingga konsumen.  "Pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem pertembakauan," harapnya.  Menurut Budidoyo, ekosistem ini memberikan sumbangsih yang luar biasa pada negara. Mereka menyerap 6 juta tenaga kerja. Namun sayangnya, dia merasakan perlakuan terhadap ekosistem pertembakauan sangat tidak adil.  "Kontribusi kami nyata, maka dari sisi regulasi, tolong berimbang. Kami menolak tegas revisi PP 109/2012. Jangan ekosistem pertembakauan ini hanya diisap dan tidak diberi nutrisi. Ironis! lanjutnya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/7).  Senada, Ketua Umum Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI), Dahlan Said menegaskan, dari dulu hingga sekarang, ekosistem pertembakauan konsisten memberikan sumbangsih kepada pemerintah. "Oleh karena itu, bantu kami berjuang untuk mempertahankan keberlangsungan ekosistem pertembakauan. Kami dari petani cengkeh, kami mohon dengan sangat, bantu kami mempertahankan mata pencaharian hidup kami. Jangan semakin ditekan dengan rencana revisi PP 109/2012," pinta Dahlan.  Ketua DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno melihat, regulasi pertembakauan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Inkonsistensi regulasi ini terus menekan para petani tembakau.  Ia menuturkan, regulasi yang ada selama ini kental dengan unsur dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). "Kental sekali dengan unsur tangan-tangan asing untuk mengendalikan bagaimana tembakau dan produknya. Ujung dari tekanan dan larangan yang diadopsi dalam regulasi yang ada, sudah jelas petani yang dirugikan," terangnya.  "Petani diminta untuk konversi tanaman tembakau ke tanaman lain tanpa memberikan solusi yang komprehensif dan jangka panjang. Kami, petani tembakau mengecam dan menolak revisi PP 109/2012," sebut Soeseno.  Senada, Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) SPSI terus melakukan advokasi, baik litigasi maupun nonlitigasi secara mandiri. Termasuk advokasi industri dan tenaga kerja.  "Tujuannya untuk memastikan pekerjanya sejahtera. Namun untuk mewujudkan itu, harus kita pastikan juga bahwa industrinya harus bisa tumbuh dan berkembang. Bagaimana industrinya bisa tumbuh, jika terus ditekan dengan regulasi seperti revisi PP 109/2012 yang nyata-nyatanya akan mematikan sumber mata pencaharian kami?" ujar Ketua Umum FSP RTMM SPSI, Sudarto.  Perwakilan industri yang selama ini kian tercekik oleh berbagai regulasi tidak berimbang, pun secara tegas menolak rencana revisi PP 109/2012. Ketua Mitra Produksi Sigaret Indonesia (MPSI) Sriyadi Purnomo menuturkan, industri hasil tembakau (IHT) harus terus dipertahankan, terutama segmen sigaret kretek tangan. Dia menambahkan, jumlah pabrikan menurun. Tapi ketika pandemi terjadi, dimana sektor industri lain melakukan pemutusan hubungan kerja, IHT justru menyerap tenaga kerja.  "Kontribusi ini jangan disangkal. IHT jangan diperas terus padahal kita tahu sumbangsihnya begitu besar. Kami menolak revisi PP 109/2012 yang jelas akan mematikan industri ini. Mana komitmen pemerintah yang katanya mendukung sektor padat karya?" tegas Sriyadi.  Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi menambahkan, ketika industri berusaha bangkit dan memulihkan diri karena pandemi, justru gerakan, kampanye, dan regulasi terhadap IHT semakin eksesif. Padahal saat ini, upaya untuk merevisi PP 109/2012, bukanlah sesuatu yang genting, apalagi mengingat selama ini IHT telah patuh dan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang termaktub dalam PP 109/2012.  "IHT selama ini disudutkan, dimusuhi, seolah tidak ada yang positif dari industri ini. Jelas sudah ada bias terhadap ekosistem pertembakauan dan sangat memberatkan. Ini yang sedang kami perjuangkan," pungkas Benny.

Petani Tembakau, Cengkeh, hingga Buruh Rokok Tolak Revisi PP 109/2012

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PITA-CUKAI.jpg" alt="Ilustrasi cukai rokok" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cukai rokok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Campur tangan dan desakan kepentingan antitembakau asing dalam penyusunan kebijakan pertembakauan nasional dinilai membuat ekosistem industri hasil tembakau (IHT) terus terpuruk. Petani tembakau dan legislator meminta pemerintah mengedepankan kepentingan nasional guna melindungi ekosistem pertembakauan.  Ketua Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo menjelaskan, sejumlah regulasi yang mengatur ekosistem pertembakauan di Indonesia sejatinya sudah mencerminkan poin-poin yang diatur dalam kerangka pengendalian tembakau global. Salah satunha, Framework Convention of Tobacco Control (FCTC).  Menurutnya, PP 109/2012 itu adalah representasi FCTC, karena banyak pedoman-pedomannya yang diadopsi. PP 109/2012 yang berlaku saat ini pun, lanjut Budidoyo, sudah cukup dalam mengendalikan ekosistem pertembakauan.  "Dengan adanya rencana revisi untuk regulasi pengendalian yang semakin ketat lagi, pasti akan mengancam keberlangsungan seluruh ekosistem tembakau," ungkapnya, Senin (25/7).  Oleh karenanya, AMTI memohon kepada pemerintah untuk menjamin dan melindungi ekosistem IHT melalui penyusunan kebijakan yang transparan dan partisipatif. Mereka juga meminta pemerintah menghentikan proses revisi PP 109/2012 karena hanya akan menjadi ancaman besar bagi keberlangsungan hidup ekosistem IHT.  AMTI juga mendesak pemerintah untuk bersikap independen dari pihak-pihak yang mendiskreditkan IHT. Melihat fakta hari ini, proses revisi masih berlangsung secara tertutup.  Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno mengatakan, kebijakan-kebijakan pertembakauan yang terbit karena tekanan kelompok antitembakau seringkali bersifat sangat eksesif. Antara lain kenaikan cukai yang sangat tinggi dan tidak terprediksi, yang dapat melemahkan seluruh segmen dalam ekosistem IHT.  Berbagai kebijakan tersebut berdampak juga ke hulu mata rantai, serapan panen berkurang, serta penurunan produktivitas. "Regulasi pertembakauan yang ditetapkan sangat eksesif, dan petani menjadi sasaran yang selalu dirugikan," katanya.  "Oleh karenanya, kami akan terus menolak FCTC dan segala bentuk kepentingan-kepentingan dari luar yang ingin mengendalikan IHT di dalam negeri," lanjut Soeseno.  Saat ini, pengaruh dan tekanan kelompok antitembakau asing juga mulai merembet ke sejumlah LSM lokal yang menjadi perpanjangan tangan kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam kesempatan serupa, anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menjelaskan, jejaring kelompok antitembakau ini tak hanya mengintervensi kebijakan makro.  Mereka juga melakukan kampanye-kampanye hitam terhadap ekosistem IHT untuk mendorong kebijakan antitembakau di tingkat daerah. "LSM-LSM di lokal ini juga misalnya mendorong penerapan Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok). Saat ini yang paling berat ada pada dorongan penerapan Perda KTR DKI Jakarta," ucapnya.  Yahya juga mendorong para pelaku dalam ekosistem IHT untuk aktif berjuang dan kritis, baik dari aspek politik, hukum, dan sosial. Ini dibutuhkan untuk menangkal tekanan-tekanan kelompok antitembakau asing.

Pemerintah Diharap Fair dalam Susun Kebijakan Pertembakauan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditunggu-keberpihakan-pemerintah-tingkatkan-kualitas-tembakau-petani_m_183673.jpeg" alt="Ilustrasi petani tembakau" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tembakau</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Petani tembakau dan pekerja di industri rokok saat ini tengah was-was dengan rencana pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2022. Kenaikan tarif CHT selama ini menghantui pabrikan dan memberikan tekanan bagi petani tembakau dan buruh rokok.  Pengamat Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi menyatakan bahwa perlambatan perekonomian akibat pandemi Covid-19 telah meningkatnya angka pengangguran karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). "Kerugian ya pasti tenaga kerja dan bahan baku. Kalau bahan baku ke petani, ke tenaga kerja ya kenanya ke para buruh," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (17/9).  Menurutnya, dalam industri hasil tembakau, ketika terjadi penurunan produksi akibat permintaan berkurang, banyak pihak yang menjadi korban. "Cukai naik, pasti yang ditekan perusahaan adalah tembakaunya yang dari petani. Cukai naik, perusahaan harus menjaga produksinya agar tidak tinggi biayanya. Petani lah yang jadi korbannya, belum lagi korban keadaan alam seperti musim hujan yang panjang," kata Prima.  Dia berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib petani tembakau dan cengkih. “Nasib petani tidak akan sejahtera kalau hasil tembakaunya tidak laku,” katanya.  Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo mengatakan keprihatinannya akan kenaikan tarif CHT yang secara progresif naik tiap tahun. "Semua prihatin pada masa pandemi serba sulit ini tapi kita di sektor industri hasil tembakau dituntut memberikan sumbangsih yang besar. Pemerintah harusnya berikan kelonggaran," ujarnya.  Menurutnya, kebijakan pemerintah terhadap IHT selama ini seringkali berat sebelah. "Kami bukan semata-mata menyuarakan, mengingat masyarakat yang mengadu nasib di industri hasil tembakau yang paling merasakan kenaikan cukai ini," ujarnya.

Pengamat IPB Ingatkan Efek Domino dari Kenaikan CHT, Sampai ke Petani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#amti

Berita Terkini