<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/28/5C9B33CE-5833-4D41-A65C-CE22D9854183-2666984342.jpeg" alt="Indonesia Digital Conference (IDC) 2024 dengan tema Inovasi untuk Keberlanjutan. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Indonesia Digital Conference (IDC) 2024 dengan tema Inovasi untuk Keberlanjutan. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar Indonesia Digital Conference (IDC) 2024 dengan tema &ldquo;Inovasi untuk Keberlanjutan&rdquo;. Acara yang berlangsung selama dua hari ini, 28-29 Agustus 2024, di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta, diadakan di tengah situasi media yang sedang mengalami tantangan besar, baik dari sisi disrupsi digital maupun kondisi politik. "Indonesia Digital Conference 2024 hadir di saat kondisi media sedang tidak baik-baik saja. Disrupsi yang luar biasa dan tantangan politik menjadi isu yang serius," kata Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, saat membuka IDC 2024 pada Rabu (28/8). Wahyu menjelaskan bahwa dalam setahun terakhir, jumlah pengunjung ke situs web dan aplikasi berita berbasis media menurun drastis, demikian pula tren pendapatan media. Banyak perusahaan media terpaksa mengurangi jumlah jurnalis untuk menyesuaikan diri dengan proyeksi bisnis yang tidak menentu. Kondisi ini, menurut Wahyu, tidak terjadi secara tiba-tiba. Disrupsi digital yang terjadi selama 10-15 tahun terakhir telah mengubah industri pers secara mendasar di seluruh dunia. Saat ini, distribusi berita berada di tangan platform digital global seperti Google, Meta, X, dan TikTok. Laporan dari Reuters Institute for the Study of Journalism pada Januari 2024 mencatat bahwa jumlah pengunjung situs berita menurun drastis seiring dengan anjloknya traffic dari media sosial. Wahyu menegaskan ada dua kunci bagi media dalam menghadapi kondisi ini: "Beradaptasi dengan teknologi yang berubah dan berinovasi untuk menciptakan nilai baru dalam jurnalisme." Untuk pertama kalinya, AMSI berkolaborasi dengan Indonesia Digital Association (IDA) dalam IDC 2024. AMSI menyadari bahwa tanpa kemampuan berinovasi, perusahaan media tidak akan mampu menjamin keberlanjutannya. Media yang sehat secara bisnis dan konten berkualitas sangat diperlukan untuk menjaga ekosistem informasi digital. Ketua Umum IDA, Dian Gemiano, menegaskan bahwa media harus mandiri dalam hal konten, teknologi, bisnis, dan finansial. "Mandiri bukan berarti anti-kolaborasi atau anti-teknologi. Mandiri berarti lebih proaktif dalam kolaborasi dan inovasi," katanya. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informasi Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty, menekankan pentingnya kredibilitas media dalam mendapatkan kepercayaan publik. Data UNESCO tahun 2023 menunjukkan tren penggunaan platform digital di Indonesia sangat tinggi dalam mengakses informasi. Molly juga menegaskan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan media melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau dikenal sebagai Perpres Publisher Rights. Direktur USAID Indonesia, Jeffery P. Cohen, juga mengingatkan bahwa media di Indonesia harus siap menghadapi lanskap digital yang berkembang pesat, seperti dengan kecerdasan artifisial (AI). Menurutnya, teknologi AI bukan hanya alat, tetapi bagian integral dari ekosistem yang bisa mendorong kemajuan. AMSI dianggap mampu menjadi contoh dalam mendorong penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan tetap berpegang pada etika. IDC 2024 ditandai dengan serangkaian kegiatan &ldquo;Road to IDC 2024&rdquo; dan &ldquo;Masterclass&rdquo;. &ldquo;Road to IDC 2024&rdquo; merupakan diskusi yang digelar sebagai pemanasan menuju ajang utama, sedangkan &ldquo;Masterclass&rdquo; memberikan pembelajaran tingkat lanjut bagi para pelaku media profesional. Acara ini akan ditutup dengan penganugerahan AMSI Awards 2024. IDC dan AMSI Awards merupakan bagian dari kerja sama AMSI dengan Internews dan USAID MEDIA untuk membangun keberlanjutan bisnis media di Indonesia, dengan dukungan dari berbagai perusahaan besar.

IDC 2024 digelar AMSI untuk dorong inovasi dan keberlanjutan media di tengah tantangan disrupsi digital dan politik

IDC 2024: Inovasi Jadi Kunci Keberlanjutan Media di Tengah Disrupsi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/8CCD2CB0-B04C-4867-9049-32D2D2B7DFFA-3610684685.jpeg" alt="Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)" width="100%">
<figcaption>Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA) meminta Presiden Joko Widodo mengkaji kembali naskah Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme yang Berkualitas. Pada Senin (24/7), hanya sepekan setelah dilantik, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memastikan naskah rancangan Perpres tersebut sudah disetorkan kepada Sekretariat Negara untuk ditandatangani Presiden. Beberapa poin dalam naskah rancangan terakhir belum disepakati seluruh pemangku kepentingan di industri media. Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut menegaskan bahwa substansi Perpres tersebut seharusnya tidak lepas dari upaya memperbaiki ekosistem jurnalisme di Indonesia. "Tujuan kita semua adalah menciptakan bisnis media yang sehat dengan konten jurnalisme yang berkualitas," katanya. Namun, Wens mengingatkan, platform digital juga perlu dilibatkan sebagai pemangku kepentingan ekosistem informasi di Indonesia. "Kebuntuan dalam pembahasan rancangan Perpres harus dipecahkan dengan mencari win win solution," katanya. Solusi yang sudah diterapkan di negara lain, misalnya "designation clause" yang ada dalam Media Bargaining Code di Australia, bisa diterapkan di Indonesia. Dengan pasal itu, hanya platform yang menolak berkontribusi secara signifikan pada upaya memperbaiki ekosistem media yang diwajibkan memenuhi ketentuan dalam peraturan. Sampai saat ini, draft terakhir Perpres Publishers Rights yang beredar, tidak memasukkan klausul tersebut. Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito menegaskan pentingnya memastikan semua kompensasi dari platform untuk penerbit media benar-benar digunakan untuk membiayai produksi jurnalisme yang berkualitas. "Harus ada jaminan bahwa peraturan ini berdampak pada kesejahteraan jurnalis. Karena itu penting draft terakhir rancangan Perpres dibuka ke publik untuk mendapat masukan dan hasil terbaik," katanya. Sasmito juga menekankan bahwa penting, peraturan ini dapat diawasi dan ditegakkan oleh badan pelaksana atau komite yang independen dari kepentingan platform, industri media, maupun pemerintah. Namun demikian, kewenangan badan pelaksana atau komite tersebut harus tunduk kepada Undang-Undang Pers dan tidak mengambil kewenangan dari Dewan Pers. Ketua Umum IDA Dian Gemiano mengungkapkan aspirasi organisasinya agar Perpres ini tidak menjadi langkah mundur untuk industri media digital di Indonesia. &ldquo;Kami sangat mendukunG regulasi untuk memastikan keberlanjutan jurnalisme berkualitas di Indonesia, namun dengan pertimbangan dinamika industri saat ini harus dilihat pula dengan bijak risiko-risiko yang dapat mendisrupsi keberlangsungan bisnis media jika seluruh pemangku kepentingan belum sepakat dengan rancangan regulasi yang ada, &rdquo; katanya. Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan meminta agar regulasi ini semata mata untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluruh penerbit media termasuk yang berskala menengah maupun kecil sehingga tercipta ekosistem media digital yang sehat, berkualitas, profesional dan mensejahterakan para jurnalisnya. "Regulasi ini dibuat untuk memastikan media yang memproduksi dan melaksanakan kerja kerja jurnalistik yang berkualitas dapat terus tumbuh. Jangan sampai regulasi ini hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Sementara banyak penerbit kecil, lokal, dan independen, yang juga harus terlindungi oleh adanya aturan semacam ini," katanya. Google Indonesia merespon rencana penandatanganan Perpres Publishers Rights ini dengan sebuah siaran pers pada 25 Juli 2023 yang menegaskan rencana mereka untuk tak lagi menayangkan konten berita di platformnya. Aksi serupa pernah dilakukan Google di Australia dan Kanada. Di Australia, perusahaan teknologi itu akhirnya melunak setelah pemerintah setempat melakukan renegosiasi dengan tawaran win-win solution. Jika ancaman Google benar-benar dilaksanakan, maka platform mesin pencari Google dan situs agregator video Youtube, tidak akan lagi menayangkan konten yang berasal dari penerbit media di Indonesia. Selain kehilangan traffic pembaca, penerbit media juga berpotensi kehilangan miliaran rupiah pendapatan yang selama ini disalurkan oleh perusahaan teknologi raksasa tersebut. Publik juga bakal kehilangan akses pada informasi penting dan kredibel yang diproduksi redaksi media massa, di periode krusial menjelang Pemilihan Umum 2024. Desakan AMSI, AJI, IJTI dan IDA agar Presiden Joko Widodo mengkaji kembali isi Perpres Publishers Rights sesuai dengan prinsip global untuk relasi yang lebih adil antara penerbit media dan korporasi teknologi yang dirumuskan di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 14 Juli 2023 lalu. Didukung oleh 75 penerbit, jurnalis dan peneliti media dari 25 negara di dunia, prinsip ini menegaskan pentingnya setiap mekanisme yang mengatur hubungan platform digital dan perusahaan media tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. AMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut. Peraturan Publishers Rights diharapkan tidak hanya mengatur soal kompensasi untuk konten berita, tapi juga melindungi hak cipta dari penerbit media yang kini terancam oleh keberadaan mesin kecerdasan buatan (Generative AI). Keberadaan aturan yang bisa mengakomodasi kepentingan penerbit media dan platform digital di tengah berbagai perubahan teknologi saat ini adalah solusi ideal untuk memastikan ekosistem informasi digital lebih kredibel dan bermanfaat

Ketua AMSI Wenseslaus Manggut menegaskan, substansi Perpres tersebut seharusnya tidak lepas dari upaya memperbaiki ekosistem jurnalistik

AMSI, AJI, IJTI dan IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/Screenshot_20230614-151833_Video-Player-486237910.jpg" alt="Sejumlah Jurnalis di Kota Palu, Sulawesi Tengah." width="100%">
<figcaption>Sejumlah Jurnalis di Kota Palu, Sulawesi Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Organisasi pers yang tergabung dalam Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)&nbsp;dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda&nbsp;Provinsi Sulawesi&nbsp;Tengah minta kepolisian mengusut tuntas kasus pelecehan seksual yang dialami seorang jurnalis perempuan di Kota Palu, Selasa (13/6) sore di kawasan Taman Hutan Kota Kaombona Palu. &rdquo;Kami meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus pelecehan yang dialami oleh teman kami N,&rdquo; kata Ketua AMSI&nbsp;Sulteng&nbsp;Muhammad Iqbal&nbsp;seperti dilansir dari Antara di Palu, Rabu (14/6). Menurut dia, aparat keamanan harus segera turun tangan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat terutama di kawasan fasilitas umum tersebut. AMSI juga mendesak Pemerintah Kota Palu tidak hanya menyiapkan tempat-tempat umum tapi juga harus dibarengi dengan penempatan aparat keamanan seperti Satpol PP. &rdquo;Bisa jadi selain rekan kami jurnalis, banyak masyarakat terutama perempuan yang sudah menjadi korban pelecehan namun tidak terekspos. Makanya penempatan aparat keamanan di fasilitas-fasilitas umum terutama di kawasan wisata sangat penting untuk memberikan rasa aman,&rdquo; ujar Muhammad Iqbal. AMSI Sulteng menilai Hutan Kota Palu sudah tidak ramah terhadap perempuan sehingga perlu penanganan aparat khususnya di kawasan-kawasan yang menjadi fasilitas umum tersebut. Hal yang sama juga disampaikan Ketua IJTI Sulawesi Tengah Hendra. Dia meminta pihak kepolisian segera mengusut dan mencari pelaku, agar tidak ada lagi kasus serupa di wilayah&nbsp;Kota Palu&nbsp;dan sekitarnya. &rdquo;Kami mengecam pelecehan seksual yang dialami jurnalis N, dan tidak akan memberikan toleransi terkait perilaku itu,&rdquo; kata Hendra. Korban yang diketahui berinisial N mengaku tidak menyangka mendapat perlakuan begal&nbsp;payudara. Dia justru menyangka kendaraan pelaku yang membuntutinya adalah rekannya yang juga akan menuju lokasi liputan yang sama sehingga N tidak menambah laju kecepatan motornya. Namun tiba-tiba tangan pelaku langsung memegang payudaranya. &rdquo;Saya kaget dan takut dengan kejadian ini. Hutan Kota Palu seharusnya menjadi tempat yang aman untuk beraktivitas, tetapi sekarang kami merasa waspada,&rdquo; ucap N. Menurut korban, sore itu dia naik motor melewati Hutan Kota Palu menuju ke Mapolda Sulteng. Saat itu, akan menghadiri undangan peliputan supervisi Kompolnas di Mapolda Sulteng, tetapi dalam perjalanan menjadi korban pelecehan tersebut. Kasus itu telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Palu (Polresta Palu) dengan Nomor STPL/B/6/VI/2023/SPKT/Polresta Palu/Polda Sulawesi Tengah.

AMSI Provinsi Sulawesi Tengah minta kepolisian mengusut tuntas kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang jurnalis perempuam di Kota Palu

Organisasi Pers Minta Polisi Usut Pelecehan Seksual Jurnalis di Palu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-13-at-21.26.58.jpeg" alt="Wagub Jatim Emil Dardak. istimewa" width="100%">
<figcaption>Wagub Jatim Emil Dardak. istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memberikan tantangan pada Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jawa Timur saat hadir sebagai narasumber di Rakerwil AMSI 2021, di Royal Senyiur Hotel, Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dalam rakerwil yang mengusung tema Smart City, Creative Government, Membangun Ekosistem Digital CETTAR Bagi Pembangunan Jawa Timur, Wagub Emil Dardak menjabarkan peluang, keuntungan, dan juga tantangan pada masa yang kini sedang gencar yaitu transformasi digital.  Secara khusus, salah satu yang dia bahas adalah tentang upaya pemerintah yang kini sedang getol dilakukan yaitu menggalakkan Bangga Buatan Indonesia. Sebab diakui atau tidak, Indonesia kini tengah digempur produk-produk dari Tiongkok, yang harganya murah dan ongkos pembeliannya juga sangat terjangkau.  ”Maka solusi yang sedang kita buat adalah dengan menggaungkan apa yang kita sebut dengan Bangga Buatan Indonesia. Tujuannya agar jika produk asing seperti Tiongkok ingin masuk ke pasar Indonesia harus mengikuti atau membuat keunikan tersendiri untuk pasar Indonesia, sehingga akan menambah cost produk mereka,” kata Emil.  Untuk menggalakkan Bangga Buatan Indonesia, pemerintah mulai melirik influencer. Memberdayakan mereka yang memiliki pengaruh, memiliki banyak follower, dinilai upaya yang tepat dalam mengkampanyekan Bangga Buatan Indonesia.  ”Para influencer ini banyak memiliki follower di media sosial. Mulai platform instagram, youtube, bahkan juga facebook dan media sosial lain. Era digital harus diakui melonjakkan animo masyarakat di sosial media. Bahkan media massa juga membuat akun di media sosial untuk bisa menjangkau masyarakat melalui media sosial,” tutur Emil.  Menurut dia, media massa harus ambil bagian. Justru kondisi tersebut menjadi tantangan. Bagaimana agar digital media bisa konvergen dengan sosial media. Termasuk kaitannya dalam menyukseskan program pemerintah Bangga Buatan Indonesia.  ”Saya berharap ada unic content yang bisa disampaikan AMSI untuk membantu Pemprov Jatim, mencari solusi atau pun menjadikannya sebagai pilot project untuk strategi mengampanyekan Bangga Buatan Indonesia. Malah kalau saya bilang, yang mencarikan cara untuk mendorong Bangga Buatan Indonesia lewat digital media ya dari AMSI saja, karena keberadaan media massa terutama digital maupun cetak, menurut saya masih sangat kuat bahkan menjadi pelita kita di tengah simpang siurnya media sosial,” papar Emil.  Emil Dardak kemudian mencontohkan Korea Selatan yang sukses membuat pengaruh besar di berbagai sektor lewat dunia entertainment-nya. Bahkan perkembangan pop culture dunia entertainment di negara itu mendapat dukungan dari dana negara.  ”Begitu juga dengan marketplace, saat ini terutama karena pandemi, telah menggeser behavior masyarakat untuk berbelanja secara online,” ujar Emil.  Namun merajanya marketplace bukan semua mendatangkan keuntungan. Yang harus dilihat, menurut Emil Dardak, ada kapitalisme yang juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Sistem cash burn out pada sistem marketplace juga memiliki potensi mematikan mereka pelaku usaha yang masih konvensional dan pelaku usaha yang mengandalkan toko dan penjualan konvensional.  ”Bahwa transformasi digital bukan hanya mendatangkan keuntungan tapi juga menyajikan tantangan yang harus kita pikirkan solusinya bersama. Dan kami yakin AMSI juga bisa ikut serta dalam memberikan solusi untuk bangsa,” ucap Emil Dardak.

Wagub Emil Dardak Ajak AMSI Gaungkan Gerakan Bangga Buatan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-13-at-18.50.34.jpeg" alt="Kunjungan Pengurus AMSI Jawa Timur ke KEK Singhasari, Minggu (13/6). Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kunjungan Pengurus AMSI Jawa Timur ke KEK Singhasari, Minggu (13/6). Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengurus AMSI Jawa Timur berkunjung ke KEK Singhasari, Minggu (13/6). Rombongan pengurus dikomandani Ketua AMSI Jatim Arief Rahman ditemui David Santoso, pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)  Singhasari.  Hadir pula Wakil Ketua AMSI Pusat Suwarjono, Badan Pertimbangan AMSI Pusat Dwi Eko Lokononto, Ketua Departemen  Organisasi dan Keanggotaan AMSI Pusat Yatimul Ainun. Dari KEK Singhasari, David didampingi Purnadi, selaku Dirut dan Harun, selaku konsultan ahli. Sedangkan Bupati Malang Sanusi mengutus Kepala Bappeda Tomie Herawanto. Dalam diskusi awal dibahas soal mekanisme perizinan.  ”Pemkab Malang support penuh mengenai perizinan. Untuk urusan perizinan silakan ditanyakan, kami (Pemkab Malang) kawal penuh. Hingga ada istilah OSS, ojo suwe-suwe,” ungkap Tomie.  Menurut Tomie, KEK Singhasari adalah KEK satu-satunya di Jawa Timur. Pihaknya berjuang berdarah-darah hingga keluar PP. ”Dengan kedatangan teman-teman AMSI Jatim, kami ingin bersinergi. Berharap poin-poin dalam Rakerwil juga diperjelas. Kami juga akan ajukan ke RPJMD Kabupaten Malang,” tutur Tomie.  Sebab, bagi Pemkab Malang, KEK tidak hanya menguntungkan Malang Raya, tapi juga Jatim dan nasional. Dukungan media amat diperlukan untuk pengembangan ke depan. Sebab, PP ada batasan waktu tiga tahun, ini sudah setahun.  ”Kami titip KEK Singhasari dimasukkan, media bisa membantu KEK. Apa yang dibutuhkan, kami siapkan,” ujar Tomie.  David Santoso selaku pengelola KEK Singhasari menawarkan soal klaster media di KEK Singhasari. ”Kalau ada klaster media, rasa-rasanya menarik. Ini bisa MoU, kemudian kita laporkan Gubernur. Ini jadi satu-satunya,” terang David.  ”Yang perlu didetailkan adalah interkoneksi dengan berbagai stakeholder, influencer, dan lain-lain. Kalau berada dalam satu klaster, kolaborasi konten bisa dilakukan,” tambah David.  Klaster media di KEK Singhasari, lanjut dia, juga berpotensi membuat content factory. Nanti mengenai konsep bisnis, seperti revenue hingga monetisasi bisa dibahas.  ”Kita MoU kan klaster media. Pajak periklanan jika ada di KEK ada tax holiday. Kekhususan KEK diiriskan dengan media. Bagaimana insentifnya dibahas. Seperti KEK dengan Telkom pernah membahas kerja sama dengan konsep royalti 15 persen. AMSI bisa mempertimbangkan jika di KEK ada value (kemudahan pajak dan lain-lain),” kata David.  Suwarjono, wakil ketua AMSI Pusat mengatakan, media digital membutuhkan partner yang paham. Klaster media di KEK Singhasari memungkinkan.  ”Kita pilih tempat yang SDM bagus. Industri ini bisa dikerjakan di manapun. Tim IT, ilustrator, video editor, dan konten kreator.  Sebagian besar tim saya tidak di Jakarta, secara bisnis tidak sustainable jika seluruhnya di Jakarta. Maka kami cari lokasi yang harga terjangkau,” papar Suwarjono.  ”Malang, SDM OK, jaringan dan budaya juga ada mahasiswa, memungkinkan untuk klaster media. Saya ikut karena ingin tahu lokasi jauh tidak. Motor, bangunan, infrastruktur apakah harga juga memungkinkan. Kalau Surabaya gak masuk secara bisnis,” papar Suwarjono.

Kunjungi KEK Singhasari, AMSI Ditawari Bangun Klaster Media

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG-20210612-WA0061.jpg" alt=" Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak ketika hadir di rakorwil AMSI. Istimewa" width="100%">
<figcaption> Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak ketika hadir di rakorwil AMSI. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak akan menggandeng influencer untung mengalahkan produk asing. Sosok-sosok yang aktif lewat sosial media akan diajak untuk mempromosikan program bertajuk Bangga Buatan Indonesia.  Program itu ditujukan untuk memperbanyak dan memasifkan program buatan Indonesia supaya banyak digunakan masyarakat. Hal itu diungkapkan wagub ketika membuka rapat koordinasi Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim di Prigen, Sabtu (12/6).  ”Disadari atau tidak, Indonesia tengah digempur produk-produk dari Tiongkok. Masyarakat suka dengan produk dari Tiongkok atau luar negeri karena harga murah dengan ongkos pembelian yang sangat terjangkau,” jelas Emil.  Padahal masuk banyak barang dan produk yang diproduksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM maupun produsen lokal. Untuk itu, Emil berharap influencer mampu menggalakkan program tersebut.  Menurut dia, influencer sangat berpengaruh. Dengan jumlah follower yang loyal dan banyak di berbagai platform sosial media, harapannya mereka mampu menjadi corong kampanye program.  ”Tujuannya bila produk asing seperti Tiongkok akan masuk ke pasar Indonesia mereka harus mengikuti atau membuat keunikan tersendiri,” ujar Emil.  Program itu berkaitan dengan perubahan behavior masyarakat yang kini condong pada pembelian via marketplace. Menurut Emil, pandemi banyak mempengaruhi sifat masyarakat.  ”Namun sistem cash burn out di sistem marketplace memiliki potensi untuk mematikan penjualan konvensional. Otomatis AMSI dan kita harus mencari solusi,” papar Emil.  Dalam rakorwil bertajuk Smart City, Creative Government, Membangun Ekosistem Digital CETTAR Bagi Pembangunan Jawa Timur, Wagub meminta media massa turut menyempurnakan langkah dan upaya para influencer.  ”Ini menjadi tantangan tersendiri. Sehingga media digital bisa konvergen dengan sosial media,” tutur Emil.  Wagub meminta AMSI untuk mencari cara mendorong program Bangga Buatan Indonesia. Keberadaan media massa sangat kuat.  Dia mencontohkan kesuksesan dunia entertainment Korea Selatan yang sukses membuat pengaruh besar di berbagai sektor lewat dunia entertainment. Bahkan perkembangan pop culture dunia entertainment di Korea itu mendapat dukungan dari dana negara.

Pemprov Jatim Gandeng Influencer Kampanye Produk Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20210421-WA0063.jpg" alt="Pelantikan anggota AMSI di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pelantikan anggota AMSI di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pergeseran media konvensional menjadi media siber memunculkan istilah masyarakat digital. Namun, masyarakat digital banyak yang belum mampu membedakan mana berita hoaks dan mana yang bukan.  Di tengah masyarakat digital itu, muncul Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Asosiasi yang merupakan gabungan dari berbagai kantor berita digital itu diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat sekaligus memerangi hoaks.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berpesan agar AMSI segera membuat action plan. Salah satu action plan yang disarankan Khofifah adalah membuat pertemuan dengan KEK Singhasari. Di KEK itu, Khofifah berencana membuat tempat pengembangan bisnis digital.  ”Rasanya 2023 sudah bisa. Silicon Valley Jatim ada di KEK Singhasari. Produk yang disiapkan strategis dan efektif untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Khofifah dalam acara pelantikan pengurus AMSI di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Rabu (21/4).  Mantan Menteri Sosial itu juga menyinggung persiapan dan rencana membuat digital scholarship. Rencana yang kini sedang dikomunikasikan dengan Menkominfo itu, disiapkan untuk 100.000 warga pada 2021.  ”Tahun ini 100 ribu yang dapat scholarship. Tahun depan 2,5 juta. Digital talent scholarship untuk AMSI kebutuhannya sangat besar. Bisa masuk ke action plan dan membantu program kerja AMSI,” ujar Khofifah.  Dia menjelaskan, sistem digital menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Khofifah menyebut beberapa daerah sudah melakukan digitalisasi IT.  Misalnya, pasar tradisional sudah menggunak QR code. ”Di Tuban, tukang becak sudah pakai QRis. Digitalisasi sistem ternyata sudah naik kelas,” papar Khofifah.  Menurut Khofifah, peran AMSI sangat penting untuk membangun literasi penetrasi informasi pendidikan. AMSI diharapkan mampu mencegah hoaks dan ujaran kebencian.  ”AMSI akan menjadi partner bagi seluruh lini dan stakeholder. Bisa kuat dan bersatu padu. Pemerintah Jawa Timur juga menggunakan sistem digital. Artinya semua sudah butuh sistem digital. Dengan AMSI, kolaborasi lebih mudah dilakukan,” tutur Khofifah.  Sementara itu, Ketua AMSI Jawa Timur Arif Rahman mengatakan, AMSI merupakan asosiasi yang mengedepankan kolaborasi. ”AMSI memiliki beberapa nilai. Di antaranya adalah berintegritas dan independen Sebagai media yang objektif, bebas, bertanggung jawab, dan tidak berpihak,” ujar Arif.  Dia menambahkan, misi AMSI antara lain memastikan dan memperjuangkan peraturan perundangan yang menjamin dan melindungi kemerdekaan pers. Selain itu, meningkatkan profesionalisme media sumber berpedoman UU pers, kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan media siber maupun perusahaan yang memenuhi perundangan pers.  ”AMSI juga memperjuangkan regulasi dan membangun ekosistem media digital yang mengedepankan jurnalisme berkualitas di tingkat wilayah dan nasional,” tutur Arif.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QqxiIN9pJMM

Lantik Asosiasi Media Siber Indonesia, Khofifah Berharap Tangkal Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tangkal-hoax-amsi-gandeng-google_m_.jpg" alt="Pelantikan Pengurus Asosiasi Mesia Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Jawa Timur periode 2017-2020 di Grahadi, Jumat (10/8)." width="100%">
<figcaption>Pelantikan Pengurus Asosiasi Mesia Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Jawa Timur periode 2017-2020 di Grahadi, Jumat (10/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurus Asosiasi Mesia Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Jawa Timur (Jatim) periode 2017-2020 dilantik di Gedung Negara Grahadi, Jumat (10/8). Beberapa pemilik dan pemimpin media online tampak hadir pada kesempatan itu. Mereka sepakat untuk sama-sama menangkal kabar hoax. Acara turut dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo. Dia mengatakan, media siber adalah sebuah keniscayaan. Karena perkembangan teknologi tidak bisa dimungkiri. "Yang jadi masalah (kabar di dunia maya) bisa merekayasa perilaku orang," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut. Untuk itu, Pakde Karwo menekankan pentingnya profesionalisme dan kompetensi para pelaku media siber. Perlu adanya filter untuk mengontrol sebuah kabar termasuk hoax atau tidak. "Harus ada wadah mengadu atau checking fakta," imbuhnya. Merespons hal tersebut, Ketua AMSI Jatim Arief Rahman menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyiapkan sebuah web khusus untuk menyajikan mana berita fakta dan hoax. Untuk menunjang itu, AMSI bekerja sama dengan Google. "Jadi masyarakat punya tools. Sudah kami mulai bulan kemarin. Sekarang sedang bangun sistemnya," jelas Pemred Lensaindonesia.com itu. Selain itu, AMSI juga akan meningkatkan kapasitas media. Baik untuk wartawan maupun perusahaan terkait dengan pemberitaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. "Kami akan lakukan pelatihan. Tidak bisa dipisahkan antara redaksi maupun perusahaan, harus jalan bersama. Biar berjarak sama dengan semua calon," lanjutnya. Sebelum pelantikan, digelar acara diskusi dengan tema Media Siber Membangun Indonesia Dalam Keberagaman. Pembicaranya antara lain Dewan Pengawas dan Pertimnangan AMSI Pusat Dwi Eko Lokonoto serta perwakilan Persatuan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Surabaya Suko Widodo dan Tya. Dwi Eko Lokonoto menyampaikan, berdirinya AMSI tidak terlepas dari keprihatinan atas banyaknya kabar yang tidak difilter di media sosial. "Banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan mana media sosial dengan media online," urai pria yang akrab disapa Luki itu. Setelah pelantikan pengurus, AMSI akan bekerja sama dengan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo). Nantinya mereka memberikan pelatihan cek fakta bagi pengurus dan anggota AMSI. Di kesempatan yang sama, Suko Widodo memaparkan bahwa saat ini masyarakat sangan bergantung pada gadget. Artinya, semua informasi bisa diakses melalui gadget. "Harapannya AMSI berperan aktif memerangi dampak-dampak negatif di media sosial. Misalnya bisa membentuk Dewan Komunikasi," papar Suko. Berikut Susunan Pengurus Wilayah AMSI Jatim periode 2017-2020: Majelis Etik: Prof Dr Drs Henri Subiakto SH, MSi; Prof Dra Rahmah Ida M.Com, PhD; Errol Jonathans. Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi: Febby Mahendra Putra (Tribunnews.com); Agnes Swetta Pandia (Kompas.com); Budi Hartadi (Detik.com). PENGURUS WILAYAH JAWA TIMUR Ketua: Arief Rahman (Lensaindonesia.com) Wakil Ketua I: Budi Sugiharto (Jatimnow.com) Wakil Ketua II: Miftahul Ulum (Bisnis.com) Wakil Ketua III: Sefdin Syaifuddin (Kabarbisnis.com) Wakil Ketua IV: Dhimas Ginanjar (Jawapos.com) Sekretaris : Tri Mulyono (Suryaonline.com) Wakil Sekretaris I : Zulham Mubarak (Nukita.id) Wakil Sekretaris II : Iping Supingah (Suarasurabaya.net) Bendahara : Saptini Darmaningrum (Beritajatim.com) Wakil Bendahara I : Dian Kurniawan (Liputan6.com) Wakil Bendahara II : Nurul Arifin (Okezone.com) Bidang Organisasi dan Keanggotaan Ketua : Masdarul Kh (Sindonews.com) Anggota : Revol Afkar (Bangsaonline.com) Pulung Aji (Pojokpitu.com) Ary Suprayogi (Wartabromo.com) Bidang Dana dan Usaha Ketua : Choirul Anwar (Josstoday.com) Anggota : Yuyun Arbaiyah (Elshinta.net) Adi Susanto (Faktualnews.com) Luqmanul Hakim (Kabartuban.com) Bidang Hukum dan Advokasi Ketua : Fathur Rahman Said (Maduracorner.com) Anggota : Imam Nurcahyo (Beritabojonegoro.com) Teguh Budi Utomo (Suarabanyuurip.com) Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Ketua : Prihadi (Metrotvnews.com) Anggota : Wahyu Nurdiansyah (Timesindonesia.co.id) Eri Iriawan (Kabarbisnis.com) Muhammad Walid (Cnnindonesia.com) Bidang Hubungan Eksternal Ketua : Adi Sasono (Tribunjatim.com) Anggota : Edi Purnomo (Bloktuban.com) Mohammad Hartono (Portalmadura.com) Noviyanto Aji (Siagaindonesia.com) Koordinator Daerah (Korda) 1. Madura: Esa Arif (Mediamadura.com) 2. Mataraman: Muhammad Abdul Qohhar (Blokbojonegoro.com) 3. Malang Raya: Shohibul Hujjah (Kabarpas.com) 4. Surabaya Raya: Ferry Koto (Seruji.co.id)

Tangkal Hoax, AMSI Gandeng Google

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/amsi-gelar-konferwil-tingkatkan-kepercayaan-media-online-di-publik_m_164785.jpeg" alt="ILUSTRASI: Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jatim menggelar Konferwil di Spazio, Surabaya, Rabu (25/10). Konfrensi itu merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Jatim, dan keempat kalinya secara nasional. Hadir dalam acara tersebut antara lain Gubernur Jatim Soekarwo, Wakil Gubernur Jatim Gus Syaifullah Yusuf, Bupati Trenggalek Emil Dardak, serta beberapa pimpinan media online di Jawa Timur. Berdasar data yang ada, jumlah media online di Indonesia sebanyak 43 ribu. Hanya 234 media yang terdata di dewan pers. Angka itu bahkan tidak sampai separonya. Oleh sebab itu, AMSI berusaha untuk mengontrol media online yang ada. Permasalahannya, media online tidak bisa terjangkau dengan kode etik jurnalistik. "Kalau terlalu ketat mencekik. Tapi kalau terlalu longgar media online malah kebablasan," ujar Ketua DPP AMSI yang juga Pemred Merdeka.com Wens Manggut. Wens memaparkan, kecenderungan di medsos saat ini informasi yang ngawur malah lebih banyak dishare masyarakat ketimbang informasi yang benar. Fenomena itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara adidaya sebesar Amerika Serikatpun mengalami kondisi yang sama, terutama saat Pilpres lalu. Senada dengan itu, Gus Ipul mengatakan poin yang paling penting dari keberadaan media online adalah menangkal berita hoax. "Media online harus mengkonsolidasikan diri, bisa membangun kepercayaan publik. Kadang kami ini bisa diuntungkan media digital tapi kadang juga bisa dijatuhkan," ujar Gus Ipul. Mantan Ketua Umum GP Ansor itu memaparkan, berdasar hasil survey AC Nielsen yang didapatnya, media online menduduki peringkat ketiga sumber informasi masyarakat setelah televisi dan media outdoor. Oleh sebab itu, dia berharap agar kepercayaan itu dirawat dengan baik oleh pengelola media siber. "Jumlahnya 44 persen," tambahnya. Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo berpesan agar media siber yang ada jangan sampai mematikan media konvensional. "Siber dan konvensional berjalan beriringan. Siber main di percepatan informasi, konvensional main di filosofis kearifan lokal," tuturnya.

AMSI Gelar Konferwil, Tingkatkan Kepercayaan Media Online di Publik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#amsi

Berita Terkini