<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/1000217012-1937694405.jpg" alt="Kondisi anak-anak Gaza krisis makanan (Dok. Le Monde)" width="100%">
<figcaption>Kondisi anak-anak Gaza krisis makanan (Dok. Le Monde)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Krisis kelaparan di Jalur Gaza, Palestina, semakin memburuk, dan kini menjadi sorotan dunia global. Sejak Maret 2025, Israel memperketat blokade total terhadap wilayah tersebut, menutup akses masuk bantuan pangan, obat-obatan, dan juga bahan bakar. Amnesty International menyebut bahwa kelaparan yang terjadi bukan sekadar dampak konflik, melainkan hasil dari kebijakan yang disengaja dan sistematis. &ldquo;Testimoni yang kami kumpulkan bukan sekedar kisah penderitaan, melainkan dakwaan tajam terhadap sistem internasional yang membiarkan Israel menyiksa rakyat Palestina dengan Impunitas hampir total,&rdquo; ujar Erika Guevara Rosas, Direktur Amnesty International. Human right Watch turut menyatakan keprihatinan serupa. menyatakan bahwa pasukan Israel tidak hanya sengaja membuat warga Palestina kelaparan, tetapi juga menembaki mereka saat mencoba mencari makanan Belkis Wille. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016448554/paus-leo-xiv-serukan-gencatan-senjata-di-ukraina-dan-penyelesaian-krisis-kemanusiaan-gaza">Paus Leo XIV Serukan Gencatan Senjata di Ukraina dan Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Gaza</a> Peneliti senior HRW menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Data dari Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan bahwa hingga pertengahan Agustus 2025, lebih dari 240 warga sipil telah meninggal akibat kelaparan, termasuk 107 anak-anak. UNICEF melaporkan bahwa rata-rata 28 anak meninggal setiap harinya di Gaza, baik karena baik karena serangan maupun kekurangan gizi lebih dari 13.000 kasus malnutrisi aku tercatat pada Juli, dengan 2.800 diantaranya tergolong parah. Wilayah terdampak paling parah meliputi Gaza Utara dan Kota Gaza, di mana akses bantuan hampir sepenuhnya terputus. Menurut laporan UN news, sistem distribusi bantuan yang demiliterisasi justru menjadi jebakan bagi warga sipil, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut situasi ini sebagai &ldquo;bencana kemanusiaan yang Epic&rdquo; dan menyerukan gencatan senjata segera. Sementara itu, Al Jazeera melaporkan bahwa rumah sakit di arafah dan jabalia kewalahan menangani pasien kelaparan, dengan banyak anak-anak yang datang dalam kondisi kritis. Krisis ini memicu lebih dari 100 organisasi kemanusiaan dan sejumlah negara, termasuk Inggris, Kanada, dan Jepang, yang menyerukan penghentian blokade dan akses tanpa hambatan untuk bantuan. Namun, hingga kini, respons konkret dari komunitas internasional masih minim. kelaparan di Gaza bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga ujian bagi Nurani Global dunia tidak bisa lagi berpaling. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016448508/sebanyak-800-ton-bantuan-kemanusiaan-untuk-rakyat-palestina-di-gaza-terdistribusi-melalui-airdrop">Sebanyak 800 Ton Bantuan Kemanusiaan untuk Rakyat Palestina di Gaza Terdistribusi Melalui Airdrop</a> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 511px; top: 568px;">&nbsp;</div>

Amnesty International menyebut bahwa kelaparan yang terjadi bukan sekadar dampak konflik, melainkan hasil dari kebijakan yang disengaja.

Gaza Makin Kelaparan, Amnesty Internasional Sebut Hasil Kebijakan Sistematis dan Disengaja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/23/JKT-1-DISKUSI-PUBLIK-SENI-MEDIUM-KRITIK-KEKUASAAN-FED-4JPG-2905456022.jpg" alt="Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid memberikan pandangannya saat diskusi publik terkait karya pelukis Yos Suprapto diturunkan dari ruang pamer Galeri Nasional, Jakarta. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid memberikan pandangannya saat diskusi publik terkait karya pelukis Yos Suprapto diturunkan dari ruang pamer Galeri Nasional, Jakarta. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah kasus yang sedang berjalan, Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta menyatakan bahwa Kementerian HAM akan mengajukan penangguhan penahanan 7 tersangka perusakan rumah yang warga yang dijadikan sebagai tempat ibadah oleh pelajar Kristen di Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar) Amnesty International Indonesia mendesak niatan itu dibatalkan.&nbsp; &rdquo;Ini adalah pernyataan yang tidak sensitif dan bertentangan dengan kewajiban negara dalam melindungi hak menjalankan agama dan kepercayaan sesuai keyakinan warga. Penangguhan penahanan bagi 7 tersangka tersebut mengirimkan pesan bahwa negara mentoleransi kekerasan berbasis kebencian agama,&rdquo; kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan resmi pada Jumat (4/7). Menurut dia, rencana itu mempertegas sikap negara yang selama ini dinilai selalu gagal menindak tegas pelaku kekerasan sektarian seperti yang kerap dialami warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Usman menyebut, yang &nbsp;terjadi di Cidahu adalah contoh kekerasan berbasis kebencian agama. Bukannya bertindak adil, Kementerian HAM justru berdiri di samping para pelaku.&nbsp; Hal itu sangat disayangkan oleh Usman. Sebab, sikap tersebut dia nilai sangat ironis dan menyakiti perasaan korban yang menjadi sasaran serangan. Kekerasan semacam itu, lanjut Usman, tidak boleh dibiarkan. Sebab, jika dibiarkan, dapat mengarah pada pelanggaran HAM yang berat berupa persekusi.&nbsp; &rdquo;Kami mengecam dan menolak upaya Kementerian HAM untuk mendorong kasus ini diselesaikan melalui mekanisme restorative justice. Bagaimana mungkin kasus seserius itu tidak dibawa ke meja hijau? Penyelesaian kasus pelanggaran HAM di luar mekanisme hukum yang benar dan adil hanya memperkuat budaya impunitas,&rdquo; ungkap Usman.&nbsp; Dia pun kembali menegaskan dan mendesak &nbsp;agar Kementerian HAM membatalkan rencana penangguhan penahanan 7 tersangka tersebut. Pihaknya mendorong agar penyelesaian persoalan tersebut diteruskan di ranah hukum. Sehingga dari kasus tersebut dapat dihadirkan keadilan bagi korban.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Amnesty International Indonesia mendesak Kementerian HAM untuk membatalkan rencana penangguhan penahanan 7 tersangka perusakan rumah.

Amnesty Desak Kementerian HAM Membatalkan Permohonan Penangguhan Penahanan Tersangka Perusakan Tempat Retret Pelajar Kristen di Cidahu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/peringati-hari-HAM-haritsah-almudatsir1-5.jpg" alt="Massa aksi yang tergabung dalam Amnesty Internasional melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Aksi tersebut untuk memperingati Hari HAM Internasional. HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Massa aksi yang tergabung dalam Amnesty Internasional melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Aksi tersebut untuk memperingati Hari HAM Internasional. HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia diminta memperbaiki komitmennya terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM). Sebab sepanjang 2021, pembela HAM menjadi salah satu kelompok yang paling dalam bahaya.  Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan, serangan terhadap kelompok pembela HAM terus berlanjut. Hal itu terjadi baik secara luring maupun daring, dan hanya sedikit yang diusut secara tuntas. Sayangnya, aktor negara diduga banyak terlibat dalam serangan tersebut.  "Di antara bentuk serangan terhadap para pembela HAM adalah represi dan kriminalisasi hak mereka atas kebebasan berekspresi. Dalam kasus ini, penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih terus terjadi. Di sisi lain, kelompok masyarakat di luar pembela HAM juga menjadi korban dari pasal karet di dalam aturan tersebut. Hal ini menunjukkan urgensi revisi UU ITE yang benar-benar berlandaskan perlindungan hak asasi," kata Usman dalam keterangannya, Selasa (14/12).  "Kekerasan oleh aparat negara, terutama di Papua dan Papua Barat, juga menjadi catatan penting. Tahun lalu, kami menyoroti tren pelemahan hak asasi dan berharap tahun ini tertoreh catatan yang lebih baik. Apa yang terjadi? Tidak terlihat adanya perbaikan situasi HAM yang signifikan di negara ini,” imbuhnya.  Menurutnya seharusnya ada kebijakan yang dikeluarkan untuk memulihkan hak asasi. Namun kenyataannya kriminalisasi terhadap mereka yang mempraktikkan hak secara damai juga terus berlanjut. Bahkan, untuk kelompok pembela HAM, jumlahnya meningkat.  “Kami berharap di tahun 2022, pemerintah, parlemen dan aparat penegak hukum melaksanakan kewajiban mereka untuk mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi masyarakat – bukan mengabaikannya demi kepentingan lain," ucap Usman.  Serangan terhadap pembela HAM, kata Usman, meningkat selama 2021, Amnesty International Indonesia mencatat ada setidaknya 95 kasus serangan terhadap pembela HAM di Indonesia dengan total 297 korban. Kasus tersebut menimpa pembela HAM dari berbagai sektor, mulai dari jurnalis, aktivis, masyarakat adat, hingga mahasiswa.  “Bahkan pada tahun ini, negara tidak juga membuat kemajuan terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Padahal, tahun ini mencatat adanya dokumen resmi negara lain terkait tragedi 1965 yang dapat dijadikan tambahan referensi bagi dimulainya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu,” tegas Usman menandaskan.

Amnesty Sebut Sepanjang 2021 Pembela HAM Banyak Jadi Korban Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/peringati-hari-HAM-haritsah-almudatsir1-1.jpg" alt="Massa aksi yang tergabung dalam Amnesty Internasional melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Aksi tersebut untuk memperingati Hari HAM Internasional. HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Massa aksi yang tergabung dalam Amnesty Internasional melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Aksi tersebut untuk memperingati Hari HAM Internasional. HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mendukung pimpinan KPK mangkir dari panggilan Komnas HAM. Menurut Tjahjo, tidak ada kaitan antara penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) dengan pelanggaran HAM. Selain itu ia juga mengatakan bahwa TWK merupakan hal yang biasa dan mencoba membandingan dengan pengalamannya mengikuti penelitian khusus (Litsus) pada era Orde Baru.  Menanggapi hal ini, Direktur Eksekurif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi terhadap Tjahjo Kumolo.  "Mendesar agar Presiden Jokowi memanggil, meminta klarifikasi dan mengevaluasi Tjahjo Kumolo atas pernyataan kontroversial yang telah ia sampaikan sebelumnya," ujar Usman dalam keterangannya, Kamis (10/6).  Menurut Usman, secara kasat mata pernyataan itu keliru dan terkesan menganggap enteng permasalahan yang ada. Semestinya sebagai penyelenggara negara Tjahjo memahami bahwa TWK yang dilakukan terhadap seluruh pegawai KPK melanggar hukum, mencoreng etika individu, meruntuhkan HAM, bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bahkan pembangkangan atas instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Dengan melontarkan pernyataan itu Tjahjo seolah-olah bertindak sebagai kuasa hukum dari pimpinan KPK," katanya.  Usman menambahkan, Kementerian PANRB tidak punya otoritas sama sekali untuk menilai pelanggaran HAM. Hal itu karena merujuk pada Pasal 89 Ayat (1) huruf b UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, otoritas itu berada dalam lingkup kewenangan Komnas HAM.  "Pernyataan Tjahjo itu semakin membuat terang ihwal peta aktor-aktor di balik pelemahan KPK. Sebab, pejabat selevel menteri mustahil tidak mengetahui suatu UU. Karena itu, pernyataan ini terindikasi di luar kepentingan sebagai menteri," ungkapnya.  Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo mengaku mendukung langkah Firli Bahuri cs yang tidak hadir dalam panggilan Komnas HAM tersebut.  "Kami juga mendukung KPK misalnya tidak hadir di Komnas HAM," ujar Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Selasa (8/6).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/06/2021/firli-bahuri-cs-enggan-ke-komnas-ham-lbh-sedang-mempermalukan-kpk/">Firli Bahuri Cs Enggan ke Komnas HAM, LBH: Sedang Mempermalukan KPK</a>  Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mempertanyakan apa alasannya tes wawasan kewarganegaraan yang dilakukan KPK tersebut terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM).  "Jadi apa urusan kewarganegaraan itu dengan urusan pelanggaran HAM," katanya.

Dukung Firli Cs Mangkir, Amnesty Minta Jokowi Evaluasi Tjahjo Kumolo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Usman-Hamid-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amnesty International Indonesia menyesalkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggunakan prinsip good governance, sebagai alasan untuk tidak mencabut surat keputusan yang memuat penyerahan tugas dan tanggung jawab bagi pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Amnesty menilai alasan good governance tindakan manipulasi dari pengelolaan lembaga yang buruk.  “Sangat ironis pimpinan KPK menolak membatalkan surat keputusan penonaktifan 75 pegawai KPK dengan alasan good governance. Itu manipulatif. Keputusan pimpinan KPK itu cermin tata kelola kelembagaan yang buruk, bad governance," Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangannya, Jumat (4/6).  “Good governance seharusnya mengikuti prinsip transparansi, kesetaraan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di antaranya hak atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan keyakinan. Apa yang transparan dari proses TWK? Hak asasi apa yang dipenuhi? Semua prinsip good governance justru ditabrak," sambungnya.  Usman menilai, pimpinan KPK diminta untuk memahami prinsip duty of care. Sehingga setiap pimpinan wajib menghormati dan melindungi hak-hak anggotanya, termasuk memperlakukan bawahannya secara setara.  "Duty of care mewajibkan pimpinan KPK bersikap hati-hati," ujar Usman.  Menurut Usman, prinsip good governance seharusnya memastikan karyawan dinilai karena kinerja dan kompetensi, bukan kemurnian ideologisnya. Dia menyebut, good governance juga seharusnya berorientasi pada pemenuhan kepentingan rakyat.  "Bacalah laporan Indonesia Corruption Watch, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 56,7 triliun pada 2020, empat kali lipat dari kerugian negara pada 2019. Itu lebih besar dari anggaran BPJS Kesehatan (Rp 48,8 triliun), anggaran bantuan sosial tunai untuk pekerja berpenghasilan rendah Rp 37,9 triliun dan bantuan sembako Rp 47,2 triliun," ujar Usman.  Usman memandang, berlarutnya pandemi dan meluasnya program bantuan sosial, potensi penggelapan dan penyelewengan dana pemerintah juga meningkat. Dalam situasi ini, good governance seharusnya diterapkan dengan memastikan KPK tetap diperkuat oleh pegawai-pegawai terbaiknya, yang dapat mengawasi dan mencegah penyalahgunaan uang negara.  "Hal ini ditujukan untuk memenuhi hak masyarakat Indonesia atas penghidupan yang layak," tandas Usman.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 yang diterbitkan pada 7 Mei 2021 merupakan tindak lanjut hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) kepada Pimpinan KPK. Pernyataan ini menguatkan 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat untuk dialihkan menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dibebastugaskan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/30/05/2021/novel-baswedan-beberkan-nilai-merah-51-pegawai-kpk-yang-akan-dipecat/">Novel Baswedan Beberkan Nilai Merah 51 Pegawai KPK yang Akan Dipecat</a>  "Kebijakan Pimpinan KPK tersebut, dilatarbelakangi adanya mitigasi resiko/permasalahan yang mungkin timbul dengan adanya 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Pegawai ASN," kata Alex dalam keterangannya, Kamis (3/6).  Alex berdalih, SK Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 dikeluarkan oleh Pimpinan KPK sesuai tugas dan kewenangan untuk merumuskan, menetapkan kebijakan dan strategi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  "Hal ini juga sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance), agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif dan efisien," pungkas Alex.

Amnesty: Penonaktifan 75 Pegawai Bentuk Pengelolaan Buruk Pimpinan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Penyuntikan-Vaksin-Sinovac-Ke-Tenaga-Medis-Dery-Ridwansah-13.jpg" alt="Petugas menunjukan vaskin sinovac sebelum melakukan vaksinasi covid-19 tahap I di Rumah Sakit Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021). Tahap I vaksin diberikan kepada pejabat daerah dan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan" width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukan vaskin sinovac sebelum melakukan vaksinasi covid-19 tahap I di Rumah Sakit Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021). Tahap I vaksin diberikan kepada pejabat daerah dan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amnesty International Indonesia menilai, ancaman pidana bagi penolak vaksinasi Covid-19 yang dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal 100 juta rupiah merupakan pelanggaran HAM. Amnesty menegaskan, pemerintah harus menjamin hak setiap orang untuk memberikan persetujuan dan tanpa paksaan sedikitpun sebelum dilakukan vaksinasi.  Pernyataan ini menanggapi argumentasi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Hiariej yang menyatakan, penolak vaksinasi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal 100 juta rupiah.  "Pemerintah wajib mengupayakan proses vaksinasi dilakukan secara sukarela. Pemaksaan vaksinasi dengan ancaman pidana pemenjaraan dan denda merupakan pelanggaran hak asasi manusia," kata peneliti Amnesty International Indonesia Ari Pramuditya dalam keterangannya, Jumat (15/1).  Ari menyampaikan, pemerintah memang bisa membuat vaksinasi Covid-19 sebagai persyaratan, misalnya untuk pendidikan atau penggunaan kendaraan umum sebagai langkah khusus untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun penting diingat kebijakan tersebut harus sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia international.  “Amnesty menentang keras pendekatan pidana, terutama hukuman penjara, terhadap orang-orang yang menolak vaksinasi," tegas Ari.  Alih-alih menakuti masyarakat dengan sanksi pidana, sambung Ari, pemerintah seharusnya fokus menyebarkan informasi yang transparan, lengkap dan akurat terkait vaksin.  Menurutnya, manfaat ilmiah dari vaksin harus dijelaskan dan disebarkan dengan cara yang mudah dimengerti oleh semua orang, dalam bahasa pahami dan format yang dapat mudah diakses, guna meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap vaksin.  "Amnesty mengingatkan, bahwa hak untuk tidak diberikan perawatan medis tanpa persetujuan telah tercermin dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Deklarasi Universal tentang Bioetika dan Hak Asasi Manusia yang intinya menyatakan bahwa intervensi medis hanya boleh dilakukan dengan persetujuan sebelumnya dan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang memadai. Selain itu persetujuan tersebut harus dinyatakan dan dapat ditarik kembali kapan saja dan dengan alasan apa pun," tegas Ari.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/15/01/2021/anies-buka-pencanangan-vaksinasi-covid-19-tiga-kelompok-dipilih/">Anies Buka Pencanangan Vaksinasi Covid-19, Tiga Kelompok Dipilih</a>  Sebagaimana diketahui, Wamenkumham Edward Hiariej mengatakan bahwa orang yang menolak vaksinasi Covid-19 dapat dianggap melanggar Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.  Pasal 93 tersebut mengatakan, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/13M6ctltVOw

Amnesty: Pemerintah Wajib Upayakan Vaksinasi dengan Sukarela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Usman-Hamid-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amnesty International Indonesia menyatakan, sepanjang 2020 menemukan pendekatan keamanan yang berlebihan dalam merespons pandemi Covid-19. Hal ini diketahui usai melakukan pemantauan situasi hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia.  "Serta juga pemaksaan agenda sektor ekonomi dan serangkaian kebijakan publik lainnya yang berdampak negatif pada hak-hak asasi manusia," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangannya, Jumat (11/12).  Menurut Usman, jumlah orang yang dihukum karena dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap pemerintah atau menyebarkan berita bohong terus mengalami peningkatan.  Bahkan terjadi banyak intimidasi kepada mahasiswa, akademisi, jurnalis dan aktivis yang mengkritik pemerintah atau mengangkat isu-isu politik yang sensitif seperti pelanggaran HAM di Papua.  "Bentuk intimidasi itu termasuk pencurian kredensial akun media sosial, intimidasi digital, kriminalisasi dan ancaman kekerasan fisik," cetus Usman.  Usman menilai, penerapan sewenang-wenang atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu ancaman terbesar kebebasan berekspresi.  Sementara itu, Usman menyesalkan penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak bergerak maju sama sekali, termasuk kasus Munir yang cenderung didiamkan oleh pemerintah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/24/09/2020/sudah-enam-bulan-di-indonesia-10-105-jiwa-meninggal-akibat-covid-19/">Sudah Enam Bulan, di Indonesia 10.105 Jiwa Meninggal Akibat Covid-19</a>  "Pandemi Covid-19 telah menjadi hantaman bagi semua orang tanpa terkecuali. Seharusnya, negara tidak menambah penderitaan rakyat dengan melakukan pembatasan kebebasan individual warga maupun akses warga atas keadilan sosial, apalagi memfasilitasi kekerasan aparat," tegas Usman.  Usman memandang, 2021 akan sangat berat bagi para pencari keadilan HAM. Dia mengharapkan, pemerintah, parlemen dan aparat penegak hukum membuka lembaran baru hak asasi manusia dengan mengevaluasi pendekatan-pendekatan keamanan dan ekonomi yang mengesampingkan hak asasi manusia.  Sekalipun ada banyak tantangan, sambung Usman, Amnesty juga mencatat beberapa peluang yang positif. Meskipun pemerintah telah dapat memblokir Internet di Papua, pengadilan yang independen telah menyatakan tindakan oleh pemerintah adalah melawan hukum.  "Meskipun Jaksa Agung menyatakan bahwa kasus penembakan brutal di Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999 sebagai bukan pelanggaran HAM berat, Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan pernyataan Jaksa Agung telah bertentangan dengan hukum," beber Usman.  Meskipun ruang kewargaan menyempit karena penanganan pandemi maupun karena menguatnya pendekatan keamanan demi pembangunan ekonomi, terlihat tumbuh resistensi yang meluas di kalangan serikat buruh, mahasiswa dan pelajar.  "Perlu diingat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi UUD Negara Republik Indonesia 1945. Karena itu hak asasi manusia harus menjadi fokus utama dalam seluruh tindakan pencegahan, persiapan, penanggulangan, dan langkah-langkah penanganan pandemik Covid-19, demi melindungi kesehatan masyarakat dan membantu kelompok yang memiliki resiko lebih tinggi," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rNWCh2qdQNo

Amnesty Nilai Pendekatan Keamanan dalam Merespons Pandemi Berlebihan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Demo-Dukung-RUU-PKS-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Massa aksi meletakan ratusan sepatu diletakkan saat aksi diam 500 langkah awal sahkan RUU PKS di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (25/10/2020). Dalam aksinya tmereka menyusun Sebanyak 500 lebih pasang sepatu atas bentuk simbolisasi dukungan untuk mend" width="100%">
<figcaption>Massa aksi meletakan ratusan sepatu diletakkan saat aksi diam 500 langkah awal sahkan RUU PKS di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, (25/10/2020). Dalam aksinya tmereka menyusun Sebanyak 500 lebih pasang sepatu atas bentuk simbolisasi dukungan untuk mend</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid meminta DPR RI memasukkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021. DPR juga diminta segera mengesahkan RUU PKS.  Dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada 24 November 2020, Panitia Kerja (Panja) Prolegnas Prioritas 2021 menyampaikan RUU PKS berada dalam daftar 38 RUU usulan untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.  "DPR harus bisa menangkap kegelisahan masyarakat atas kekerasan seksual. Tahun demi tahun, kekerasan seksual terus meningkat. Kita perlu payung hukum yang kuat," kata Usman dalam keterangannya, Jumat (27/11).  "Rumusan definisi kekerasan seksual di peraturan perundang-undangan saat ini masih memuat banyak celah yang mendorong terjadinya impunitas atau ketiadaan hukuman pelaku kekerasan seksual," sambungnya.  Usman menegaskan, pengesahan RUU PKS adalah keputusan politik negara yang sangat mendesak untuk diprioritaskan. Amnesty International Indonesia juga telah menyerahkan 3.352 surat yang berisi desakan pengesahan RUU PKS kepada Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas.  "Para pimpinan dan anggota Baleg DPR RI harus menyadari pentingnya RUU ini," pinta Usman.  Berdasarkan data Komnas Perempuan pada Juli 2020, telah terjadi peningkatan sebesar 75 persen kekerasan terhadap perempuan selama masa pandemi. Kendati demikian, jumlah kasus kekerasan seksual juga minim sekali yang dilaporkan.  Menurut Usman, merujuk data Komnas Perempuan, yang dilaporkan ke polisi hanya sekitar 29 persen dari 13.611 kasus perkosaan yang diterima oleh lembaga layanan di tingkat pertama dalam kurun 2016-2019. Bahkan pada 2019, setidaknya terjadi 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/13/11/2020/nasdem-kembali-usulkan-ruu-pks-masuk-prolegnas-prioritas-2021/">Nasdem Kembali Usulkan RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021</a>  Usman menyebut, banyak keluarga korban yang telah melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan ke polisi, namun tidak ditindaklanjuti dengan alasan kurangnya bukti. Sehingga RUU PKS menjadi penting untuk segera disahkan.  “Belum lagi, banyak korban masih enggan bersuara atau merasa terintimidasi karena relasi sosial atau relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan si pelaku. Kita butuh undang-undang yang memberi jaminan kepada mereka untuk tidak ragu lagi menyeret pelaku, siapapun dia ke jalur hukum,” pungkas Usman.  Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan, Pemerintah telah menyetujui 38 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 yang diusulkan Badan Legislasi DPR. Politikus PDI Perjuangan itu mengharapkan, proses penyusunan RUU Prolegnas prioritas 2021 dapat menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas dan bermanfaat bagi rakyat.  "Mendasarkan pada hasil rapat panitia kerja penyusunan prolegnas pada 24 November 2020, pada prinsipnya kami atas nama pemerintah menyetujui hasil yang telah disepakati dalam rapat panja dan tentunya merupakan hasil terbaik dari perbedaan-perbedaan pendapat dalam pembahasan. Serta atas dasar pemikiran yang kritis demi kepentingan yang lebih baik bagi bangsa dan negara," kata Yasonna dalam keterangannya, Kamis (26/11).  "Kami berharap kerja sama antara Baleg DPR RI, Panitia Perancang UU DPD RI dan Pemerintah dalam penyusunan prolegnas dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan UU yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi rakyat," tandas Yasonna.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lR-GtohKy6k&amp;t=28s

Amnesty Desak DPR RI Prioritaskan Pengesahan RUU PKS pada 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/deklarasi-Koalisi-Aksi-Menyelamatkan-Indonesia-KAMI_Fedrik-TariganJawa-Pos_Jawa-Pos-com.jpg" alt="Deklarator membacakan hasil maklumat deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa, (18/8/20). Dalam deklarasi ini sejumlah tokoh juga hadir dan ikut menjadi deklarator maklumat menyelamatkan Indonesia. Deklaras" width="100%">
<figcaption>Deklarator membacakan hasil maklumat deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa, (18/8/20). Dalam deklarasi ini sejumlah tokoh juga hadir dan ikut menjadi deklarator maklumat menyelamatkan Indonesia. Deklaras</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak delapan orang anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap oleh aparat kepolisian. Lantas, Polri menaikan status hukum terhadap lima orang anggota KAMI sebagai tersangka, diduga mereka membuat hasutan agar demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja menjadi anarkis.  Merespons ini, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyesalkan ditangkapnya sejumlah anggota KAMI. Usman menyebut, penangkapan para anggota KAMI untuk menyebar ketakutan terhadap pengkritik pemerintah.  “Penangkapan ini dilakukan untuk menyebar ketakutan di antara mereka yang mengkritik pengesahan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja," kata Usman dalam keterangannya, Rabu (14/10).  Aktivis hak asasi manusia (HAM) ini menyebut, penangakapan terhadap para anggota KAMI menunjukkan kebebasan berekspresi di Indonesia sedang terancam. Sebab oposisi atau pengkritik pemerintah diintimidasi dari berbagai cara.  “Di sisi lain, penangkapan ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di negara ini sedang terancam dan bisa dilihat sebagai upaya untuk mengintimidasi oposisi dan mereka yang mengkritik rezim yang sedang berkuasa," sesal Usman.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/10/2020/8-anggota-dan-petinggi-kami-ditangkap-terkait-demo-omnibus-law/">8 Anggota dan Petinggi KAMI Ditangkap Terkait Demo Omnibus Law</a>  Usman pun menyesalkan, dasar penangkapan karena dugaan pelanggaran UU ITE. Dia meminta, aparat, khususnya pemerintah harus menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap mereka yang mengkritik dan memastikan penghormatan penuh terhadap HAM bagi siapa saja, termasuk pihak oposisi.  “Justru dengan langkah ini, Presiden Jokowi telah melanggar janjinya sendiri untuk melindungi hak asasi manusia. Pihak berwenang harus segera membebaskan, yang dijerat hanya karena mempraktekkan kebebasan berbicara, dengan tanpa syarat," tegas Usman.  Sebelumnya, sejumlah anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap aparat kepolisian. Sampai dengan Selasa (13/10) siang, sudah ada delapan orang yang diamankan karena diduga membuat hasutan agar demo menolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja menjadi anarkis.  Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono menyampaikan, delapan orang tersebut ditangkap di dua lokasi berbeda. Yakni di Medan, Sumatera Utara dan DKI Jakarta.  "Yang ditangkap tim Siber Bareskrim, Medan diantaranya Juliana, Devi, Khairi Amri, Wahyu Rasari Putri. Jakarta, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Kingkin," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TSaRYPTrteU&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Penangkapan Pimpinan KAMI Dinilai Ancam Kebebasan Berpendapat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Usman-Hamid-.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amnesty International Indonesia meminta polisi mengusut tuntas kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani di Kampung Bomba, Distrik Hitadipta, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Amnesty mengharapkan, aparat penegak hukum mengusut insiden penembakan tersebut.  “Penembakan ini lagi-lagi menunjukkan kegagalan negara untuk menghadirkan perdamaian di Papua. Dari awal tahun, sudah ada setidaknya 15 kasus penembakan di luar hukum di sana," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid dalam keterangannya, Selasa (22/9).  Usman menyebut, berdasarkan sumber Amnesty, informasi yang diperoleh pendeta Yeremia ditembak pada Sabtu 19 September di kandang babi miliknya. Dia baru ditemukan oleh sang istri pada Minggu pagi.  “Dia pergi ke kandang babi untuk kasih makan Sabtu sore itu, sama istrinya. Lalu dia tetap tinggal, istrinya pergi dulu. Habis itu, saya dengar informasi kalau pendeta Yeremia ditembak oleh tentara," imbuh sumber Amnesty.  Usman menuturkan, Kepolisian Daerah Papua menyebut, penembakan tersebut dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ingin memancing perhatian global menjelang sidang umum PBB pada akhir bulan ini, meski pihak mereka tengah menginvestigasi motif di balik penembakan tersebut.  Oleh karena itu, Usman mengharapkan, negara harus menghentikan dugaan pembunuhan di luar hukum terhadap warga Papua.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/01/2020/baku-tembak-dengan-tni-polri-dua-anggota-kksb-papua-tewas-tertembak/">Baku Tembak dengan TNI-Polri, Dua Anggota KKSB Papua Tewas Tertembak</a>  “Negara harus menghentikan pembunuhan di luar hukum yang sewenang-wenang di Papua. Penyelidikan menyeluruh yang independen dan tidak memihak harus segera dilakukan untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya,” tegas Usman.  Usman menyebut, jika diduga terdapat keterlibatan TNI dalam insiden tersebut, maka harus menjelaskan secara rinci alasan mengapa dugaan pembunuhan itu dialamatkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).  “Jika hasil investigasi menunjukkan bahwa benar pelakunya adalah aparat TNI, seperti yang diduga oleh kelompok gereja, maka harus ada penjelasan mengapa pihak TNI justru menuding kelompok bersenjata sebagai pelakunya," cetus Usman.  Sementara itu, aktivis hak asasi manusia Papua, Younes Douw mengatakan pendeta Yeremia bukan bagian dari kelompok bersenjata. Dia hanya seorang pelayan gereja yang mengabdi di desa kecil di Intan Jaya.  “Pendeta Yeremia bukan orang jahat, dia juga tidak terlibat dalam Gerekan Papua Merdeka atau TPN OPM, dia bukan menembak ojek atau TNI dan dia bukan merampas dua pucuk senjata milik TNI," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7orO9Vs_yz0

Amnesty Minta Polri Usut Tuntas Penembakan Pendeta di Papua

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#amnesty

Berita Terkini