<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/ET9ZyBUMBNo3xJZL4eFtIhxyxcz86E6g20SQnE6s-1627952275.jpg" alt="Saparis Soedarjanto, Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan (tengah), melaksanakan diskusi di Kemeterian Kehutanan, Jakarta, Senin (25/8)." width="100%">
<figcaption>Saparis Soedarjanto, Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan (tengah), melaksanakan diskusi di Kemeterian Kehutanan, Jakarta, Senin (25/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) menegaskan hingga saat ini PT Sumber Permata Sipora (PT SPS) di Pulau Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, belum memperoleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Perusahaan tersebut baru mengantongi Persetujuan Komitmen yang diterbitkan pada 28 Maret 2023 setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur, serta melalui verifikasi administrasi dan teknis. Persetujuan komitmen tersebut bukan izin untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hutan, melainkan kesempatan bagi pemohon untuk memenuhi kewajiban sebelum dapat dipertimbangkan pemberian PBPH. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi PT SPS meliputi: (1). Penyusunan koordinat geografis batas areal kerja, (2) Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan (3) Pelunasan iuran PBPH. "Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka bukan saja PBPH tidak akan diberikan, persetujuan komitmen pun juga dapat dibatalkan," ujar Saparis Soedarjanto, Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan dalam keterangan persnya. Persetujuan komitmen PT SPS tercatat seluas 20,71 ribu hektar atau 33,66% dari luas daratan Pulau Sipora. Persetujuan komitmen tersebut diusulkan untuk izin pemanfaatan kayu hutan alam, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan. Kondisi saat ini PT SPS masih menyelesaikan kewajiban penyusunan Dokumen AMDAL. Pemerintah merespons berbagai aspirasi masyarakat dan informasi baru yang muncul, Direktorat Jenderal PHL mengambil langkah kehati-hatian, antara lain melalui: (1) Mendorong penyaluran aspirasi masyarakat dan memastikan keterlibatan publik secara transparan dalam mekanisme AMDAL, (2) Mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengawal proses AMDAL secara ketat, (3) Melakukan verifikasi dugaan aktivitas pembukaan lahan di sekitar areal permohonan, (4) Mengkoordinasikan hasil verifikasi tersebut bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (GAKUM) Kemenhut untuk tindak lanjut penegakan hukum jika terbukti, dan (5) Menghentikan terlebih dahulu proses permohonan PBPH untuk PT SPS hingga seluruh respon dan telaah komprehensif selesai dilakukan. Lokasi permohonan perizinan PBPH PT SPS di Pulau Sipora disinyalir juga overlap dengan permohonan hutan adat oleh dua komunitas yaitu Uma Sakerebau Mailepet dan Uma Sibagau. Luas overlap hasil telaah mencapai 6.900 Ha. Kemenhut melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial (PS) sendiri memiliki komitmen untuk mempercepat pengesahan Hutan Adat di seluruh Indonesia sesuai aturan yang berlaku. "Hal tersebut menjadi pertimbangan juga dalam pengesahan permohonan PBPH PT SPS kedepan," ungkap dia. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), perizinan PBPH kini menggunakan pendekatan multiusaha kehutanan, yang tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan kayu, tetapi juga mengintegrasikan potensi hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, hingga ekowisata. Pendekatan ini mendorong pengelolaan hutan yang produktif, berkelanjutan, dan inklusif, dengan mengintegrasikan berbagai potensi hutan untuk mendukung bioekonomi, dengan tetap mengutamakan kelestarian kawasan hutan.

Kementerian Kehutanan menegaskan PT Sumber Permata Sipora belum memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.

Kementerian Kehutanan Tegaskan PT SPS Belum Miliki Izin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/imip-1846633881.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (kiri) bersama Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan (kanan) saat kunjungan kerja di Pulogadung, Jakarta. (Humas KLH)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (kiri) bersama Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan (kanan) saat kunjungan kerja di Pulogadung, Jakarta. (Humas KLH)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kembali menunjukkan tajinya kepada perusahaan nakal, yang berpotensi merusak lingkungan. Kali ini yang jadi sasaran adalah kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Perusahaan tersebut ditengarai melanggar dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal). Hasil penelusuran tim dari KLH, setidaknya ada empat pelanggaran amdal yang dilakukan. Perinciannya adalah ditemukan kegiatan berupa pembangunan pabrik dan kegiatan lainnya seluas lebih dari 1.800 hektare (Ha) yang berada di luar dokumen amdal. Kemudian timbunan slag nikel dan tailing tanpa izin seluas lebih dari 10 Ha dengan volume diduga lebih dari 12 juta ton. Temuan selanjutnya adalah kualitas udara di wilayah industri IMIP tidak sehat. Kondisi ini dibuktikan dengan hasil pemantauan terhadap udara ambien pada parameter TSP (dust) dan PM 10 yang melebihi baku mutu. Penyebab buruknya kualitas udara tersebut diantaranya disebabkan oleh 24 sumber emisi pada tenant PT IMIP yang tidak memasang alat Continous Emissions Monitoring System (CEMS). Lalu yang keempat adalah, PT IMIP tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. Dengan kata lain, air limbah tidak dikelola dengan baik sehingga mencemari lingkungan. Tim pengawas juga menemukan pelanggaran lingkungan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bahomakmur, yang belum memiliki persetujuan lingkungan. Pengelolaan air lindi dari sampah juga tidak dilakukan dengan baik dan berpotensi mencemari lingkungan sekitarnya. Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, temuan itu merupakan hasil pengawasan langsung oleh tim pengawas lingkungan hidup di bawah koordinasi Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH. "Hasil pengawasan menunjukkan bahwa terdapat beberapa fasilitas yang tidak terlingkup di dalam dokumen Amdal IMIP," kata Hanif dalam keterangannya Rabu (18/6). Selain itu, tim pengawas lingkungan hidup menemukan adanya bukaan lahan seluas lebih kurang 179 Ha yang berbatasan langsung dengan areal IMIP. Kondisi itu menjadi perhatian KLH. Hanif mengingatkan supaya PT IMIP selaku pengelola kawasan menaati persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan Amdal. "PT IMIP harus menghentikan kegiatan yang belum dilingkup dalam persetujuan lingkungannya," tegas Hanif. Untuk diketahui, kawasan industri PT IMIP berada di atas lahan seluas 2.000 Ha. Saat ini telah menjadi pusat aktivitas industri besar dengan 28 perusahaan yang telah beroperasi serta 14 perusahaan dalam tahap konstruksi. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan, KLH akan menerapkan multi-instrumen hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar. &nbsp;"Kami akan menerapkan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah dan Denda Administratif," jelasnya. Selain itu, KLH juga melakukan audit lingkungan terhadap seluruh kawasan industri IMIP. Audit ini bertujuan untuk menemukan penimbunan limbah B3 tailing. Dia menegaskan, proses hukum pidana dan perdata akan mereka lanjutkan.

Kementerian Lingkungan Hidup menindak tegas PT IMIP di Morowali yang melanggar dokumen Amdal dengan sanksi administratif.

Parah! Empat 'Dosa' PT IMIP, dari Timbun Slag Nikel dan Tailing Tanpa Izin sampai Nggak Bangun IPAL Komunal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/WhatsApp-Image-2024-09-13-at-074317_83d5499c-3328218139.jpg" alt="PT Sucofindo menerima penghargaan Adi Niti untuk Kategori Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) Amdal dari KLHK. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PT Sucofindo menerima penghargaan Adi Niti untuk Kategori Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) Amdal dari KLHK. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Sucofindo menerima penghargaan Adi Niti untuk Kategori Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya berharap agar semua pihak mampu berkontribusi memberikan keteladanan (lead by examples) bagi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. &ldquo;Turbulensi yang terjadi dalam pengelolaan sektor lingkungan hidup dan kehutanan harus dapat kita atasi bersama, hingga mampu mewujudkan sebuah keseimbangan (balance) yang berkeadilan. Saya mengajak para pihak untuk bersama-sama mendayagunakan standar untuk mengendalikan kualitas lingkungan hidup dan hutan,&rdquo; ujarnya. Direktur Utama PT Sucofindo&nbsp;Jobi Triananda menyatakan bahwa keberhasilan perseroan dalam meraih penghargaan Adi Niti merupakan wujud komitmen pihaknya dalam mendukung KLHK mengatasi dan mengelola kualitas lingkungan, yaitu melalui realisasi laporan AMDAL pelaku usaha secara tertib. &ldquo;Dalam penyusunan Analisis Dampak Lingkungan, kami memiliki kapasitas dan kompetensi sebagai Ketua dan Tim AMDAL terbanyak, yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga kami mampu mendukung kebutuhan pelaku usaha di Indonesia dalam penyusunan AMDAL,&rdquo; ucapnya. Untuk mendukung pelestarian lingkungan, ia menuturkan bahwa pihaknya memiliki layanan konsultansi lingkungan AMDAL, serta mampu mendukung dalam audit dan pengujian lingkungan, dan pemenuhan untuk&nbsp;Public Disclosure Program for Environmental Compliance&nbsp;(PROPER). Perseroan juga menawarkan layanan otomasi pemantauan dan pengelolaan lingkungan, pemetaan lahan dan tematik lainnya, audit lingkungan, serta&nbsp;Environment, Social, and Governance&nbsp;(ESG)&nbsp;improvement and consultation. Selain itu, terdapat layanan untuk mendukung&nbsp;sustainable and green mining,&nbsp;green smelter,&nbsp;sustainable procurement,&nbsp;green building,&nbsp;green port, dan&nbsp;green industry; konsultansi energi baru terbarukan (EBT); serta sertifikasi Green Gold Label (GGL), Carbon Capture Storage (CCS), dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS). &ldquo;Kami siap menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mewujudkan persyaratan maupun kewajiban sesuai dengan regulasi lingkungan hidup,&rdquo; imbuh Jobi.

“Dalam penyusunan Analisis Dampak Lingkungan, kami memiliki kapasitas dan kompetensi sebagai Ketua dan Tim AMDAL terbanyak," kata Jobi.

Sucofindo Raih Penghargaan Adi Niti Kategori LPJP Amdal dari KLHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/rest-area-JLS-Tulungagung-663523323.jpg" alt="Rencana rest area seluas 5,2 Hektare di JLS Tulungagung terkendala AMDAL. (YOGA DANY DAMARA/RADAR TULUNGAGUNG)" width="100%">
<figcaption>Rencana rest area seluas 5,2 Hektare di JLS Tulungagung terkendala AMDAL. (YOGA DANY DAMARA/RADAR TULUNGAGUNG)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah satu titik di jalur lintas selatan (JLS) Tulungagung yang rencananya akan digunakan sebagai rest area mengalami sedikit kendala terkait proses pembuatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Meski mengalami kendala, Pemkab Tulungagung tetap ingin pembangunan rest area segera terlaksana agar keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di area tersebut dapat tertata dengan baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tulungagung Santoso menjelaskan bahwa ada tiga titik lokasi yang direncanakan akan dibangun rest area JLS. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014390862/pembangunan-fisik-dimulai-pada-april-2024-pembebasan-tanah-untuk-tol-kediri-tulungagung-baru-capai-7045-persen">Pembangunan Fisik Dimulai pada April 2024, Pembebasan Tanah untuk Tol Kediri-Tulungagung Baru Capai 70,45 Persen</a> Tiga lokasi tersebut mempunyai luasan yang berbeda-beda. Satu titik seluas 2 Hektare (Ha), satu titik seluas 3 Ha dan satu titik lagi seluas 5,2 Ha. Untuk titik yang luasannya di bawah 5 Ha, untuk pemanfaatannya hanya dengan melakukan perjanjiannya kerja sama (PKS) dengan pihak perhutani. Sedangkan untuk titik yang luasannya di atas 5 Ha harus dibuatkan dokumen AMDAL terlebih dahulu sebelum digunakan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014388076/tawarkan-pemandangan-syahdu-3-pantai-di-pelosok-jls-tulungagung-mulai-jadi-incaran-wisatwan"> Tawarkan Pemandangan Syahdu! 3 Pantai di Pelosok JLS Tulungagung Mulai Jadi Incaran Wisatwan</a> "Yang luasan diatas 5 Ha harus berizin dulu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Untuk pembuatan AMDAL kita masih tahap koordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti Perhutani dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur," jelasnya, dikutip dari Radar Tulungagung (Jawa Pos Group). Dalam proses pembuatan AMDAL di satu titik tersebut, Santoso menyebut bahwa ada sedikit permasalahan yang dihadapi. Masalahnya, pembuatan AMDAL tidak bisa dilakukan oleh instansi pengelolanya. Hal itu karena sebagai perangkat daerah yang akan mengelola lokasi tersebut, DLH tidak bisa serta merta membuat AMDAL begitu saja. Sehingga proses pembuatannya akan dilakukan oleh KLHK dengan pengajuan dari DLH Tulungagung. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014386951/19-hektare-lahan-di-kota-dan-kabupaten-kediri-masih-diupayakan-bpn-untuk-pembebasan-proyek-tol-kediri-tulungagung">19 Hektare Lahan di Kota dan Kabupaten Kediri Masih Diupayakan BPN untuk Pembebasan Proyek Tol Kediri-Tulungagung</a> "Beda kalau yang mengelola nanti adalah dinas lain misalnya, maka pembuatan AMDAL cukup tanda tangan Kepala DLH serta Gubernur Jawa Timur," paparnya. Karena opsi itu, salah satu dampaknya adalah biaya pembuatan AMDAL yang mungkin saja bisa membengkak. Jika plan awal pembuatannya membutuhkan anggaran sebesar Rp 250 juta, angkanya bisa saja bertambah jika prosesnya berbeda. "Tentu pembuatan AMDAL yang diserahkan ke KLHK membuat anggarannya semakin besar," katanya. Meskipun salah satu titik terjadi masalah, Santoso memberi kabar bahwa dua lokasi rest area lainnya dalam waktu dekat mungkin saja bisa dibangun. Pihaknya juga diketahui sudah diberi mandat oleh Pj Bupati Tulungagung untuk mencarikan investor untuk mempercepat proses pembangunannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014385291/bak-surga-dunia-yang-tersembunyi-intip-pemandangan-ciamik-yang-ditawarkan-3-pantai-di-pelosok-jls-tulungagung">Bak Surga Dunia yang Tersembunyi! Intip Pemandangan Ciamik yang Ditawarkan 3 Pantai di Pelosok JLS Tulungagung</a> "Dua lokasi sudah siap dibangun rest area, saya ditugasi untuk mencarikan pihak ketiga biar lebih cepat pembangunan rest area ini," ujarnya. "Kita inginnya cepat karena ketika bangunan semakin bertambah, maka relokasi semakin sulit nanti," tutup Santoso.

Salah satu titik JLS Tulungagung yang akan digunakan sebagai rest area mengalami kendala terkait proses pembuatan AMDAL.

Area Seluas 5,2 Hektare di JLS Tulungagung yang Rencananya akan Dibangun Rest Area Alami Kendala Terkait AMDAL

<div id="m#msg-f:1788677761908700231" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/Slank-Resmi-Dukung-Ganjar-Mahfud-1-3284104895.jpeg" alt="Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD bersama Personel grup musik Slank saat deklarasi dukungan di jalan Potlot, Jakarta, Sabtu (20/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD bersama Personel grup musik Slank saat deklarasi dukungan di jalan Potlot, Jakarta, Sabtu (20/1/2024).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD siap menjelaskan secara rinci kasus Wadas, saat debat keempat Pilpres 2024. Tak dipungkiri konflik agraria tersebut, sempat menjadi sorotan publik saat Ganjar Pranowo menjabat Gubernur Jawa Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Agus Hermanto memastikan, Mahfud MD sangat menguasai dasar hukum dan regulasi terkait Proyek Strategis Sasional (PSN), seperti Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. PSN ini erat kaitannya dengan kasus Wadas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasti dikuasai Prof Mahfud, beliau profesional di bidang hukum. Bendungan itu dibangun untuk mengairi persawahan. Ini menyangkut penguasaan tanah bagi kepentingan nasional," kata Agus kepada wartawan, Minggu (21/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengakui, kasus Wadas kembali menjadi sorotan menjelang penyelenggaraan pilpres 2024, setelah Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden (Capres) berpasangan dengan Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus Wadas juga bersinggungan dengan tema debat keempat yang akan mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lngkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, pembangunan bendungan Bener merupakan program pemerintah pusat yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berlokasi di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bendungan ini dibangun untuk mengaliri lahan sawah sekitar 15 ribu hektare, pengadaan sumber air baku, sumber listrik, dan untuk mengatasi banjir. Pembangunan Bendungan Bener, pada dasarnya untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya, dan ini sudah dimulai sejak tahun 2013.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Konflik itu terjadi, karena warga Desa Wadas sempat menolak rencana&nbsp; pembangunan pertambangan batu Andesit dan Bendungan Bener. Sebab, warga merasa ada intimidasi aparat Kepolisian usai menyatakan penolakan penambangan batu Andesit karena dianggap akan merusak lingkungan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibatnya, berbagai elemen masyarakat menyatakan mendukung&nbsp; warga Wadas dan mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah Pusat telah menyatakan, bahwa tidak ada pelanggaran hukum pada rencana penambangan batu Andesit di Desa Wadas, karena sebagian warga yang menolak, sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga ke tingkat Mahkamah Agung, yang semuanya ditolak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasus ini sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Demikian pula instrumen yang disebut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sudah terpenuhi," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Ia menekankan, pembangunan bendungan Bener merupakan program pemerintah pusat yang merupakan salah satu PSN.

Mahfud MD Siap Buka-bukaan Kasus Wadas saat Debat Keempat Pilpres Nanti Malam

<div id="m#msg-f:1788677761908700231" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/Slank-Resmi-Dukung-Ganjar-Mahfud-1-3284104895.jpeg" alt="Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD bersama Personel grup musik Slank saat deklarasi dukungan di jalan Potlot, Jakarta, Sabtu (20/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud MD bersama Personel grup musik Slank saat deklarasi dukungan di jalan Potlot, Jakarta, Sabtu (20/1/2024).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD siap menjelaskan secara rinci kasus Wadas, saat debat keempat Pilpres 2024. Tak dipungkiri konflik agraria tersebut, sempat menjadi sorotan publik saat Ganjar Pranowo menjabat Gubernur Jawa Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Agus Hermanto memastikan, Mahfud MD sangat menguasai dasar hukum dan regulasi terkait Proyek Strategis Sasional (PSN), seperti Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. PSN ini erat kaitannya dengan kasus Wadas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pasti dikuasai Prof Mahfud, beliau profesional di bidang hukum. Bendungan itu dibangun untuk mengairi persawahan. Ini menyangkut penguasaan tanah bagi kepentingan nasional,&rdquo; kata Agus kepada wartawan, Minggu (21/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengakui, kasus Wadas kembali menjadi sorotan menjelang penyelenggaraan&nbsp; Pilpres 2024, setelah Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden (Capres) berpasangan dengan Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus Wadas juga bersinggungan dengan tema debat keempat yang akan mengangkat tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lngkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, pmbangunan bendungan Bener merupakan program pemerintah pusat yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berlokasi di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bendungan ini dibangun untuk mengaliri lahan sawah sekitar 15 ribu hektare, pengadaan sumber air baku, sumber listrik, dan untuk mengatasi banjir. Pembangunan Bendungan Bener, pada dasarnya untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya, dan ini sudah dimulai sejak tahun 2013.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Konflik itu terjadi, karena warga Desa Wadas sempat menolak rencana&nbsp; pembangunan pertambangan batu Andesit dan Bendungan Bener. Sebab, warga merasa ada intimidasi aparat Kepolisian usai menyatakan penolakan penambangan batu Andesit karena dianggap akan merusak lingkungan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibatnya, berbagai elemen masyarakat menyatakan mendukung warga Wadas dan mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah Pusat telah menyatakan, bahwa tidak ada pelanggaran hukum pada rencana penambangan batu Andesit di Desa Wadas, karena sebagian warga yang menolak, sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hingga ke tingkat Mahkamah Agung, yang semuanya ditolak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kasus ini sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Demikian pula instrumen yang disebut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sudah terpenuhi," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Ia menekankan, pmbangunan bendungan Bener merupakan program pemerintah pusat yang merupakan salah satu PSN.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/beach-club.jpg" alt="Beach Club. (instagram emsconferences)" width="100%">
<figcaption>Beach Club. (instagram emsconferences)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pembangunan beach club milik artis Raffi Ahmad di Pantai Krakal, Jogjakarta tengah jadi sorotan karena disebut dibangun di atas kawasan lindung geologi.&nbsp;Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah pun ikut mempertanyakan apakah pembangunan beach club ini sudah melalui kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau belum. Hal tersebut terkait protes Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menyebut bahwa ada potensi merusak lingkungan hingga budaya atau kearifan lokal masyarakat sekitar. "Apakah sudah dikaji Amdal pembangunan beach club tersebut? Mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan. Ada dua lingkungan itu, lingkungan fisik geologisnya kemudian ada lingkungan fisik manusianya, masyarakatnya. Jadi perlu ada analisis dampak sosialnya dulu," kata Trubus dalam keterangannya, Senin (1/1). Seharusnya, kata Trubus, pihak Raffi Ahmad&nbsp;harusnya berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin. "Keputusannya tetap di Kementerian Lingkungan Hidup. Kalaupun bupatinya setuju, kalau presidennya nggak setuju ya harus dibatalkan, karena kan harus memperhatikan aspek dampak sosial ke depannya," kata dia. Menurut Trubus, jika memang tanah tersebut masuk dalam Kawasan Sultan Ground, maka pihak Raffi Ahmad juga harus meminta izin kepada Sri Sultan. "Kalau emang tanahnya Sultan Ground, tentu harus izin Sultan, apakah mengizinkan atau tidak," lanjutnya. Adanya kajian dari WALHI pun menurut Trubus bisa dijadikan pertimbangan awal, apakah pembangunan beach club tersebut merusak lingkungan atau tidak. "Apakah akan berdampak pada sosial budaya masyarakat di situ, misalnya merusak kearifan lokal yang ada di situ misalnya. Itu kan harus ada kajiannya dulu," kata Trubus. "Kalau kajian WALHI bisa kita terima sebagai pertimbangan awal untuk menyajikan data yang harus diteliti, tapi kalau dari sisi lingkungan fisik itu solusinya lebih ke bagaimana kemudian pembangunan itu memperhatikan aspek lanskap atau&nbsp;bentang lahannya di situ," sambungnya. &nbsp; Sebelumnya, WALHI menyoroti potensi kerusakan lingkungan terkait rencana pembangunan beach club PT Agung Rans Bersahaja Indonesia (ARBI) oleh Raffi Ahmad dan Arbi Leo. Kepala Divisi Kampanye WALHI Elki Setiyo Hadi menyatakan bahwa pembangunan tersebut dapat memperparah kekeringan di wilayah Kapanewon Tanjungsari. "Pembangunan resor yang mulai dibangun pada tahun 2024 dan akan selesai pada tahun 2025 semakin memperparah kekeringan di Kapanewon Tanjungsari," kata Elki. Proyek Beach Club Raffi Ahmad di Pantai Krakal termasuk dalam Kawasan Bentangan Alam Karst (KBAK) Gunung Sewu Bagian Timur, yang merupakan kawasan lindung geologi. WALHI pun mengingatkan soal dampak potensial pembangunan beach club terhadap daya tampung dan daya dukung air di wilayah Tanjungsari, serta risiko banjir dan longsor. "Dengan luasnya pembangunan beach club milik Raffi Ahmad tersebut, tidak menutup kemungkinan akan merusak wilayah-wilayah bebatuan karst di sekitarnya," ujarnya. Namun, Raffi Ahmad masih belum memberikan jawaban yang pasti terkait kritik dari WALHI tersebut. "Kemarin juga sudah ada dari bupatinya. Nanti saja ya, ini lagi harus jalan dulu," kata Raffi Ahmad. Ia mengaku baru tahu soal adanya kritik WALHI. "Nanti, nanti kita tanya lagi seperti apa. Saya juga baru tahu dari teman-teman. Belum, belum," kata dia.

rubus Rahadiansyah pun ikut mempertanyakan apakah pembangunan beach club ini sudah melalui kajian Amdal atau belum.

Soal Polemik Pembangunan Beach Club Raffi Ahmad, Pengamat Kebijakan publik Pertanyakan Kajian Amdal

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/cni-3632107999.jpeg" alt="Kawasan pertambangan nikel PT Ceria Nugraha Indotama di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara." width="100%">
<figcaption>Kawasan pertambangan nikel PT Ceria Nugraha Indotama di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Perusahaan nikel PT Ceria Nugraha Indotama terus berupaya untuk konsisten menjalankan Good Mining Practice dalam setiap operasinya di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Komitmen ini sejalan dengan status PT Ceria sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi dalam program pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian RKEF Feronikel (Smelter) dan Obvitnas yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Manager Legal PT Ceria, Moch Kenny Rochlim, menegaskan hal ini dalam rangka merespons adanya laporan Gempih Sultra Jakarta terhadap PT Ceria Nugraha Indotama terkait pencemaran lingkungan dan izin Terminal Khusus (Tersus). "Sebelum melakukan aksi, baiknya Gempih Sultra Jakarta melakukan investigasi atau konfirmasi, apakah memang PT Ceria Nugraha Indotama yang melakukan pencemaran lingkungan dan tidak memiliki izin Tersus, karena itu merupakan fitnah dan tidak sesuai di lapangan," tegas Kenny Rochlim, Kamis (20/7). Terkait tuduhan dampak pencemaran, menurut Kenny Rochlim, perusahaannya dalam beraktivitas telah sesuai kaidah lingkungan dan perturan perundang-undangan yang berlaku.&nbsp; "Kami perlu perjelas, PT Ceria dalam kegiatannya telah menerapkan Good Mining Practice sehingga seluruh dampak lingkungan yang timbul sudah dimitigasi sejak awal hingga ditetapkan PT Ceria sebagai perusahaan pertambangan peringkat proper biru 4 kali&nbsp; berturut-turut sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 oleh Kementerian LHK," ujar Kenny. Lebih lanjut Kenny menjelaskan, berdasarkan laporan hasil verifikasi kasus pencemaran lingkungan hidup di Deşa Muara Lapao-pao, Kecamatan Wolo yang dilakukan tim Dinas Lingkungan Hidup Kolaka, terungkap bahwa Perusahan Pertambangan lain yang beroperasi di Desa Muara Lapao Pao diduga penyebab pencemaran sungai Teppoe dan laut Muara Lapao-pao sejak tahun 2014. "Sementara PT Ceria Nugraha Indotama mulai beroperasi di sekitar muara lapaopao pada pertengahan tahun 2017," ungkapnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Laporan Tim verifikasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka yang berjumlah 9 orang yang mendatangi Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo pada tanggal 27 September 2017, berdasarkan analisis spasial history citra, menunjukan bahwa terjadinya sendimentasi laut Muara Lapao-pao Babarina dan hilir sungai Teppoe telah berlangsung sejak November 2014, dimana saat itu perusahaan tambang nikel yang beroperasi dilokasi sekitar perairan tersebut adalah PT WIL. Menurut laporan verifikasi tim DLH Kolaka, akumulasi sendimen yang berlangsung sejak November 2014 hingga September 2017, menyebabkan sebaran sendimen dari Garis Pantai ke perairan laut berkisar 100 - 400 m, dan dari tepian sungai ke perairan sungai berkisar 20 - 150 m, dan ketebalan sendimen mencapai 70 cm. "Kesimpulan tim, berdasarkan dokumen laporan verifikasi Dinas Lingkungan Hidup Kolaka, sangat jelas dan tegas dijelaskan terjadinya sendimentasi pada perairan dan Sungai di Muara Lapao-pao. sejak tahun 2014 hingga tahun 2017 diakibatkan oleh perusahan PT WIL. Namun ganti rugi dampak pencemaran 2017 ditudingkan kepada PT Ceria Nugraha Indotama," ungkapnya. "Jadi jelas laporan Gempih Sultra Jakarta terkait Tersus PT Ceria Nugraha Indotama tidak berdasar dan mengada-ada. Harusnya yang dilaporkan Perusahaan yang melakukan penambangan ilegal, bukan perusahaan yang jelas memiliki izin lengkap," pungkas Kenny. Begitupun terkait izin Tersus, Kenny menjelaskan bahwa saat ini PT Ceria telah memiliki izin resmi Tersus, dengan rincian dokumen: 1. Rekomendasi Bupati Kolaka Perihal&nbsp; Izin Lokasi Pembangunan Tersus No 1078/550.33/2017 2. Rekomendasi Gubernur Sultra Perihal Penetapan Terminal Khusus PT Ceria No 551.42/4475 3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 956 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Tersus PT Ceria. 4. Keputusan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Tenggara No: 474/DPM-PTSP/VI/2018 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Terminal Khusus Kegiatan Pertambangan di Desa Muara Lapao pao. 5. Surat Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Pembangunan Tersus Muara Lapao pao No.A.169/AL.308/DJPL tanggal 19 Februari 2019. 6. Surat Dirjen Perhubungan Laut tentang Penetapan Pengoperasian Tersus Muara Lapao No. A.826/AL.308/DJPL tanggal 26 Juli 2019 7. Surat Dirjen Perhubungan Laut No A.481/AL.308/DJPL/E Perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Komersial/Operational Terminal Khusus Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam (Nikel) PT Ceria di Desa Muara Lapao-pao Kec Wolo Kab Kolaka Sultra tanggal 25 April 2022. 8. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No. B.967/MEN-KP/X/2022 tanggal 11 Oktober 2022, Perihal Persetujuan Penerbitan PKKPR Laut Pengembangan Terminal Khusus Muara Lapao-pao luas 7,66 ha 9. Perizinan Oss Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut No. 11102210517400007 tanggal 11 Oktober 2022 Tersus Muara Lapao-Pao 10. Perpanjangan Perjanjian sewa perairan tahun 2022 - 2027 dan bukti bayar PNBP 11. Surat Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. S.238/PPKL/PDL.1/3/2023 tanggal Maret 2023 Perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut PT Ceria Nugraha Indotama. &nbsp;

Perusahan Pertambangan lain yang beroperasi di Desa Muara Lapao Pao diduga penyebab pencemaran sungai Teppoe dan laut Muara Lapao-pao.

Jalankan PSN Sesuai Arahan Presiden, PT CNI Konsisten Terapkan Good Mining Practice

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/timur_lepas_kali-penuh-limboh-detergen_robertus-risky-4.jpg" alt="TERCEMAR: Sungai yang Penh dengan limbah detergents di Jalan Kalisari, Surabaya, Selasa (8/10/2019). Limbah detergen tersebut dapat merusak ekosistem biota lingkungan, sehingga dibutuhkan kesadaran masyrakat dalam pemakaian detergen yang secara berlebiha" width="100%">
<figcaption>TERCEMAR: Sungai yang Penh dengan limbah detergents di Jalan Kalisari, Surabaya, Selasa (8/10/2019). Limbah detergen tersebut dapat merusak ekosistem biota lingkungan, sehingga dibutuhkan kesadaran masyrakat dalam pemakaian detergen yang secara berlebiha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) menjadi sorotan besar bagi pemerhati lingkungan dalam UU Cipta Kerja. Pasalnya, pada proses pembahasan RUU Cipta Kerja hingga menjadi undang-undang, isu itu mengemuka. Bahwasannya, Amdal tidak lagi menjadi prosedur ketat dalam pendirian perusahaan berisiko tinggi.  “Penyusunan Amdal dilakukan oleh pemrakarsa. Dalam penyusunan itu, masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dan LSM Pembina langsung masyarakat,” ujar Guru Besar Fakultas kehutanan Universitas Gadjah Mada San Afri Awang kepada wartawan, Sabtu (19/12).  Sebelumnya dalam sebuah diskusi daring yang digelar Institut Teknologi Indonesia (ITI) Tangerang Selatan, San Afri Awang mengatakan, dalam penilaian <a href="https://www.jawapos.com/tag/izin-amdal/">Amdal</a>, Tim Uji Kelayakan (TUK) terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat melibatkan masyarakat terdampak langsung, LSM pembina masyarakat terdampak langsung, dan pemerhati lingkungan termasuk pihak perguruan tinggi.  Penjelasan itu diungkapnya karena pada awal-awal UU Cipta Kerja menjadi pembicaraan publik terdapatnya sebuah pasal yang dianggap tidak pro terhadap lingkungan. Yaitu, pasal 26 ayat (2) yang terdapat dalam Paragraf 3 Persetujuan Lingkungan.  “Penyusunan dokumen <a href="https://www.jawapos.com/tag/amdal/">Amdal</a> dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan,” demikian bunyi pasal tersebut yang merupakan perubahan dari Pasal 26 UU nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH.  San Afri menegaskan bahwa dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) UU Cipta Kerja diatur ketentuan pelibatan pihak <a href="https://www.jawapos.com/tag/lsm/">LSM</a> dan pemerhati lingkungan. Keterlibatan dua unsur itu dalam proses Amdal sebagai syarat pendirian usaha berisiko tinggi.  San Afri menegaskan, tujuan dari pelibatan masyarakat yang terdampak langsung dalam penyusunan dan penilaian Amdal sangat penting, agar prosesnya partisipatif. “Amdal itu prosesnya wajib partisipatif. Oleh karena itu masyarakat harus terlibat,” tegasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/01/2018/bereskan-amdal-baru-bangun-jangan-dibalik/">Bereskan Amdal Baru Bangun, Jangan Dibalik</a>  Dalam RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja bidang PPLH, tidak semua perizinan usaha mengharuskan persyaratan Amdal. Karena, pendekatan persetujuan lingkungan dalam UU Cipta Kerja itu berbasis risiko. Hanya usaha berisiko tinggi yang wajib membutuhkan persetujuan lingkungan Amdal.  Adapun untuk usaha berisiko rendah cukup Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memulai usaha. Untuk berisiko menengah, wajib mendapatkan sertifikat standar dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).  Dalam kesempatan yang sama, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Djaka Badranaya menyebut, dalam beberapa kasus yang terjadi bahwa pengusaha kerap berhadapan dengan oknum LSM atau ormas tertentu yang berorientasi pada keuntungan tertentu, bukan kepentingan masyarakat.  “Beberapa ormas di perkotaan merasa memiliki peran di suatu wilayah. Ketika pengusaha ingin bangun usaha di wilayah itu, mereka harus berhadapan dengan ormas,” kata Djaka Badranaya yang turut hadir dalam diskusi daring itu.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=8viKE07qMDE

Masyarakat Terdampak dan LSM Dilibatkan dalam Penerbitan Amdal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penjelasan-menteri-susi-soal-penerbitan-izin-reklamasi-teluk-benoa_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Belakangan ramai pemberitaan di media massa dan media sosial yang menyebutkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan izin reklamasi Teluk Benoa, Bali. Menanggapi kabar tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP, Brahmantya Satyamurti Poerwadi memastikan&nbsp; KKP belum pernah menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi dimaksud.&nbsp; "Ini hal yang keliru. KKP tidak memberi izin reklamasi di Teluk Benoa, melainkan izin lokasi reklamasi. Penerbitan izin lokasi dilakukan untuk menilai kesesuaian rencana tata ruang dengan rencana kegiatan," terang Brahmantya di Jakarta, Kamis (20/12).&nbsp; Ia membenarkan, permohonan izin lokasi reklamasi memang telah disampaikan PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI).&nbsp; Pemohon telah melengkapi persyaratan izin, termasuk membayar PNBP sebesar Rp 13,076 miliar yang disetor ke kas negara. Brahmantya menyebutkan, izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang diterbitkan KKP pada 29 November 2018 tersebut telah sesuai dengan Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Surat Edaran MKP Nomor 543/MEN-KP/VIII/2018 tentang Proses Pelayanan Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan. &nbsp; Permohonan PT TWBI ini juga telah sesuai dengan alokasi tata ruang dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Brahmantya menjelaskan, dengan diterbitkannya izin lokasi, bukan berarti kegiatan reklamasi dapat langsung dilakukan.&nbsp; "Izin lokasi yang KKP berikan bukan berarti membuat reklamasi sertamerta dapat dijalankan. Untuk dapat melaksanakan kegiatan reklamasi, perusahaan harus mendapatkan izin lingkungan dan izin pelaksanaan reklamasi terlebih dahulu," jelas Brahmantya. Menurutnya, kelayakan lingkungan, kelayakan teknis, dan kelayakan sosial/budaya suatu kegiatan reklamasi akan diuji dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).&nbsp; Selain kajian Sosial, Budaya, Ekonomi dan Lingkungan, dokumen Amdal mensyaratkan rencana kegiatan tersebut harus sesuai dengan rencana tata ruang, dalam hal ini dibuktikan dengan izin lokasi reklamasi. Jika Amdal dinyatakan layak (layak lingkungan, layak teknis, layak dari sisi sosial budaya dan sesuai dengan alokasi rencana tata ruang) maka akan diterbitkan Izin Lingkungan. Izin Lingkungan ini selanjutnya akan menjadi salah satu syarat pengajuan Izin Pelaksanaan Reklamasi kepada KKP. &nbsp; "Jadi kita bukan memberi izin pelaksanaan reklamasi hanya izin lokasi karena perizinan pelaksanaan. KKP akan kembali menilai kelayakan teknis konstruksi yang lebih detil, termasuk aspek keamanan terhadap lingkungan dalam proses penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi," paparnya.&nbsp; Senada dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga memberikan klarifikasi. Menurutnya, izin yang dikeluarkannya itu dibuat berdasarkan tata ruang yang ada.&nbsp; Dan izin tersebut merupakan persyaratan dasar permohonan pembuatan Amdal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Setelah Amdal selesai dengan baik barulah izin pelaksanaan reklamasi dapat diajukan kembali ke KKP . "Jadi semua ini merupakan bagian dari proses perizinan. Saya berharap tak muncul berbagai spekulasi yang tidak perlu," tandasnya.

Penjelasan Menteri Susi Soal Penerbitan Izin Reklamasi Teluk Benoa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#amdal

Berita Terkini

Kementerian Kehutanan Tegaskan PT SPS Belum Miliki Izin

Parah! Empat 'Dosa' PT IMIP, dari Timbun Slag Nikel dan Tailing Tanpa Izin sampai Nggak Bangun IPAL Komunal

Sucofindo Raih Penghargaan Adi Niti Kategori LPJP Amdal dari KLHK

Area Seluas 5,2 Hektare di JLS Tulungagung yang Rencananya akan Dibangun Rest Area Alami Kendala Terkait AMDAL

Mahfud MD Siap Buka-bukaan Kasus Wadas saat Debat Keempat Pilpres Nanti Malam

Mahfud MD Siap Buka-bukaan Kasus Wadas saat Debat Keempat Pilpres Nanti Malam

Soal Polemik Pembangunan Beach Club Raffi Ahmad, Pengamat Kebijakan publik Pertanyakan Kajian Amdal

Jalankan PSN Sesuai Arahan Presiden, PT CNI Konsisten Terapkan Good Mining Practice

Masyarakat Terdampak dan LSM Dilibatkan dalam Penerbitan Amdal

Penjelasan Menteri Susi Soal Penerbitan Izin Reklamasi Teluk Benoa

Download Aplikasi JawaPos.com