<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/pigai-hanura.jpg" alt="Ambroncius Nababan (TVOVE) Natalius Pigai (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ambroncius Nababan (TVOVE) Natalius Pigai (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan kasus rasialisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, Ambroncius Nababan mengajukan penangguhan penahanan. Surat penangguhan penahanan tersebut sudah diserahkan oleh tim kuasa hukumnya ke Bareskrim Polri.  "Kehadiran kami yang kedua kalinya sesuai dengan arahan kami mau tidak mau ditempuh proses hukum ditempuh penangguhan penahanan," kata Sekretaris Jenderal Badan Advokasi LBH Projamin, Mohammad Maramuda Herman, Selasa (2/2).  Herman menyampaikan, belum diketahui pasti apakah permohonan tersebut dikabulkan penyidik atau tidak. "Dikabulkan atau tidaknya itu urusan penyidik," jelasnya.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/01/2021/kasus-rasial-ke-natalius-pigai-ambroncius-ditahan-20-hari-ke-depan/">Kasus Rasial ke Natalius Pigai, Ambroncius Ditahan 20 Hari Ke Depan</a>  Di sisi lain, Herman memastikan jika Ambroncius akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan. Selain itu, dia pun mengaku tidak akan kabur apabila penanggugan penahanan dikabulkan.  "Kita tetap kooperatif kalau klien kita diperiksa dan klien Kkita tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, itu diatur di dalam KUHP, itu sah-sah saja," pungkasnya.  Sebelumnya, Politisi Partai Hanura Ambroncius Nababan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Polisi resmi menetapkan Ambroncius sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasialis yang dilakukannya terhadap eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.  Ambroncius dalam akun media sosialnya menyandingkan foto Natalius Pigai dengan seekor gorila. Unggahannya tersebut didasari dari pernyataan Natalius yang menolak vaksin Covid-19 Sinovac.  Dalam kasus ini, Ambroncius dijerat Pasal 45a ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU 19 Tahun 2016 perubahan UU ITE dan Pasal 16 jo Pasal 4 huruf b ayat 1 UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis, serta Pasal 156 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Yd--E9S0zMY

Ambroncius Nababan Ajukan Penangguhan Penahanan Terkait Kasus Rasis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/pigai-hanura.jpg" alt="Ambroncius Nababan (TVOVE) Natalius Pigai (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ambroncius Nababan (TVOVE) Natalius Pigai (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan, akan melindungi saksi dan korban rasisme dalam kasus ujaran kebencian bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang belakangan ini menimpa mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Ujaran bernuansa rasisme tersebut dipandang tidak bisa dibiarkan, karena dikhawatirkan berdampak pada meruncingnya perbedaan di masyarakat.  Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution menegaskan, pihaknya siap melindungi saksi dan korban pada kasus ujaran bernuansa rasisme sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perlindungan, diharapkan saksi maupun korban ujaran rasisme akan berani bersuara dan memperjuangkan keadilan.  “Tindakan dan ujaran rasisme terhadap siapapun dan dengan dalih apapun, di samping penistaan terhadap kehormatan kemanusiaan, juga ahistoris dan pengingkaran terhadap sejarah bangsa Indonesia sendiri sebagai bangsa yang majemuk, multikultur,” kata Maneger dalam keterangannya, Jumat (29/1).  Kasus ujaran bernuansa rasisme, sambung Maneger, teranyar menimpa mantan Komisioner Komnas HAM RI asal Tanah Papua, Natalius Pigai. Perlakuan rasis di media sosial terhadap Pigai bukan kali pertama.  Dia menduga, para pelakunya juga secara terbuka menyatakan diri berafiliasi pada politik tertentu. Maneger menegaskan, para pelaku ujaran rasisme tidak boleh diberi ruang di republik ini, karena perbuatannya dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.  “Pelaku (ujaran rasisme) harus segera meminta maaf secara terbuka kepada Pigai dan publik Indonesia, khususnya rakyat Papua, serta berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama di masa mendatang,” pinta Maneger.  Maneger mengajak publik untuk tidak mudah terprovokasi dan main hakim sendiri. Dia mengimbau, publik dapat menaruh harapan dan kepercayaan, kepolisian dapat menuntaskan kasus bernuansa rasisme tersebut secara profesional, transparan, dan imparsial.  “Mendorong negara terutama pemerintah hadir memastikan agar peristiwa yang sama tidak terulang pada masa mendatang (guarantees of nonrecurrence),” cetus Maneger.  Dia juga mendorong agar kepolisian responsif dan progresif menuntaskan kasus tersebut. Maneger mengingatkan, keterlambatan penanganan aksi rasis seperti tahun 2019 lalu, yang akhirnya memicu protes besar warga Papua selama berbulan-bulan.  “Pada tahun itu, korban rasisme adalah orang Papua di asrama mahasiswa Surabaya. Kita tentu tidak berharap situasi demikian,” imbuh Maneger.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/01/2021/kasus-rasisme-terhadap-natalius-pigai-politikus-hanura-ditahan-polisi/">Kasus Rasisme terhadap Natalius Pigai, Politikus Hanura Ditahan Polisi</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Selain itu, Maneger juga mendorong agar Komnas HAM menggunakan mandatnya melakukan pemantauan terhadap kasus bernuansa rasisme tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.</div> </div> </div> </div> "Khusus kepada penegak hukum agar dapat memberikan sanksi tegas bagi para pelaku rasisme oleh siapapun, terhadap siapapun, dan dengan dalih apapun,” pungkasnya.  Sebelumnya, Politikus Partai Hanura Ambroncius Nababan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Polisi resmi menetapkan Ambroncius sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasialis yang ia lakukan kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.  Ambroncius dalam akun media sosialnya menyandingkan foto Natalius Pigai dengan seekor gorila. Unggahannya tersebut didasari dari pernyataan Natalius yang menolak vaksin Covid-19 Sinovac.  Dalam kasus ini, Ambroncius dijerat Pasal 45a ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU 19 Tahun 2016 perubahan UU ITE dan Pasal 16 jo Pasal 4 huruf b ayat 1 UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis, serta Pasal 156 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FnE1zGkPnYA

LPSK Beri Perlindungan Dugaan Ujaran Rasisme Kepada Natalius Pigai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/pigai-hanura.jpg" alt="Ambroncius Nababan (TVOVE) Natalius Pigai (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Ambroncius Nababan (TVOVE) Natalius Pigai (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Polisi bertindak tegas dalam kasus dugaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/rasisme/">rasisme</a> yang menimpa Natalius Pigai, mantan komisioner <a href="https://www.jawapos.com/tag/komnas-ham/">Komnas HAM</a>. Politikus Partai Hanura bernama Ambroncius Nababan ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan kemarin (27/1).  Kasus itu bermula saat Ambroncius mengunggah status di media sosial. Mantan caleg Hanura tersebut mengkritik Natalius Pigai karena menolak vaksin Sinovac. Yang jadi masalah, Ambroncius menyertakan foto Pigai yang disandingkan dengan foto gorila. Terdapat caption berbahasa Papua yang diduga tidak hanya merendahkan Pigai, tetapi juga warga Papua. Beberapa tokoh Papua lantas melaporkan Ambroncius ke polisi.  Direktur Tindak Pidana Siber (Dirsiber) Bareskrim Brigjen Slamet Uliandi menuturkan, Polri tak segan menindak siapa pun yang sengaja membuat ujaran untuk memicu perpecahan. ’’Seperti yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam fit and proper test (calon Kapolri, Red) pekan lalu,’’ tuturnya.  Dia menjelaskan, polisi telah memeriksa saksi dan sejumlah ahli. Mulai ahli pidana, ahli bahasa, hingga ahli ITE. ’’Lalu, dilakukan gelar perkara yang hasilnya menetapkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/ambroncius-nababan/">Ambroncius Nababan</a> sebagai tersangka,’’ terangnya.  Setelah diperiksa sebagai tersangka, Ambroncius resmi ditahan mulai kemarin. Polisi juga menyita handphone milik Ambroncius. ’’Barang bukti diserahkan ke laboratorium forensik untuk diperiksa,’’ ujarnya.  Kadivhumas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan, Ambroncius dijemput polisi sekitar pukul 18.30. ’’Ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara,’’ paparnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/01/2021/eks-komisioner-komnas-ham-kena-aksi-rasialis-polisi-diminta-bertindak/">Eks Komisioner Komnas HAM Kena Aksi Rasialis, Polisi Diminta Bertindak</a>  Menurut M. Zuhdan, pengamat kepolisian dari Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI), penegakan hukum yang cepat dalam kasus tersebut sangat diperlukan. ’’Bila belajar dari kerusuhan yang terjadi di Papua tahun lalu,’’ jelasnya.  Dia mengatakan, penahanan Ambroncius memperlihatkan semangat Polri dalam mencegah gejolak di Papua. Karena proses hukum yang cepat, potensi kerusuhan di Papua tentu menurun. ’’Warga Papua merasakan hadirnya keadilan,’’ ucapnya.  Tanggapan Partai Hanura  Sementara itu, Inas Nasrullah Zubir, dewan penasihat DPP Partai Hanura, mempertanyakan penangkapan Ambroncius. Memang, kata dia, Ambroncius mengunggah foto <a href="https://www.jawapos.com/tag/natalius-pigai/">Natalius Pigai</a> yang disandingkan dengan foto gorila. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah gambar dan kalimat yang di-posting tersebut rasial. ’’Di mana letak rasialnya?’’ tuturnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/01/2021/kasus-rasial-ke-natalius-pigai-ambroncius-ditahan-20-hari-ke-depan/">Kasus Rasial ke Natalius Pigai, Ambroncius Ditahan 20 Hari Ke Depan</a>  Menurut Inas, semua itu tentu memiliki sebab dan akibat. Pigai sendiri pernah berkomentar rasial kepada orang Jawa dalam podcast di YouTube. Dia menyayangkan karena banyak pengamat, politikus, bahkan pejabat pemerintahan yang terburu-buru menghakimi Ambroncius tanpa mencermati dari sisi Pigai. Bisa jadi para pengamat, politikus, dan pejabat negara tersebut takut disemprot oleh Pigai karena tidak membelanya. ’’Apabila polisi memproses Ambroncius Nababan, maka Pigai juga harus diproses karena perkataaan rasialnya kepada orang Jawa,’’ tegas mantan anggota DPR itu.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/adUAvW8iCRA

Kasus Rasisme terhadap Natalius Pigai, Politikus Hanura Ditahan Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/ampb-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politisi Partai Hanura Ambroncius Nababan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Polisi resmi menetapkan Ambroncius sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasialis yang ia lakukan kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.  Untuk diketahui, Ambroncius dalam akun media sosialnya menyandingkan foto Natalius Pigai dengan seekor gorila. Unggahannya tersebut didasari dari  pernyataan Natalius yang menolak vaksin Covid-19 Sinovac.  Penangkapan Ambroncius mendapat sorotan dari Partai Berkarya. Ketua Umum Angkatan Muda Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah mengatakan, penangkapan Ambroncius membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo tak pandang bulu dalam menegakkan hukum.  "Ini bukti Presiden Jokowi tegas. Yang bersalah patut dihukum. Siapa pun dia," kata Fauzan kepada wartawan.  Di sisi lain, Fauzan melanjutkan, Natalius Pigai diharapkan bisa mengambil hikmah dari penangkapan Ambroncius. Menurut Fauzan, Natalius tidak seharusnya terus memprotes segala kebijakan pemerintah, dalam hal ini soal vaksinasi Covid-19, yang berpotensi memancing amarah yang bisa berujung penghinaan bernada rasialis.  "Dengan kejadian ini, semoga Natalius Pigai stop memprotes kebijakan pemerintah dengan mengatakan penegakan hukum di kepemimpinan Jokowi tajam pada oposisi dan tidak pernah adil apalagi terkait HAM. Semua ini sudah terpatahkan (dengan ditangkapnya Ambroncius, Red,” ucapnya.  Fauzan berharap, Natalius lebih bijak dalam memberikan kritik setiap kebijakan Jokowi terkait vaksin Covid-19. "Tidak tepat kalau vaksinasi Covid-19 diprotes. Vaksinasi jadi jalan bagi kita semua menyelesaikan pandemi agar ekonomi kembali bangkit, masyarakat sehat. Ini salah satu upaya yang sedang dilakukan pemerintah. Seharusnya kita semua dukung vaksinasi. Bukan malah menjelek-jelekkan program pemerintah," tandas Fauzan.  Sebelumnya itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa setelah dijadikan tersangka, penyidik Bareskrim Polri langsung menangkap Ambroncius Nababan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ambroncius sendiri digelandang ke kantor polisi pada Selasa (26/1) kemarin.  "Penyidik menjemput yang bersangkutan dan dibawa ke Bareskrim Polri. Penyidik akan lakukan pemeriksaan kepada tersebut AN sebagai tersangka," kata Argo.  Dalam kasus ini, Ambroncius dijerat Pasal 45a ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU 19 Tahun 2016 perubahan UU ITE dan Pasal 16 jo Pasal 4 huruf b ayat 1 UU 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis, serta Pasal 156 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.

Ambroncius Tersangka, Natalius Pigai Diharapkan Lebih Bijak Mengkritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Sahroni-Wakil-Ketua-KOMISI-III-DPR.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Baru-baru ini, politikus Partai Hanura Ambroncius Nababan tengah menjadi perhatian publik karena telah melakukan tindakan rasialis kepada mantan Komisioner Komnas HAM dan juga tokoh papua, Natalius Pigai.  Terkait kejadian ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan kecamannya.  “Ini jelas-jelas tindakan rasis dan tidak sepatutnya terjadi di negara dengan rakyat heterogen seperti di Indonesia. Prilaku Ambroncius ini jelas telah mencederai nilai Pancasila dan keberagaman yang ada di NKRI” ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (26/1).  Sahroni menambahkan, tindakan rasisme yang dilakukan Ambroncius ini tidak bisa ditoleransi. Karenanya, polisi harus menindak tegas pelaku rasisme tersebut tanpa pandang bulu.  “Sikap rasisme seperti ini tidak bisa ditolerir lagi. Polisi harus menindak tegas siapapun pelakunya, apapun jabatannya, pokoknya tidak boleh pandang bulu,” ungkapnya.  Diketahui, dalam postingannya di sosial media, Ambroncius menyandingkan foto Natalius Pingai dengan gorila.  Ambroncius mengatakan bahwa unggahannya tersebut didasari dari pernyataan Natalius yang menolak vaksin Covid-19 Sinovac.

Eks Komisioner Komnas HAM Kena Aksi Rasialis, Polisi Diminta Bertindak