<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/kpk-gelegah-kpp-2380855502.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menggeledah Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada 12 Januari 2026. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menggeledah Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada 12 Januari 2026. (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait perkara dugaan suap pengurangan nilai pajak. Penyidik KPK melanjutkan upaya paksa dengan menggeledah kantor PT Wanatiara Persada (WP) pada Selasa (13/1) malam. Penggeledahan itu dilakukan setelah lebih dulu menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Senin sore. Kantor PT Wanatiara Persada yang digeledah berlokasi di wilayah Jakarta Utara. &rsquo;&rsquo;Benar, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor PT Wanatiara Persada yang berlokasi di Jakarta Utara,&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (14/1). Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan langsung dengan perkara pengurusan perpajakan. &rsquo;&rsquo;Dari kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap dokumen terkait data pajak PT WP, bukti pembayaran, serta dokumen kontrak,&rdquo; ujar Budi. Selain dokumen fisik, penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik (BBE). Barang bukti itu ditemukan dari lokasi penggeledahan. &rsquo;&rsquo;Penyidik juga menyita barang bukti elektronik berupa dokumen elektronik, laptop, handphone, serta data lain yang diduga berkaitan dengan perkara,&rdquo; ucapnya. Menurut Budi, seluruh barang bukti yang diamankan akan digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan. Ia menegaskan, KPK akan menelusuri keterkaitan setiap alat bukti dengan konstruksi perkara dugaan suap pajak tersebut. &rsquo;&rsquo;Selanjutnya, penyidik akan melakukan pendalaman terhadap seluruh barang bukti yang telah diamankan untuk melengkapi alat bukti dalam perkara ini,&rdquo; tegasnya. Kasus ini bermula dari pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT Wanatiara Persada untuk tahun pajak 2023. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan potensi kurang bayar pajak sebesar Rp 75 miliar. Saat perusahaan mengajukan sanggahan, diduga muncul tawaran dari oknum pejabat pajak berupa &ldquo;paket&rdquo; penyelesaian secara menyeluruh dengan imbalan sejumlah fee. Melalui skema tersebut, nilai kewajiban pajak PT WP diduga ditekan secara signifikan. Dari semula Rp 75 miliar, angka pajak turun menjadi sekitar Rp 15,7 miliar atau berkurang hampir 80 persen. Kasus ini mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT), pada Jumat (9/1). Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kelima tersangka itu yakni, Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut, Agus Syaifudin; Tim Penilai KPP Madya Jakut, Askob Bahtiar; Konsultan Pajak, Abdul Kadim Sahbudin; serta staf PT Wanatiara Persada, Edy Yulianto. Abdul Kadim Sahbudin dan Edy Yulianto selaku pihak pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/017066171/dewas-kpk-sanksi-berat-auditor-internal-yang-terbukti-melanggar-etik-istri-tersangka-kasus-k3-kemenaker">Dewas KPK Sanksi Berat Auditor Internal yang Terbukti Melanggar Etik, Istri Tersangka Kasus K3 Kemenaker</a>&nbsp; Sementara itu, Dwi Budi, Agus Syaifudin, dan Askob Bahtiar selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B UU Tipikor atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 20 KUHP. (*)

KPK geledah kantor PT Wanatiara Persada di Jakarta Utara dan amankan alat bukti kasus suap pengurangan nilai paja

Geledah Kantor PT Wanatiara Persada Terkait Suap Pengurangan Nilai Pajak, KPK Amankan Berbagai Barang Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kurir-narkoba.jpg" alt="BERAT: Zainab Achmad (kanan) dan Inda Pratiwi menjalani sidang di PN Surabaya. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERAT: Zainab Achmad (kanan) dan Inda Pratiwi menjalani sidang di PN Surabaya. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemuda berinisial AJD, warga Kiringan, Kelurahan Tidar Utara, Kota Magelang ditangkap polisi. AJD tertangkap basah saat hendak mengambil dan akan mengantarkan sabu seberat 0,41 gram.  “Kita berhasil mengamankan tersangka di sekitar Kampung Kiringan, Kelurahan Tidar Utara, Kota Magelang Kamis (13/1) pukul 02.00,” jelas Kabag Ops Polres Magelang Kota Kompol Sri Wigiyanti seperti dikutip Radar Semarang.  Tersangka mengaku menjadi kurir barang haram ini baru pertama kali. Alasannya karena diiming-imingi bayaran sama bandar narkobanya, sehingga bisa membantu mencukupi kebutuhan hidup. “Saya kenal pengirim bandar narkoba ini dari media sosial. Dikenalkan oleh teman saya, katanya pengirim ini berasal dari Semarang,”ujarnya.  Yanti menjelaskan, pihaknya mendapat informasi dari masyarakat Selasa (11/1) pukul 10.00 bahwa di Kampung Kiringan, sering digunakan transaksi sabu. Pada Rabu (12/1) pukul 14.00 tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota melakukan penyelidikan dan observasi di wilayah tersebut.  Namun, belum ditemukan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi narkotika. Kamis (13/1) pukul 01.45 saat tim melakukan patroli melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan di Gang Munggur III Kampung Kiringan, Kelurahan Tidar Utara. Lalu pukul 02.00 tim mengamankan laki-laki yang mengaku bernama AJD.  Saat ditangkap, tersangka sempat kabur dan meneriaki maling pada petugas. AJD mengaku karena panik, spontan meneriaki petugas ”maling”. Barang bukti yang diamankan berupa satu bungkus plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu 0,41 gram beserta plastik pembungkusnya. Kemudian satu handphone Samsung J1 Ace warna hitam beserta simcard, serta barang bukti lainnya.  Tersangka dikenakan ancaman hukuman pidana penjara minimal empat tahun, maksimal 12 tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan maksimal Rp 8 miliar. Dalam tahun 2022 Satresnarkoba berhasil mengamankan dua pemakai sabu seberat 1 gram dan 0,38 gram. Kedua tersangka ini berinisial JS dan DH.

Kelewatan, Kurir Narkoba Teriaki Polisi Maling Saat Mau Ditangkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/marak-kepala-daerah-kena-ott-ppp-kasus-korupsi-kakap-apa-kabar_m_186526.jpeg" alt="Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KP) terus mengumpulkan bukti kasus dugaan suap penanganan perkara di Pemerintah Kota Tanjungbalai. Penyidik KPK menggeledah tempat-tempat milik pengacara Maskur Husain.  "Kamis (29/4/2021) Tim Penyidik telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di dua lokasi berbeda di wilayah Pondok Aren, Tangerang Selatan yaitu rumah kediaman dan kantor milik tersangka Maskur Husain," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (30/4).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dari dua tempat yang digeledah. Barang bukti itu terkait dengan perkara dugaan suap penanganan perkara di Pemkot Tanjungbalai.  "Saat proses penggeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan bukti-bukti diantaranya berbagai dokumen data perbankan dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara," ucap Ali.  Ali menyampaikan, barang bukti yang diamankan akan diverifikasi dan ditelaah oleh tim penyidik.  "Selanjutnya bukti-bukti ini, akan segera di lakukan validasi serta verifikasi untuk segera diajukan penyitaan sebagai bagian dalam berkas perkara dimaksud," tandasnya.  Adapun dalam perkara dugaan suap penanganan perkara di Pemkot Tanjungbalai, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni penyidik asal kepolisian, Stepanus Robbin Pattuju (SRP), Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial (MS) dan pengacaranya Maskur Husain (MH) sebagai tersangka. KPK menduga, penyidik asal Korps Bhayangkara Stepanus menerima suap untuk mengurus perkara yang menjerat Syahrial.  Stepanus yang merupakan penyidik KPK bersama dengan Maskur Husain menyepakati agar perkara dugaan korupsi yang menjerat Syahrial di KPK tidak lagi dilanjutkan. Kesepakatan uang Rp 1,5 miliar ini, setelah Stepanus bertemu Syahrial di rumah Aziz Syamsuddin pada Oktober 2020.  Syahrial lantas menyanggupi permintaan uang itu, dengan kesepakatan kasusnya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Terlebih KPK juga sampai saat ini belum mengumumkan sejumlah pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus lelang jabatan di Kota Tanjungbalai.  Syahrial memberikan uang itu secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia (RA) teman dari Stepanus. Uang itu baru diserahkan dengan total Rp 1,3 miliar.  Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Geledah Rumah Pengacara Maskur Husain, KPK Amankan Barang Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/KPK-amankan-barang-bukti-1.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang, dokumen, dan barang bukti elektronik, dari hasil penggeledahan di tiga lokasi pada Minggu (12/7). Semua barang tersebut merupakan bagian penyidikan kasus korupsi proyek di Dinas PUPR Kota Banjar, Jawa Barat.  ”Minggu (12/7) dilakukan penggeledahan di tiga lokasi. Di antaranya rumah kepala Dinas PUPR Kota Banjar di Ciamis,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara.  Tim penyidik, kata Ali, mengamankan sejumlah uang yang akan dihitung dan dikonfirmasi dengan pihak-pihak lain, dokumen berupa surat-surat yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, serta barang bukti elektronik.  Dia mengatakan, hingga Minggu (12/7) penyidik masih melaksanakan kegiatan di lapangan berupa penggeledahan untuk mengumpulkan alat bukti dalam kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar Tahun 2012–2017.  Sebelumnya pada Sabtu (11/7), penyidik juga telah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda di Kota Banjar. Yakni tempat para pihak yang diduga mengetahui dugaan korupsi dimaksud. Penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik dari hasil penggeledahan di dua lokasi itu.  ”Dokumen, sejumlah uang tunai, dan barang elektronik yang diamankan tersebut selanjutnya akan dilakukan penyitaan setelah mendapatkan izin dari Dewas KPK,” ungkap Ali.  Selain penggeledahan, KPK juga sedang memeriksa saksi-saksi terkait kasus tersebut dalam tahap pengumpulan alat bukti. Namun, KPK belum dapat menyampaikan secara detil pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana kebijakan pimpinan KPK bahwa pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan.  Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=zXjlEhcbNYo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=wQu6udJFW88  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=q1J4naxi290

KPK Amankan Uang dan Dokumen Hasil Geledah Dinas PUPR Kota Banjar