<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1824482728486502135" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/20250219_163934-1297235147.jpg" alt="Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1824482728486502135-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri. Penahanan terhadap kedua tersangka dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang itu setelah keduanya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menjelaskan, penahanan terhadap Mbak Ita dan Alwin Basri dilakukan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan (Rutan) cabang KPK, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terhadap Sdri HGR dan Sdr AB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025," kata Ibnu Basuki Widodo saat menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ibnu menjelaskan, sejak Hevearita Gunaryanti menjabat sebagai Wali Kota Semarang pada 2023-2024, Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita dan Alwin Basri</div> <div dir="auto">telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023 dan&nbsp;</div> <div dir="auto">permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang," ucap Ibnu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015664034/kpk-periksa-komut-pupuk-sriwidjaja-palembang-imam-apriyanto-terkait-dugaan-korupsi-pgn">KPK Periksa Komut Pupuk Sriwidjaja Palembang Imam Apriyanto Terkait Dugaan Korupsi PGN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alwin yang merupakan suami dari Mbak Ita yang juga sebagai representasi dari Wali Kota Semarang, sehingga setiap arahan dan perintah dari Alwin Basri dianggap sebagai arahan dan perintah dari Wali Kota Semarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menjerat Mbak Ita dan Alwin Basri, KPK juga telah lebih dulu menahan Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang, Martono; dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, P. Rachmat Utama Djangkar. Martono dan Rahmat U Djangkar merupakan pihak swasta yang terjerat dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, Mbak Ita dan Alwin Basri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah&nbsp;</div> <div dir="auto">dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-</div> <div dir="auto">Undang Hukum Pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Mbak Ita dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri resmi ditahan oleh KPK.

KPK Resmi Tahan Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Alwin Basri untuk 20 Hari Pertama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/IMG-20250219-WA0017-42711206.jpg" alt="Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita bersama suami yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/2). Mbak Ita dan Alwin akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mbak Ita tiba di markas antirasuah sekitar pukul 09.25 WIB, sementara Alwin Basri tiba pada pukul 09.32 WIB. Keduanya tiba di Gedung Merah Putih KPK tidak secara bersamaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mbak Ita tidak banyak bicara saat tiba di markas antirasuah. Politikus PDI Perjuangan itu hanya memohon doa saat hendak diperiksa penyidik KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015663369/8-kebiasaan-yang-bikin-orang-kompeten-stagnan-dalam-karier-anda-termasuk">8 Kebiasaan yang Bikin Orang Kompeten Stagnan dalam Karier, Anda Termasuk?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon doanya saja ya," kata Mbak Ita di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat disinggung apakah siap ditahan oleh KPK, ia pun kembali memohon doa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mohon doanya aja ya," ujar Mbak Ita.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Panggilan pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang, setelah Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, pada Selasa (11/2).</div> <div dir="auto">Keduanya diimbau untuk kooperatif menjalani proses hukum di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menetapkan Mbak Ita dan Alwin Basri, KPK juga menjerat Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang, Martono; dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, P. Rachmat Utama Djangkar, sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Martono diduga merupakan pihak penerima gratifikasi bersama-sama dengan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita dan suaminya yang juga menjabat Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri (AB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Rachmat Utama Djangkar (RUD) selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa diduga merupakan pihak pemberi gratifikasi. Diduga, Rachmat Utama Djangkar memberikan gratifikasi kepada Mba Ita dan Alwin Basri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mbak Ita tiba di markas antirasuah sekitar pukul 09.25 WIB, sementara Alwin Basri tiba pada pukul 09.32 WIB.

Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suami Alwin Basri Penuhi Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/20250211_181004-1112333619.jpg" alt="Juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri, pada hari ini, Rabu (19/2).</p> <p>Keduanya bakal diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. &rdquo;Benar, tersangka HGR dan AB dipanggil sebagai tersangka hari ini,&rdquo; kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dikonfirmasi, Rabu (19/2).</p> <p>Panggilan pemeriksaan tersebut merupakan penjadwalan ulang, setelah Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, pada Selasa (11/2). Keduanya diimbau untuk kooperatif menjalani proses hukum di KPK.</p> <p>Selain menetapkan Mbak Ita dan Alwin Basri, KPK juga menjerat Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang, Martono; dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, P. Rachmat Utama Djangkar, sebagai tersangka.</p> <p>Martono diduga merupakan pihak penerima gratifikasi bersama-sama dengan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita dan suaminya yang juga menjabat Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri (AB).</p> <p>Sementara, Rachmat Utama Djangkar (RUD) selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa diduga merupakan pihak pemberi gratifikasi. Diduga, Rachmat Utama Djangkar memberikan gratifikasi kepada Mba Ita dan Alwin Basri. <strong>(*)</strong></p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suami

KPK Panggil Ulang Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Alwin Basri Hari Ini

<div id="m#msg-f:1823732911741250512" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/JKT-1-KPK-RIKSA-WALIKOTA-SEMARANG-2JPG-3538400080.jpg" alt="Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2024). (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2024). (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823732911741250512-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan pada Selasa (11/2) hari ini terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik KPK juga turut memanggil suami Mbak Ita, Alwin Basri, keduanya merupakan politikus PDI Perjuangan tersangkut perkara yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015631895/hadiri-latihan-kader-tingkat-nasional-ganjar-pranowo-puji-anggota-hmi-yang-bersikap-kritis">Hadiri Latihan Kader Tingkat Nasional, Ganjar Pranowo Puji Anggota HMI yang Bersikap Kritis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul (agenda pemeriksaan sebagai tersangka)," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika dikonfirmasi, Selasa (11/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemanggilan ini dilakukan setelah Mbak Ita kalah praperadilan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Selasa (14/1). Namun, saat ini sidang praperadilan terhadap Alwin Basri masih berlangsung di PN Jaksel, yang rencananya akan diputus hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menetapkan Mbak Ita dan Alwin Basri, KPK juga menjerat Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang, Martono; dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, P. Rachmat Utama Djangkar, sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disinyalir pemanggilan Mbak Ita dan Alwin Basri pada hari ini untuk segera dilakukan penahanan. Sebab, dua tersangka lainnya Martono dan Rachmat Utama Djangkar telah dilakukan penahanan di rumah tahanan (Rutan) KPK, Jakarta, sejak Jumat (17/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Martono diduga merupakan pihak penerima gratifikasi bersama-sama dengan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita dan suaminya yang juga menjabat Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri (AB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Rachmat Utama Djangkar (RUD) selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa diduga merupakan pihak pemberi gratifikasi. Diduga, Rachmat Utama Djangkar memberikan gratifikasi kepada Mba Ita dan Alwin Basri. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan pada Selasa (11/2) hari ini terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti

  KPK Panggil Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suaminya, Alwin Basri,  Apakah akan Ditahan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/IMG-20240730-WA0117-4196301014.jpg" alt="Ketua Komisi D DPRD Jateng yang juga suami dari Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi D DPRD Jateng yang juga suami dari Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah (Jateng) yang juga suami dari Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri, mengaku sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait dugaan korupsi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan Alwin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/7).</p> <p>"Nggih (iya), niku nggih (itu iya)," kata Alwin sambil berjalan keluar dari Gedung Merah Putih KPK.</p> <p>Namun, Alwin enggan berkomentar lebih jauh terkait kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang yang diduga juga menyeret nama sang istri. Alwin hanya mengaku siap untuk menjalani proses hukum tersebut.</p> <p>"Sesuai hukum saja. Kita pokoknya negara hukum kita patuh pada hukum," ujar Alwin.</p> <p>KPK juga sedianya memanggil sang istri, Hevearita Gunaryanti Rahayu untuk diperiksa pada hari ini, Selasa (30/7). Namun, sampai saat ini perempuan yang karib disapa Mbak Ita itu belum terlihat mendatangi markas lembaga antirasuah.</p> <p>Selain itu, KPK juga memanggil Bambang Prihartono, PNS/Kabid Penagihan Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang; Binawan Febrianto, PNS/Kabid Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang; dan Iswar Aminuddin, PNS/Sekretaris Daerah Kota Semarang.</p> <p>KPK saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024. KPK menduga adanya pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.</p> <p>Bahkan, tim penyidik KPK juga telah melakukan penggeledahan di Semarang beberapa waktu lalu. Upaya paksa penggeledahan itu menyasar satuan kerja perangkat daerah di wilayah Pemkot Semarang.</p> <p>Sejumlah tempat yang menjadi sasaran penggeledahan di antaranya kantor dan rumah pribadi Wali Kota Semaran, ruangan bagian pengadaan barang dan jasa, kantor bappeda, dinas sosial, dinas kominfo, dinas penataan ruang, dinas perumahan dan kawasan pemukiman.</p> <p>Kemudian, dinas arsip dan perpustakaan, dinas perikanan, dinas perindustrian, dinas pendidikan, dinas koperasi dan UMKM, dinas kebudayaan dan pariwisata, dan badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol).</p> <p>Dalam upaya paksa penggeledahan itu, KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diduga terkait perkara seperti dokumen, barang elektronik komputer dan sebagainya. KPK mengamini, ada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.</p>

"Nggih (iya), niku nggih (itu iya)," kata Alwin Basri sambil berjalan keluar dari Gedung Merah Putih KPK.

Alwin Basri, Suami Wali Kota Semarang Mbak Ita Benarkan Sudah Terima SPDP dari KPK

alwin basri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#alwin basri

Berita Terkini

KPK Resmi Tahan Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Alwin Basri untuk 20 Hari Pertama

Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suami Alwin Basri Penuhi Panggilan KPK

KPK Panggil Ulang Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Alwin Basri Hari Ini

KPK Panggil Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suaminya, Alwin Basri, Apakah akan Ditahan?

Alwin Basri, Suami Wali Kota Semarang Mbak Ita Benarkan Sudah Terima SPDP dari KPK

Download Aplikasi JawaPos.com