<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/20/PFqxOZQSHBtDBCQVnVPewYZrQFJTBIFoPdx6Asxy-2138429889.jpg" alt="Alutsista TNI AD berjejer di kawasan Monas, Jakpus. Pada 20-21 September 2025, berbagai alutsista tersebut bisa diakses masyarakat. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Alutsista TNI AD berjejer di kawasan Monas, Jakpus. Pada 20-21 September 2025, berbagai alutsista tersebut bisa diakses masyarakat. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-TNI menggelar alat utama sistem persenjataan (alutsista) tiga matra di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus) pada 20-21 September 2025. Melalui agenda bertajuk TNI Fair, institusi militer Indonesia menunjukkan kepada masyarakat kekuatan yang saat ini dimiliki TNI.&nbsp; Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengecek alutsista TNI AD yang dipamerkan di Monas pada Sabtu (20/9). Dia mengakui bahwa kedatangannya juga untuk belajar beberapa hal yang mungkin belum diketahui. &rdquo;Saya terus terang saya juga tidak mungkin tahu semua perlengkapan yang mereka itu (prajurit TNI AD pakai). Saya jadi kadang-kadang kalau datang ke sini sambil belajar juga,&rdquo; ucap Maruli. Berdasar pantauan di Monas, Maruli memang mengunjungi satu per satu stand TNI AD yang dibangun oleh berbagai satuan serta komando utama (kotama). Dari satu stan ke stan lainnya, dia berbincang dengan para prajurit TNI AD mengenai peralatan yang kini tersedia dan digunakan. Menurut mantan komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) itu, alutsista milik TNI AD selalu diperbarui. Lewat event TNI Fair, dia ingin masyarakat mengetahui alutsista yang digunakan oleh para prajurit Angkatan Darat untuk menjaga Indonesia. &rdquo;Hampir semua kami miliki yang boleh diketahui oleh umum. Kami kan selalu update ya, kami banyak sekali perlengkapan, selalu pasti bertambah semua. Pasti ada perubahan (dari tahun ke tahun),&rdquo; ujar Maruli Simanjuntak. Maruli menilai pameran alutsista di Monas yang diselenggarakan Mabes TNI menyambut HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober sangat baik. Dia menyatakan, masyarakat bukan hanya bisa melihat langsung, melainkan juga mendapat hiburan tambahan pada akhir pekan. &rdquo;Jadi, hari ini Angkatan Darat mendukung acara Military Fair di Monas. Kami mendukung acaranya Mabes TNI, TNI Fair, dalam rangka HUT TNI. Jadi, inilah yang kami lakukan karena memang kalau kami lihat berulang kali masyarakat sangat antusias untuk melihat perlengkapan kami. Juga sarana hiburan buat mereka, mudah-mudahan juga anak-anak jadi penerus kami nanti ke depan,&rdquo; harap Maruli Simanjuntak.

TNI menggelar pameran alutsista di Monas, masyarakat dapat belajar tentang kekuatan TNI dan menikmati hiburan

Cek Alutsista TNI AD di TNI Fair, KSAD Jenderal Maruli: Saya Datang Sambil Belajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Pertahanaan-Prabowo-Subianto-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta duku" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta duku</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR Sugiono menegaskan pihaknya tidak akan memanggil paksa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk rapat dengan anggota dewan. Hal ini dikatakan Sugiono menanggapi Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon yang akan memanggil paksa Menhan Prabowo.  "Tidak pernah ada wacana Komisi I akan memanggil paksa Menteri Pertahanan seperti apa yang disampaikan dalam wacana pak Effendi Simbolon," ujar Sugiono kepada wartawan, Selasa (1/6).  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, ketidak hadiran Prabowo Subianto dalam rapat kerja pada Senin (31/5) dikarenakan adanya rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga harus diwakilkan oleh diwakilnan Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Muhammad Herindra untuk rapat dengan DPR.  "DPR juga pada hari Senin kemarin ada agenda paripurna yang undangannya disampaikan di hari Minggu, jadi ya kita saling menyesuaikan. Kebetulan Pak Menhan juga ada rapat terbatas di siang harinya. Jadi harus diwakili," katanya.  Oleh sebab hubungan Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto termasuk dengan mitra kerja lainnya cukup harmonis.Sehingga tidak akan memanggil paksa yang bersangkutan untuk rapat dengan DPR.  "Kemitraan Komisi I dengan para mitra kerjanya saya nilai cukup harmonis. Tidak ada itu paksa memaksa. Pandangan Pak Effendi saya kira tidak mewakili pandangan Komisi I pada umumnya," ungkapnya. Sugiono menambahkan, Prabowo Subianto sudah mengkonfirmasi hadir pada rapat dengan Komosi I DPR pada Rabu (2/6) besok.  Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tidak hadir dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada Senin (31/5). Ketidakhadiran Ketua Umum Partai Gerindra ini lantaran rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Adapun rapat kerja ini Prabowo Subianto diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Muhammad Herindra. Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengeluhkan ketidakhadiran Prabowo Subianto tersebut. Sebab dia menilai rapat dengan DPR sama pentingnya.  "Padahal kita Rabu ada jadwal pak (rapat dengan Menhan) ya kita mudah-mudahan pak Menhan pak Panglima benar-benar hadir jangan alasan rapat terbatas rapat apa kek namanya, di sini juga penting kok, tidak hanya istana yang penting. Penyelenggara negara bertiga kita bukan hanya presiden," ujar Effendi dalam rapat kerja Komisi I DPR, Senin (31/5).  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menambahkan kenapa Prabowo Subianto tidak meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri rapat dengan DPR. "Saya heran alasan rapat terbatas lah, memang presiden tidak bisa dibilangin, pak izin kami ada rapat di DPR pak," katanya.  Kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo penting karena DPR perlu mengambil keputusan politik terkait isu pertahanan yang akan dibahas. Oleh sebab itu, Effendi mengancam bakal menggunakan kewenangannya bakal memanggil secara paksa Prabowo Subianto pada Rabu (2/6) mendatang.  "Apa perlu kita panggil paksa. Kita memang punya ketentuan memanggil paksa, ada DPR bisa panggil paksa. Ini jangan kita hampir setahun tidak bertemu dengan Menhan di sini. Ya mohon maaf segala hormat. Ini kan masalah negara yang harus kita bahas," ungkapnya.

Soal Panggilan Paksa Prabowo, Sugiono Berbeda dengan Effendi Simbolon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/nanggala-4.jpg" alt="Kapal Selam KRI Nanggala-402 saat di pangkalan Ujung, Surabaya pada 2012. Pada Rabu (21/4), kapal selam buatan Jerman itu dikabarkan menghilang di Utara Bali. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kapal Selam KRI Nanggala-402 saat di pangkalan Ujung, Surabaya pada 2012. Pada Rabu (21/4), kapal selam buatan Jerman itu dikabarkan menghilang di Utara Bali. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta ajak masyarakat berdoa untuk keselamatan awak KRI Nanggala-402 yang dikabarkan hilang kontak di laut utara Bali.  “Mari kita berdoa kepada Tuhan YME berdoa untuk keselamatan awak dan kapal selam KRI Nanggala 402. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan memberikan keajaiban kepada hamba-Nya. Apalagi saat ini bulan Ramadan, doa-doa hamba yang beriman di dengar oleh Tuhan YME,” ujar Sukamta kepada wartawan, Jumat (23/4).  Soal kondisi terakhir kapal selam ini, Sukamta mengajak berbagai pihak untuk bersabar menunggu berita resmi dari TNI, supaya tidak terjadi sepekulasi.  "Sebaiknya kita tunggu kabar resmi dari TNI, kasihan para keluarga dari Anggota TNi yang berada di kapals tersebut. Sebaiknya dihindari spekulasi sepekulasi," katanya.  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyampaikan bahwa musibah yang minimpa KRI Nanggala-402 ini perlu menjadi evaluasi bersama tentang alutsista Indonesia.  “Terkait dengan tenggelamnya KRI Nanggala-402, bukan bermaksud mendahului penyeledikan mengenai belum ditemukannya kapal selam tersebut namun kami di DPR RI khususnya Komisi I, sangat konsen terhadap pembaharuan, peremajaan alutsista pertahanan Indonesia," ungkapnya.  Selain untuk menjaga kedaulatan Indonesia, tujuan lainnya ialah agar tidak lagi terjadi kecelakaan-kecelakaan akibat alutsista Indonesia bermasalah. Sehingga ketika di operasikan menimbulkan korban jiwa.  "Terlalu mahal harga nyawa Anggota TNI kita. Apalagi negara berkewajiban melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Jangan mereka menjadi korban akibat kelalaian peremajaan alutsista kita, justru di saat saat latihan," katanya.  Sukamta mengatakan, Kapal KRI Nanggala-402 menjadi bagian dari alutsista Indonesia sejak tahun 1981. Kapal selam ini merupakan satu dari dua kapal selam tua buatan industri Howaldt Deutsche Werke (HDW), Kiel, Jerman Barat.  Diketahui, Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal) menyebut ada 53 personel kapal selam KRI Nanggala-402 yang hilang kontak di perairan utara Bali, Rabu (21/4), sekitar pukul 03.00 WIB.  KRI Nanggala-402 diduga tenggelam saat sedang gladi resik untuk latihan penembakan rudal. Namun saat melakukan perjalanan dari Surabaya menuju perairan selat Bali, kapal selam buatan Jerman tersebut hilang kontak dan tidak terdeteksi oleh radar.  Menurut rencana, KRI Nanggala-402 dijadwalkan ikut dalam latihan penembakan rudal di laut Bali, Kamis (22/4). Kapal yang hilang kontak 90 kilometer di utara perairan Bali, diduga berada di Palung dengan kedalaman 700 meter.

KRI Nanggala-402 Hilang Kontak, PKS Soroti Peremajaan Alutista

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201126-WA0067.jpg" alt="Caption: TAMBAH KEKUATAN. KSAL Laksamana TNI Yudo Margono bersama Panglima Kolinlami Laksamana Muda TNI Iwan Achmadi memeriksa dua kapal perang baru yang akan menambah armada kapal angkut tank TNI AL." width="100%">
<figcaption>Caption: TAMBAH KEKUATAN. KSAL Laksamana TNI Yudo Margono bersama Panglima Kolinlami Laksamana Muda TNI Iwan Achmadi memeriksa dua kapal perang baru yang akan menambah armada kapal angkut tank TNI AL.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa TNI AL tahun anggaran 2021 secara kolektif Rabu (20/1). Total ada 332 kontrak yang ditandatangani oleh seluruh jajaran Angkatan Laut. Nilai kontrak tersebut mencapai Rp 1,503 triliun. Dari angka itu sebagian besar untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pendukungnya Rp 976,3 miliar.  Yudo menjelaskan, total kontrak untuk belanja alutsista dan pendukung alutsista TNI AL tahun ini sebanyak 263 kontrak. Sisanya, 57 kontrak prasarana pangkalan dengan nilai Rp 458,6 miliar; 11 kontrak sarana prasarana Pendidikan dengan nilai Rp 46,3 miliar. ”Dan pengadaan perlengkapan personel sebanyak satu kontrak dengan nilai Rp 21,9 miliar,” jelas orang nomor satu di TNI AL tersebut. Melalui penandatangan kontrak tersebut, dia ingin serapan anggaran untuk instansinya sesuai harapan.  Menurut Yudo pemerintah pusat sudah menegaskan supaya seluruh kementerian dan lembaga meninggalkan pola-pola lama dalam penggunaa anggaran 2021. Itu tidak lain terkait dengan kondisi pandemic virus korona yang belum usai. ”Dengan memastikan terjadinya peningkatan kualitas belanja yang memiliki korelasi terhadap pencapaian program prioritas dan pemanfaatannya yang tidak ditunda-tunda dengan melakukan percepatan penyiapan bisnis prosesnya,” beber Yudo.  Pejabat yang pernah bertugas sebagai panglima Komando Aranda (Koarmada) I itu pun menyampaikan, penandatangan kontrak bersama yang dilaksanakan instansinya tidak hanya menitikberatkan terhadap pencapaian serapan anggaran. Melainkan turut menekankan pada output capaian kinerja. Lewat dukungan anggaran yang sudah diberikan, Yudo ingin seluruh TNI AL meningkatkan kinerja. Anggaran yang besar untuk alutsista dan pendukungnya juga diharapkan membuat matra laut kian kuat.  Sementara itu, Panglima Koarmada I Laksamana Muda TNI Abdul Rasyid Kacong menyampaikan bahwa ada enam kegiatan yang ditandatangani olehnya. ”Dengan total nilai 52 miliar 269 juta rupiah.” Jelasnya. Di antara anggaran itu digunakan oleh mereka untuk kebutuhan alutsista kapal perang. Yakni KRI SRE-386 dan KRI TSG-536.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Yd42ecy3TmU

TNI AL Tanda Tangani 332 Kontrak Senilai Rp 1,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PSX_20200615_211144.jpg" alt="Pesawat Tempur : Petugas TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru menutup pesawat tempur yang menimpa rumah warga dengan terpal biru di Desa Kubang Jaya, Kabupaten Kampar, Riau, Senin (15/6/2020). Pihak TNI AU menyatakan tidak ada korban jiwa dalam per" width="100%">
<figcaption>Pesawat Tempur : Petugas TNI AU Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru menutup pesawat tempur yang menimpa rumah warga dengan terpal biru di Desa Kubang Jaya, Kabupaten Kampar, Riau, Senin (15/6/2020). Pihak TNI AU menyatakan tidak ada korban jiwa dalam per</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jatuhnya Pesawat tempur jenis Bae Hawk 209 dengan nomor registrasi TT-0209 diperkirakan bisa dipengaruhi sejumlah faktor. Oleh karena itu butuh investigas mendalam dan menyeluruh guna mencari kepastiannya.  Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, faktor kecelakaan bisa dipengaruhi oleh cuaca maupun human error. Selain itu faktor yang kerap kali menjadi spekulasi yaitu terkait pemelihataan dan perawatan pesawat.  "Alutsista kita ini tentunya sudah melalui uji kelayakan kemudian dioperasikan oleh personel yang kompeten, sehingga kemudian kita harus bicara soal bagaimana perawatan dan pemeliharaannya," kata Fahmi saat dihubungi, Senin (16/6).  Dia menuturkan, perawatan sangat berkaitan dengan kesiapan alutsista untuk digunakan sewaktu-waktu. Sedangkan pemeliharaan berkaitan dengan kemampuan alutsista bisa dioperasionalkan dengan optimal dan efektif.  "Tentu itu yang bisa kita pertanyakan sebelum kemudian kita melihat bagaimana kesimpulan nanti dari hasil investigasi," jelas Fahmi.  Atas dasar itu, perlu dipastikan apakah pesawat tersebut dalam kondisi siap tempur saat terbang atau tidak. Selanjutnya bisa berlanjut kepada investigasi lebih dalam.  Sebelumnya, Pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara mengalami kecelakaan dan jatuh di Kampar, Riau, Senin (15/6). Pesawat tempur jenis Bae Hawk 209 dengan nomor registrasi TT-0209 itu jatuh sekitar pukul 08.13 WIB.  “Pada hari ini, Senin (15/6) pukul 08.13 WIB telah terjadi kecelakaan pesawat tempur jenis Bae Hawk 209 dengan nomor registrasi TT-0209 dengan pilot Lettu Pnb Apriyanto Ismail dari Skadron Udara 12 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Fajar Adriyanto dikonfirmasi, Senin (15/5).  Bersyukur, pilot yang mengendarai pesawat tempur tersebut berhasil selamat menggunakan ejection seat. Saat ini, dia tengah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rwULmw_pzUg  https://www.youtube.com/watch?v=9EjLrldtB5A  https://www.youtube.com/watch?v=3z1cFRo1a5A

Pesawat Tempur Jatuh, Pengamat Pertanyakan Perawatan Alutsista

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61237_80265_kapal-patroli-tni-al.jpg" alt="Aslog Kasal Laksamana Muda TNI Mulyadi foto bersama dengan Dirut PT KAS Franky Sucipto saat peluncuran dua unit kapal patroli 40 M TNI AL." width="100%">
<figcaption>Aslog Kasal Laksamana Muda TNI Mulyadi foto bersama dengan Dirut PT KAS Franky Sucipto saat peluncuran dua unit kapal patroli 40 M TNI AL.</figcaption>
</figure>JawaPos.com BATAM - Setelah diluncurkan pada di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) TNI AL kini menambah kekuatan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) dengan dua kapal patroli terbaru. Kedua kapal itu merupakan produksi perusahaan galangan (shipyard) PT Karimun Anugerah Sejati (KAS) di Batam. Kapal tersebut diberi nama KRI Torani 860 dan KRI Lepu 861. Direktur PT KAS Jacky Sucipto menuturkan, dalam memproduksi kapal, pihak selalu mementingkan kualitas. Kebijakan itu tidak hanya untuk TNI AL saja, tapi untuk konsumen lainnya yang memesan kapal ke PT KAS. &quot;Jaminan mutu dan kualitas tetap menjadi prioritas kerja kami. Ke depannya jangan bosan-bosan untuk terus mempercayai kami,&quot; ujar Jacky dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (1/11). Project Manager Guntur Ristiyono menambahkan, kedua kapal PC 40 itu merupakan kapal patroli cepat berteknologi terbaru yang dilengkapi persenjataan modern. &quot;Masing-masing kapal dilengkapi dengan meriam kaliber 30 mm (FFBNW) buatan Italia di bagian depan dan senjata kaliber 12,7 mm buatan Belgia, masing-masing dua unit di bagian belakang kapal,&quot; katanya. Dua kapal ini masuk dalam kategori kapal klasifikasi Bureau Veritas (standard dan regulasi pembangunan kapal internasional) dengan spesifikasi berbahan full aluminium dengan panjang keseluruhan 45.50 meter, lebar maksimal 7.90 meter dan tinggi deck 4,20 meter. Mesin pendorong terdiri dari dua unit MTU 12V4000 M71 masing-masing berkecepatan 2.480 Hp dengan kecepatan maksimal 24 knot dalam kondisi full load. &quot;Kapasitas kru sebanyak 35 orang dan kapal ini dirancang untuk bergerak cepat dan mudah melakukan manuver,&quot; tuturnya. (eja/iil/JPG)

Berkelas Dunia, Ini Spesifikasi Dua Kapal Canggih Milik TNI AL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61234_80262_kapal-patroli-tni-al.jpg" alt="Aslog Kasal Laksamana Muda TNI Mulyadi foto bersama dengan Dirut PT KAS Franky Sucipto saat peluncuran dua unit kapal patroli 40 M TNI AL." width="100%">
<figcaption>Aslog Kasal Laksamana Muda TNI Mulyadi foto bersama dengan Dirut PT KAS Franky Sucipto saat peluncuran dua unit kapal patroli 40 M TNI AL.</figcaption>
</figure>JawaPos.com BATAM - TNI terus memperkuat alat utama sistem pertahanan (Alutsista). Terbaru TNI AL baru saja melakukan peluncuran dua kapal canggihnya buatan perusahaan Shipyard (galangan) dalam negeri, Senin (31/10). telah selesai diproduksi. Rencananya kapal patroli cepat itu akan diserahkan perusahaan produsen, PT Karimun Anugerah Sejati (KAS) ke TNI AL pada Desember mendatang. Adapun dua kapal patroli TNI AL buatan shipyar dalam negeri tersebut diberi nama KRI Torani 860 dan KRI Lepu 861 Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut (Aslog Kasal) Laksamana Muda TNI Mulyadi mengungkapkan, dua kapal patroli tersebut rencananya akan diserahterimakan secara resmi kepada TNI AL pada Desember mendatang. &quot;Sekarang baru peluncuran dan serah terimanya Desember nanti,&quot; kata Mulyadi dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Selasa (1/11). Dua kapal itu akan dijadikan untuk memperkuat sistem pertahanan TNI AL di wilayah Armada Barat tepatnya di sepanjang Selat Melaka. Pembangunan dua kapal ini, kata Mulyadi, merupakan tindak lanjut pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI AL untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan TNI AL yang mengacu pada kebijakan dasar pembangunan TNI AL menuju pokok minimum (minimum essential force) yang telah ditetapkan. Dikatakan Muladi, dua kapal patroli cepat ini dilengkapi dengan persenjataan yang modern. Diharapkan keduanya mampu memperkuat jajaran TNI AL dalam melaksanakan tugas pengamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional negara kesatuan RI. Atas&nbsp; keberhasilan dua kapal ini, Mulyadi memberikan apresiasi kepada manajemen PT KAS karena pengerjaan kapal tersebut selesai tepat waktu dengan kualitas bertaraf internasional. &quot;Ini akan menjadi nilai lebih bagi kami sebagai pemesan. Semoga ke depannya lebih baik lagi,&quot; tutur Mulyadi.&nbsp; (eja/iil/JPG)

Tambah Alutsista, TNI AL Miliki Kapal Canggih Kelas Dunia

alutista

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#alutista

Berita Terkini