<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/IMG-20251020-WA0080-3539594473.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginvestasikan sebagian dana sitaan kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit (CPO) senilai Rp 13 triliun pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Prabowo mengatakan, uang hasil efisiensi dan sitaan korupsi harus dimanfaatkan untuk kepentingan jangka panjang, terutama guna memperkuat sektor pendidikan nasional. &ldquo;Kita didik mereka dengan beasiswa penuh LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi, penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu, sebagian besar kita investasi di LPDP mungkin, yang Rp 13 triliun,&rdquo; kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna memperingati satu tahun pemerintahan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10). Hal ini disampaikan Prabowo usai Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan dana senilai Rp 13 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dana tersebut merupakan hasil sitaan dari kasus korupsi ekspor CPO dan turunannya. &ldquo;Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan kepada Menteri Keuangan, mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan,&rdquo; ucapnya. Prabowo menilai, penguatan sektor pendidikan menjadi kunci dalam membangun generasi unggul Indonesia. Sebab, pemerintah telah memulai langkah konkret melalui pendirian Sekolah Garuda, yang bertujuan mencetak sumber daya manusia (SDM) berkelas dunia. &ldquo;Kita mengerti bahwa kita harus mengejar negara-negara lain. Karena itu segala upaya kita lakukan untuk mengejar ini. Tadi SMA Garuda 10, kita berharap 10 tiap tahun. Kriterianya sangat tinggi, tapi tidak ada masalah, saudara-saudara, kita negara besar,&rdquo; ujar Prabowo. Prabowo juga menekankan pentingnya menemukan anak-anak dengan tingkat kecerdasan tinggi dari berbagai latar belakang sosial. Ia menegaskan, potensi besar sering kali justru datang dari kalangan bawah. &ldquo;Kita harus mencari mereka ini dan jangan anggap bahwa mereka itu anak-anak orang menengah ke atas. Banyak anak orang bawah, orang miskin, ternyata punya kecerdasan yang tinggi. Kita harus cari mereka,&rdquo; tegasnya. Karena itu, Prabowo meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Menteri Sosial (Mensos), serta Panglima TNI dan Kapolri agar membangun jaringan hingga ke desa-desa guna menemukan anak-anak dengan potensi unggul tersebut. &ldquo;Mungkin dibantu oleh ormas-ormas, dibantu yang punya yayasan-yayasan, cari mereka ini,&rdquo; pungkasnya.

Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan mengalokasikan dana hasil sitaan korupsi untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Prabowo Minta Menkeu Purbaya Alokasikan Sebagian dari Rp 13 Triliun Sitaan Korupsi CPO untuk LPDP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/Nafa-Urbach-Dery-Ridwansah-1JPG-2173515013.jpg" alt="Anggota DPR masa bakti 2024-2029 Nafa Urbach usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR masa bakti 2024-2029 Nafa Urbach usai dilantik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota DPR RI Nafa Urbach membuat pernyataan akan mengalokasikan tunjangan yang diterimanya untuk rakyat. Nafa mengatakan hal tersebut saat melakukan sesi live di akun media sosialnya. Pernyataan itu diungkapkannya seiring naiknya tunjangan rumah untuk anggota DPR sebesar Rp 50 juta yang kemudian mengundang kemarahan besar dari rakyat. Padahal, rakyat tengah merasakan dahsyatnya impitan ekonomi yang semakin menyulitkan hidup.&nbsp; Awalnya, Nafa Urbach berusaha memberikan penjelasan kenapa kenaikan tunjangan rumah untuk DPR naik. Menurut dia, banyak anggota DPR berasal dari daerah sehingga harus ngontrak di sekitar Senayan untuk memudahkan mereka ngantor. Nafa Urbach sendiri merasa tunjangan yang diterima kelebihan. Alhasil, dia pun akan mengalokasikannya untuk rakyat.&nbsp; Namun, bukannya disambut gembira oleh netizen, banyak dari mereka justru memberikan cibiran keras kepada Nafa Urbach. Pasalnya, mereka meyakini apa yang dikatakan mantan istri Zack Lee itu hanya bualan atau omong kosong belaka. "Jadi artis aja lu! Agama aja lu permainkan, apalagi rakyat," kata salah satu netizen. "Basi mbak, mending mbak bantu rakyat suarakan di dalam DPR untuk turunkan gaji kalian," timpal yang lainnya. Meski pernyataannya diragukan banyak orang, Nafa Urbach tetap menyatakan akan memberikan tunjangan yang diterimanyaa untuk masyarakat di dapilnya sampai tahun 2029 atau masa jabatannya sebagai anggota DPR RI berakhir. Netizen lainnya justru meminta agar setiap Nafa Urbach datang ke dapil, masyarakat di sana tidak perlu sungkan untuk langsung menagih uang besar dari tunjangan DPR Nafa Urbach untuk dibagi-bagikan kepada mereka sesuai dengan janjinya. Nafa Urbach secara pribadi sepertinya tidak setuju dengan kebaikan tunjangan DPR yang naik. Namun, dia merasa tidak bisa berbuat banyak karena gaji dan tunjangan DPR itu disepakati bersama dan sudah diketok palu. "Saya memilih cara yang bisa langsung saya lakukan sendiri terlebih dahulu dengan mengembalikan seluruh gaji dan tunjangan saya ke masyarakat di dapil sampai 2029," aku Nafa Urbach. Menurut Nafa Urbach, daripada melawan sistem, dia berusaha melakukan apa yang bisa dilakukannya secara pribadi. Yaitu dengan memberikan tunjangan yang diterimanya untuk masyarakat di dapilnya. "Ini langkah yang saya bisa saya lakukan sendiri terlebih dahulu. Tapi saya berterima kasih untuk masukannya. Pasti saya akan sampaikan ke teman-teman lain di DPR," aku Nafa Urbach. &nbsp;

Nafa Urbach berjanji akan mengalokasikan tunjangan DPR untuk rakyat, namun banyak netizen meragukan niatnya.

Nafa Urbach Janji Alokasikan Tunjangan DPR untuk Rakyat, Netizen Sangsi: Agama Aja lu Permainkan, Apalagi Rakyat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/JKT_Pidato-Kenegaraan-Presiden-Prabowo-Subianto-_SALMAN-TOYIBI-5-CopyJPG-281420516.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) di dampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kiri) menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) di dampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kiri) menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp 757,8 triliun. Ia mengklaim anggaran ini akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. "Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp 757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI," kata Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa alokasi anggaran ini akan digunakan untuk mewujudkan sistem pendidikan bermutu. Terlebih, ia percaya bahwa pendidikan yang paling mampu menjadi instrumen pemerintah untuk memberantas kemiskinan. "Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan," bebernya. Meski begitu, ia memastikan bahwa pemerintah perlu waspada terhadap anggaran pendidikan yang jumbo ini. Ia mewanti-wanti agar bisa disalurkan dengan tepat sasaran. Mulai dari digunakan untuk peningkatan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, hingga menyiapkan beasiswa bagi jutaan siswa dan mahasiswa di tanah air. "Tapi kita harus waspada, anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja," jelasnya. Lebih rinci, Prabowo mengatakan alokasi anggaran ini di antaranya akan disiapkan untuk beasiswa bagi 21,1 juta siswa. "Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 1,2 juta mahasiswa, dan peningkatan fasilitas sekolah kampus dialokasikan sebesar Rp 150,1 triliun," pungkasnya.

Prabowo Subianto alokasikan anggaran pendidikan Rp 757,8 triliun untuk 2026, fokus pada kualitas dan akses pendidikan.

Prabowo Alokasikan Anggaran Pendidikan Rp 757,8 Triliun di Tahun 2026: Terbesar Sepanjang Sejarah

Alokasikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Alokasikan

Berita Terkini

Prabowo Minta Menkeu Purbaya Alokasikan Sebagian dari Rp 13 Triliun Sitaan Korupsi CPO untuk LPDP

Nafa Urbach Janji Alokasikan Tunjangan DPR untuk Rakyat, Netizen Sangsi: Agama Aja lu Permainkan, Apalagi Rakyat

Prabowo Alokasikan Anggaran Pendidikan Rp 757,8 Triliun di Tahun 2026: Terbesar Sepanjang Sejarah

Download Aplikasi JawaPos.com