<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/gebril-2382502845.jpg" alt="Gebril Daulai. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Gebril Daulai. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> RENCANA perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sudah ditetapkan masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2026. DPR mesti bergerak cepat untuk membahasnya karena tahapan pemilu 2029 sudah di depan mata. Jika menggunakan kerangka waktu tahapan pemilu 2019 dan 2024 yang membutuhkan waktu 20 bulan, maka tahapan pemilu akan dimulai pada bulan Juni tahun 2027. Oleh karena itu, RUU tersebut mesti tuntas paling lambat pertengahan tahun 2016 sehingga ada waktu sekitar satu tahun untuk menyosialisasikan dan menginternalisasikan UU tersebut kepada para stakeholders (pemangku kepentingan) pemilu terutama penyelenggara, peserta dan pemilih. Tanpa pemahaman regulasi yang baik dari para stakeholders mustahil mengharapkan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berintegritas. &nbsp; Salah satu isu krusial dalam perubahan UU Pemilu adalah penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi (distric magnitude). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 80/PUU-XX/2022 yang mengembalikan kewenangan penuh penataan dapil dan alokasi kursi DPR dan DPRD Provinsi kepada KPU harus dimaknai sebagai upaya meneguhkan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri serta bebas dari intervensi pihak manapun sebagaimana mandat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Oleh karena itu, kebijakan KPU RI periode 2022 &ndash; 2027 yang memaknai putusan MK tersebut dengan cara mengeluarkan dapil dan alokasi kursi DPR dan DPRD Provinsi dari lampiran UU Pemilu tanpa melakukan penataan ulang adalah tindakan yang keliru. Justru dapil dan alokasi kursi DPR dan DPRD Provinsi dalam lampiran UU Pemilu tersebut harus dikoreksi dan ditata ulang untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi. Penataan dapil dan alokasi kursi tentu dimulai dari penetapan jumlah kursi DPR. Lantas berapa jumlah kursi DPR yang ideal? Sejumlah literatur menunjukkan adanya hubungan sistematis antara besarnya parlemen dengan jumlah penduduk. Para ahli pemilu mengambil ilustrasi dari temuan biologi bahwa jantung mempunyai peran sentral dalam menjaga kondisi tubuh. Jantung dalam hal ini dianalogikan sebagai parlemen, sementara penduduk disamakan dengan tubuh. Ternyata terdapat ukuran yang konstan antara jantung dengan besarnya tubuh, yaitu ukuran jantung adalah akar pangkat tiga dari besarnya tubuh. Dengan demikian besaran parlemen adalah akar pangkat tiga dari jumlah penduduk. Namun analogi itu tidak berlaku umum. Rein Taagepera dan Matthew S Shugart mengatakan rumus tersebut hanya berlaku untuk negara maju, sementara negara berkembang lebih relevan dihitung berdasarkan jumlah penduduk aktif, yaitu mereka yang sungguh &ndash; sungguh terlibat dalam pertukaran pasar sehingga mereka mencari perwakilan politik. Karena itu, rumus prediktornya berubah menjadi akar pangkat tiga dari jumlah penduduk aktif yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk dikali persentase penduduk yang mampu baca tulis dan persentase kelompok usia kerja (Ace Project, 1998 : 66-69). &nbsp; Besaran parlemen tentu tidak mesti sesuai dengan angka prediktor berdasarkan rumus tersebut. Sejumlah negara di dunia bahkan jumlah anggota parlemennya hanya separoh dari angka prediktor. Amerika Serikat (AS) dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat besar, hanya memiliki 435 kursi parlemen (house of representative), bandingkan dengan Indonesia yang jumlah wilayah dan penduduknya lebih kecil, anggota DPR mencapai 580 orang. Jumlah anggota parlemen yang terlalu besar kerap mendapat kritik dari publik karena dianggap sebagai pemborosan. Apalagi kalau kepercayaan publik terhadap parlemen masih rendah maka resistensi terhadap jumlah parlemen yang besar semakin kuat. Survei Indikator Politik yang dirilis pada 8 November 2025 menunjukkan kepercayaan publik kepada DPR paling rendah di antara lembaga negara lain, hanya 53 persen. Karena itu, agenda pembahasan perubahan UU Pemilu dapat dijadikan oleh DPR sebagai momentum untuk memperbaiki kepercayaan publik melalui pelibatan partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningfull participation) dalam pembahasan rencana perubahan UU Pemilu tersebut.&nbsp;&nbsp; Kerja berikutnya yang tidak kalah krusial adalah mengalokasikan kursi DPR yang sudah ditetapkan dalam UU ke setiap provinsi. Ini menjadi ranah KPU sesuai dengan putusan MK di atas. Penyelenggara pemilu penting memastikan setiap provinsi mendapat alokasi kursi yang proporsional dengan jumlah penduduknya. Perbedaan keterwakilan yang signifikan dapat menciderai prinsip penting dalam demokrasi yaitu prinsip one man one vote. Karena itu, penataan dapil dan alokasi kursi harus memastikan terpenuhinya kesetaraan keterwakilan (equal representation). Catatan Didik Supriyanto (2022) berdasarkan dapil dan alokasi kursi DPR RI dalam lampiran UU Nomor 7 Tahun 2017 terdapat 12 provinsi yang kelebihan alokasi kursi DPR (over representation), 7 provinsi kekurangan alokasi kursi (under representation) dan hanya 15 provinsi yang alokasi kursinya proporsional. Penataan inilah yang menjadi pekerjaan besar penyelenggara pemilu, termasuk menata dapil dan alokasi kursi yang tidak sesuai dengan prinsip integralitas wilayah, kohesivitas dan dalam satu cakupan wilayah yang sama (coterminous).&nbsp; &nbsp; Secara umum terdapat 2 (dua) metode yang lazim digunakan untuk mengalokasikan kursi DPR ke provinsi yaitu metode kuota dan metode divisor. Metode kuota dioperasikan dengan cara membagi jumlah penduduk tiap provinsi dengan penduduk negara dikalikan dengan total jumlah kursi DPR. Sementara metode divisor membagi jumlah penduduk tiap provinsi dengan bilangan pembagi 1,3,5,7 dan seterusnya. Selanjutnya hasil pembagian jumlah penduduk setiap provinsi dengan bilangan pembagi ganjil tersebut dirangking dari tertinggi hingga terendah sesuai dengan jumlah kursi yang disediakan. Angka tertinggi secara berturut mendapat kursi hingga alokasi kursi habis terbagi. (Surbakti dkk, 2011: 65) Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016633601/dapil-surabaya-berpotensi-dirombak-dprd-konsultasi-ke-kpu-ri">Dapil Surabaya Berpotensi Dirombak, DPRD Konsultasi ke KPU RI</a> Sejumlah kajian merekomendasikan penggunaan metode divisor karena terbukti lebih adil, dalam artian tidak menguntungkan provinsi dengan penduduk besar dan tidak merugikan provinsi dengan penduduk kecil. Disamping itu, metode divisor tidak menimbulkan bias seperti metode lain baik bias karena pertambahan jumlah penduduk maupun pemekaran wilayah. Penggunaan metode divisor dalam mengalokasikan kursi DPR ke setiap provinsi akan mengubah secara signifikan arena kontestasi dan wajah keterwakilan politik kita. Akan ada provinsi yang mengalami pertambahan maupun pengurangan jumlah kursi DPR karena selama ini alokasinya tidak proporsional dengan jumlah penduduk. Mau tidak mau situasi ini harus diterima sebagai konsekuensi bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang alokasi kursinya didasarkan pada variabel jumlah penduduk bukan variabel lain.&nbsp; Terus bagaimana kalau pengoperasian metode divisor tersebut terdapat provinsi yang hanya dapat alokasi 1 (satu) kursi. Untuk situasi yang demikian maka provinsi tersebut dialokasikan sekurang-kurangnya 2 (dua) kursi. Jadi alokasi kursi per provinsi dari sebelumnya minimal 3 (tiga) kursi dapat diturunkan menjadi 2 (dua) kursi untuk menjaga agar jumlah penduduk dengan alokasi kursi tetap proporsional. Penurunan jumlah minimal kursi dari 3 (tiga) menjadi 2 (dua) tidak mengurangi makna dan prinsip sistem pemilu proporsional karena alokasi 2 (dua) kursi masih dalam kategori multi member constituency (dapil berkursi banyak). Jika dari hasil simulasi ternyata kursi minimal yang diperoleh provinsi adalah 2 (dua) kursi atau lebih maka metode divisor dapat dioperasikan dengan sempurna. Pekerjaan berikutnya yang tidak kalah menantang dan sensitif adalah menata dapil dan alokasi kursi DPR yang telah dialokasikan ke setiap provinsi. Penyelenggara pemilu mesti dapat menyusun dapil dan alokasi kursi berdasarkan 7 (tujuh) prinsip penyusunan dapil dan alokasi kursi dalam sistem pemilu proporsional, yakni kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas kursi, integralitas wilayah, cakupan wilayah yang sama (coterminous), kohesivitas dan kesinambungan. Ketaatan para prinsip itu penting untuk memastikan terbentuknya parlemen yang representatif baik secara geografis, fungsional maupun deskriptif. Di sisi lain fakta menunjukkan bahwa dapil dan alokasi kursi yang besar dalam sistem pemilu proporsional sulit untuk menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel. Luasnya daerah pemilihan mengakibatkan komunikasi dan interaksi antara wakil rakyat dengan konstituennya menjadi kurang intens. Situasi itu untuk sementara diatasi dengan memaksimalkan kunjungan kerja melalui reses, kunjungan dapil dan kunjungan spesifik. Problem lainnya adalah sulitnya membentuk pemerintahan yang stabil dan efektif karena ketiadaan partai yang dominan di parlemen. Hasil pemilu sejak reformasi cenderung menghasilkan multipartai ekstrim di parlemen. Pemilu 2024 menghasilkan angka Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP) sebesar 6,25 artinya konsentrasi kursi mayoritas dimiliki oleh enam partai politik. Akibatnya pemerintahan terpilih mau tidak mau harus membangun koalisi gemuk untuk mengamankan kebijakannya di parlemen. Untuk mengatasi situasi yang demikian tentu tidak selalu solusinya mengubah sistem pemilu. Rekayasa dapil dan alokasi kursi dapat mengatasi situasi dilematis tersebut. Hasil analisis dari 609 pemilu di 81 negara antara tahun 1945-2006 menunjukkan pendekatan tersebut menghasilkan indek disproporsionalitas yang rendah, membatasi fragmentasi partai dan menghasilkan koalisi pemerintahan yang lebih sederhana. (Carey &amp; Hix, 2011) Penting diingat bahwa penyusunan dapil dan alokasi kursi secara adil dan proporsional merupakan pilar utama dalam menegakkan daulat rakyat, mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil serta pemenuhan prinsip kepastian hukum. Saatnya kita menyediakan arena kontestasi yang setara di antara kandidat untuk menghadirkan representasi politik yang adil bagi masyarakat. Kalau tidak kita tata sekarang, kapan lagi? &nbsp;*) Gebril Daulai, Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat 2018-2023

Salah satu isu krusial dalam perubahan UU Pemilu adalah penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi (distric magnitude).

Menata Dapil dan Alokasi Kursi untuk Pemilu yang Berkeadilan

alokasi kursi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#alokasi kursi

Berita Terkini

Menata Dapil dan Alokasi Kursi untuk Pemilu yang Berkeadilan

Download Aplikasi JawaPos.com