<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/Anggaran-MBG-Dery-Ridwansah-6JPG-1690695882.jpg" alt="Siswa saat menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 03 Jati Pulogadung, Jakarta. (7/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Siswa saat menyantap makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 03 Jati Pulogadung, Jakarta. (7/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran Rp 217,86 triliun dalam susunan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) 2026. DPR meminta BGN mengelola dana sebanyak itu dengan baik dan tepat sasaran. Khususnya dalam merelisasikan program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Anggota Komisi IX DPR Nurhadi tidak ingin anggaran BGN yang bernilai fantastis bernasib sama seperti dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook senilai Rp 9,9 miliar untuk program digitalisasi pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019-2022. Kini dugaan itu tengah diusut Kejaksaan Agung. "Anggaran BGN harus tepat sasaran, agar jangan sampai ada lagi terjadi seperti kasus korupsi pengadaan laptop yang menyentuh di angka Rp 10 triliun. Bila ini terjadi berulang, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun," kata Nurhadi kepada wartawan, Kamis (12/6). Legislator Fraksi Partai Nasdem itu mengingatkan anggaran BGN yang mencapai Rp 217,86 triliun untuk menjalankan program MBG agar tepat sasaran. Serta penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.&nbsp;"Kalau terealisasi Rp 217 triliun, berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik," tegasnya. Melihat anggaran yang sangat besar itu, Nurhadi menegaskan perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rencana anggaran oleh BGN. Ia mengimbau, anggaran yang besar itu digunakan secara amanah, tidak hanya mencari keuntungan semata. &ldquo;Jangan sampai anggaran jumbo BGN ini jadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab,&rdquo; cetusnya. Lebih lanjut, Nurhadi meminta BGN untuk menindak mitra dan petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang nakal sebelum anggaran tahun 2026 terealisasi. "Kepala BGN harus menertibkan bawahan-bawahan yang nakal, sering mempersulit, dan tidak terbuka kepada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam Program MBG ini," pungkasnya.

DPR menekankan pentingnya pengawasan terhadap anggaran BGN Rp 217 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, agar tidak terjadi korupsi.

Tak Ingin MBG Bernasib Seperti Dugaan Korupsi Laptop Chromebook, DPR Alokasikan Rp 217 Triliun untuk BGN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/IKN-06-3175826615.jpg" alt="Istana negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Edy Pramana/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Istana negara Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: Edy Pramana/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di sepanjang tahun 2024 mencapai Rp 43,4 triliun. Angka ini merupakan 97,3 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 44,5 triliun. "Rp 43,4 triliun telah dibelanjakan untuk IKN. Ini adalah 97,3 persen dari total pagu Rp 44,5 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1). Lebih lanjut, Suahasil membeberkan anggaran tersebut telah dimanfaatkan untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko), dan Kementerian lain hingga Gedung Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Tak hanya itu, juga telah dimanfaatkan untuk pembangunan tower rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam, Rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN. Lalu, dimanfaatkan untuk pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN dan Bandara IKN. Kemudian, penataan dan Penyempurnaan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan pengendalian banjir IKN. Suahasil juga memastikan bahwa pembangunan IKN telah membawa dampak bagi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), bahkan Kalimantan secara keseluruhan. "Dan telah kita lihat dampaknya bagi provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan secara keseluruhan. karena ini adalah alokasi yang cukup besar bagi belanja di daerah," jelasnya. Sementara itu, perlu diketahui secara total alokasi anggaran yang telah dibelanjakan untuk pembangunan IKN mencapai Rp 75,8 triliun terhitung sejak tahun 2022-2024. Adapun rinciannya, sebesar Rp 5,5 triliun anggaran pembangunan IKN pada tahun 2022. Kemudian, Rp 27 triliun untuk realisasi anggaran IKN pada tahun 2023 dan Rp 43,3 triliun. Sebagai catatan, seluruh angka realisasi pembangunan IKN ini bersifat sementara karena Kemenkeu masih harus menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hasilnya diproyeksi muncul pada bulan Februari atau Maret 2025.

Realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 mencapai Rp 43,4 triliun dari total pagu yang ditetapkan Rp 44,5 triliun.

Realisasi Anggaran IKN Capai Rp 43,4 Triliun di Sepanjang Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/makan-bergizi-gratiis-376529605.jpeg" alt="Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berbincang dengan siswa SDN 04 Pagi Cipayung, Jakarta Timur saat uji coba makan bergizi gratis, Senin (26/8). (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berbincang dengan siswa SDN 04 Pagi Cipayung, Jakarta Timur saat uji coba makan bergizi gratis, Senin (26/8). (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Rencana pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Jakarta akan sedikit berbeda dibandingkan banyak daerah lain. Terutama dari sisi alokasi anggaran per porsi makanan. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, kisaran harga makanan bergizi gratis untuk siswa SD di Jakarta ada di angka Rp 20.000 hingga Rp 25.000 per porsi. "Pas-nya antara Rp 20.000&ndash;Rp 25.000 per porsi, yang memasak juga dapat keuntungan. Mereka kan juga harus mengantar dan menyiapkan sampai di tempat," kata Heru usai meninjau uji coba program makan bergizi gratis di SDN 04 Pagi Cipayung, Jakarta Timur, Senin (26/8) sebagaimana dilansir dari Antara. Heru menjelaskan, pemprov DKI Jakarta telah melakukan tiga kali uji coba program MBG kepada siswa SD. "Hari ini adalah uji coba yang ketiga. Bisa diberikan saat sarapan pagi, bisa makan siang, sesuai dengan waktunya anak-anak sekolah," lanjutnya. Pemprov DKI Jakarta, ujar Heru, telah mencoba berbagai menu dengan harga makanan yang variatif dan menyeimbangkan gizi, mulai dari harga Rp 15.000 hingga Rp 25.000 per porsi. Namun, menu seharga Rp 15.000 dianggap kurang ideal. "Kita lihat kalau Rp 15.000 kemarin kurang bagus. Pas-nya antara Rp 20.000&ndash;Rp25.000 per porsi. Yang penting buat kami adalah kalorinya (400 kalori) tersampaikan kepada anak-anak," kata&nbsp;Heru. Serta menu makanannya sesuai standar gizi seimbang. Dalam uji coba di SDN 04 Cipayung, klaim Heru, para siswa tampak sangat suka dengan menu yang disajikan. Yaitu berupa nasi, telur dadar, jagung, sayur capcay, tempe orek, dan anggur dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 25.000 per porsi. "Kita lihat kesukaan mereka apa. Tadi sayurnya habis, buahnya dimakan, telurnya habis. Nasinya separo dimakan, (porsinya) kebanyakan tadi saya lihat," ujarnya.

Kisaran harga makanan bergizi gratis untuk siswa SD di Jakarta ada di angka Rp 20.000-Rp 25.000 per porsi.

Anggaran Makan Bergizi Gratis di Jakarta Rp 25 Ribu per Porsi, Heru Budi: Yang Memasak Juga Dapat Keuntungan   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Presiden-Joko-Widodo-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="BERBAJU ADAT BANGKA BELITUNG: Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan saat sidang tahunan MPR/DPR/DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (16/8)." width="100%">
<figcaption>BERBAJU ADAT BANGKA BELITUNG: Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan saat sidang tahunan MPR/DPR/DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (16/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan total rancangan anggaran belanja negara (RAPBN) 2023 mencapai Rp 3.041,7 triliun.  Jokowi merinci, RAPBN Rp 3.041,7 triliun meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.230,0 triliun; transfer daerah Rp 811,7 triliun; anggaran kesehatan Rp 169,8 triliun atau 5,6 persen dari belanja negara.  "Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)," ujar Jokowi dalam pidato RAPBN 2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).  Selanjutnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun. Anggaran itu untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.  Kemudian terdapat Rp 608,3 triliun. Anggaran sebanyak itu dialokasikan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, dan anggaran pendidikan.  Mantan wali Kota Solo menginginkan Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. "Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia dan menjaga jati diri budaya bangsa," pungkas Jokowi.

RAPBN 2023 Sebesar Rp 3.041,7 Triliun, Berikut Rincian dari Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Menteri-Kesehatan-Budi-Gunadi-Sadikin-Hendra-Eka-2.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/22). Menkes menjelaskan mengenai tahapan kelas standar BPJS Kesehatan. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/22). Menkes menjelaskan mengenai tahapan kelas standar BPJS Kesehatan. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pandemi Covid-19 dua tahun belakangan mengajarkan bahwa sistem kesehatan merupakan hal vital dalam sebuah negara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa sistem kesehatan di Indonesia harus terus dibenahi.  Menurut Budi, Kemenkes telah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mewajibkan pemda mengalokasikan dana khusus kesehatan dalam APBD. Setiap daerah diminta mengalokasikan 10 persen dari APBD untuk anggaran kesehatan.  Aturan tersebut, lanjut Budi, mengacu undang-undang. Karena itu, semua kepala daerah harus melaksanakannya. ’’Yang penting 10 persen itu harus direalisasikan dengan baik, termasuk untuk peningkatan dan pemerataan tenaga kesehatan,” bebernya. Alokasi anggaran, menurut Budi, dapat digunakan untuk biaya kesehatan, laboratorium, optimalisasi fasilitas pelayanan, peningkatan alat kesehatan, dan peningkatan kompetensi serta jumlah tenaga kesehatan. Tujuan lainnya adalah mewujudkan pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang lebih baik.  "Untuk daerah yang APBD-nya kurang dari Rp 500 miliar, mungkin bisa kita bantu subsidi. Kalau di atas Rp 1 triliun, nanti kita review dulu,” ucap Budi.  Sebelumnya, Budi menyatakan bahwa implementasi transformasi sistem kesehatan membutuhkan dukungan pemda. ’’Transformasi sistem kesehatan menjadi prioritas Kementerian Kesehatan dalam dua tahun ini,” ucapnya.

Daerah Harus Alokasikan 10 Persen APBD untuk Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JKT_SIMULASI-PEMUNGUTAN-SUARA_MIFTAHULHAYAT_JKT_HARIZ-AZHAR-DIPERIKSA_MIFTAHULHAYAT-08.jpg" alt="Peserta penyadang disabilitas mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam ra" width="100%">
<figcaption>Peserta penyadang disabilitas mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam ra</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan Umum (KPU) merespons permintaan Presiden Joko Widodo agar anggaran Pemilu 2024 dikaji ulang. Dipastikan masih ada pemangkasan anggaran meski tidak signifikan.  Sebagaimana diketahui, KPU mengajukan alokasi total anggaran Rp 76 triliun untuk Pemilu 2024. Dana tersebut digunakan untuk seluruh rangkaian yang akan berjalan sejak Juni 2022 hingga pertengahan 2024. Alokasi Rp 76 triliun itu akan dibiayai dengan sistem multiyears atau dicicil setiap tahun anggaran.  Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, usulan Rp 76 triliun yang diajukan KPU merupakan angka ideal. Artinya, sudah termasuk support system seperti perbaikan infrastruktur dan fasilitas penunjang yang bisa memaksimalkan pelaksanaan pemilu. Namun, jika kondisi keuangan negara tidak memungkinkan, pemangkasan bisa dilakukan. ”Misalnya, kantor. Kalau tadinya mau membangun seluruh KPU kabupaten/kota, ya nanti paling renovasi saja,” ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (11/4).  Tetapi, untuk hal-hal yang sifatnya prinsip seperti honor petugas, kebutuhan logistik, hingga sarana inti lainnya, dia menyebut tidak bisa dikurangi. Nah, menurut perkiraannya, pemangkasan anggaran tidak bisa dilakukan secara signifikan.  Pram, sapaan karib Pramono, menghitung kebutuhan anggaran yang memadai di angka Rp 50 triliun–Rp 60 triliun. Apalagi, pada Pemilu 2024, ada sejumlah variabel yang bisa menaikkan kebutuhan. Mulai kenaikan pemilih 12 juta orang hingga potensi kebutuhan alat pelindung diri akibat situasi pandemi. ”APD kami tetap harus menganggarkan. Bahwa nanti dipakai atau tidak, lihat situasi nanti. Itu kan keputusan pemerintah. Tapi, perencanaan harus,” kata pria asal Salatiga tersebut.  Namun, kata dia, kepastiannya bergantung pada pembahasan yang akan dijalani komisioner baru. Sebab, teknis tahapan bakal dibahas lagi antara KPU, pemerintah, dan DPR. Rencananya, komisioner baru dilantik hari ini (12/4).  Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyatakan, pihaknya akan menggelar rapat konsultasi dengan KPU-Bawaslu yang baru sebelum reses. Rencananya, rapat dilakukan besok (13/4). ”Hari Rabu ya, kami reses 14 April,” ujarnya.  Dalam rapat tersebut, banyak isu yang akan dibicarakan. Termasuk mengenai tahapan dan anggaran. Bagi DPR, fokus pembahasan anggaran tidak hanya mengacu pada nominal, tapi juga kebutuhan. ”Komisi II kan bukan eksekutor. Kan penyelenggara itu KPU. Mereka yang tahu situasi. Kami hanya mendengar presentasi mereka dan menganalisis apakah logis atau tidak,” tandasnya.

Bisa Dipangkas, Anggaran Pemilu Rp 50–60 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan alokasi anggaran pada 2022 mendatang sebesar Rp 44,01 triliun. Anggaran tersebut naik dari sebelumnya yang sebesar Rp 43,3 triliun. Adapun anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan program utama pemeringah tahun depan.  "Alokasi anggaran Kemenkeu TA 2022 sebesar Rp 44,012 triliun Mohon berkenan pimpinan dan anggota dewan yang terhormat untuk menyetujui kebutuhan anggaran tersebut," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (22/9).  Terdapat lima prioritas utama kebijakan fiskal tahun 2022. Pertama adalah melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan atas penanganan Covid 19 sebagai kunci pemulihan ekonomi nasional.  Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak Covid 19, dan sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha.  Ketiga, perbaikan daya saing dan produktivitas memerlukan infrastruktur Information and Communication Technology (ICT), konektivitas, dan energi, serta ketahanan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia.  Ke empat, prioritas kebijakan fiskal tahun 2022 mencakup optimalisasi pendapatan negara, termasuk perpajakan, penguatan belanja melalui spending better dan inovasi pembiayaan. Ini akan menjadi kunci di dalam rangka konsolidasi kebijakan APBN yang adil dan berkelanjutan.  Terakhir, akselerasi pemulihan ekonomi dan langkah reformasi struktural, serta reformasi fiskal, kebijakan fiskal tahun 2022 diharapkan semakin efektif, prudent, dan kembali sustainable. Efektivitas proses pemulihan ekonomi dan reformasi struktural menjadi kunci menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023 dan penguatan fondasi perekonomian ke depan.  Menurutnya, pengajuan alokasi tersebut terdiri dari pagu anggaran sebesar Rp 43,02 triliun, ditambah dengan dukungan anggaran sebesar 992,7 miliar. Sebelumnya, DPR telah menyetujui dukungan anggaran tambahan bagi Kemenkeu tersebut.  Adapun sumber dana, alokasi anggaran Kemenkeu pada 2022 adalah dari rupiah murni sebesar Rp 34,6 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 7,08 miliar, hibah luar negeri (HLN) Rp22,25 miliar, dan badan layanan umum (BLU) sebesar Rp9,36 triliun.

Ajukan Alokasi Anggaran 2022 Rp 44,01 T, Kemenkeu Punya 5 Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Menkue-Sri-Mulyani-Indrawati-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Dalam rapat kerja yakni pembahasan pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI di di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Dalam rapat kerja yakni pembahasan pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peran stimulus fiskal dan APBN terus ditingkatkan sebagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Kerja keras APBN melalui belanja negara didukung oleh kinerja program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja negara hingga akhir Juli 2021 sebesar Rp 1.368,4 triliun atau mencapai 49,8 persen dari target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang sebesar Rp 2.750 triliun. Kinerja belanja juga manis. Pasalnya, ini lebih tinggi 9,3 persen dari periode yang sama tahun 2020 yang hanya mencapai Rp 1.252 triliun.  Menurutnya, jumlah tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 952,8 triliun dan Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp 415,5 triliun. Belanja pemerintah pusat tersebut mencapai 48,7 persen dari pagu yang sebesar Rp 1.954,5 triliun. Belanja pemerintah pusat ini meningkat 20,1 persen yoy dari Juli 2020 yang sebesar Rp 793,6 triliun.  “Kita sudah melihat konsumsi rumah tangga sudah pulih, investasi sudah pulih, dan ekspor sudah pulih,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (25/8).  Sri Mulyani merincikan, belanja barang Kementerian dan Lembaga digunakan untuk pengadaan 65,79 juta dosis vaksin, pemberian bantuan kepada 10,5 juta Pelaku Usaha Mikro, biaya perawatan untuk 377.700 pasien Covid-19, dan bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 4,15 juta siswa sekolah Kemenag. Realisasi belanja modal juga tumbuh signifikan sebesar 83,3 persen (yoy).  Selanjutnya, pembayaran dan percepatan proyek infrastruktur dasar atau konektivitas lanjutan tahun 2020, antara lain untuk pembangunan dan preservasi bendungan, jaringan irigasi, jalur kereta api, jalan, jembatan, dan rumah sakit.  Selanjutnya, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial tumbuh sebesar 10,1 persen (yoy), dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak pandemi Covid-19.  Manfaat yang telah diberikan kepada masyarakat melalui anggaran perlindungan sosial antara lain adalah penyaluran kartu sembako kepada 15,9 juta KPM, bantuan program keluarga harapan bagi 9,9 juta KPM, penyaluran Bansos Tunai kepada 10 juta KPM, program prakerja kepada 2,8 juta peserta, bantuan iuran JKN kepada 96,5 juta PBI, diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan, penyaluran BLT Desa kepada 5,3 juta KPM, serta bantuan kuota internet kepada 34,4 juta siswa dan tenaga pendidik.  Selain itu, lanjutnya, realisasi anggaran kesehatan tumbuh 50,7 persen (yoy), terutama dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19 seperti penyediaan vaksin, obat-obatan, perawatan pasien, serta insentif nakes.  Realisasi subsidi baik subsidi energi maupun nonenergi tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, masing-masing mencapai 24 persen (yoy) dan 8,8 persen (yoy), antara lain digunakan untuk subsidi BBM, LPG Tabung 3 kg, listrik, subsidi bunga KUR dan IJP.  Sementara itu, realisasi penyaluran TKDD per 31 Juli 2021 mencapai Rp 415,53 triliun atau 52,2 persen target APBN 2021. Peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam mendorong realisasi TKDD, salah satunya dengan percepatan pemenuhan syarat penyaluran pada DAK NonFisik (DAKNF).  “Pemerintah memberikan tiga tambahan jenis transfer baru pada komponen DAKNF, antara lain Dana Fasilitasi Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak,” pungkasnya.

Belanja Negara Per Juli Terserap Rp 1.368 Triliun, Untuk Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Menkue-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun melalui program pemulihan ekonomi pesantren untuk mendukung pesantren dan pendidikan agama di tengah pandemi Covid-19.  Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, wabah pandemi Covid-19 juga menyerang persendian sektor ekonomi, termasuk lingkungan pesantren. Diharapkan Pesantren turut menjadi sasaran yang bisa ikut membantu pemulihan ekonomi.  “Pemerintah memberikan alokasi hingga Rp 2,6 triliun di dalam rangka menyiapkan pesantren untuk bisa beradaptasi terhadap kebiasaan baru akibat adanya pandemi Covid-19 atau new normal," ujarnya dalam webinar ISEF perayaan Hari Santri Nasional, Kamis (22/10).  Menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan berbagai anggaran dalam rangka menolong masyarakat dan dunia usaha untuk bisa bertahan dan kembali pulih, termasuk lingkungan pesantren.  Sri Mulyani merincikan, alokasi anggaran yang tersebar mulai dari bantuan pendidikan sebesar Rp 2,38 triliun hingga bantuan belajar online untuk pesantren selama 3 bulan sebesar Rp 211,7 miliar.  Bahkan, kata dia, pemerintah juga memberikan insentif kepada ustaz, guru dan pengasuh pondok pesantren melalui bantuan sosial, serta bantuan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana di 10 provinsi.  "Ada juga bantuan dari berbagai anggaran Kementerian lembaga mencapai lebih dari Rp 991 miliar," imbuhnya.  Disamping itu, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga membantu akses pembiayaan untuk para santri yang menyelenggarakan usaha produktif melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).  “Kami harapkan para santri dapat menggunakan dalam rangka membiayai usaha produktif dengan mengakses pembiayaan KUR di kantor cabang pelaksana terdekat, termasuk yang melayani syariah," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WlR03FozkaM&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Pemerintah Alokasikan Dana Rp 2,6 Triliun Untuk Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bupati-Lepas-Bantuan-Kekeringan-1.jpg" alt="Bupati Pamekasan Baddrut Tamam saat melepas pendistribusian bantuan air bersih ke desa-desa yang dilanda kekeringan di Kabupaten Pamekasan pada kemarau tahun ini beberapa waktu lalu. Abd Aziz/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Pamekasan Baddrut Tamam saat melepas pendistribusian bantuan air bersih ke desa-desa yang dilanda kekeringan di Kabupaten Pamekasan pada kemarau tahun ini beberapa waktu lalu. Abd Aziz/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar untuk mengantisipasi bencana alam. Di antaranya untuk bencana kekeringan, kebakaran, banjir dan tanah longsor, serta berbagai jenis bencana lainnya.  ”Anggaran untuk penanganan bencana alam ini, masuk dalam anggaran tak terduga,” kata Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan Ibnu Hajar seperti dilansir dari Antara di Pamekasan.  Jenis bencana alam yang saat ini sedang ditangani BPBD Pemkab Pamekasan adalah kekeringan. Di Kabupaten Pamekasan bencana kekeringan melanda 311 dusun di 77 desa. Setiap hari BPBD Pemkab Pamekasan mendistribusikan bantuan air bersih ke desa-desa yang rawan kekeringan dan kekurangan air bersih tersebut.  ”Khusus bencana kekeringan seperti ini, tidak bisa diprediksi akan berlangsung berapa lama dan menghabiskan anggaran berapa. Sebab, sangat ditentukan cuaca alam,” ujar Ibnu Hajar.  Hanya saja, sambung dia, apabila mengacu kepada tahun sebelumnya, anggaran yang dihabiskan untuk mengatas bencana kekeringan di Pamekasan mencapai Rp 1,9 miliar khusus untuk distribusi bantuan air bersih saja.  Dia menuturkan, pada 2019, jumlah dusun yang dilanda kekeringan sebanyak 325 dusun di 82 desa, sedangkan saat ini hanya di 311 dusun di 77 desa. ”Jika mengacu kepada jumlah dusun dan desa yang dilanda kekeringan, kemungkinan anggaran untuk dibutuhkan untuk mengatasi kekeringan tahun ini akan lebih sedikit,” terang Ibnu Hajar.  Ibnu Hajar menjelaskan, berkurangnya jumlah desa dan dusun yang mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih pada kemarau kali ini, karena sebagian desa telah melakukan pengeboran sumber air bawah tanah. ”Ada 43 desa yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Pamekasan ini melakukan pengeboran sumber air bawah tanah, sehingga yang semula mengalami kekeringan dan kekurangan air bersih, saat ini tidak terjadi lagi,” ujar Ibnu Hajar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=U_bJ4KJ9A2g&ab_channel=JawaPos

Pemkab Pamekasan Anggarkan Rp 3,5 Miliar untuk Antisipasi Bencana Alam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#alokasi anggaran

Berita Terkini