<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/18/Screenshot_20251018_162259_YouTube-2020470942.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kepala Desa Rengasjajar Bogor, Rusli (kanan). (YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Kepala Desa Rengasjajar Bogor, Rusli (kanan). (YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM sempat bertanya dengan cukup dalam kepada Rusli, Kepala Desa Rengasjajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor, terkait pendapatan yang diterima desa dari aktivitas pertambangan. Rusli menjawab setiap tronton dikenakan Rp 100 ribu setiap harinya. Adapun tronton yang dikenakan jumlahnya sekitar 500 tronton.&nbsp; Dalam perhitungan Dedi Mulyadi, dalam satu hari Desa Rengasjajar bisa mendapatkan dana sekitar Rp 50 juta, satu bulan Rp 1,5 miliar, dan dalam satu tahun sekitar Rp 18 miliar dari transporter. Tak hanya itu, pemerintahan desa Rengasjajar juga mendapatkan dana dari perusahaan-perusahaan pertambangan yang jumlahnya sekitar Rp 5 juta per bulan. Dedi Mulyadi memperkirakan penghasilan yang didapat dari perusahaan dan lain-lain angkanya mencapai Rp 25 miliar. Rusli menjelaskan, penghasilan yang didapatkan desa itu dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditalangi oleh dana desa. "Untuk pembangunan yang tidak boleh oleh dana desa, seperti majelis taklim, masjid, musala," kata Rusli dalam video di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi. Selain itu, dana yang didapat dari kegiatan pertambangan dan perusahaan tambang juga diberikan kepada pengurus desa, linmas, hingga RT/RW untuk tujuan membiayai kegiatan mereka.&nbsp; Rusli dalam kesempatan itu juga mengungkapkan bahwa pemerintah desa sudah membangun 9 masjid dengan memanfaatkan dana desa yang didapat dari perusahaan pertambangan. Sebelumnya,&nbsp;Desa Rengasjajar, Kecamatan, Kabupaten Bogor mendapat pemasukan puluhan miliar rupiah dari aktivitas tambang di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. Hal itu terungkap saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM akhirnya bertemu Rusli, Kepala Desa Rengasjajar, Cigudeg, Kabupaten Bogor. Juga Ahmad Sayani, pria yang sempat menjadi sorotan publik gara-gara konten video hanya bisa makan kelapa usai aktivitas pertambangan ditutup. Saat berbincang dengan Dedi, Rusli buka-bukaan terkait pendapatan Desa Rengasjajar dari pertambangan. <center> <div class="ads mt3 clearfix">&nbsp;</div> </center> Dari hasil pembicaraan tersebut, terungkap bahwa desa Rengasjajar bisa mendapatkan dana sampai puluhan miliar rupiah dari aktivitas pertambangan. Rusli mengatakan pihak desa melakukan pungutan sebesar Rp 100 ribu untuk satu tronton yang lewat dari gunung.&nbsp;"Rp 100 ribu pungutan yang dilakukan pemerintahan desa di setiap gunung dari satu tronton," aku Rusli. Ilmu matematika Dedi Mulyadi langsung jalan ketika mendengarkan angka diungkap Rusli. Dia kemudian bertanya ada berapa tronton yang setiap harinya dipungut. Rusli menjawab jumlahnya mencapai kurang lebih 500 tronton. "500 tronton dikali Rp 100 ribu perhari berarti Rp 50 juta sehari. Sebulan berarti Rp 1,5 miliar," kata Dedi Mulyadi. <h2>Tiap Perusahaan Tambang Setor Rp 5 Juta Per Bulan&nbsp;</h2> Pungutan juga dilakukan pemerintahan desa kepada perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayahnya setiap bulan. Setiap perusahaan memberikan dana kurang lebih Rp 5 juta per bulan. Dedi Mulyadi lantas menanyakan apa dasar hukum pemerintahan desa melakukan pungutan kepada perusahaan tambang. Rusli menyebut, pungutan itu didasarkan kepada Perdes tentang iuran.&nbsp; Pertemuan itu berlangsung hampir bersamaan dengan keluarnya keputusan KDM untuk membekukan sementara perusahaan-perusahaan tambang di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin. Hal itu dilakukan setelah truk-truk tambang tak mengindahkan aturan, bahkan mengabaikan SE Gubernur Jawa Barat tertanggal 19 September 2025. Banyak yang bertanya akan seperti apa nasib perusahaan pertambangan di tiga kecamatan setelah dibekukan sementara. Apalagi, pertambangan di Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, bisa dibilang menjadi jantung dari pembangunan di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. "Tim investigatif Pemda Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas para pakar di bidang lingkungan, pakar di bidang pertambangan, pakar di bidang ketenagakerjaan yang melibatkan perguruan tinggi ITB dan IPB sudah berjalan melakukan audit," kata KDM dalam video yang diunggah di Instagram.&nbsp; Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016701946/warga-terdampak-penutupan-perusahaan-tambang-parung-panjang-didata-ada-yang-belum-bisa-masuk">Warga Terdampak Penutupan Perusahaan Tambang Parung Panjang Didata, Ada yang Belum Bisa Masuk</a> KDM menegaskan nasib perusahaan-perusahan pertambangan baru akan diputuskan setelah keluar hasil penelitian ilmiah yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan peneliti dari ITB dan IPB. <center> <div class="ads mt3 clearfix">&nbsp;</div> </center> "Kami akan mengambil keputusan berdasarkan hasil investigatif yang dilakukan. Tentunya pendekatannya pendekatan ilmiah akademik, bukan pendekatan-pendekatan politik. Dan salah satu fokus kita juga menyoroti pengelolaan ketenagakerjaan," papar KDM.&nbsp; Dedi Mulyadi hadir melakukan intervensi ke Parung Panjang dan sekitarnya setelah pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan kebijakan relaksasi membolehkan truk-truk pertambangan boleh melintas hampir 24 jam di tengah perbaikan jalan utama. &nbsp;

Desa Rengasjajar di Cigudeg, Jabar, meraih pendapatan besar dari tambang, dialokasikan untuk pembangunan masjid dan kegiatan sosial.

Desa Rengasjajar Bogor Mendapat Puluhan Miliar Rupiah Setahun  dari Tambang, Dialokasikan Buat Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/14/FotoJet-2025-10-14T101708248-837385508.jpg" alt="lustrasi penerimaan gaji (Freepik)" width="100%">
<figcaption>lustrasi penerimaan gaji (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setiap awal bulan sering kali terasa menyenangkan, gaji baru saja masuk, dompet terasa penuh, dan semangat untuk memenuhi berbagai kebutuhan meningkat. Namun, tak jarang rasa senang itu hanya bertahan sesaat. Beberapa hari kemudian, saldo rekening tiba-tiba menipis, padahal bulan baru berjalan separuh jalan. Fenomena ini kerap terjadi karena banyak orang belum memahami pentingnya alokasi gaji yang terencana dan terukur. Menurut sumber dari MSIG Life, salah satu strategi dasar dalam menjaga stabilitas keuangan adalah dengan membuat perencanaan pengeluaran sejak awal menerima gaji. Hal ini membantu agar penghasilan tidak habis tanpa arah dan tetap memiliki porsi untuk masa depan. Selain itu, Sahabat Pegadaian juga menjelaskan bahwa kunci dari keseimbangan finansial bukan hanya tentang seberapa besar nominal gaji, tetapi bagaimana seseorang mengatur penggunaannya. Pengalokasian yang bijak akan mencegah stres finansial dan membantu seseorang mencapai tujuan hidup dengan lebih terencana. Berikut 5 strategi alokasi pengeluaran dari gaji bulanan agar keuangan tetap stabil: 1. Mulai Mencatat Semua Kebutuhan dan Pengeluaran Rutin Sebelum menentukan persentase alokasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencatat seluruh kebutuhan bulanan secara rinci. Mulai dari biaya makan, transportasi, tagihan, hingga pengeluaran kecil seperti kopi atau langganan aplikasi. Dengan memahami pola pengeluaran, anda bisa lebih mudah menentukan berapa persen dari gaji yang sebaiknya dialokasikan ke setiap pos kebutuhan. 2. Gunakan Rumus 40-30-20-10 sebagai Panduan Fleksibel Bila skema standar terasa sulit diterapkan, gunakan rumus sederhana seperti 40% untuk kebutuhan hidup, 30% untuk cicilan, 20% untuk tabungan/investasi, dan 10% untuk dana darurat. Rumus ini memberi ruang gerak dan cocok bagi pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan dan tabungan. 3. Membedakan Kebutuhan Utama dan Sekunder Agar pengeluaran tidak membengkak, tetapkan skala prioritas seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan di urutan atas lalu hiburan atau keinginan lain setelahnya. Bila ada godaan membeli barang &ldquo;trending&rdquo;, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kebutuhan nyata atau hanya kesenangan sesaat? 4. Menyiapkan Dana Darurat sebagai Proteksi Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, penting untuk menyisihkan sebagian gaji ke dana darurat. minimal senilai 3&ndash;6 bulan biaya hidup. Dana ini akan menjadi penyelamat saat menghadapi hal tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau kebutuhan medis mendesak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hankam/016698497/siap-siap-sambut-kedatangan-pesawat-angkut-berat-baru-2-prajurit-tni-au-tuntaskan-pelatihan-loadmaster-di-airbus-military">Siap-Siap Sambut Kedatangan Pesawat Angkut Berat Baru, 2 Prajurit TNI AU Tuntaskan Pelatihan Loadmaster di Airbus Military</a> 5. Salurkan Kelebihan Dana ke Tabungan dan Investasi Terukur Bila setelah alokasi pokok dan darurat masih ada sisa, jangan biarkan menganggur, alokasikan ke tabungan atau instrumen investasi berisiko moderat seperti emas, reksadana, atau deposito. Mengatur alokasi gaji bulanan tidak harus terasa rumit atau membatasi kebebasan anda. Justru sebaliknya, perencanaan yang matang dapat membuat anda lebih leluasa menikmati hasil kerja tanpa rasa cemas. Dengan mengetahui ke mana arah setiap pengeluaran, anda bisa menjaga keuangan tetap sehat sekaligus memiliki kendali atas masa depan. Perencanaan yang konsisten adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Disiplin dalam pengelolaan keuangan adalah kunci untuk mencapai stabilitas jangka panjang. Dengan menerapkan strategi alokasi yang sesuai kebutuhan, anda tidak hanya bertahan dari gaji ke gaji, tetapi juga membangun pondasi keuangan yang tangguh. Jadi, saat gaji berikutnya datang, pastikan setiap rupiah memiliki tujuan yang jelas, demi hidup yang lebih tenang, teratur, dan sejahtera dalam jangka panjang. (*)

Pengalokasian gaji yang bijak akan mencegah stres finansial dan membantu seseorang mencapai tujuan hidup dengan lebih terencana.

Menata Gaji Agar Tenang: 5 Strategi Alokasi yang Bijak untuk Keuangan Sehat dan Stabil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/08/IMG_20250207_161810-1-1744310149.jpg" alt="Menkomdigi Meutya Hafid meresmikan pengakolasian pita frekuensi lower band 6 GHz untuk Wi-Fi di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (7/2). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkomdigi Meutya Hafid meresmikan pengakolasian pita frekuensi lower band 6 GHz untuk Wi-Fi di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (7/2). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia Technological Alliance (ITA) mengumumkan pencapaian dalam transformasi digital Indonesia dengan pengakolasian pita frekuensi lower band 6 GHz untuk Wi-Fi. Perubahan itu diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Dalam sambutannya, Meutya menegaskan komitmen Indonesia untuk memperluas konektivitas, mendorong inovasi, dan menempatkan Indonesia di garis depan transformasi digital global.&nbsp; &ldquo;Sangat mengagumkan berkesempatan untuk berdiri di depan semua orang di sini hari ini untuk menandatangani milestone yang sangat penting dalam perjalanan transformasi digital Indonesia, yang merupakan pembangunan Wi-Fi 7, evolusi berikutnya dalam konektivitas,&rdquo; kata Meutya saat paparan pada saat peresmian di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (7/2). Dia mengatakan, Indonesia harus membangun infrastruktur digital yang aman dan berpengaruh pada masa depan. Tujuannya agar memungkinkan komunikasi yang sempurna untuk semua orang di Indonesia. Pada satu sisi, konektivitas media juga termasuk kebutuhan pemerintah untuk perkembangan ekonomi, pendidikan, inovasi dan kompetensi nasional dalam era digital. Saat mengembangkan era digital, infrastruktur juga harus ikut berkembang untuk mencapai kebutuhan bisnis, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. &ldquo;Kita tidak bisa menunggu. Jadi hari ini kami mengambil langkah utama dalam misi tersebut dengan pengambilan Wi-Fi 7 dan teknologi yang dilengkapi oleh 6 GHz,&rdquo; jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, Chairman ITA, Justisiari Kusumah, mengungkapkan bahwa pihaknya merasa terhormat bisa berkontribusi dalam mendukung pencapaian penting ini. &ldquo;ITA akan terus mengadvokasi kebijakan yang mendorong inklusivitas digital, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, industri, serta masyarakat luas,&rdquo; ungkap dia. Pembukaan spektrum 6 GHz ini tak hanya melipatgandakan ketersediaan pita lebar untuk Wi-Fi. Tetapi juga membuka jalan bagi penerapan Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 yang lebih cepat, berlatensi rendah, serta lebih andal. Langkah ini akan memberikan manfaat signifikan bagi dunia usaha, masyarakat, serta layanan publik di seluruh Indonesia. ITA meyakini bahwa visi ini sejalan dengan perjalanan Indonesia menuju masa depan digital yang lebih inklusif. Dengan semakin luasnya akses terhadap konektivitas berkecepatan tinggi dan berkeadilan, ITA mengundang para pelaku bisnis, peneliti, serta penggiat teknologi untuk bersama-sama membangun ekosistem digital yang maju dan berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

ITA mengumumkan pencapaian dalam transformasi digital Indonesia dengan pengakolasian pita frekuensi lower band 6 GHz untuk Wi-Fi.

ITA Umumkan Alokasi Spektrum 6 GHz untuk Wi-Fi, Diresmikan Menkomdigi Meutya Hafid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/Ilustrasi-PNS1-1330042859.jpg" alt="Ilustrasi PNS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat mengumumkan dibukanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023. BKD Jawa Barat juga mengumumkan ada sekitar 6.362 formasi PPPK 2023 yang dibutuhkan di lingkungan Pemprov Jabar. Hal ini sebagaimana pengumuman yang disampaikan BKD Jawa Barat melalui akun Instagramnya @bkd.jabar yang menginformasikan secara resmi menetapkan sejumlah kebutuhan formasi pada penerimaan PPPK 2023 ini. Pada tahun ini, BKD Jabar menyebutkan bahwa formasi yang dibutuhkan pada penerimaan tahun ini antara lain meliputi jabatan fungsional guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. "Pengumuman terkait formasi Lenerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Formasi Tahun 2023 sudah dapat akang teteh lihat di website BKD Jabar," tulis BKD Jabar pada laman Instagram resminya. Adapun dari tiga formasi yang ada, jabatan fungsional guru menempati alokasi jumlah formasi yang paling banyak dari formasi lainnya. Berikut ini rincian formasi PPPK 2023 di lingkungan Pemrov Jabar: 1. Jabatan Fungsional (JF) Guru : 5.155 Formasi 2. Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Kesehatan : 1.146 Formasi 3. Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Teknis Lainnya: 61 Formasi Bagi Anda yang ingin menempati formasi PPPK di lingkungan Pemprov Jabar, berikut ini cara daftarnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012999330/hari-pertama-dibuka-beberapa-website-pendaftaran-cpns-dikabarkan-belum-update-hingga-mengalami-down">Hari Pertama Dibuka, Beberapa Website Pendaftaran CPNS Dikabarkan Belum Update hingga Mengalami Down</a> 1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian <div dir="auto">Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dapat dilihat di website <a href="https://sscasn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sscasn.bkn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695294810356000&amp;usg=AOvVaw0mXmGrGpowAM2QLxkTScps">https://sscasn.bkn.go.id</a>&nbsp;dan&nbsp;<a href="https://bkd.jabarprov.go.id/CASN2023" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://bkd.jabarprov.go.id/CASN2023&amp;source=gmail&amp;ust=1695294810356000&amp;usg=AOvVaw3tpZhBQC2c-Bnrfah_SOrd">https://bkd.jabarprov.go.id/CASN2023</a>;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sscasn.bkn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695294810356000&amp;usg=AOvVaw0mXmGrGpowAM2QLxkTScps">https://sscasn.bkn.go.id</a>;</div> <div dir="auto"> 3. Pengadaan PPPK untuk JF Guru Tahun 2023 melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 649 Tahun 2023 (lampiran V);</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012998820/pemerintah-provinsi-jawa-timur-membuka-7744-formasi-cpns-dan-pppk-2023-simak-detailnya">Pemerintah Provinsi Jawa Timur Membuka 7.744 Formasi CPNS dan PPPK 2023, Simak Detailnya</a></div> <div dir="auto"> 4. Pengadaan PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis melalui mekanime yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 648 Tahun 2023 (lampiran VI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nah, demikian cara daftar dan alokasi jumlah formasi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.</div>

BKD Jawa Barat Umumkan Ada 6.362 Formasi pad Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 di lingkungan Pemrov Jabar.

Ada 6.362 Formasi PPPK 2023 yang Dibutuhkan Pemprov Jabar, Ini Jumlah Alokasi dan Cara Daftarnya!

Alokasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Alokasi

Berita Terkini

Desa Rengasjajar Bogor Mendapat Puluhan Miliar Rupiah Setahun dari Tambang, Dialokasikan Buat Apa Saja?

Menata Gaji Agar Tenang: 5 Strategi Alokasi yang Bijak untuk Keuangan Sehat dan Stabil

ITA Umumkan Alokasi Spektrum 6 GHz untuk Wi-Fi, Diresmikan Menkomdigi Meutya Hafid

Ada 6.362 Formasi PPPK 2023 yang Dibutuhkan Pemprov Jabar, Ini Jumlah Alokasi dan Cara Daftarnya!

Download Aplikasi JawaPos.com