<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus muda partai Golkar, Aliza Gunado terancam terjerat pasal keterangan palsu lantaran kerap berkelit saat memberi kesaksian di persidangan dalam kasus dugaan suap penanganan perkara Lampung Tengah, yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Sebab keterangan Aliza berbeda dengan saksi lainnya yang juga dihadirkan ke dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Senin (3/1) kemarin.  Pemberian keterangan palsu itu termaktub dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tentang pemberian keterangan tidak benar atau palsu.  "Tentu apa yang disampaikan hakim tersebut menjadi perhatian serius kami untuk menentukan sikap berikutnya terhadap saksi dimaksud. Seluruh keterangan saksi-saksi di persidangan hari ini telah disimak dan dicatat dengan baik oleh tim jaksa," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (4/1).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, keterangan para saksi akan dianalisis dan disimpulkan tim jaksa dalam surat tuntutan.  "Berikutnya segera dilakukan analisa keterangan antar saksi tersebut dan dituangkan dalam analisa fakta surat tuntutan jaksa. Sekalipun ada perbedaan keterangan antar saksi, kami juga berharap seluruh keterangan para saksi ini akan dinilai dan dipertimbangkan hakim dalam putusannya," tegas Ali.  Nama Aliza Gunado kerap muncul di sidang kasus dugaan suap pengurusan perkara dengan terdakwa Azis Syamsuddin. Aliza membantah adanya pertemuan dengan pihak-pihak dari Lampung Tengah.  Dalam persidangan pada Senin (3/1) kemarin, tiga saksi yang dihadirkan yakni Direktur CV Tetayan Konsultan Darius Hartawan, mantan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman dan Kepala Seksi Dinas Bina Marga Lampung Tengah Aan Riyanto. Ketiganya dihadirkan untuk mengkonfrontasi kesaksian Aliza Gunado. Aliza mengklaim tidak mengenal Kasubbid Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah, Aan Riyanto dan juga Kadis Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman. Konfrontasi ini dilakukan, karena Aan dan Taufik menyebut-nyebut keterlibatan Aliza terkait pengajuan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah.  "Tidak (mengenal)," singkat Aliza.  Berbeda dengan Aan yang mengaku mengenal dengan sosok Aliza. Dia menyampaikan, sempat melakukan pertemuan dengan Aliza di Hotel Veranda, yang saat itu dikenalkan dengan Taufik Rahman.  Berdasarkan sepengetahuan Aan, Aliza merupakan orang dekat dari Azis Syamsuddin. Pertemuannya dengan Aliza tidak lain untuk membantu mengurus pencairan DAK Lampung Tengah.  "Di tanggal 21 Juli, saya di Hotel Veranda dikenalkan pak Taufik dikenalkan dengan Aliza, orang dekatnya terdakwa (Azis Syamsuddin). Kalau Lampung Tengah dapat DAK ada sejumlah uang yang diberikan ke Aliza," ujar Aan.  Dia mengaku memberikan uang pemulus kepada Aliza senilai Rp 1,135 miliar. Uang itu diberikan melalui dua orang yang disebut-sebut sebagai rekanan dari Aliza Gunado.  "Sampai parkiran mal, uang itu saya serahkan ke Aliza dan diserahkan ke kawannya yang dua orang itu untuk ditukar ke dolar singapura. Rp 1,135 miliar yang dibawa Supranowo. Wadahnya tas jinjing warna hitam," ungkap Aan.  Dalam perkaranya, Azis Syamsuddin didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah. Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.  Azis didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Ancam Aliza Gunado Jerat Pasal Keterangan Palsu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/konfrontasi-orang-azis-syamsuddin.jpg" alt="PERIKSA SAKSI: Azis Syamsuddin bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (3/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PERIKSA SAKSI: Azis Syamsuddin bersiap mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (3/1). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang lanjutan dugaan suap mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (3/1) menghadirkan empat saksi. Mereka dikonfrontasi satu sama lain. Salah satunya adalah orang kepercayaan Azis, Aliza Gunado.  Agenda konfrontasi keterangan itu dilakukan lantaran Aliza mengaku tidak mengenal saksi-saksi yang dihadirkan jaksa pada sidang sebelumnya. Para saksi tersebut adalah Aan Riyanto (mantan kepala seksi pengujian mutu di Dinas Bina Marga Lampung Tengah), Taufik Rahman (mantan kepala dinas bina marga), dan Darius Hartawan (konsultan proyek).  Di persidangan, Aliza tetap mengaku tidak mengenal para saksi tersebut. Padahal, ketiga saksi yang dihadirkan kompak mengaku mengenal Aliza. Bahkan, mereka menyatakan sempat bertemu dengan Aliza untuk menyerahkan uang pada 2017. ”Tidak kenal,” jawab Aliza saat ditanya majelis hakim pengadilan tipikor tentang saksi-saksi tersebut.  Di sisi lain, saksi Aan tetap bersikukuh memegang keterangannya. Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lampung Tengah (Lamteng) itu mengaku menyerahkan uang total Rp 2,085 miliar kepada Aliza pada Juli 2017. Penyerahan uang dilakukan bertahap. ”Uang itu mau dikasihkan ke terdakwa (Azis Syamsuddin, Red),” ungkap Aan.  Aan mengetahui uang itu telah ditukarkan dalam mata uang dolar Singapura oleh Aliza melalui dua kawannya. Dia ingat betul ketika itu Aliza menunjukkan uang dolar hasil penukaran tersebut kepadanya.  Penyerahan uang ke Aliza itu ditengarai menjadi akar perkara dugaan suap yang melibatkan Azis. Sebelumnya, jaksa KPK mendakwa Azis memberikan uang kepada eks penyidik KPK Robin Stepanus Pattuju untuk mengondisikan penyelidikan perkara pengurusan dana alokasi khusus (DAK) di Lamteng.  Sementara itu, Azis mengaku tidak pernah menerima uang seperti yang disampaikan Aan. Menurut dia, Aliza tidak pernah membicarakan pengurusan DAK Lamteng.

Orang Kepercayaan Azis Syamsuddin Mengaku Tidak Kenal dengan Saksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Azis-Syamsuddin-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Terdakwa Azis Syamsuddin menjalani sidang lanjutan kasus suap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (13/12/2021). Sidang beragenda mendengarkan keterangan empat saksi yang dihad" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Azis Syamsuddin menjalani sidang lanjutan kasus suap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (13/12/2021). Sidang beragenda mendengarkan keterangan empat saksi yang dihad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Muda Partai Golkar Aliza Gunado dihadirkan ke dalam persidangan kasus dugaan suap penanganan perkara Kabupaten Lampung Tengah, dengan terdakwa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Aliza dikonfrontasi bersama dengan saksi lainnya yang dihadirkan ke dalam persidangan.  Dalam kesaksiannya, Aliza mengklaim tidak mengenal Kasubbid Rekonstruksi pada BPBD Kabupaten Lampung Tengah, Aan Riyanto dan juga Kadis Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman. Konfrontasi ini dilakukan, karena Aan dan Taufik menyebut-nyebut keterlibatan Aliza terkait pengajuan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah.  "Tidak (mengenal)," singkat Aliza di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (3/1).  Berbeda dengan Aan yang mengaku mengenal dengan sosok Aliza. Dia menyampaikan, sempat melakukan pertemuan dengan Aliza di Hotel Veranda, yang saat itu dikenalkan dengan Taufik Rahman.  Berdasarkan sepengetahuan Aan, Aliza merupakan orang dekat dari Azis Syamsuddin. Pertemuannya dengan Aliza tidak lain untuk membantu mengurus pencairan DAK Lampung Tengah.  "Di tanggal 21 Juli, saya di Hotel Veranda dikenalkan pak Taufik dikenalkan dengan Aliza, orang dekatnya terdakwa (Azis Syamsuddin). Kalau Lampung Tengah dapat DAK ada sejumlah uang yang diberikan ke Aliza," ujar Aan.  Dia mengaku memberikan uang pemulus kepada Aliza senilai Rp 1,135 miliar. Uang itu diberikan melalui dua orang yang disebut-sebut sebagai rekanan dari Aliza Gunado.  "Sampai parkiran mal, uang itu saya serahkan ke Aliza dan diserahkan ke kawannya yang dua orang itu untuk ditukar ke dolar singapura. Rp 1,135 miliar yang dibawa Supranowo. Wadahnya tas jinjing warna hitam," ungkap Aan.  Dalam perkaranya, Azis Syamsuddin didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah. Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.  Azis didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Aliza Gunado Disebut Orang Dekat Azis Syamsuddin, Terima Duit Rp 1 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Azis-Syamsuddin-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Terdakwa Azis Syamsuddin menjalani sidang lanjutan kasus suap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (13/12/2021). Sidang beragenda mendengarkan keterangan empat saksi yang dihad" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Azis Syamsuddin menjalani sidang lanjutan kasus suap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (13/12/2021). Sidang beragenda mendengarkan keterangan empat saksi yang dihad</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman mengaku dibantu politikus muda Partai Golkar, Aliza Gunado dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah pada 2017. Hal ini disampaikan Taufik Rahman saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan perkara Lampung Tengah, dengan terdakwa mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.  Aliza Gunado disebut-sebut membantu pengurusan nilai DAK Lampung Tengah. Karena proposal yang diusulkan semula senilai Rp 290 miliar, berubah menjadi Rp 120 miliar, sehingga ada penurunan nilai DAK untuk Lampung Tengah pada 2017.  "Dalam prosesnya berubah, proposalnya berubah jadi Rp 120 miliar. Dalam pengusulan dibantu Aliza Gunado, waktu itu saya dikenalkan," kata Taufik saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/12).  Taufik mengklaim bertemu langsung dengan Aliza Gunado, tetapi tidak dijelaskan rinci kapan pertemuan itu berlangsung. Dalam pertemuan tersebut, Aliza mengaku sebagai orang kepercayaan Azis Syamsuddin.  "Dia waktu pertama ketemu mengakui sebagai orang kepercayaan pak Azis Syamsuddin," beber Taufik.  Taufik meyakini, Aliza bisa membantu dalam pengurusan DAK Lampung Tengah. Terlebih, dia pun mengetahui Azis saat itu merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) di DPR RI.  Hal ini yang membuatnya tak ragu meminta bantuan kepada Aliza. Karena Aliza menjamin bisa membantu pengurusan DAK Lampung Tengah.  "Setelah masuk ada perubahan itu, nanti biar dia (Aliza Gunado) nanti perubahannya masuk yang memasukkan ke DPR," pungkas Taufik.  Azis Syamsuddin didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.  Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.  Azis didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Aliza Gunado Orang Kepercayaan Azis yang Bantu Usahakan DAK Lamteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-10-21-at-12.19.36-PM.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengusut keterlibatan, politikus muda Partai Golkar Aliza Gunado dalam kasus dugaan suap penanganan perkara yang telah menjerat Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Terlebih, Aliza disebut memberikan suap sebesar Rp 1,4 miliar ke mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain.  "Tentu setiap fakta dari keterangan saksi di depan majelis hakim kami pastikan akan didalami lebih lanjut pada sidang-sidang berikutnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (21/12).  Pemberian uang dilakukan agar Robin dan Maskur mengamankan nama Aliza dalam kasus dugaan suap dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah. Karena itu, KPK akan mencari bukti keterlibatan Aliza dalam kasus tersebut.  "Agenda sidang selanjutnya masih menghadirkan saksi-saksi lain," tegas Ali.  Dalam persidangan kasus dugaan suap penanganan perkara dengan terdakwa Azis Syamsuddin yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (20/12) kemarin. Diduga Aliza Gunado turut serta memberikan suap kepada Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain untuk penanganan perkara di Lampung Tengah. Aliza memberikan uang senilai Rp 1,4 miliar untuk mengamankan namanya.  Keterangan itu diketahui saat jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK Lie Putra Setiawan membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) nomor 9.8 milik Maskur Husain. Jaksa membeberkan total uang yang diterima Maskur dan Robin dalam BAP itu.  "Total penerimaan dari (mantan Wakil Ketua DPR) Azis Syamsuddin dari yang seharusnya sesuai kesepakatan masing-masing sebesar Rp 2 miliar, menurut catatan Stepanus Robin Pattuju hanya kami terima dari Azis Syamsuddin Rp 1.750.000.000 dan dari Aliza Gunado sebesar Rp 1.400.0000.000 atau total Rp 3.150.000.000," beber Jaksa Lie saat membacakan BAP.  Mendengar pernyataan Jaksa, Maskur mengamini pernah menyampaikan keterangan tersebut saat proses penyidikan. Mempertegas BAP tersebut, Jaksa KPK Lie Putra Setiawan mengonfirmasi pernyataan Maskur yang dituangkan ke dalam BAP.  "Benar pernah memberikan keterangan seperti ini?," tanya Jaksa  "Iya," singkat Maskur menandaskan.  Dalam perkaranya, mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin didakwa menyuap mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 atau senilai Rp 519 juta. Suap itu terkait penanganan perkara korupsi yang diusut KPK di Lampung Tengah.  Suap tersebut dengan maksud agar Stepanus Robin Pattuju dan seorang pengacara Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Azis dan politikus Golkar Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah.  Karena Aliza dan Aliza mengetahui KPK tengah menyelidiki kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan DAK APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017. Kemudian Azis dan Aliza berusaha agar dirinya tidak dijadikan tersangka oleh KPK, dengan berupaya meminta bantuan kepada penyidik KPK.  Azis didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Diduga Beri Suap Rp 1,4 M, Politikus Golkar Aliza Gunado Dibidik KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Wakil-Ketua-DPR-Fraksi-Golkar-Azis-Syamsuddin-Ditahan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari (25/9). Azis resmi ditahan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengurusan Dana Alokasi" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari (25/9). Azis resmi ditahan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengurusan Dana Alokasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin diduga menerima suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah (Lamteng) tahun anggaran 2017. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Azis dalam kasus dugaan suap penanganan perkara Kabupaten Lampung Tengah.  "Dirinya (Azis Syamsuddin) dan Aliza Gunado (Politikus Partai Golkar) ikut diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan DAK APBN-P Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2017," kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Lie Putra Setiawan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pudat, Senin (6/12).  Saat kasus tersebut diusut, Azis merupakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR. Saat itu, Azis merupakan orang yang ikut mengurus pengajuan DAK Lampung Tengah di DPR.  Penyelidikan itu sejak 8 Oktober 2019, KPK melakukan kegiatan penyelidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik-123/ 01/ 10/ 2019 tanggal 08 Oktober 2019 yang kemudian diperbarui dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik-45/ 01/ 02/ 2020 tanggal 17 Februari 2020, dimana diduga ada keterlibatan Azis dan Aliza sebagai pihak penerima suap.  Mengetahui KPK tengah menyelidiki kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan DAK APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017. Kemudian Azis dan Aliza berusaha agar dirinya tidak dijadikan tersangka oleh KPK, dengan berupaya meminta bantuan kepada penyidik KPK.  "Karenanya terdakwa lalu meminta bantuan Agus Supriyadi untuk dikenalkan dengan penyidik KPK, dan akhirnya dikenalkan kepada Stepanus Robin Pattuju kepada terdakwa," ucap Jaksa Lie Putra.  Azis lantas memberikan uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Hal ini bertujuan agar dirinya tak dijadikan tersangka oleh KPK.  Perbuatan Azis menyuap Robin yang merupakan penyidik KPK bertentangan dengan hukum. Serta Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.  Dalam suap penanganan perkara di KPK, Azis didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Azis dan Aliza Gunado Terseret Kasus Suap DAK Lampung Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/20211115_163025.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua Umum AMPG Aliza Gunado usai menjalani pemeriksan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/11)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua Umum AMPG Aliza Gunado usai menjalani pemeriksan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Wakil Ketua Umum Aliansi Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado pada Senin (15/11). Dia ditelisik mengenai peran mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah 2017.  Hal serupa juga ditelisik penyidik KPK kepada orang dekat Azis Syamsuddin, Edy Sujarwo. Dia juga didalami terkait pengetahuannya mengenai imbalan yang diterima Azis dalam pengurusan DAK Lampung Tengah.  "Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan peran tersangka AZ yang diduga aktif dalam pengurusan pengajuan dana DAK (dana alokasi khusus) untuk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 dengan adanya penerimaan berupa fee atas pembantuannya tersebut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Senin (15/11).  Dalam kesempatan berbeda, tim penyidik KPK memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari di Lapas Klas II A Tangerang. Dia didalami terkait peran Azis Syamsuddin yang merekomendasikan Stephanus Robin Pattuju untuk pengurusan perkara di KPK.  "Tim penyidik juga memeriksa saksi Rita Widyasari (Mantan Bupati Kutai Kartanegara), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan peran tersangka AZ yang merekomendasikan saksi untuk mengurus perkaranya di KPK dengan Stephanus Robin Pattuju," ucap Ipi.  Dalam perkara yang menjerat Azis Syamsuddin, bermula pada Agustus 2020, Azis Syamsuddin menghubungi Stepanus Robin Pattuju yang saat itu menjabat sebagai penyidik KPK, untuk meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.  Menindaklanjuti ini, Stepanus Robin Pattuju menghubungi Maskur Husain untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. Lantas, Maskur Husain yang merupakan advokat menghubungi Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado untuk menyiapkan uang Rp 2 miliar.  Stepanus juga lantas menyampaikan langsung kepada Azis Syamsuddin terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh Azis. Setelah itu Maskur Husain diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp 300 juta kepada Azis.  Sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi, Azis Syamsuddin dengan menggunakan rekening bank atas nama pribadinya diduga mengirimkan uang sejumlah Rp 200 juta ke rekening bank Maskur Husain secara bertahap.  Masih pada Agustus 2020, Stepanus juga diduga datang menemui Azis di rumah dinasnya di kawasan Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang secara bertahap yang diberikan oleh Azis yaitu USD 100.000, SGD 17.600 dan SGD 140.500.  Azis Syamsuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Cecar Aliza Gunado Terkait Kasus Azis Syamsuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/20211115_163025.jpg" alt="Mantan Wakil Ketua Umum AMPG Aliza Gunado usai menjalani pemeriksan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/11)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Ketua Umum AMPG Aliza Gunado usai menjalani pemeriksan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Golkar Aliza Gunado bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Aliza yang disebut orang kepercayaan mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ini telah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.  Aliza Gunado yang terlihat memakai kemeja berwarna putih dengan dibalut jaket hitam memilih bungkam dari kejaran awak media. Mantan Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ini pun langsung lari meninggalkan Gedung KPK.  Meski demikian, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ipi Maryati belum bisa menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaan terhadap Aliza. KPK memastikan akan transparan membuka hasil pemeriksaan tersebut.  "Masih ditanyakan ke penyidik," singkat Ipi dikonfirmasi, Senin (15/11).  Selain Aliza, penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap seorang pihak swasta Edy Swarno. Bahkan, lembaga antirasuah juga memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari di Lapas Kelas II A Tangerang.  Pemeriksaan ketiganya dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Mereka didalami pengetahuannya terkait perkara dugaan suap penanganan perkara yang menjerat Azis Syamsuddin.  Belakangan ini, nama Aliza sempat mencuat dalam persidangan kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju.  Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (1/11) kemarin, mantan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman membeberkan permainan mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan mantan Wakil Ketua Umum PP AMPG Aliza Gunado dalam, pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Lampung Tengah. Taufik mengaku, saat bertemu Aliza diminta commitment fee 8 persen dalam pengurusan DAK Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2017.  Bahkan, KPK telah menegaskan akan mendalami keterlibatan Aliza dalam pengurusan DAK Lampung Tengah. Hal ini setelah nama Aliza disebut-sebut dalam persidangan kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat mantan penyidik KPK asal Polri, Stepanus Robin Pattuju.  "Fakta sidang dimaksud tentu menjadi informasi penting bagi tim penyidik untuk mempertajam proses penyidikan perkara," ujar Plt juru bicara KPK, Ali Fikri dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.  Sementara itu, dalam perkara yang menjerat Azis Syamsuddin, bermula pada Agustus 2020, Azis Syamsuddin menghubungi Stepanus Robin Pattuju yang saat itu menjabat sebagai penyidik KPK, untuk meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.  Menindaklanjuti ini, Stepanus Robin Pattuju menghubungi Maskur Husain untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. Lantas, Maskur Husain yang merupakan advokat menghubungi Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado untuk menyiapkan uang Rp2 miliar.  Stepanus juga lantas menyampaikan langsung kepada Azis Syamsuddin terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh Azis. Setelah itu Maskur Husain diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp300 juta kepada Azis.  Sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi, Azis Syamsuddin dengan menggunakan rekening bank atas nama pribadinya diduga mengirimkan uang sejumlah Rp200 juta ke rekening bank Maskur Husain secara bertahap.  Masih pada Agustus 2020, Stepanus juga diduga datang menemui Azis di rumah dinasnya di kawasan Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang secara bertahap yang diberikan oleh Azis yaitu USD 100 ribu, SGD 17.600 dan SGD 140.500.  Azis Syamsuddin disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Politikus Muda Golkar Aliza Gunado Bungkam Usai Diperiksa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Wakil-Ketua-DPR-Fraksi-Golkar-Azis-Syamsuddin-Ditahan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari (25/9). Azis resmi ditahan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengurusan Dana Alokasi" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers terkait penahanan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar Azis Syamsuddin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari (25/9). Azis resmi ditahan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan pengurusan Dana Alokasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap politikus Golkar, Aliza Gunado. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.  Selain Aliza, tim penyidik KPK juga memanggil seorang pihak swasta Edy Swarno. Keduanya akan diperiksa di Gedung Merah Putin KPK, Jakarta.  "Diperiksa tindak pidana korupsi suap penanganam perkara korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati dikonfirmasi, Senin (15/11).  Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjadi tersangka tunggal dalam kasus dugaan suap penanganan perkara KPK. Azis menjanjikan uang senilai Rp 4 miliar kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Tetapi yang baru terealisasi sejumlah Rp 3,1 miliar.  Kasus ini bermula pada Agustus 2020, Azis Syamsuddin menghubungi Stepanus Robin Pattuju yang saat itu menjabat sebagai penyidik KPK, untuk meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado yang sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK.  Menindaklanjuti ini, Stepanus Robin Pattuju menghubungi Maskur Husain untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. Lantas, Maskur Husain yang merupakan advokat menghubungi Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado untuk menyiapkan uang Rp 2 miliar.  Stepanus juga lantas menyampaikan langsung kepada Azis Syamsuddin terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh Azis. Setelah itu Maskur Husain diduga meminta uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp 300 juta kepada Azis.  Sebagai bentuk komitmen dan tanda jadi, Azis Syamsuddin dengan menggunakan rekening bank atas nama pribadinya diduga mengirimkan uang sejumlah Rp 200 juta ke rekening bank Maskur Husain secara bertahap.  Masih pada Agustus 2020, Stepanus juga diduga datang menemui Azis di rumah dinasnya di kawasan Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang secara bertahap yang diberikan oleh Azis yaitu USD 100.000, SGD 17.600 dan SGD 140.500.  Azis Syamsuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Periksa Aliza Gunado untuk Tersangka Azis Syamsuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/GRAFIS-cewek-PENGADILAN.jpg" alt="Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Iliustrasi persidangan. (Dimas Pradipta/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kasi Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Aan Riyanto membeberkan terkait pemberian komitmen fee senilai Rp 2 miliar kepada Aliza Gunado, orang kepercayaan mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Penyerahan uang itu terkait fee dana alokasi khusus (DAK) APBDP Lampung Tengah (Lamteng) sebesar Rp 25 miliar, karena telah disetujui Badan Anggaran DPR RI.  "Jadi di tanggal 21 itu saya dapat perintah Pak Taufik (mantan Kadis Bina Marga Lamteng, Taufik Rahman) untuk cari pinjaman uang untuk diberikan ke Saudara Aliza Rp 2,085 miliar totalnya, pertama Rp 1,135 miliar saya kasih Aliza di mal, uang diambil kawannya ditukar ke bentuk dolar Singapura. (Penyerahan) kedua, Rp 950 juta di Hotel Veranda saya serahkan Aliza, dan dibawa kawannya, dan ditukarkan ke dolar. Setelah saya kasih ke Aliza, saya lapor ke Taufik," kata Aan saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap penanganan perkara dengan terdakwa Stepanus Robin Pattuju, Senin (1/11).  Sementara itu, mantan Kadis Bina Marga Lamteng, Taufik Rahman menjelaskan terkait penyerahan fee Rp 2 miliar kepada Aliza. Dia mengungkapkan, uang Rp 2 miliar itu diminta setelah Banggar DPR yang saat itu dipimpin Azis Syamsuddin menyetujui DAK Lampung Tengah 2017 sebesar Rp 25 miliar.  Bahkan, uang fee itu sudah disampaikan Aliza pada saat pertemuan pertamanya di Bandar Lampung. Aliza Gunado saat itu meminta komitmen fee 8 persen dari jumlah DAK yang disetujui DPR.  "Waktu ketemu Aliza dikasih tahu bahwa dia bisa membantu mengurus DAK itu terus ada komitmen fee 8 persen," beber Taufik.  Sejak itu, Taufik memerintahkan anggotanya termasuk Aan Riyanto untuk mengumpulkan uang sebesar Rp 2 miliar untuk diserahkan ke Aliza. Menurutnya, uang senilai Rp 2 miliar itu berasal dari rekanan proyek dan pinjaman.  "Rp 600 jutaan dari rekanan-rekanan proyek. (Sisanya) waktu itu pinjam dari Darius, dia konsultan, swasta. Terus ada lagi tambahan dari teman-teman ada yang mau kasih pinjaman juga, teman-teman di dinas, ada Rama, Heri, dan Sanca, jumlahnya Rp 990 juta," pungkas Taufik.  Dalam persidangan ini, mantan penyidik KPK asal Polri Stepanus Robin Pattuju dan advokat Maskur Husain didakwa menerima suap senilai Rp 11.025.077.000 dan USD 36.000 dari berbagai pihak.  Penerimaan uang tersebut masing-masing diterima dari Wali Kota nonaktif, Muhammad Syahrial sejumlah Rp 1.695.000.000. Kemudian, senilai Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000 dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado.  Selain itu, Robin juga turut menerima uang dari Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna senilai Rp 507.390.000, mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari sejumlah Rp 5.197.800.000. Kemudian dari Direktur PT Tenjo Jaya Usman Effendi sebesar Rp 525.000.000.  Sejumlah penerimaan uang itu diduga untuk membantu menangani perkara di KPK. Hal ini bertentangan dengan kewajiban Stepanus Robin Pattuju, yang merupakan penyidik KPK.  Robin dan Maskur didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo padal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Aliza Gunado Disebut Terima Fee Rp 2 Miliar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aliza gunado

Berita Terkini