<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/22/1000300336-3804477422.jpg" alt="5 Zodiak yang Diprediksi Memiliki Aliran Uang Lancar di Tahun 2026" width="100%">
<figcaption>5 Zodiak yang Diprediksi Memiliki Aliran Uang Lancar di Tahun 2026</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Lima zodiak diprediksi menarik uang dengan mudah di tahun 2026 karena alam semesta bekerja untuk mendukung mereka sepanjang tahun. Tahun ini, uang mengalir melalui kebiasaan kecil sehari-hari yang hampir tidak disadari tetapi berdampak besar di akhir tahun.</p> <p>Yang terpenting, tetap tenang dan optimis tentang arus keuangan Anda, bahkan saat pengeluaran terasa lebih besar daripada pemasukan.&nbsp;</p> <p>Alam semesta menghargai sikap positif dengan kelimpahan. Meskipun semua orang bisa memanfaatkan nasihat ini, tahun 2026 menjadi tahun penting bagi zodiak-zodiak ini yang ditakdirkan meraih kesuksesan finansial besar, dilansir dari Your Tango.&nbsp;</p> <p><strong>1. Cancer&nbsp;</strong><br />Saat tahun 2026 dimulai, planet keberuntungan Jupiter berada di zodiak Anda hingga Juli. Jupiter adalah planet keberuntungan dan uang, meningkatkan kepercayaan diri, optimisme, dan daya tarik pribadi.&nbsp;</p> <p>Peluang datang dengan mudah, sehingga ini saat tepat untuk fokus pada pekerjaan baru, pendapatan tambahan, atau tujuan finansial lainnya.</p> <p>Pada 30 Juni, Jupiter memasuki Leo, rumah kedua yang terkait uang dan nilai pribadi. Jupiter di sini membawa peluang kemakmuran dan pertumbuhan profesional. Zodiak Cancer akan menarik uang hampir tanpa usaha melalui promosi, investasi, dan keberhasilan keuangan.</p> <p><strong>2. Sagitarius</strong><br />Jupiter tetap berada di rumah kedelapan Anda hingga 30 Juni, yang berkaitan dengan pendapatan tambahan, investasi, pinjaman, dan warisan. Tahun ini mendukung pelunasan utang dan peningkatan uang yang tersedia.</p> <p>Aspek trine Saturnus dan Neptunus di Aries dengan Matahari Anda menambah stabilitas, memudahkan Anda mempertahankan kekayaan yang diperoleh. Keberuntungan ekstra terjadi antara 19 Mei hingga 13 Juni, saat Jupiter dan Venus melintasi rumah kedelapan, menjadikan tahun ini luar biasa untuk keuangan.</p> <p><strong>3. Capricorn</strong><br />Saat Jupiter memasuki Leo pada 30 Juni, Capricorn mengalami peningkatan di rumah kedelapan terkait uang orang lain, investasi, pendapatan pribadi, atau pasangan. Bagi yang memiliki pasangan, energi ini mendukung keberhasilan finansial bersama.</p> <p>Dari 1 Januari hingga 10 Februari, Venus di rumah pertama meningkatkan magnetisme pribadi. Pada 17 Januari, Venus transit ke rumah kedua terkait uang, menjadikan tahun ini istimewa untuk keuntungan finansial.</p> <p><strong>4. Gemini</strong><br />Jupiter, planet keberuntungan, berada di rumah kedua Anda dari 1 Januari hingga 30 Juni, rumah yang terkait dengan pendapatan. Zodiak Gemini akan menarik kenaikan gaji, bonus, atau pembayaran ekstra dari sumber lain.</p> <p>Dari 19 Mei hingga 13 Juni, keberuntungan bertambah ketika Venus bergabung dengan Jupiter di rumah kedua. Tahun ini sangat mendukung pertumbuhan finansial dan peluang pendapatan tambahan.</p> <p class="class-paragraph"><strong>5. Leo</strong><br />Jupiter meninggalkan rumah kedua belas pada 30 Juni dan memasuki rumah pertama Anda, yang mewakili diri sendiri. Transit ini membawa keberuntungan, magnetisme, dan percaya diri yang tinggi, mendukung ekspansi pribadi dan finansial.</p> <p>Tahun ini adalah waktu yang tepat untuk memulai usaha baru atau mengejar pekerjaan impian. Saturnus di Aries mendukung stabilitas finansial, sementara Uranus di Gemini menghadirkan peluang tak terduga dan jaringan yang menguntungkan, menjadikan tahun ini luar biasa dari sisi keuangan.</p>

Lima zodiak diprediksi menarik uang dengan mudah di tahun 2026 karena alam semesta bekerja untuk mendukung mereka sepanjang tahun.

5 Zodiak yang Diprediksi Memiliki Aliran Uang Lancar di Tahun 2026, Apa Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/22/Spe657FuhI7lgGk5tyHGgkmsERTnr7Wh31u76Bn7-2-2638985571.jpg" alt="Selebgram Lisa Mariana usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Selebgram Lisa Mariana usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Selebgram Lisa Mariana mengakui mendapat aliran uang dari mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dalam keterangannya.</p> <p>Hal itu disampaikan Lisa, setelah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan dana iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).</p> <p>Pantauan JawaPos.com, Lisa keluar ruang pemeriksaan penyidik sekitar pukul 16.21 WIB. Ia mengakui, dirinya didalami soal aliran uang dari Ridwan Kamil.</p> <p>"Ini mengenai kasusnya dengan Ridwan Kamil di Bank BJB," kata Lisa usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8).</p> <p>Menurut dia, aliran uang itu diterima untuk uang jajan anaknya. Namun, Lisa tidak mengungkap secara rinci nominal uang yang diterimanya itu. "Ya kan buat anak saya. Saya enggak bisa sebut nominalnya ya," ucap Lisa.</p> <p>Lebih lanjut, Lisa menyatakan proses pemeriksaan dirinya di KPK berjalan lancar. Lisa mengaku tidak menghitung berapa banyak pertanyaan dari penyidik yang dilontarkan kepadanya. "Saya nggak hitung ya, tapi sekitar dua jam saya di dalam," urainya.</p> <p>Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan Lisa dibutuhkan untuk mengungkap aliran dugaan korupsi dari pengadaan iklan di BJB.</p> <p>Mengingat, KPK juga telah menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dalam kasus ini.&nbsp;Bahkan, KPK mengamankan barang bukti seperti motor Royal Enfield hingga mobil Mercedes Benz yang saat ini telah disita.</p> <p>"Sehingga kita bisa efektif melakukan penyidikan perkara ini," ucap Budi Prasetyo kepada wartawan.</p> <p>Budi mengungkapkan, KPK akan mendalami soal dugaan aliran dana non-budgeter dari pengadaan iklan yang menjadi bancakan korupsi di BJB.</p> <p>"Dimana kalau kita melihat konstruksi dari perkara di BJB ini kan terkait dengan pengadaan iklan ya, yang kemudian sebagian anggaran digunakan untuk dana non-budgeter, KPK terus mendalami dari dana non-budgeter itu peruntukannya untuk apa," pungkasnya.</p> <p class="class-paragraph">Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT BPD Jawa Barat dan Banten alias Bank BJB, Yuddy Renaldi bersama empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dana iklan.</p> <p>Selain Yuddy Renaldi, KPK juga menetapkan Pimpinan Divisi Corsec BJB, Widi Hartoto. Serta tiga orang pihak agensi di antaranya ID, SUH dan SJK.&nbsp;</p> <p>Kasus dugaan korupsi dana iklan untuk penayangan di media TV, cetak, dan online itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 222 miliar.</p>

Lisa Mariana diperiksa KPK mengenai aliran uang dari Ridwan Kamil, Bagian penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dana iklan BJB.

Diperiksa KPK, Lisa Mariana Ngaku Dapat Aliran Uang dari Ridwan Kamil untuk Jajan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/15/IMG-20250312-WA0101-3485154906.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. (Fath Putra Mulya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. (Fath Putra Mulya/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus suap di PN Jakarta Selatan melibatkan sejumlah advokat dan korporasi terkait ekspor minyak sawit, dengan dugaan suap mencapai Rp 60 miliar. <br /><br /> Berikut fakta dan data kasus suap putusan onslag perkara ekspor minyak sawit berujung dengan penerimaan aliran uang.</p> <p><strong>Tersangka Kasus Suap:</strong></p> <ul> <li>Ketua PN Jaksel M. Arif Nuryanta (MAN)</li> <li>Panitera Muda Perdata PN Jakut Wahyu Gunawan (WG)</li> <li>Advokat Aryanto (AR)</li> <li>Advokat Marcella Santoso (MS)</li> </ul> <p><strong>Dugaan Suap:</strong></p> <ul> <li>Saat menjabat Wakil Ketua PN Jakpus, M. Arif Nuryanta diduga menerima suap Rp 60 miliar dari Aryanto dan Marcella Santoso melalui Wahyu Gunawan.</li> <li>Suap ditujukan untuk membuat putusan onslag dalam perkara ekspor minyak sawit.</li> </ul> <h3><strong>Terdakwa Korporasi Kasus Ekspor Minyak Sawit:</strong></h3> <ul> <li><strong> Permata Hijau Grup:</strong></li> </ul> <p><br />1. PT Nagamas Palm Oil Lestari<br />2. PT Pelita Agung Agrindustri<br />3. PT Nubika Jaya<br />4. PT Permata Hijau Palm Oleo<br />5. PT Permata Hijau Sawit</p> <ul> <li><strong>Wilmar Group:</strong></li> </ul> <p>1. PT Multi Nabati Asahan<br />2. PT Multi Nabati Sulawesi<br />3. PT Sinar Alam Permai<br />4. PT Wilmar Bioenergi Indonesia<br />5. PT Wilmar Nabati Indonesia</p> <ul> <li><strong>Musim Mas Grup:</strong></li> </ul> <p>1. PT Musim Mas<br />2. PT Inti Benua Perkasatama<br />3. PT Mikie Oleonabati Industri<br />4. PT Agro Makmur Raya<br />5. Musim Mas Fuji<br />6. PT Megasurya Mas<br />7. PT Wira Inno Mas</p> <ul> <li><strong>Putusan Hakim:</strong></li> </ul> <p>Dalam perkara korporasi tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 41 tanggal 19 Maret 2025 memutuskan vonis onslag atau terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana.</p> <ul> <li><strong>Tuntutan JPU:</strong></li> </ul> <p><br />A. Terdakwa Permata Hijau Group, terdakwa Wilmar Group, dan terdakwa Musim Mas Group terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan dianggap pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah didakwakan yaitu di dalam dakwaan primair.</p> <p>B. Menjatuhkan pidana denda masing-masing terdakwa korporasi sebesar Rp 1 miliar.</p> <p>C. Menjatuhkan pidana tambahan kepada yang pertama terdakwa Permata Hijau Grup untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 937 miliar dan Rp 558.181.691.</p> <p>D. Terdakwa Wilmar Group untuk membayar uang pengganti atas kerugian perhitungan negara sebesar Rp 11.880.351.802.619.</p> <p>E. Terdakwa Musim Mas Group untuk membayar uang pengganti atas kerugian perhitungan negara sebesar Rp 4.890.938.943.794.</p> <p>Majelis Hakim:<br />- Djuyamto (Ketua)<br />- Ali Muhtarim (Anggota)<br />- Agam Syarief (Anggota)&nbsp;</p> <p class="class-paragraph"><strong>Sumber:</strong> <em>Kejagung</em></p>

Kasus suap di PN Jakarta Selatan melibatkan sejumlah advokat dan korporasi terkait ekspor minyak sawit, dengan dugaan suap mencapai Rp 60 M.

Fakta dan Data Kasus Suap Putusan Onslag Perkara Ekspor Minyak Sawit Terima Aliran Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/Screenshot_2025-02-25-17-11-38-880_comgoogleandroidgm-edit-588167707.jpg" alt="Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung Abdul Qohar bersama Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menunjukkan uang sitaan dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. (Puspenkum Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung Abdul Qohar bersama Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menunjukkan uang sitaan dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. (Puspenkum Kejagung)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) berupaya untuk mendalami dugaan majelis hakim yang memutus vonis onslag perkara ekspor minyak sawit menerima aliran dana. Yang telah diketahui, penyidik Kejagung meyakini bahwa M. Arif Nuryanta menerima suap Rp 60 miliar saat menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) untuk mengatur putusan menjadi onslag.&nbsp;</p> <p>Ketiga majelis hakim dalam kasus tersebut yakni Djuyamto sebagai ketua, Ali Muhtarom dan Agam Syarief sebagai hakim anggota. Serta panitera pengganti Agnasia Marliana Tubalawony.&nbsp;</p> <p>Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, apakah ketiga majelis hakim mendapatkan aliran dana atau tidak sedang didalami oleh penyidik. "Tapi yang pasti putusannya sesuai dengan yang diminta pemberi suap berupa onslag atau perbuatan terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai tindakan pidana," paparnya.&nbsp;</p> <div dir="auto">Penyidik juga telah menemukan bukti yang cukup bahwa M. Arif Nuryanta (MAN) telah diduga menerima uang sebesar Rp 60 miliar rupiah untuk pengaturan putusan agar putusan&nbsp; dinyatakan onslah. "Penerimaan uang itu melalui seorang panitera inisial WG (Wahyu Gunawan.red). WG merupakan orang kepercayaan MAN," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat itu M. Arif Nuryanta menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakpus, yang melalui Wahyu Gunawan terjadi kesepakatan tersebut. Selanjutnya, ditunjuklah majelis hakim untuk kasus tersebut. "Kita dalami, sedang ditelusuri," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Hakim Djuyamto berupaya memberikan keterangan dalam perkara tersebut. Dia datang Sabtu dini hari (12/4) ke Kejagung. &ldquo;Malam ini saya mau datang ke Kejagung untuk itikad baik memberikan keterangan sebagai ketua majelis perkara tersebut,&rdquo; terangnya. Namun, Djuyamto tidak diambil keterangannya karena penyidik Kejagung tidak berada di kantornya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015874321/diduga-terima-suap-rp-60-miliar-dari-kasus-korupsi-cpo-kejagung-tetapkan-ketua-pn-jaksel-tersangka">Diduga Terima Suap Rp 60 Miliar dari Kasus Korupsi CPO, Kejagung Tetapkan Ketua PN Jaksel Tersangka&nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung)&nbsp; menyita sejumlah uang dan aset dalam kasus suap putusan onslag perkara korupsi ekspor minyak sawit. Uang dan aset itu ditemukan di rumah Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Wahyu Gunawan dan advokat Aryanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyidikan (Dirdik) Kejagung Abdul Qohar menuturkan bahwa pada Sabtu (12/4) penyidik melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah uang ditemukan di rumah tinggal Wahyu Gunawan di Villa Gading Indah, Jakarta Utara. "Uang dalam berbagai jenis mata uang asing," paparnya. <strong>(idr)</strong></div>

Kejagung mendalami dugaan suap hakim terkait putusan onslag ekspor minyak sawit, dengan bukti penerimaan uang Rp 60 miliar.

Kejagung Dalami Majelis Hakim Kasus Putusan Onslag Perkara Ekspor Minyak Sawit Terima Aliran Uang

<div id="m#msg-f:1801002447805406162" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/16/WhatsApp-Image-2024-03-16-at-1701001-1720977030.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengklaim, dirinya tidak mengetahui adanya aliran dana yang masuk dari Kementerian Pertanian (Kementan)&nbsp; ke Partai Nasdem. Pasalnya, terdapat uang yang mengalir ke Partai Nasdem sebanyak Rp 800 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014727331/menurut-primbon-jawa-ini-adalah-8-weton-yang-bisa-membaca-pikiran-orang-lain-dan-punya-insting-kuat">Menurut Primbon Jawa, Ini adalah 8 Weton yang Bisa Membaca Pikiran Orang Lain dan Punya Insting Kuat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uang dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL) itu diduga mengalir ke Partai Nasdem untuk acara pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ternyata, SYL merupakan ketua panitia dalam acara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Anggaran siapa yang menyiapkan anggaran itu?," tanya Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebenarnya begini yang mulia, kalau proses di kepartaian biasanya di level bawah itu memberikan laporan ke di atasnya,&rdquo; jawab Sahroni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Setelahnya biasanya kalau ada ketua panitia, nanti ada staf yang sudah dibentuk itu melaporkan kepada ketua panitia. Tidak selalu harus melalui bendahara umum,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sahroni menjelaskan, dana untuk acara pendaftaran bakal caleg itu tidak diurus olehnya selaku Bendum Partai Nasdem. Menurutnya, uang tersebut hanya diolah di dalam kepanitiaan acara yang dipimpin langsung oleh SYL.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Apakah dibicarakan di internal atau di Partai Nasdem bahwa anggaran ini untuk daftar pencalonan itu sekian miliar atau sekian ratus juta? Ada nggak?&rdquo; tanya Hakim Rianto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Di level itu, tidak, yang mulia karena sudah punya kepengurusan, kepanitiaan, maka di kepengurusan itu yang bahas, yang mulia,&rdquo; timpal Sahroni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, dalam proses persidangan sebelumnya mantan Staf Khusus Syahrul Yasin Limpo alias SYL, Joice Triatman menyebut Sekertaris Jenderal DPP Nasdem Hermawi Taslim mengetahui dugaan aliran dana dari Kementan senilai Rp 850 juta. Uang tersebut diduga digunakan Nasdem untuk bakal calon legislatif atau bacaleg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Joice mengungkap hal itu saat menjadi salah satu saksi dalam kasus pemerasan hingga penerimaan gratifikasi di Kementan RI, pada Senin (27/5) lalu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam kasus ini,&nbsp;Syahrul Yasin Limpo didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Adapun pemerasan yang diduga diterima Syahrul Yasin Limpo sebesar Rp 44.546.079.044 atau Rp 44,54 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindak pidana pemerasan ini dilakukan SYL bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, yang dilakukan sepanjang 2020-2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penerimaan pemungutan uang ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Kasdi dan Muhammad Hatta didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014727290/naik-motor-pelan-pelan-malah-bikin-konsumsi-bbm-boros-ini-penjelasannya">Naik Motor Pelan-pelan Malah Bikin Konsumsi BBM Boros, Ini Penjelasannya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penerimaan gratifikasi ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Ahmad Sahroni mengklaim, dirinya tidak mengetahui adanya aliran dana yang masuk dari Kementerian Pertanian (Kementan)  ke Partai Nasdem.

Sahroni Bilang Tak Tahu Ada Aliran Uang Rp 800 Juta dari Kementan ke Partai Nasdem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UANG-29.jpg" alt="Ilustrasi dana insentif" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dana insentif</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendalami aliran dana dari luar negeri ke 100 calon anggota legislatif (caleg). Serta menyerahkannya ke aparat penegak hukum terkait temuan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ya pertama PPATK harus menelusuri lebih lanjut dan kemudian menyampaikan kepada aparatur penegakan hukum untuk kemudian melihat apakah ada peristiwa tindak pidananya atau tidak, terkait pencucian uang dan sebagainya,&rdquo; kata Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, pria yang karip disapa Tobas itu belum bisa merinci berapa besaran aliran dana yang diterima anggota calon legislatif dari luar negeri tersebut. Karena itu, ia meminta PPATK untuk segera membuka data tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013771336/sempat-stroke-hingga-tak-sadarkan-diri-ayah-anji-meninggal">Sempat Stroke hingga Tak Sadarkan Diri, Ayah Anji Meninggal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau misalnya bisa segera menindaklanjutinya tentu masyarakat bisa menjadi lebih jelas, siapa yang dimaksud, apa saja, dan kemudian termasuk besarannya, termasuk apakah itu transaksi yang wajar atau tidak. Sehingga sebelum sampai kepada kejelasan, ya sebaiknya ditindaklanjuti terlebih dahulu,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi dari luar negeri yang mengalir ke rekening bendahara 21 partai politik menjelang Pemilu 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap, transaksi luar negeri itu meningkat dari total 8.270 transaksi pada tahun 2022 menjadi 9.164 transaksi di tahun 2023. Bendahara partai politik yang dimaksud termasuk bendahara partai di berbagai daerah. Namun, Ivan tidak memerinci lebih jauh bendahara partai mana saja yang terlibat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;"Ini bendahara di wilayah-wilayah segala macam. Dari 21 partai politik, pada 2022 itu ada 8.270 transaksi dan meningkat di 2023 ada 9.164 transaksi," pungkas Ivan dalam acara Refleksi Kerja PPATK Tahun 2023 beberapa waktu lalu.</div>

Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mendesak untuk mendalami aliran dana dari luar negeri ke 100 caleg.

Komisi III DPR Minta PPATK Serahkan ke Apgakum Terkait Temuan Aliran Uang dari Luar Negeri ke Caleg

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/09/Jalur-Sepeda-Dipasangi-Bendera-Partai-Dery-Ridwansah-4JPG-1721801525.jpg" alt="Pagar pembatas jalan yang terpasang alat peraga kampanye (APK) bendera partai pemilu 2024 di kawasan Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Pagar pembatas jalan yang terpasang alat peraga kampanye (APK) bendera partai pemilu 2024 di kawasan Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/1/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Transaksi janggal dari luar negeri yang mengalir ke rekening 21 bendahara partai politik (parpol) menjadi sorotan. Selain berpotensi jadi pelanggaran pidana, aliran uang dari sumber-sumber yang tidak jelas itu dapat merusak kredibilitas partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.</p> <p>Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, aliran dana mencurigakan itu berpotensi menjadi pelanggaran hukum pemilu berat.</p> <p>Apalagi jika kemudian terbukti uang-uang tersebut berasal dari sumber ilegal. &rdquo;Ini (dana ilegal untuk pemilu, Red) pelanggaran terhadap asas jujur dan adil,&rdquo; kata Titi kepada Jawa Pos kemarin (13/1).</p> <p>Titi mendorong aparat penegak hukum (APH) dan pihak-pihak terkait untuk mengusut tuntas laporan yang bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu. Sebab, dana ilegal pada pemilu sangat berisiko melanggengkan praktik korupsi dalam tata kelola pemilu. &rdquo;Karena pasti akan diikuti oleh tindakan transaksional dan koruptif lainnya ketika mereka terpilih,&rdquo; terangnya.</p> <p>Investor politik atau pihak yang mendistribusikan dana ilegal kepada parpol, lanjut Titi, dipastikan akan meminta kompensasi kepada mereka yang menang pemilu. &rdquo;Program dan anggaran negara sangat mungkin jadi bancakan sebagai kompensasi itu,&rdquo; kata dia.</p> <p>Titi menambahkan, laporan PPATK harus terus dikawal agar mendapatkan tindak lanjut dari aparat penegak hukum. Selama ini, kata dia, laporan semacam itu hanya beredar di ruang gelap tanpa tindak lanjut dari APH dan pihak terkait. &rdquo;Hasil analisis PPATK diharapkan makin meneguhkan komitmen negara dalam mencegah manipulasi pembiayaan politik dan pemilu,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Temuan PPATK yang mencerminkan realitas pesta demokrasi di Indonesia sejatinya bukan hal baru. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan studi mengenai benturan kepentingan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam kajian tersebut, dana ilegal yang disetor kepada aktor politik di partai tertentu tidak dilaporkan dalam laporan dana partai atau dana kampanye.</p> <p>Hal tersebut, kata Titi, menunjukkan bahwa pesta demokrasi rentan dibayangi peredaran dana ilegal. Hal itu diperparah dengan ketiadaan UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. UU tersebut sejatinya bisa menjadi senjata penegak hukum dalam mengawasi aliran dana ilegal melalui transaksi tunai. &rdquo;Karena banyak sekali uang yang beredar itu secara tunai,&rdquo; tandasnya.</p> <p>Sebagaimana diketahui, PPATK menemukan transaksi dari luar negeri kepada bendahara 21 partai politik dalam dua tahun terakhir. Tidak disebutkan secara terperinci partainya. Namun, menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, bendahara yang dimaksud tidak hanya bendahara umum, tapi juga bendahara di berbagai wilayah. Pada 2022, penerimaan dananya Rp 83 miliar, kemudian meningkat pada 2023 menjadi Rp 195 miliar.</p> <p>Selain menemukan transaksi fantastis bendahara parpol, PPATK mengendus penerimaan dana dari luar negeri kepada caleg yang tercatat dalam daftar calon tetap (DCT). Angkanya mencapai Rp 7 triliun.</p> <p class="class-paragraph">Terpisah, Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah menyampaikan, dalam agenda Refleksi Kinerja PPATK Tahun 2023 pada Selasa (10/1) lalu, pihaknya menunaikan tanggung jawab institusi kepada publik. Semua data dan informasi yang disampaikan dalam kesempatan tersebut dipastikan tidak bermuatan politik atau bersifat politis. &rdquo;PPATK tidak memiliki motif apa pun selain semata-mata melaporkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kepada publik,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Menurut Natsir, PPATK memandang pemilu serentak yang sedang berlangsung harus terhindar dari praktik politik uang yang bisa merusak pesta demokrasi.</p> <p>Terkait transaksi keuangan yang terdeteksi menjelang waktu pencoblosan pada 14 Februari, PPATK juga telah menyampaikan laporan hasil analisisnya kepada KPU dan Bawaslu. &rdquo;Kami tidak mengarah pada substansi politiknya, tapi lebih pada upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme yang potensinya juga ada pada kontestasi politik,&rdquo; kata dia. <strong>(tyo/syn/gal/c6/fal)</strong></p>

Transaksi janggal dari luar negeri yang mengalir ke rekening 21 bendahara partai politik (parpol) menjadi sorotan.

Transaksi Janggal Berpotensi Langgar Pidana, Penegak Hukum Didorong Usut Aliran Uang dari Luar Negeri ke Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG_20220224_102024.jpg" alt="Kabidhumas Polda Sumsel Kombespol Supriadi. M. Riezko Bima Elko P./Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Sumsel Kombespol Supriadi. M. Riezko Bima Elko P./Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menyatakan, tidak pernah menerima aliran uang atau dalam bentuk apa pun yang diduga sebagai suap dan semacamnya atas proses penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor).<br /> <br /> Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Kombespol Supriadi untuk merespons kesaksian terdakwa mantan Kepala Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Darlizon, dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan suap dari proyek pembangunan infrastruktur Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin 2019 di PN Tipikor beberapa waktu lalu.<br /> <br /> ”Saya tegaskan, Polda Sumsel tidak pernah menerima pembagian/aliran setoran uang Rp 300 juta-Rp 500 juta seperti yang disampaikan oleh yang bersangkutan (terdakwa Dalizon). Polda Sumsel bekerja sesuai dengan asas profesionalisme,” kata Supriadi, didampingi Kepala Subbid Penmas Bidang Humas Polda Sumsel AKBP Erlangga.<br /> <br /> Menurut dia, secara substansi pengakuan terdakwa Dalizon tersebut masih perlu dibuktikan majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang. Pembuktian dimaksud adalah apakah terdakwa seorang perwira tinggi menengah itu memiliki alat bukti atau pun saksi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kesaksian tersebut.<br /> <br /> ”Pengakuan terdakwa Dalizon itu merupakan hasil persidangan dan harus dibuktikan terlebih dahulu,” terang Supriadi.<br /> <br /> Meskipun demikian dia memastikan, untuk mendukung proses pengungkapan kasus terdakwa Dalizon. Majelis hakim bisa memerintahkan kepada polisi atau jaksa untuk memberkas yang bersangkutan.<br /> <br /> ”Makanya kalau memang ada buktinya silakan diajukan oleh yang bersangkutan (Dalizon) ke penyidik baik itu Propam ataupun penyidik kriminal umum,” ujar Supriadi.<br /> <br /> Sebelumnya, terdakwa Dalizon saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palembang pada Rabu (7/8) mengatakan, menyetorkan uang senilai Rp 500 juta kepada mantan Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel Kombespol AS atasannya saat itu. Di hadapan majelis hakim yang diketuai hakim Mangapul Manalu tersebut, terdakwa Dalizon menyebutkan uang senilai Rp 500 juta tersebut disetornya setiap jatuh tempo per tanggal 5 per bulan, dengan bukti pesan singkat <em>WhatsApp </em>Kombespol AS diduga melakukan penagihan bila setoran macet.<br /> <br /> Namun pernyataan terdakwa Dalizon telah dibantah Kombespol AS termaktub dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan jaksa penuntut umum saat sidang keterangan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu (10/8).

Polda Sumsel Nyatakan Tidak Pernah Terima Aliran Uang Kasus Tipikor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/taufik-basari.jpg" alt="Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP NasDem Taufik Basari. (Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meragukan adanya dugaan aliran uang dari mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Isu tersebut berhembus berdasarkan pernyataan Indonesia Police Watch (IPW).<br /> <br /> "Saya tidak tahu apakah ada hal seperti itu, yang jelas kalau dari segi waktu sepertinya tidak mungkin," kata Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).<br /> <br /> Menurut Taufik, kasus pembunuhan itu terjadi pada masa reses anggota DPR. Dia memastikan, masa reses itu juga membuat legislator belum bisa berkomentar terkait dengan peristiwa berdarah tersebut.<br /> <br /> "Kemudian DPR dianggap tidak bersuara di kasus ini. Karena ketika peristiwa itu terjadi kita sedang masa reses, ketika masa reses dan kita tidak bisa melakukan panggilan rapat secara formal," tegas Taufik.<br /> <br /> Politikus Partai Nasdem itu tak memungkiri adanya kejanggalan dari kasus tersebut. Informasi pada awal-awal kasus itu mencuat harus menjadi perhatian terkait pentingnya memverifikasi peristiwa.<br /> <br /> "Kita merasa harus berhati-hati dan tidak mau gegabah dengan informasi yang gegabah ini. Sehingga, kita menunggu tambahan informasi dan sikap-sikap resmi yang menjadi institusi sebagai mitra," ucap Taufik.<br /> <br /> Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengaku memiliki informasi aliran uang dari Ferdy Sambo ke sejumlah lembaga terkait kasus kematian Brigadir J. Salah satunya DPR. "Ini ada informasi DPR juga mendapatkan. Menjadi pertanyaan seperti Pak Mahfud (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD), apakah DPR itu dapat guyuran dana," ujar Sugeng beberapa waktu lalu.<br /> <br /> Namun, Sugeng menyebut informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Dia menegaskan, informasi tersebut bukan hanya sekedar tuduhan. "Ini pertanyaan ya, bukan tuduhan. Kenapa DPR diam? Apakah mendapat guyuran dana," pungkas Sugeng. <strong>(*)</strong>

Anggota Komisi III DPR Meragukan Ada Aliran Uang dari Ferdy Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan akan mendalami aliran uang Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud ke Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief. Namun, Firli menyayangkan Andi Arief tidak memenuhi panggilan KPK pada Senin (28/3) lalu.<br /> <br /> Firli menyatakan tak segan menjerat pihak lain, dengan mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.<br /> <br /> "Kami tentu dalam rangka penyidikan, kita akan melakukan pemeriksaan, pengumpulan keterangan-keterangan, dan bukti-bukti. Nanti kita lihat dari keterangan para saksi, keterangan tersangka yang sudah ada, terus bukti-bukti yang sudah ada, apakah ini akan membuat terang suatu perkara korupsi yang diduga dan nanti kita akan temukan, apakah ada orang lain terlibat," kata Firli ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3).<br /> <br /> Menurut Firli, pemanggilan kepada Andi Arief sebagai saksi sudah sesuai prosedur. Dia pun menegaskan, pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan kepada Andi Arief pada 23 Maret 2022 lalu.<br /> <br /> "Sudah ada bukti-bukti petunjuk bahwa yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan penyidikan. Surat panggilan kepada yang bersangkutan sudah dikirim KPK pada 23 Maret yang lalu," cetus Firli.<br /> <br /> Andi Arief sebelumnya mengklaim tidak pernah menerima surat pemanggilan pemeriksaan dari KPK. Tak memenuhi panggilan KPK, Andi Arief justru melontarkan pernyataan melalui media sosial Twitter.<br /> <br /> "Apakah saya dipanggil hari ini saksi kasus gratifikasi Bupati Penajam Paser Utara? Pertama, mana surat pemanggilan saya, kedua apa urusan saya kok tiba-tiba dihubungkan? Jubir KPK salah bicara atau sengaja perlakukan saya seperti ini?" tulis Andi Arief dalam cuitannya melalui akun Twitter @Andiarief_, Senin (28/3).<br /> <br /> Dalam cuitan selanjutnya, Andi Arief juga menuding jubir KPK sudah membuat berita hoaks. Andi Arief menunggu permintaan maaf dari jubir KPK.<br /> <br /> "Saya menunggu permintaan maaf Jubir KPK yang sudah membuat berita hoax dan tidak profesional, sehingga merugikan saya," cetus Andi Arief.<br /> <br /> Bahkan, Andi Arief mengaku sudah melaporkan kepada anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat. Andi Arief meminta anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat untuk memanggil jubir KPK. "Saya sudah lapor anggota Komisi III DPR partai Demokrat untuk memanggil Jubir KPK dan apa motifnya umumkan sembarangan berita salah," pungkas Andi Arief.<br /> <br /> Andi Arief semestinya diperiksa KPK pada Senin (28/3) lalu, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud.<br /> <br /> KPK mentersangkakan Abdul Gafur dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022. Lembaga antirasuah juga turut menjerat empat pihak lainnya di antaranya Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis; Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara, Mulyadi; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, Edi Hasmoro; Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, Jusman; pihak swasta Achmad Zuhdi. Penetapan tersangka ini dilakukan usai KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (12/1). KPK mengamankan barang bukti uang senilai Rp 1,447 miliar.<br /> <br /> Uang suap tersebut diduga terkait proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara senilai Rp 112 miliar. Pengadaan proyek tersebut untuk pembangunan proyek multiyears peningkatan jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.<br /> <br /> Tersangka Achmad Zuhdi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Sementara Abdul Gafur, Mulyadi, Edi Hasmoro, Jusman dan Nur Afifah Balqis selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

KPK Pastikan Dalami Aliran Uang Bupati Nonaktif PPU ke Andi Arief

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aliran uang

Berita Terkini