<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Mobil-Sunda-Nusantara.jpg" alt="Mobil sunda" width="100%">
<figcaption>Mobil sunda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelidikan kasus munculnya Negara Kekaisaran Sunda Nusantara masih dilakukan. Sejauh ini polisi mengamankan pengemudi mobil Mitsubishi Pajero Sport, Rusdi Kerepesina yang terjaring razia.  Dalam Surat Kelayakan Mengemudi (SKM) A Negara Kekaisaran Sunda Nusantara yang disita polisi, Rusdi berstatus sebagai Jenderal Pertama Tentara Kekaisaran Sunda Nusantara (TKSN).  Dalam SKM itu Rusdi ditulis warga yang beralamat di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dia merupakan pria kelahiran Ambon, 4 Maret 1966.  Saat ini Rusdi bersama seorang temannya tengah menjalani pemeriksaan. "Kita amankan dua orang semuanya mengaku warga Negara Kekaisaran Sunda Nusantara," kata Akmal kepada wartawan, Rabu (5/5).  Sedangkan untuk kendaraan telah disita karena tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi. Rusdi juga sejauh ini baru dikenakan sanksi tilang.  Sebelumnya, sebuah mobil Pajero Sport dengan plat nomor SN 45 RSD menggegerkan pengguna jalan Tol Dalam Kota Jakarta. Hal itu lantaran plat nomor tersebut berwarna biru. Tidak sesuai aturan lalu lintas di Indonesia.  Di kendaraan tersebut terdapat logo Kekaisaran Sunda Nusantara. Setelah diperiksa petugas, ditemukan pula STNK kendaraan, dengan kop penerbit dari Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. SIM pengemudinya pun menggunakan keluaran dari kerajaan tersebut.  Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Akmal mengatakan, mobil tersebut diamankan di Gerbang Tol Cawang. Di dalamnya diisi oleh 2 orang yang mengaku berasal dari Kekaisaran Sunda Nusantara.  "Dia ngakunya warga Kekaisaran Sunda Nusantara. Kayak Sunda Empire gitu," kata Akmal saat dihubungi, Rabu (5/5).  Kendaraan itu tadi hendak menuju Bogor. Dengan tujuan menjemput keluarga. Namun, saat diperiksa petugas, pengemudi tidak bisa menunjukan surat-surat resmi kendaraan. Malah menunjukan identitas dari Kekasisaran Sunda Nusantara.

Rusdi Berstatus Jenderal Pertama di Kekaisaran Sunda Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/urusan-aplikasi-pakem-nasdem-pilih-berseberangan-dengan-psi_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Chaniago setuju dengan hadirnya aplikasi Pakem." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Chaniago setuju dengan hadirnya aplikasi Pakem.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Nasional Demokrat tak sepakat dengan sikap Partai Solidaritas Indonesia soal aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem). Nasdem mendukung upaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dalam meminimalisir persekusi, lewat aplikasi Pakem. &lrm;"Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa saat ini bukan suatu yang gampang, demokrasi tanpa etika dan moral sangat berbahaya bagi kebutuhan NKRI," ujar Ketua DPP Nasdem, Irma Suryani Chaniago kepada JawaPos.com, Selasa (27/11). Dia menegaskan bahwa keberadaan aplikasi Pakem sangat dibutuhkan. Karena memang, lanjut Irman, aplikasi itu salah satu manfaatnya untuk persatuan dan kesatuan. "Saya kira aplikasi ini baik dan bermanfaat&lrm; untuk NKRI," katanya. Sekadar informasi, Juru Bicara PSI, Guntur Romli mengaku menolak aplikasi &lrm;yang diluncurkan oleh Kejati DKI Jakarta itu. Pasalnya &lrm;tidak bisa satu lembaga melakukan penghakiman terhadap aliran kepercayaan. &lrm;"Sikap PSI soal aliran kepercayaan masyarakat harus dikedepankan dialog bukan penghakiman," ujar Guntur dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (27/11). Hasil pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat telah dijadikan sebagai dalih persekusi oleh kelompok-kelompok garis keras. Sehingga mereka tidak bisa menerima adanya perbedaan. "Mereka nanti melakukan penghakiman dan persekusi yang merupakan tindakan melanggar hukum," jelas Guntur. Adapun plikasi ini nantinya bisa dimanfaatkan warga untuk melaporkan ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang.

Urusan Aplikasi Pakem, Nasdem Pilih Berseberangan dengan PSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/urusan-aplikasi-pakem-nasdem-pilih-berseberangan-dengan-psi_m_-1.jpg" alt="Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Chaniago setuju dengan hadirnya aplikasi Pakem." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Chaniago setuju dengan hadirnya aplikasi Pakem.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Nasional Demokrat tak sepakat dengan sikap Partai Solidaritas Indonesia soal aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem). Nasdem mendukung upaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dalam meminimalisir persekusi, lewat aplikasi Pakem. &lrm;"Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa saat ini bukan suatu yang gampang, demokrasi tanpa etika dan moral sangat berbahaya bagi kebutuhan NKRI," ujar Ketua DPP Nasdem, Irma Suryani Chaniago kepada JawaPos.com, Selasa (27/11). Dia menegaskan bahwa keberadaan aplikasi Pakem sangat dibutuhkan. Karena memang, lanjut Irman, aplikasi itu salah satu manfaatnya untuk persatuan dan kesatuan. "Saya kira aplikasi ini baik dan bermanfaat&lrm; untuk NKRI," katanya. Sekadar informasi, Juru Bicara PSI, Guntur Romli mengaku menolak aplikasi &lrm;yang diluncurkan oleh Kejati DKI Jakarta itu. Pasalnya &lrm;tidak bisa satu lembaga melakukan penghakiman terhadap aliran kepercayaan. &lrm;"Sikap PSI soal aliran kepercayaan masyarakat harus dikedepankan dialog bukan penghakiman," ujar Guntur dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (27/11). Hasil pengawasan terhadap aliran kepercayaan masyarakat telah dijadikan sebagai dalih persekusi oleh kelompok-kelompok garis keras. Sehingga mereka tidak bisa menerima adanya perbedaan. "Mereka nanti melakukan penghakiman dan persekusi yang merupakan tindakan melanggar hukum," jelas Guntur. Adapun plikasi ini nantinya bisa dimanfaatkan warga untuk melaporkan ormas atau aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terkait-aliran-kepercayaan-dispendukcapil-tunggu-teknis-dari-kemendag_m_227337.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar baik untuk para penganut aliran kepercayaan. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat terkait teknis pergantian data di kartu keluarga (KK) dan KTP elektronik. Surat yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan tersebut untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Permendagri nomor 118 tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga Register dan Akta Pencatatan Sipil. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota solo, Suwarta membenarkan terkait turunnya surat mengenai aliran kepercayaan. Hanya saja, pihaknya masih menunggu surat tertulis dari Kemendagri. "Saat ini masih dimatangkan oleh tim teknis Dirjen Pendukcapil Kemendagri, jadi belum ada tataran untuk implementasinya," terang Suwarta saat ditemui JawaPos.com di Balai Kota Solo, Kamis (12/7). Meski begitu, lanjut Suwarta, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan tim dari pusat maupun Dinas Kebudayaan (Disbud) Solo terkait data jumlah penganut aliran kepercayaan di Solo. Selain itu, Suwarta juga meminta kepada pemerintah pusat, jika nantinya sudah ada perintah untuk perubahan data maka untuk aplikasinya diperbaharui lagi. "Tatkala nanti secara riil sudah diberlakukan maka aplikasinya minta diupgrade. Teknis aplikasi sudah tersedia, di masing-masing daerah berdasarkan permohonan," ungkapnya. Ditanya mengenai jumlah penganut aliran kepercayaan, Suwarta belum bisa memastikannya. Data tersebut berada di Disbud, jika nantinya akan diterapkan, maka data mengenai jumlah penganut aliran kepercayaan akan kembali diperbaharui. Seperti data sebelumnya dari Disbud tercatat ada 11.680 penganut aliran kepercayaan. Jumlah tersebut terbagi menjadi 20 kelompok.

Soal Aliran Kepercayaan, Dispendukcapil Tunggu Teknis dari Kemendagri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-seluruh-penghayat-aliran-kepercayaan-setuju-dibuatkan-e-ktp_m_207201.jpeg" alt="ILUSTRASI Penghayat Paguyuban Trijaya, Kabupaten Tegalm menilai penerbitan KTP elektronik untuk aliran kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah bukanlah sesuatu yang dibutuhkan saat ini." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Penghayat Paguyuban Trijaya, Kabupaten Tegalm menilai penerbitan KTP elektronik untuk aliran kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah bukanlah sesuatu yang dibutuhkan saat ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri per 1 Juli 2018 besok akan menerbitkan e-KTP bagi para penghayat kepercayaan di Indonesia. Namun, tak semua penganut aliran kepercayaan setuju akan kebijakan tersebut, di mana penolakan muncul salah satunya dari kalangan penghayat Paguyuban Trijaya, Kabupaten Tegal. Sekretaris Keimanan Kelompok Intelektual Muda Anak Alam Nusantara Paguyuban Trijaya Tegal, Boim Permadi mengatakan, sebenarnya pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah menerbitkan e-KTP untuk warga penghayat. Meski menilai baru kali ini ada kebijakan yang berpihak pada warga penghayat, namun menurutnya bukan itu yang dibutuhkan saat ini. "Bagi kami yang dibutuhkan itu pengakuan eksistensi sebagai penganut penghayat, apakah pemerintah punya niat mensosialisasikan tata cara ibadah kami, itu yang paling penting," kata Boim saat ditemui di komplek Gubernuran, Semarang, Selasa (24/4). Boim menuturkan dengan adanya pengakuan akan keberadaan mereka, maka warga penghayat bisa leluasa menggelar sujudan sebagai ritual ibadah resmi. Lantaran, diskriminasi yang pernah muncul di era Orde Baru masih membuat banyak masyarakat penghayat trauma.&nbsp; Ia menambahkan, tak sedikit perlakuan masyarakat awam yang melakukan tindakan diskriminatif kala melihat warga penghayat menjalankan ibadahnya. Tidak jarang katanya bagi jenazah penghayat ditolak untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman tempat mereka tinggal. "Itu karena mungkin ada penghayat tidak menjalin hubungan harmonis dengan tetangga sekitar. Agar kejadian itu tidak terulang, maka ada baiknya pemerintah memperkuat eksistensi kami," terangnya. Ia menjelaskan terdapat sekitar tiga ribu penganut penghayat Paguyuban Trijaya. Sebanyak 300 orang di antaranya diketahui aktif dalam organisasi tersebut. Mereka, kata Boim sejauh ini dibebaskan apakah menerima kebijakan e-KTP berkolom penghayat tadi atau tidak. "Untuk yang berada di tingkatan pimpinan pusat Trijaya, ada saran dari pemerintah supaya ikut mendaftar perubahan kolom agama e-KTP. Tidak pernah ada paksaan kepada kami mau ikut kebijakan itu atau tidak," bebernya. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jawa Tengah, Sudaryanto menyebutkan hingga kini masih belum ada satu pun warga penganut aliran kepercayaan yang mendaftarkan perubahan kolom agama pada kartu identitas penduduk masing-masing kepada dinasnya. Sudaryanto menyampaikan pelayanan bagi perubahan kolom agama e-KTP akan dibuka mulai akhir bulan ini. Kemudian, penghayat yang membutuhkan, dapat langsung mendatangi kantor Disdukcapil yang tersebar di 35 kabupaten/kota. "Tapi belum ada satu pun yang mendaftar kepada kami. Yang penting kami secara prinsip siap melayani perubahan e-KTP," ungkapnya.&nbsp;

Tak Seluruh Penghayat Aliran Kepercayaan Setuju Dibuatkan E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kolom-agama-dikosongkan-di-e-ktp-warga-badui-kesannya-tak-beragama_m_206478.jpeg" alt="Warga suku Badui yang hidup dan berkembang di Banten" width="100%">
<figcaption>Warga suku Badui yang hidup dan berkembang di Banten</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyantuman aliran kepercayaand alam e-KTP masih menjadi tanda tanya bagi penghayat kepercayaan. Mereka berharap ke depannya kolom agama di e-KTP bagi penghayat kepercayaan tidak dikosongkan. Mereka ingin dituliskan menurut kepercayaan masing-masing. Aspirasi itu dikemukakan masyarakat suku Badui saat mengikuti proses Ritual Seba dalam Festival Seba Badui. Bagi masyarakat badui, mereka menginginkan dapat dituliskan Sunda Wiwitan di kolom agama <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/05/201857/mendagri-siapkan-ktp-khusus-bagi-penghayat-kepercayaan" target="_blank">e-KTP</a>. Kepala Adat Urusan Pemerintah Suku Badui Jaro Saija mengatakan, sebagian besar warga menginginkan kolom kepercayaan tidak kosong. "Beberapa bilang, jujur aja kalau kosong itu jelek dilihatnya," kata Jaro Saija ketika ditemui JawaPos.com usai upacara Seba Badui pada Sabtu (21/4). Sebagian besar warga merasa ketika <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/09/202847/penghayat-kepercayaan-segera-punya-e-ktp" target="_blank">kolom agama</a>&nbsp;dikosongkan, maka menimbulkan kesan bahwa orang Badui tidak beragama. "Kan kami jadi terlihat tidak beragama, padahal kami ada kepercayaan," tambahnya. Menurut Jaro Saija, polemik ini sudah sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan tinggal menunggu putusan. Namun, diakui dirinya hingga saat ini belum ada kabar yang sampai ke dirinya. Suku Badui merupakan bagian dari masyarakat Indonesia juga <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/12/203923/1-juli-penghayat-kepercayaan-akan-miliki-e-ktp-sendiri" target="_blank">penghayat kepercayaan</a>. Bukan penganut salah satu dari enam agama resmi yang diakui pemerintah. Selama ini di e-KTP pada kolom agama tidak tuliskan apa-apa alias kosong. Sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, pihaknya masih menunggu putusan dari MK. "Ini makanya kami juga akan tanya sama MK yang mengurusi ini," kata Wahidin sembari menegaskan selalu berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemengadri).

Kolom Agama Dikosongkan di e-KTP, Warga Badui: Kesannya Tak Beragama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendagri-siapkan-ktp-khusus-bagi-penghayat-kepercayaan_m_201857.jpeg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo menyiapkan KTP desain khusus untuk penghayat kepercayaan." width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo menyiapkan KTP desain khusus untuk penghayat kepercayaan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desain kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi para penghayat kepercayaan akhirnya mendapat kepastian. Kemarin (4/4) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui desain e-KTP penghayat yang diusulkan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Nanti keterangan yang ada di e-KTP penghayat berbeda dengan pemeluk enam agama di Indonesia. Kolom agama dalam data yang tertera di e-KTP berganti menjadi kepercayaan. Sedangkan keterangan kepercayaannya diseragamkan menjadi "Tuhan Yang Maha Esa". Berbeda dengan pemeluk agama yang keterangannya berisi Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, atau Khonghucu. Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, sebelum memutuskan, pemerintah telah melakukan komunikasi dan menyerap aspirasi dari banyak pihak. Mulai MK, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, organisasi keagamaan, hingga berbagai aliran kepercayaan. "Silakan ditulis Ketuhanan Yang Maha Esa. Fisiknya tidak berubah," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta.&nbsp;

Mendagri Siapkan KTP Khusus bagi Penghayat Kepercayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kelompok-pimpinan-andi-rodiyono-dipastikan-sesat_m_189382.jpeg" alt="Situasi di kediaman Andi Rodiyono paska didatangi jajaran kepolisian Polsek Pedurungan" width="100%">
<figcaption>Situasi di kediaman Andi Rodiyono paska didatangi jajaran kepolisian Polsek Pedurungan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah menegaskan kelompok yang meresahkan warga Palebon, Semarang, pimpinan Andi Rodiyono, 63, sebagai aliran sesat. Pasalnya, Islam tak pernah mengajarkan untuk mengurung diri.&nbsp; "Masak ada ajaran Islam yang mengisolasi diri, dan berpisah dengan keluarganya? Kan di dalam Islam tidak ngajarin gitu. kalau dia (Andi) ngakunya Islam, ya berarti sesat," tegas Ketua MUI Jateng Daroji saat dihubungi, Jumat (16/2). Diberitakan sebelumnya, jajaran Polsek Pedurungan mendatangi sebuah kelompok terduga pelaku penyimpangan kepercayaan pimpinan Andi Rodiyono, pada Rabu (14/2) malam. Sebanyak 43 orang diamankan dari dalam rumah yang beralamatkan di Jalan Panda Timur II, Nomor 07 RT 01/RW 11 Palebon, Pedurungan, Semarang tersebut. Andi yang mengajarkan kepada pengikutnya untuk tak berinteraksi dengan dunia luar selama setahun penuh itu, mengaku ber-KTP dan beragama Islam saat diperiksa di Mapolsek Pedurungan, Kamis (15/2) dini hari. Dirinya juga diketahui tidak mewajibkan anggotanya untuk mengamalkan ibadah shalat.&nbsp; Atas adanya hal ini, Daroji tengah berkordinasi dengan MUI Kota Semarang untuk menindak lanjuti kelompok yang meresahkan warga tersebut. "Karena ini wilayah Kota Semarang, nanti kita bakal minta ke MUI Kota Semarang untuk ke TKP. Kami akan melakukan pembinaan jika benar ada penyimpangan dan dibantu oleh aparat juga," tambahnya. Terpisah, Kapolsek Pedurungan, Kompol Mulyadi menjelaskan, sejak Kamis (16/2) kemarin, seluruh penghuni yang sebelumnya diamankan dari rumah Andi telah diminta pulang ke kediaman masing-masing. Mereka sudah didata dan diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. "Tidak ada tersangka karena tidak ditemukan pelanggaran pidana di sana, kami hanya memeriksa keterangan tiga orang sampai subuh kemarin diperiksa, setelah itu mereka semua kami minta pulang," terang Mulyadi. Ia juga masih melakukan pemeriksaan terhadap Andi terkait keterkaitan kelompoknya dengan aliran yang pernah ada. "Dari pemeriksaan ya katanya cuma diskusi, sembari menutup diri dari dunia luar selama setahun, sejauh ini kami belum melihat ada keterkaitan dengan Gafatar atau organisasi lainnya," sambungnya Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan termasuk dalam aliran yang sudah terdaftar atau belum.

Kelompok Pimpinan Andi Rodiyono Dipastikan Sesat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keberadaan-aliran-kepercayaan-di-semarang-diduda-sudah-lama_m_189200.jpeg" alt="Situasi rumah yang diduga jadi pusat kegiatan penyimpangan kepercayaan di Jalan Panda Timur II Nomor 07 RT 01/RW 11 Palebon, Pedurungan, Semarang." width="100%">
<figcaption>Situasi rumah yang diduga jadi pusat kegiatan penyimpangan kepercayaan di Jalan Panda Timur II Nomor 07 RT 01/RW 11 Palebon, Pedurungan, Semarang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumah yang diduga digunakan sebagai sarang kegiatan penyimpangan kepercayaan di Jalan Panda Timur II Nomor 07 RT 01/RW 11 Palebon, Pedurungan, Semarang, ternyata sudah dua kali didatangi petugas kepolisian. Tak hanya itu, rumah yang terlihat serba tertutup dan dipagari pintu besi setinggi tiga meter milik Andi Rodiyono, 68, itu, juga diketahui sempat disambangi oleh beberapa warga sipil lainnya. Menurut keterangan Arifin, seorang warga yang tak tinggal jauh dari lokasi rumah tersebut, para warga sipil itu adalah beberapa kerabat dari anggota kelompok tergabung dalam aktivitas diduga sebagai penyimpangan kepercayaan tadi.&nbsp; "Polisi dulu sempat datang juga, dua kali sebelum semalam. Digedor-gedor itu pintu besi tapi tidak dibukakan. Bahkan, beberapa kali ada orang yang ngaku rekan atau kerabat orang di dalam (rumah) mohon sampai nangis minta saudaranya keluar," terangnya saat ditemui, Kamis (15/2). Lewat keterangannya, para orang-orang yang meminta untuk kerabatnya kembali dan keluar dari rumah tersebut diketahui bukan warga sekitar. Mereka datang dari luar Kota Semarang. "Bukan, mereka bukan orang sini. Ada yang datang dari Purwodadi dan kota lain. Tapi, ada juga warga sini, namun sudah keluar," sambungnya. Arifin menuturkan, pintu pagar besi besar itu baru dipasang sekitar tiga bulan lalu. Semenjak itulah aktivitas mencurigakan terebut mulai terendus warga sekitar.&nbsp; Dahulu, menurutnya, Andi Rodiyono sempat membuka usaha bengkel di kediamannya itu. Namun, bengkel tersebut kini telah berhenti beroperasi. "Dulu ada bengkel yang bukanya tiap malam. Sudah buka sejak dari saya kecil dan kemudian tutup dari tiga bulan lalu," imbuhnya. Namun menurut Arifin, sosok Andi Rodiyanto memang sudah dikenal tertutup sejak dulu. Saking tertutupnya, pria yang diduga berperan sebagai pemimpin kelompok tersebut menjadi terlampau acuh. "Ada pengajian di masjid depan rumahnya saja bengkelnya tetap buka dan berisik. (Ibadah) Jumatan juga tidak kelihatan, tapi kalau arisan memang tidak pernah ikut dari dulu," katanya lagi. Sementara saat rumah tersebut dikunjungi, pintu besi yang kabarnya selalu tertutup itu telah terbuka. Namun, orang-orang di dalam menolak berkomentar ketika dimintai keterangan. Sebelumnya, Polsek Pedurungan Polrestabes Semarang mengamankan 43 orang yang diduga terlibat dalam kegiatan penyimpangan kepercayaan pada sebuah rumah di&nbsp;Jalan Palebon Raya Nomor 07&nbsp;RT 01/RW 11 Palebon, Pedurungan, Semarang, Rabu (14/2) malam. Puluhan orang yang diamankan tersebut terdiri dari berbagai macam kelompok usia, bahkan satu diantaranya adalah seorang bayi yang baru berusia sekitar dua bulan. Mereka diketahui tidak pernah keluar dari bangunan rumah itu sejak tiga bulan lamanya.

Keberadaan Aliran Kepercayaan di Semarang Diduda Sudah Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-terlibat-penyimpangan-kepercayaan-43-orang-diamankan_m_188960.jpeg" alt="Sekumpulan orang yang diduga terlibat kegiatan penyimpangan kepercayaan saat diamankan." width="100%">
<figcaption>Sekumpulan orang yang diduga terlibat kegiatan penyimpangan kepercayaan saat diamankan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polsek Pedurungan Polrestabes Semarang mengamankan 43 orang yang diduga terlibat dalam kegiatan penyimpangan kepercayaan pada sebuah rumah di&nbsp;Jalan Palebon Raya Nomor 07&nbsp;RT 01/RW 11 Palebon, Pedurungan, Semarang, Rabu (14/2) malam. Puluhan orang yang diamankan tersebut terdiri dari berbagai macam kelompok usia, bahkan satu diantaranya adalah seorang bayi yang baru berusia sekitar dua bulan. Total ada 11 kepala keluarga. Kapolsek Pedurungan Kompol Mulyadi menuturkan bahwa pihaknya melibatkan jajaran Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) setempat, karena diketahui satu diantara puluhan orang yang diamankan tersebut merupakan anggota dari satuan mereka. &ldquo;Kami membantu pengamanan rekan-rekan Pomal yang mengirim surat kepada Polrestabes Semarang untuk mengambil atau mengamankan salah satu anggotanya terkait keterlibatannya dalam kelompok ini,&rdquo; ujar Kompol Mulyadi di Mapolsek Pedurungan, Kamis (15/2). Hal itu, menurut Mulyadi, diperkuat dengan laporan warga yang mengaku beberapa kerabatnya terlibat dalam kegiatan di rumah itu. Mereka resah dengan aktivitas yang kemudian diketahui belum berizin tersebut. Menurut beberapa kesaksian warga sekitar yang mencurigai adanya kegiatan tersebut, rumah yang dimaksud juga selalu tertutup selama beberapa bulan terakhir. Orang-orang di dalam bangunan itu diketahui sangat jarang keluar. &ldquo;Ada laporan kepada kami bahwa salah satu anggota keluarganya ada yang ikut dalam kelompok tersebut namun sangat sulit untuk ditemui, bahkan rumah itu selalu tertutup,&rdquo; terangnya. Paska dilakukan pengamanan dan pemeriksaan oleh jajaran kepolisan di Mapolsek Pedurungan, Andi Rodiyono, 63, pemilik rumah sekaligus pemimpin kelompok itu mengaku bahwa mereka hanya melakukan sebatas diskusi. &ldquo;Tidak ada apa-apa, kami cuma berkumpul dan berdiskusi saja, membahas soal kehidupan,&rdquo; ungkapnya kepada petugas. Saat dikronfontir dengan kesaksian warga yang mengatakan bahwa anak-anak di sana tidak diperbolehkan untuk bersekolah dan para dewasa tidak terlihat pergi bekerja, hanya sepanjang waktu berada di dalam rumah itu, Andi menjawab hal tersebut memang disengaja dengan suatu maksud. &ldquo;Di tempat kami mencoba dalam satu tahun tidak berinteraksi dengan dunia luar, kemudian setelahnya baru bisa," sambungnya. Andi menuturkan, rencana setahun tidak berinteraksi dengan dunia luar ini baru berjalan selama tiga bulan dan tidak ada hubungannya dengan masalah keagamaan. &ldquo;Bukan masalah agama. Bebas. Kami mulai tutup gerbang, tidak interaksi dengan dunia luar sudah tiga bulan. Untuk makanan, kami sudah siapkan semua di dalam,&rdquo; ungkapnya. Meski demikian, dirinya tak menjelaskan secara jelas tujuan di balik kegiatan itu semua. Hingga kini, petugas masih memeriksa lebih dalam terkait motif dan tujuan perkumpulan ini, sembari menginstruksikan orang-orang yang terlibat untuk meninggalkan rumah itu dalam waktu dekat.

Diduga Terlibat Penyimpangan Kepercayaan, 43 Orang Diamankan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#aliran kepercayaan

Berita Terkini

Rusdi Berstatus Jenderal Pertama di Kekaisaran Sunda Nusantara

Urusan Aplikasi Pakem, Nasdem Pilih Berseberangan dengan PSI

Urusan Aplikasi Pakem, Nasdem Pilih Berseberangan dengan PSI

Soal Aliran Kepercayaan, Dispendukcapil Tunggu Teknis dari Kemendagri

Tak Seluruh Penghayat Aliran Kepercayaan Setuju Dibuatkan E-KTP

Kolom Agama Dikosongkan di e-KTP, Warga Badui: Kesannya Tak Beragama

Mendagri Siapkan KTP Khusus bagi Penghayat Kepercayaan

Kelompok Pimpinan Andi Rodiyono Dipastikan Sesat

Keberadaan Aliran Kepercayaan di Semarang Diduda Sudah Lama

Diduga Terlibat Penyimpangan Kepercayaan, 43 Orang Diamankan

Download Aplikasi JawaPos.com