<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenag-benarkan-banyak-pemuka-agama-terima-aliran-dana-besar_m_.jpg" alt="ILUSTRASI UANG. Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rai membenarkan adanya oknum pemuka agama yang banyak melakukan transaksi keuangan mencurigakan dibanding oknum pengurus partai politik." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI UANG. Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rai membenarkan adanya oknum pemuka agama yang banyak melakukan transaksi keuangan mencurigakan dibanding oknum pengurus partai politik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) lebih sulit diselidiki daripada tindak pidana yang berkaitan dengan uang lainnya. Menyiasati hal tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengembangkan sistem informasi yang diharapkan bisa membantu mempermudah penelusuran tersangka.  Deputi Pemberantasan PPATK Firman Santyabudi menyatakan bahwa penyempurnaan database memang penting. Namun, database yang berbasis transaksi keuangan elektronik saja tidak cukup. Sebab, pendanaan terorisme tidak melulu menggunakan teknologi elektronik. Untuk meminimalkan jejak, justru tidak jarang pendanaan terorisme dilakukan secara tunai dengan sumber pendanaan yang sejatinya juga halal.  Tren yang baru ditangani PPATK, pelaku terorisme tidak bergerak secara berkelompok. Tetapi beraksi sendiri alias lone wolf. Meski kemungkinan tetap didapat dari jaringan tertentu, pendanaannya dibuat lebih sulit terlacak karena berbentuk sumbangan untuk perorangan.  Karena terorisme telah menjadi musuh bersama semua negara, PPATK berupaya meningkatkan kerja sama dengan berbagai negara dalam isu tersebut. Khususnya di wilayah Asia Tenggara. Bersama Australia dan Malaysia, badan intelijen keuangan Indonesia itu mengembangkan sistem yang dinamai terrorism financing information sharing platform (TFISP).  Sistem tersebut akan mempermudah pertukaran informasi antarnegara terkait dengan aliran pendanaan terorime. Prosesnya lebih cepat dan penyampaian data lebih aman. PPATK pernah melayani permintaan data dari 97 negara lewat pilot project sistem informasi tersebut. Sebaliknya, Indonesia juga menerima informasi dari 53 negara.

PPATK Kembangkan Sistem Lacak Dana Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diminta-buat-bom-polisi-telusuri-aliran-dana-terduga-teroris-di-unri_m_217702.jpeg" alt="BAHAN PELEDAK: Petugas menunjukkan barang bukti sejumlah bahan peledak yang berhasil diamankan dari ketiga pelaku terduga teroris di UNRI, Sabtu (2/6) malam." width="100%">
<figcaption>BAHAN PELEDAK: Petugas menunjukkan barang bukti sejumlah bahan peledak yang berhasil diamankan dari ketiga pelaku terduga teroris di UNRI, Sabtu (2/6) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliran dana yang diterima Muhammad Nur Zamzam, terduga teroris di Universitas Riau juga menjadi salah satu fokus yang ditelusuri Kepolisian. Terlebih, dia sempat diminta membuatkan bom oleh pelaku penyerangan Mapolda Riau, Pak Ngah.&nbsp; "Nah itu sedang kita dalami (aliran dana dari Pak Ngah). Tetapi ada koneksi (dengan Pak Ngah) memang dari bukti yang kita miliki baik digital dan lain-lain," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Mohamad Iqbal di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (4/6). Selain dari Pak Ngah, kata dia, penyidik juga bakal menelusuri aliran dana lain yang diterima Zamzam terutama berkaitan dengan aksinya. "Pasti. Kita telusuri. Tim itu pasti bercabang-cabang. Sub tim termasuk sub tim yang akan melakukan penyelidikan termasuk scientific identification di bidang anggaran," jelas Iqbal.&nbsp; Kata dia, penyidik Densus 88 juga terus mencari tau darimana Zamzam belajar membuat bom. "Saat ini sedang kita kembangkan jelas. Satu tersangka NMZ terus di dalami darimana mereka mempelajari," tambahnya.&nbsp; Sementara itu, tim Densus 88 katanya terus bergerak untuk menangkap para teroris yang masih berkeliaran. "Bukan hanya Riau tapi seluruh Indonesia melakukan upaya represif untuk preventif sehingga kita tidak ada kecolongan," pungkas Iqbal.&nbsp; Sebelumnya, Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap Zamzam di Universitas Riau. Kejadian ini bermula pada pukul 13.30 WIB, Densus 88 melakukan penggeledahan dan menemukan bom rakitan di Kampus UNRI Fakultas Fisipol, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota, Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun Zamzam merupakan lulusan mahasiswa UNRI. Dia diduga memiliki kemampuan membuat bom TATP. Dia juga mempublikasikan cara pembuatan bom di link group telegram. Zamzam berencana melakukan serangan terhadap sejumlah objek vital. Yakni di kantor DPR RI dan DPRD. Dari tangan Zamzam, Densus 88 mengamankan 2 buah bom pipa besi yang sudah jadi, 2 bahan handak TATP yang sudah jadi, material bahan peledak, 2 buah busur panah, 8 buah anak panahnya, 1 buah senapan angin, dan 1 buah granat tangan rakitan.

Diminta Buat Bom, Polisi Telusuri Aliran Dana Terduga Teroris di UNRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/sikap-polri-terhadap-cara-baru-teroris-terima-aliran-dana_m_101305.jpeg" alt="Kombespol Martinus Sitompul" width="100%">
<figcaption>Kombespol Martinus Sitompul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan masih adanya aliran dana untuk aksi terorisme. Yaitu dengan memanfaatkan financial technology (fintech). Di mana para pelaku teror menggunakan PayPal atau Bitcoin untuk mentransfer uang. Terkait hal itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, pihaknya bakal mendalami informasi tersebut. Polri, kata dia, tak memungkiri pendanaan untuk kelompok teror saat ini semakin berkembang. "Info ini akan ditindalanjuti, mengkroscek yang selama ini didalami. Yang berafiliasi ke BN (Bahrun Naim), akan didalami untuk bisa dipahami aliran dananya. Sekarang, pengiriman uang itu tak secara fisik melalui bank atau jasa pengiriman uang, tapi juga melalui dunia maya," beber Martinus di Divhumas Polri, Selasa (10/1) Menurut Martinus, modus pengiriman uang secara virtual sebenarnya bukan hal baru. Martinus mengungkapkan, dari sejumlah terduga teroris yang ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri belakangan ini, mereka mengaku mendapatkan kiriman uang melalui transaksi di dunia maya. "Ini kan sudah lama dan sudah didalami. Dalam hal ini kita kerja sama dengan BI (Bank Indonesia) apakah dibenarkan, apakah sesuai dengan aturan yang ada di BI. Pengumpulan uang melalui dunia maya apakah sudah diatur, apakah sudah menjadi satu regulasi yang lumrah dalam dunia pengiriamn uang, ini yang terus jadi pendalaman kita," terang Martinus. Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, akan menggandeng regulator dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menangkal pendanaan teroris ini. "Fintech ini tentu kita juga bergandengan tangan dengan lembaga pengatur dan pengawas, dalam hal ini BI dan OJK. Karena fintech ini sangat maju dan sering dimanfaatkan terorisme," kata dia di Kantor PPATK Jakarta, Senin 9 Januari 2017. Dia mengatakan, salah satu model atau modus atau pendanaan teroris ini ialah penggunaan Bitcoin. "Bitcoin, dia beli dulu Bitcoin transaksinya pihak-pihak dalam sistem Bitcoin, baru ketahuan saat menguangkan, dan nanti bisa tahu," kata Kiagus. Dia mengatakan, penelusuran aliran dana melalui fintech relatif sulit dilakukan. Pasalnya, fintech tak terintegrasi langsung dengan sistem yang ada dalam hal ini perbankan. (elf/JPG)

Sikap Polri Terhadap Cara Baru Teroris Terima Aliran Dana