<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Kabareskrim-Polri-Komjen-Agus-Andrianto-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri "menyelamatkan" 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) di korps Bhayangkara tersebut. Meski begitu, para ASN dari KPK itu dipastikan tidak ditugaskan sebagai penyidik.  Ketentuan itu berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. "Kalau mendasari Undang-Undang Kepolisian sih enggak (jadi penyidik) ya, karena penyidik, penyidik pembantu maupun penyelidik itu anggota Polri bukan ASN Polri," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Rabu (29/9). Dengan demikian, kendati 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri, tetapi mereka tidak ditugaskan sebagai penyidik.  Saat ini Polri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB); serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih membahas teknis alih status 56 pegawai KPK tersebut. "Ikuti saja prosesnya," jelas Agus.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap merekrut 56 pegawai KPK menjadi ASN di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Tawaran itu merupakan solusi dari Sigit atas tidak dilantiknya para pegawai KPK itu sebagai ASN di lembaga antirasuah tersebut.  "Kami berkirim surat kepada pak Presiden untuk memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK yang tidak lulus dites dan tak dilantik ASN KPK untuk bisa kita tarik kemudian dan rekrut jadi ASN Polri," kata Sigit kepada wartawan, Selasa (28/9).  Sigit mengaku usulan itu sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan Presiden Jokowi sudah membalas suratnya melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada 27 September 2021.  "Prinsipnya beliau setuju 56 orang pegawai KPK tersebut untuk menjadi ASN Polri," imbuhnya.  Dalam surat tersebut Jokowi memberikan petunjuk untuk Polri berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan BKN. Saat ini proses mekanisme perekrutan masih dibahas bersama.

Walau Jadi ASN Polri, 56 Pegawai KPK Tidak Bertugas sebagai Penyidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/bincang-KPK.jpg" alt="Pegawai KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pegawai KPK. (Muhammad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengakui kesalahannya dalam melaksanakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), sebagai syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini karena banyak pelanggaran yang dilakukan, sehingga harus dibatalkan hasilnya.  "Meminta Pimpinan KPK mematuhi temuan cacat prosedural dari Ombudsman RI dan pelanggaran HAM terkait TWK dengan membatalkan hasil tes tersebut," kata Anggota Themis Indonesia, Nanang Farid Syam merilis hasil analisa THEMIS Indonesia Law Firm &amp; Dewi Keadilan Social JusticeMission-, Selasa (7/9).  Usai dibatalkan, Nanang meminta agar dilaksanakan TWK ulang yang transparan dan/atau melakukan proses alih-status sebagaimana pernah diberlakukan terhadap anggota TNI dan kepolisian tanpa perlu melakukan TWK, dengan meminta Presiden Joko Widodo menyelesaikan berdasarkan ketentuan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS yang membuat Presiden berwenang melantik langsung pegawai KPK menjadi PNS.  "Menghimbau Pimpinan KPK mematuhi UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku," tegas Nanang.  Nanang menyampaikan, meski Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan TWK konstitusional, tetapi tidak boleh merugikan pegawai KPK. Karena semua pegawai KPK mempunyai kesempatan yang sama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus tetap mengedepankan sumber daya manusia pegawai KPK yang bukan hanya profesional, tapi juga berintegritas, netral dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pegawai KPK.  Selain itu, makna tidak boleh merugikan dalam konteks lembaga, mengandung arti tidak boleh merugikan bagi lembaga KPK sendiri yang dalam hal ini terkait dengan teknis penegakan hukum, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara yang fokus pada pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  "Terang benderang dalam putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-XIX/2021 tidak memiliki pertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 70/PUU-XVII/2019. Mahkamah mengakui konstitusional TWK, tapi Mahkamah tidak pula memutus mengenai prosedur yang seperti apa yang konstitusional," tegas Nanang.  Nanang menegaskan, kewenangan yang konstitusional tidak menjadi pembenar atas implementasi dari kewenangan tersebut yang dilakukan secara cacat procedural dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, konstitusionalisme norma tidak dapat melegitimasi tindakan inkonstitusionalisme saat norma tersebut dilaksanakan.  Dia mengakui, putusan MK berlaku final dan mengikat sebagaimana ketentuan UU MK. Dalam konteks ini lanjut Nanang, KPK berwenang untuk melakukan TWK karena putusan MK menyatakan demikian.  Meski demikian, KPK dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebagai penyelenggara TWK tidak bisa berlindung di balik putusan MK. Sebab lembaga-lembaga yang memiliki otoritas telah memiliki penilaian, bahwa dalam praktik penyelenggaraan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK secara sah dan meyakinkan telah menemukan fakta adanya penyalahgunaan wewenang, cacat adminitrasi dan terbukti adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia.  "Meskipun TWK konstitusional, namun tidak dapat proses pelaksanaanya tidak menjunjung nilai-nilai konstitusi (UUD 1945), terkait perlindungan hak asasi manusia dan ketentuan undang-undang lainnya, termasuk UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Serta ketentuan UU Administrasi Pemerintahan melarang penyelenggara negara, dalam konteks ini KPK, melakukan tindakan dan kebijakan yang bukan kewenangannya; mencampur adukan kewenangan dan sewenang-wenang," pungkas Nanang.

Jokowi Berwenang Melantik 57 Pegawai KPK Nonjob jadi PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Sidang-MK-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat orang hakim Mahkamah Konstitusi memberikan alasan berbeda (concurring opinion) dalam putusan uji materi, terkait proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).  Dalam putusan Nomor 34/PUU-XIX/2021, hakim konstitusi memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonan yang diajukan Muh Yusuf Sahide selaku Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia. Namun, empat orang hakim: Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih memiliki alasan berbeda.  "Bagi pegawai KPK menjadi pegawai ASN bukan atas keinginan sendiri, melainkan merupakan perintah undang-undang, in casu UU 19/2019. Lebih tegas lagi, berdasarkan UU 19/2019 peralihan status menjadi pegawai ASN merupakan hak hukum bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK," demikian disebutkan hakim MK dalam putusan yang dibacakan pada hari Selasa (31/8) dilansir dari Antara.  Karena beralih status sebagai ASN menjadi hak pegawai KPK sesuai dengan maksud Undang-Undang No 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka dalam pengalihan tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi pegawai ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut.  "Sebab para pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan," tambah hakim MK.  Menurut keempat hakim konstitusi dan sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, "status peralihan" bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK bukanlah proses seleksi calon pegawai baru atau seleksi ASN baru yang mengharuskan untuk dapat dilakukan berbagai bentuk seleksi, sehingga sebagiannya dapat dinyatakan "memenuhi syarat" dan sebagian lagi dapat dinyatakan "tidak memenuhi syarat", agar tetap memberikan kepastian hukum bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK.  "Secara hukum, apabila diletakkan dalam konstruksi Pasal 69B dan Pasal 69C UU No. 19/2019, peralihan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu. Setelah penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK mendapat status pegawai ASN, institusi KPK dapat melakukan berbagai bentuk tes untuk menempatkan mereka dalam struktur organisasi KPK sesuai dengan desain baru KPK," ungkap hakim MK.  Artinya, seluruh pegawai KPK, menurut empat orang hakim MK, berhak untuk beralih status sebagai ASN. Setelah berstatus ASN, dapat dilakukan tes untuk menentukan penempatan di KPK.  "Karena peralihan status tersebut sebagai hak, peralihan dilaksanakan terlebih dahulu dan setelah dipenuhi hak tersebut baru dapat diikuti dengan penyelesaian masalah-masalah lain, termasuk kemungkinan melakukan promosi dan demosi sebagai pegawai ASN di KPK," kata hakim MK.  Dalam konteks tersebut, menurut empat orang hakim MK, sekalipun permohonan uji materi ditolak, pertimbangan hukumnya dapat dijadikan momentum untuk menegaskan pendirian Mahkamah ihwal peralihan status penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN sebagai hak yang harus dipenuhi, sebagaimana semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.  Dalam permohonannya, Yusuf Sahide meminta agar MK menyatakan dua pasal di UU No. 19/2019 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.  Kedua pasal tersebut adalah Pasal 69B Ayat (1) yang menyebutkan bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik KPK yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak UU ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.  Disebutkan dalam Pasal 69C bahwa pada saat UU ini mulai berlaku, pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak UU ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Yusuf Sahide berharap agar majelis MK mengubah kedua pasal tersebut menjadi "Pada saat UU ini mulai berlaku, Pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU ini mulai berlaku diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan".  Alasan pemohon adalah karena frasa "dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam pasal 69B dan 69C dimanfaatkan secara salah karena menggunakan TWK sebagai seleksi dan bagi pegawai yang tidak lolos TWK akan mengakibatkan pemberhentian pegawai KPK sehingga menimbulkan kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28D Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.  Namun, hakim MK menolak dalil-dalil yang diajukan pemohon dan menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan proses alih status pegawai KPK sebagai ASN melalui TWK.

Empat Hakim MK Nilai Semua Pegawai KPK Berhak Beralih Status jadi ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-minta-polisi-seret-aktor-intelektual-teror-bom-ke-pimpinan-kpk_m_.jpg" alt="aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang" width="100%">
<figcaption>aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengomentari pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron yang mencari alasan tidak hadir dalam panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). ICW menilai, penjelasan Nurul Ghufron berkaitan dengan panggilan Komnas HAM terlalu berbelit-belit dan tidak menyasar substansi persoalan.  "Mestinya selaku pejabat publik dan penegak hukum, seluruh Pimpinan KPK menghargai serta memenuhi panggilan Komnas HAM," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (11/6).  Pernyataan Ghufron yang mempertanyakan pelanggaran HAM Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) juga sangat absurd. Betapa tidak, selama satu bulan terakhir sudah terlalu banyak kesaksian 75 pegawai KPK nonaktif perihal pertanyaan yang diajukan saat mengikuti TWK.  "Mayoritas pertanyaan yang diajukan tidak relevan, menyinggung ranah pribadi, bahkan melecehkan perempuan," cetus Kurnia.  Dia menyebut, jika kesaksian itu belum cukup bagi Pimpinan KPK, maka lebih baik lima orang tersebut, terutama Firli Bahuri, mengadakan nonton bareng film EndGame produksi Watchdoc Documentary agar mereka memahami melihat permasalahan TWK.  "Maka dari itu, ICW mendesak agar Pimpinan KPK tidak bersembunyi atau kabur dari permasalahan TWK yang jelas dan terang benderang telah melanggar HAM 75 pegawai. Jika kemudian panggilan selanjutnya tidak juga datang, maka lebih baik mereka berlima mengundurkan diri saja sebagai Pimpinan KPK," ungkap Kurnia.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan alasan terkait ketidakhadiran Pimpinan KPK dalam panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Ghufron menyatakan, pihaknya menghormati semua lembaga negara termasuk Komnas HAM, dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  "Mengapa KPK atau saya nggak hadir terhadap undangan Komnas HAM? Mohon diklarifikasi KPK tidak mangkir. Yang disebut mangkir itu tidak hadir dan tidak memberi alasan," kata Ghufron ditemui di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/6).  Ghufron menyatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada Komnas HAM terkait pelanggaran HAM apa yang akan didalami kepada pimpinan KPK. Sehingga hal ini untuk memastikan klarifikasi Komnas HAM kepada Pimpinan KPK.  "KPK menyampaikan alasan bahwa KPK butuh kepastian bahwa yang akan dimintai keterangan kepada KPK itu berkaitan dengan dugaan pelangga HAM apa," cetus Ghufron.  "Dalam rangka memberi kepastian, KPK bertanya ke Komnas HAM bahwa KPK itu dipanggil dalam pemeriksaan atas dugaan HAM apa?. Sekali lagi untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum, karena kepastian hukum adalah salah satu hak asasi manusia yang dihormati," imbuhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/09/06/2021/kembali-kirim-surat-panggilan-komnas-ham-minta-firli-bahuri-cs-patuh/">Kembali Kirim Surat Panggilan, Komnas HAM Minta Firli Bahuri Cs Patuh</a>  Meski demikian, Ghufron tidak bisa menjawab akan menghadiri pemanggilan Komnas HAM pada Selasa (15/6) pekan depan atau tidak. Dia justru berdalih, Komnas HAM sepatutnya memberikan keterangan jelas sebelum memanggil Pimpinan KPK.  "Supaya kami ke sana juga memiliki kepastian dan dokumen yang disiapkan jelas," tegas Ghufron menandaskan.

ICW Sarankan Firli Cs Mundur jadi Pimpinan KPK Jika Abaikan Komnas HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Komnas-HAM-RDW.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menanggapi pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo yang mendukung Ketua KPK Firli Bahuri tidak memenuhi panggilannya. Komnaa HAM menegaskan, pemeriksaan terhadap Firli merupakan tugas Undang-Undang.  "Komnas HAM sejak 1993 didirikan salah satu mandat utamanya adalah memastikan bahwa penyelanggaraan negara sesuai dengan HAM atau tidak, yang kedua, sejak 1993, sampai sekarang salah satu tugas Komnas HAM adalah memberikan kejelasan akan satu peristiwa. Berikutnya, sejak 1993 sampai sekarang Komnas HAM itu menerima semua aduan masyarakat terkait pelanggaran yang mereka duga melanggar HAM," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/6).  Anam menyampaikan, pihaknya menindaklanjuti laporan dari 75 pegawai yang menduga adanya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sehingga, setiap laporan masyarakat merupakan hal wajar untuk ditindaklanjuti.  "Yang paling pertama adalah yang mengadukan, jadi apakah ini pelanggaran HAM atau tidak, yang menilai pertama adalah pihak pengadu, dan kasus di Komnas HAM yang diadukan itu buanyak macem-macem, mulai dari suporter sepakbola juga ada, mulai dari tembak menembak ada, gusur menggusur juga ada, mulai dari urusan sosmed ada," ungkap Anam.  "Jadi semua masalah itu masuk konteks hak asasi manusia menurut pengadu," imbuhnya.  Anam menegaskan, laporan masyarakat bisa diartikan adanya pelanggaran HAM setelah meminta keterangan dari sejumlah pihak, hingga penelaah tim ahli. Dia memastikan, pihaknya bekerja objektif menindaklanjuti laporan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK.  "Nanti setelah semua keterangan semua fakta, semua prosedur kita cek kita periksa kita uji dengan ahli baru kita simpulkan," pungkas Anam.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/06/2021/diduga-terima-gratifikasiicw-laporkan-firli-bahuri-ke-bareskrim-polri/">Komnas HAM Beri Kesempatan Ulang Firli Cs Klarifikasi Polemik TWK</a>  Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo justru mendukung langkah Ketua KPK Firli Bahuri yang tidak mememuhi panggilan Komnas HAM. Tjahjo menyebut, tidak ada kaitan antara penyelenggaraan TWK dengan pelanggaran hak asasi manusia.  "Kami juga mendukung KPK misalnya yang tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan (tes) kewarganegaraan itu (dengan) urusan pelanggaran HAM?," cetus Tjahjo dalam rapat dengan Komisi II DPR, Selasa (8/6).

Komnas HAM Tegaskan Pemanggilan Terhadap Firli Cs Sesuai Undang-undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Komnas-Ham-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam (tengah) secara simbolis menyerahkan barang bukti kasus tewasnya enam Laskar FPI kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi (ketiga kanan) di Kantor Komnas HAM" width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam (tengah) secara simbolis menyerahkan barang bukti kasus tewasnya enam Laskar FPI kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi (ketiga kanan) di Kantor Komnas HAM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melayangkan surat pemanggilan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Harefa. Pemanggilan ulang ini dilayangkan karena Pimpinan KPK tidak mengindahkan agenda pemeriksaan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) pada Senin (7/6).  "Kami hari ini melayangkan surat panggilan kedua pada pimpinan dan Sekjen KPK untuk mendapat keterangan. Kalau dalam respon kemarin, meminta klarifikasi kira kira apa dugaan pelanggarannya, ini dalam rangka untuk mencari itu," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/6).  Anam menyampaikan, pihaknya tidak segera memutus pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK. Karena sampai saat ini, masih mencari fakta dan akan meminta keterangan dari saksi ahli terkait dugaan pelanggaran HAM dalam TWK.  "Kalau ada pelanggaran, pelanggarannya apa itu nanti ketika semua sudah diperiksa, kita baca dokumen, panggil ahli, baru ketemu. Kalau sekarang belum bisa dijawab," ucap Anam.  Dia menegaskan, pemanggilan Komnas HAM seharusnya dimaknai sebagai salah satu kesempatan dan hak untuk mengklarifikasi dari KPK.  "Jadi ini tradisi yang baik, kita nggak boleh menyangkakan siapapun apakah dia pelanggar HAM, koruptor, nggak boleh, harus ada prosedurnya. Komnas HAM sedang melaksanakan prosedur itu," tegas Anam.  Oleh karena itu, Anam mengharapkan Pimpinan KPK bisa kooperatif mengindahkan pemanggilan Komnas HAM. Terlebih KPK merupakan penegak hukum yang menangani perkara korupsi.  "Hari ini surat panggilan kedua dilayangkan, kami harap Selasa depan bisa bertemu untuk mendapat keterangan pimpinan KPK. Semakin cepat semakin bagus karena publik luas menunggu apa yang terjadi," ucap Anam.  Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengakui telah menerima surat panggilan dari Komnas HAM pada Rabu, 2 Juni 2021 lalu. Tetapi Pimpinan KPK tidak bisa memenuhi panggilan Komnas HAM.  "Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM, sebagaimana tersebut didalam ketentuan yang berlaku saat ini," ujar Ali.  Ali menyampaikan, Pimpinan KPK telah melayangkan surat ke Komnas HAM pada Senin (7/6) kemarin. Hal ini untuk meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam alih status pegawai KPK.  "Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," ucap Ali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/06/2021/komnas-ham-beri-kesempatan-ulang-firli-cs-klarifikasi-polemik-twk/">Komnas HAM Beri Kesempatan Ulang Firli Cs Klarifikasi Polemik TWK</a>  Firli Bahuri Cs, melalui juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri menegaskan, proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dia menyebut, KPK telah melaksanakan UU tersebut.  "Pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Ali.

Kembali Kirim Surat Panggilan, Komnas HAM Minta Firli Bahuri Cs Patuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Angota-KPK-Laporkan-Indrianto-Seno-Adji-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko menyindir sikap Ketua KPK Firli Bahuri yang tidak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dia menyebut, Firli seharusnya berani sama seperti mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak memberhentikan pegawai KPK dengan dalih tes wawasan kebangsaan (TWK).  "Firli harus berani seperti saat mengabaikan perintah presiden," kata Sujanarko kepada JawaPos.com, Selasa (8/6).  Dia lantas menyindir Firli Bahuri yang kerap mendengungkan nilai-nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi. Tetapi justru takut saat dipanggil Komnas HAM untuk diklarifikasi terkait pelaksanaan TWK.  "Katanya Pancasilais, masak dipanggil resmi lembaga negara tidak berani datang," ketus pria yang karib disapa Koko ini.  Koko lantas menyampaikan pesan kepada Firli, seharusnya sebagai pimpinan tertinggi di KPK, bisa mengindahkan pemanggilan Komnas HAM. Dia menuturkan, pemanggilan Komnas HAM merupakan pemanggilan biasa seperti bentuk pemanggilan lembaga negara lainnya.  "Dipanggil Dewas saja datang kok, masak dipanggil Komnas HAM tidak berani datang," sindir Koko.  Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan, sedianya jika Firli Bahuri Cs menghadiri panggilan Komnas HAM akan diklarifikasi terkait polemik TWK. Karena sejumlah pegawai KPK, baik yang lulus TWK dan tidak lulus telah diminta keterangannya.  "Kita akan cross check itu, apakah informasi ini benar atau tidak. Kalau misalnya sebaliknya, kita juga akan tanya, sebenarnya kebijakan terkait dengan TWK ini seperti apa. Untuk nanti pada akhirnya menguji apakah ada standard, norma, prinsip hak asasi yang dilanggar atau tidak," beber Taufan.  Taufan menegaskan, konfirmasi ini dilakukan untuk mendalami adanya dugaan terkait pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK sebagaimana laporan yang diterima Komnas HAM.  "Ingin memastikan kebijakan ini sesuai dengan standard hak asasi atau tidak. Kalau katakanlah ada pelanggaran tentu kami akan kasih rekomendasi untuk pembenahan kepada presiden, kepada KPK sendiri, jadi hal yang sebetulnya ini normatif saja," tegas Taufan.  Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengakui telah menerima surat panggilan dari Komnas HAM pada Rabu, 2 Juni 2021 lalu. Tetapi Pimpinan KPK tidak bisa memenuhi panggilan Komnas HAM.  "Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM, sebagaimana tersebut didalam ketentuan yang berlaku saat ini," ujar Ali.  Ali menyampaikan, Pimpinan KPK telah melayangkan surat ke Komnas HAM pada Senin (7/6) kemarin. Hal ini untuk meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam alih status pegawai KPK.  "Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," ucap Ali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/06/2021/ogah-ke-komnas-ham-firli-cs-malah-tanya-hak-asasi-apa-yang-dilanggar/">Ogah ke Komnas HAM, Firli Cs Malah Tanya Hak Asasi Apa yang Dilanggar</a> <div class="single-meta"> <div class="row gap-10 align-items-center"> <div class="col-auto"> <div class="category">Firli Bahuri Cs, melalui juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri menegaskan, proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dia menyebut, KPK telah melaksanakan UU tersebut.</div> </div> </div> </div> "Pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Ali.

Sujanarko: Katanya Pancasilais Dipanggil Komnas HAM Tak Berani Datang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Komnas-HAM-RDW.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/8). (Ridwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan telah memeriksa 19 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK), syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini menindaklanjuti laporan 75 pegawai KPK yang gagal TWK tersebut. "Tim telah melakukan serangkaian penyelidikan dengan meminta keterangan 19 orang pegawai KPK, serta menerima sejumlah dokumen dari pengadu sebanyak tiga bundel," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam di kantornya, Selasa (8/6). Anam menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemetaan keterangan dan informasi berdasarkan hasil pemeriksaan, antara lain terkait kronologi proses TWK, landasan hukum TWK, prosedur pelaksanaan alih status dan TWK, substansi pertanyaan, background pekerjaan, tugas dan fungsi pokok, serta konteks kasus itu sendiri. Selain itu, Komnas HAM juga telah melayangkan surat pemanggilan secara lengkap dan patut pada 2 Juni 2021 sebanyak 10 surat yang ditujukan kepada pihak-pihak yang diadukan. Hal ini guna dapat hadir dan memberikan keterangan terkait permasalahan tersebut. "Selanjutnya, pada minggu ini Komnas HAM sedang mendalami dan menyiapkan kembali surat pemanggilan secara lengkap dan patut terhadap 5 pihak-pihak lain yang termasuk dalam konstruksi peristiwa," ungkap Anam. Anam mengharapkan, pemanggilan tersebut mendapat respon yang positif. Sehingga publik mengetahui duduk permasalahan atas kasus tersebut dan membuat terang peristiwa. "Selain itu, juga menjernihkan permasalahan tersebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM atau tidak," pungkas Anam. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/06/2021/ogah-ke-komnas-ham-firli-cs-malah-tanya-hak-asasi-apa-yang-dilanggar/">Ogah ke Komnas HAM, Firli Cs Malah Tanya Hak Asasi Apa yang Dilanggar</a> Sebagaimana diketahui, menindaklanjuti laporan 75 pegawai KPK terkait Tes Wawasan Kebangsaan pada proses alih status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), Komnas HAM RI telah membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan guna memeriksa adanya dugaan pelanggaran HAM pada proses alih status tersebut.

Komnas HAM Terima 3 Bundel Dokumen Hingga Periksa 19 Pegawai KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Ketua-Komnas-HAM-Ahmad-Taufan-Damanik-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik turun dari tangga usai dimintai keterangan di Menteng, Jakarta, Senin (14/12/2020). Selain Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga menggali keterangan Direktur Utama PT J" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik turun dari tangga usai dimintai keterangan di Menteng, Jakarta, Senin (14/12/2020). Selain Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga menggali keterangan Direktur Utama PT J</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Mereka beralasan melakukan rapat pimpinan (Rapim), sehingga tidak bisa menghadiri pemanggilan Komnas HAM untuk mengklarifikasi terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).  Hal ini disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Dia mengaku telah menerima surat konfirmasi dari KPK terkait ketidakhadiran Firli Bahuri maupun empat wakil ketua KPK.  "Kemarin setelah saya keluar kantor selepas maghrib, kata staf saya ada surat masuk, tapi kan mereka tidak berani buka, karena itu untuk saya. Kabar-kabarnya tidak bisa datang hari ini karena Rapim," kata Taufan di kantornya, Selasa (8/6).  Taufan mengharapkan, perwakilan dari Pimpinan KPK bisa menghadiri panggilan dari Komnas HAM. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh para pejabat lainnya di lingkungan kementerian/lembaga, ketika berhalangan hadir memenuhi panggilan Komnas HAM.  "Ini hal biasa, anda lihat tempo hari Kapolda Metro dipanggil kemari, Kapolda Kaltim dipanggil kemari. Kita juga pernah panggil Pak Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu pernah dipanggil Komnas HAM, walaupun waktu itu beliau tidak bisa, beliau kirim Dirjen kan untuk menjelaskan ada satu aduan dari kelompok manusia, katanya ada pelanggaran hak asasi terkait kebebasan berekspresi mereka," ucap Taufan.  Taufan menjelaskan, sedianya jika Firli Bahuri Cs menghadiri panggilan Komnas HAM akan diklarifikasi terkait polemik TWK. Karena sejumlah pegawai KPK, baik yang lulus TWK dan tidak lulus telah diminta keterangannya.  "Kita akan cross check itu, apakah informasi ini benar atau tidak. Kalau misalnya sebaliknya, kita juga akan tanya, sebenarnya kebijakan terkait dengan TWK ini seperti apa. Untuk nanti pada akhirnya menguji apakah ada standard, norma, prinsip hak asasi yang dilanggar atau tidak," beber Taufan.  Taufan menegaskan, konfirmasi ini dilakukan untuk mendalami adanya dugaan terkait pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK sebagaimana laporan yang diterima Komnas HAM.  "Ingin memastikan kebijakan ini sesuai dengan standard hak asasi atau tidak. Kalau katakanlah ada pelanggaran tentu kami akan kasih rekomendasi untuk pembenahan kepada presiden, kepada KPK sendiri, jadi hal yang sebetulnya ini normatif saja," tegas Taufan.  Sebelumnya, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri mengakui telah menerima surat panggilan dari Komnas HAM pada Rabu, 2 Juni 2021 lalu. Tetapi Pimpinan KPK tidak bisa memenuhi panggilan Komnas HAM.  "Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM, sebagaimana tersebut didalam ketentuan yang berlaku saat ini," ujar Ali.  Ali menyampaikan, Pimpinan KPK telah melayangkan surat ke Komnas HAM pada Senin (7/6) kemarin. Hal ini untuk meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam alih status pegawai KPK.  "Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," ucap Ali.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/06/2021/firli-bahuri-cs-dikabarkan-tidak-akan-penuhi-panggilan-komnas-ham/">Firli Bahuri Cs Dikabarkan Tidak Akan Penuhi Panggilan Komnas HAM</a>  Firli Bahuri Cs, melalui juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri menegaskan, proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dia menyebut, KPK telah melaksanakan UU tersebut.  "Pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Ali.

Firli Bahuri Cs Tak Hadiri Panggilan, Begini Kata Ketua Komnas HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Ketua KPK, Firli Bahuri saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Rapat yang dihadiri perwakilan kelompok fraksi dan diikuti anggota lainnya secara virtual tersebut membahas" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK, Firli Bahuri saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Rapat yang dihadiri perwakilan kelompok fraksi dan diikuti anggota lainnya secara virtual tersebut membahas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan tidak akan hadir memenuhi panggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk diminta keterangan, terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menyingkirkan 75 pegawainyanya. KPK mengakui telah menerima surat pemanggilan dari Komnas HAM pada Rabu, 2 Juni 2021 lalu.  "Pimpinan dan sekjen KPK telah menerima surat dari komnas HAM tertanggal 2 Juni 2021 terkait aduan Test Wawasan Kebangsaan pegawai KPK. Tentu pimpinan KPK sangat menghargai dan menghormati apa yang menjadi tugas pokok fungsi Komnas HAM, sebagaimana tersebut didalam ketentuan yang berlaku saat ini," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (8/6).  Ali menyampaikan, Pimpinan KPK telah melayangkan surat ke Komnas HAM pada Senin (7/6) kemarin. Hal ini untuk meminta penjelasan terlebih dahulu mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam alih status pegawai KPK.  "Tindak lanjut surat dimaksud, Senin, 7 Juni 2021 Pimpinan KPK telah berkirim surat kepada Komnas HAM untuk meminta penjelasan lebih dahulu mengenai hak asasi apa yang dilanggar pada pelaksanaan alih status pegawai KPK," ucap Ali.  Firli Bahuri Cs, melalui juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri menegaskan, proses peralihan status pegawai KPK merupakan perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dia menyebut, KPK telah melaksanakan UU tersebut.  "Pelaksanaan TWK dilakukan oleh BKN bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya melalui proses yang telah sesuai mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Ali.  Sebelumnya, Komnas HAM mengharapkan Pimpinan KPK menghadiri pemanggilan untuk dimintai keterangan terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK), yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Keterangan Ketua KPK Firli Bahuri dan jajarannya dianggap penting untuk menambah keterangan mengenai sengkarut TWK.  "Surat panggilan untuk pimpinan KPK hari ini," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dikonfirmasi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/03/06/2021/pasal-alih-status-pegawai-kpk-digugat-ke-mk/">Pasal Alih Status Pegawai KPK Digugat ke MK</a>  Anam menyampaikan, pihaknya telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Firli Bahuri Cs. Dia meminta agar Firli dan jajarannya dapat kooperatif untuk dimintai keterangan terkait polemik TWK.  "Kita berharap mereka bisa hadir," imbau Anam menandaskan.

Ogah ke Komnas HAM, Firli Cs Malah Tanya Hak Asasi Apa yang Dilanggar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Alih Status Pegawai KPK

Berita Terkini