<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/deforest-3-2453025028.jpg" alt="DEFORESTASI: Ilustrasi penebangan pohon di hutan. (AI/DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>DEFORESTASI: Ilustrasi penebangan pohon di hutan. (AI/DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Akhir November 2025 menjadi petaka bagi jutaan warga Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Mereka tidak pernah menyangka hujan deras kala itu menjadi awal dari rangkaian bencana alam memporak-porandakan 3 provinsi yang dilintasi Pegunungan Bukit Barisan itu.&nbsp; Pemerintah memang sudah mengungkap Siklon Tropis Senyar sebagai pemicu bencana alam yang merenggut lebih dari 1.178 korban meninggal dunia (data terakhir 6 Januari 2026). Namun, data-data dari aktivis lingkungan seperti Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) berkata lain.&nbsp; Direktur Eksekutif WALHI Boy Jerry Even Sembiring menuturkan, bencana alam di Sumatera adalah bencana ekologis yang terjadi akibat praktik alih fungsi lahan, baik alih fungsi lahan secara legal maupun ilegal.&nbsp; Jerry tidak menampik soal Siklon Tropis Senyar turut memberi andil. Namun, jauh sebelum badai tersebut terjadi, ada tangan-tangan yang terlibat dalam alih fungsi lahan. Tidak tanggung-tanggung, sejak 20 tahun lalu jutaan hektare hutan alam hilang dari tiga provinsi yang terdampak bencana.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016994431/jaksa-agung-lapor-ke-prabowo-alih-fungsi-lahan-jadi-sebab-banjir-dan-longsor-di-sumatera">Jaksa Agung Lapor ke Prabowo: Alih Fungsi Lahan jadi Sebab Banjir dan Longsor di Sumatera</a> &rdquo;Bencana ekologis yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mempunyai keterhubungan erat dengan praktik alih fungsi lahan, baik secara legal dan ilegal,&rdquo; kata Jerry dalam wawancaranya dengan JawaPos.com pada Senin (5/1).&nbsp; Dia merinci bahwa Sumut adalah provinsi yang kehilangan paling banyak hutan alam selama dua dekade terakhir. Dalam data WALHI, tidak kurang dari 1,7 juta hektare hutan alam di Sumut beralih fungsi. Angka itu merupakan akumulasi dari tahun ke tahun sejak 2001 silam.&nbsp; &rdquo;Aceh dalam 20 tahun terakhir kehilangan hampir 1 juta hektare hutan alamnya. Sumatera Barat kehilangan hampir 800 ribu hektare hutan alam,&rdquo; ucap Jerry.&nbsp; Tanpa ragu-ragu, dia menunjukkan data-data tersebut. Dalam tabel yang tersusun rapi, angka-angka itu berderet panjang. Melihat data tersebut, sekelebat potret hamparan kayu gelondongan di lokasi terdampak bencana alam di Sumatera melintas.&nbsp; Tidak heran bila kayu gelondongan yang belum diketahui asal-usulnya itu meluncur dari wilayah hulu. Terbawa arus banjir bandang yang lebih sering disebut oleh orang Minang sebagai galodo. Ada yang bilang kerusakan 776 jembatan di 3 provinsi itu karena banjir bandang datang membawa gelondongan kayu berukuran raksasa.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016942499/kdm-minta-pendampingan-kpk-soroti-alih-fungsi-lahan-penyebab-banjir-di-jabar">KDM Minta Pendampingan KPK, Soroti Alih Fungsi Lahan Penyebab Banjir di Jabar</a> Menurut Jerry, data alih fungsi lahan di Aceh, Sumut, dan Sumbar sedikit banyak menggambarkan betapa rusaknya wilayah hulu daerah terdampak bencana. Titik-titik yang seharusnya masih hutan alam, kini beralih fungsi menjadi berbagai tempat usaha. Keberadaan usaha-usaha itu dimulai dengan deforestasi.&nbsp; &rdquo;Mayoritas penyebab deforestasi adalah penerbitan izin sektor kehutanan, perkebunan, dan tambang,&rdquo; ujarnya.&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/WhatsApp-Image-2026-01-08-at-131626-975110574.jpeg" alt="Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Karena itu, Jerry menyayangkan penerbitan izin yang serampangan. Menurut catatan WALHI, mayoritas penerbitan izin itu tetap diberikan kepada usaha-usaha yang berpusat di daerah kelerengan lebih dari 30 derajat dan daerah rawan longsor.&nbsp; Untuk itu, Jerry dengan tegas menyatakan bahwa bencana ekologis di Aceh, Sumut, dan Sumbar, tidak lepas dari alih fungsi lahan. Utamanya alih fungsi lahan di wilayah hulu. Akumulasi kerusakan ekologis selama 20 tahun terakhir memicu bencana alam yang berdampak sangat dahsyat. Kondisinya kian buruk karena krisi iklim juga terjadi.&nbsp; &rdquo;Krisis iklim menyebabkan anomali cuaca. Siklon Senyar yang dalam kondisi normal tidak mungkin tumbuh di Indonesia, kini terjadi di Indonesia. Ketika Siklon Senyar menerpa, infrastruktur ekologi di daratan, seperti hutan telah kehilangan fungsi dan kemampuan. DAS juga rusak. Akumulasi ketiga kondisi itu membuat banjir besar di Sumatera,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Dari angka yang tercatat tahun ke tahun, WALHI melihat bahwa deforestasi di 3 provinsi tersebut stabil, bahkan ada kecenderungan naik pada tahun-tahun politik. Misalnya menjelang dan setelah pemilu. Demikian pula ketika terjadi pilkada di daerah.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016744149/walhi-sebut-panas-ekstrem-di-surabaya-bukan-ulah-alam-tapi-imbas-alih-fungsi-lahan-ugal-ugalan">Walhi Sebut Panas Ekstrem di Surabaya Bukan Ulah Alam, Tapi Imbas Alih Fungsi Lahan Ugal-Ugalan</a> Bila dilihat dari kacamata ekologis, Jerry menyatakan bahwa ada relasi erat antara masyarakat dengan alam. Alam sebagai sumber penghidupan. Hutan sebagai pelindung dari ancaman bencana ekologis seperti banjir dan longsor. Ada banyak istilah lokal yang digunakan.&nbsp; &rdquo;Misalnya di Sumatera dikenal dengan rimbo larangan atau hutan keramat. Alih fungsi hutan dan lahan akan menyebabkan relasi tersebut hilang, sekaligus juga hilangnya pengetahuan tradisional dan praktik tradisional dalam mengkonservasi hutan,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sementara pada konteks ekonomi, hutan sebelum alih fungsi terjadi memberikan natural services layaknya minimarket. Hutan menjadi sumber penyedia pangan, obat-obatan tradisional, hingga penyedia kebutuhan air. Ketika hutan hilang, maka sumber pangan, obat-obatan tradisional, dan lainnya juga hilang.&nbsp; Sungai juga menjadi tempat masyarakat mengambil ikan. Saat penguasaan lahan berada di tangan korporasi, mata pencaharian utama masyarakat sebagai petani dan pencari ikan juga hilang. Tentunya kondisi itu berdampak besar pada ekonomi masyarakat.&nbsp; &rdquo;Bahkan, ketika sungai rusak, sumber protein masyarakat hilang. Saat banjir terjadi, kerugian ekonomi juga dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.&nbsp; Terakhir dari dimensi sosial, Jerry menyampaikan bahwa hutan yang beralih fungsi menghilangkan relasi sakral antara masyarakat adat dan hutan. Ekspansi industri ekstraktif tidak hanya meninggalkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan, melainkan juga menyebabkan konflik di antara masyarakat.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016596554/klh-sebut-alih-fungsi-lahan-dan-sampah-biang-kerok-banjir-bali-229-perusahaan-dapat-proper-merah">KLH Sebut Alih Fungsi Lahan dan Sampah Biang Kerok Banjir Bali, 229 Perusahaan Dapat Proper Merah</a> Sudah lebih dari satu bulan, bencana alam di Sumatera masih dalam proses penanggulangan. Di beberapa daerah, bencana susulan masih terjadi. Baik banjir bandang maupun longsor. Kondisi itu membuat pemerintah harus bekerja ekstra, utamanya BNPB yang bertanggung jawab dalam urusan penanggulangan bencana.&nbsp; Di tempat lain, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut bahwa bencana susulan di Sumatera masih terjadi karena beberapa sebab. Salah satunya adalah hujan dengan intensitas tinggi dan kondisi di wilayah hulu.&nbsp; Misalnya di Kabupaten Agam, Sumbar. Beberapa titik terjadi longsor susulan dan banjir bandang. Material yang terbawa arus terdiri atas batu-batu besar dan lumpur. Selain hujan dengan intensitas tinggi, dia juga menyinggung kondisi di wilayah hulu.&nbsp; &rdquo;Karena memang di bagian hulunya terdeteksi ada rekahan-rekahan yang kalau ada hujan dengan intensitas sedang tapi durasi lama, masih berpotensi untuk terjadi longsor susulan,&rdquo; kata Abdul Muhari dalam keterangan yang disampaikan pada 4 Januari 2026.&nbsp; Atas kondisi tersebut, BNPB terus memantau secara intensif. Langkah-langkah lain seperti upaya mitigasi bencana alam susulan juga dilakukan. Termasuk diantaranya dengan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengupayakan agar intensitas hujan tidak terlalu tinggi. (*)

Hutan di Pulau Sumatera, khususnya di Aceh, Sumut, dan Sumbar mengalami alih fungsi sejak 20 tahun terakhir. Itu jadi pemicu banjir bandang.

Banjir Bandang di Sumatera Akumulasi Alih Fungsi Lahan Hutan Alam Selama 20 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/13/gundul-131694981.png" alt="PEMBUKAAN HUTAN: Kondisi bukaan hutan yang di area konsesi PT Mayawana Persada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Pembukaan hutan tersebut diduga memicu deforestasi dan kerusakan ekologis." width="100%">
<figcaption>PEMBUKAAN HUTAN: Kondisi bukaan hutan yang di area konsesi PT Mayawana Persada di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Pembukaan hutan tersebut diduga memicu deforestasi dan kerusakan ekologis.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;diduga melakukan pembalakan hutan yang mengakibatkan kerusakan ekologis di&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/kalimantan-barat">Kalimantan Barat</a>. Hal itu terungkap dari hasil investigasi lima organisasi masyarakat sipil (NGO) yakni Satya Bumi, Walhi Kalbar, Linkar Borneo, dan AMAN, yang disampaikan dalam diskusi bertajuk&nbsp;'Ugalan-ugalan&nbsp; Ekspansi Hutan Tanaman Industri (HTI) di&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/kalimantan-barat">Kalimantan Barat</a>', beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil investigasi tersebut diketahui bahwa penggundulan hutan alam dengan mengonversi tanaman industri yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-alas-kusuma">PT Alas Kusuma</a>&nbsp;telah memicu peningkatan deforestasi secara drastis di&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/kalimantan-barat">Kalimantan Barat</a>. Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien menjelaskan, perusahaan tersebut memiliki Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas 138.710 hektare (Ha). Izin tersebut membentang dari Ketapang hingga Kayong Utara. "Perusahaan ini telah menebang sekitar 20.000 Ha hutan alam, sejak tahun 2016," kata Andi Muttaqien, dikutip dari Pontianak Post (Jawa Pos Group), Rabu (13/12). Kemudian, lanjut Andi, perusahaan tersebut terus menebang hutan hingga 14.000&nbsp;Ha dalam kurun waktu Januari hingga Agustus 2023.&nbsp;Pada Oktober 2023,&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;membuka hutan tambahan seluas 2.567 Ha. "Dengan demikian, sejak 2016 hingga saat ini,&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;telah menebangi hutan seluas sekitar 36.000 Ha. Ini lebih dari separuh luas Kota Jakarta atau sekitar sepertiga luas Kota Pontianak," ujar Andi Muttaqien. Menurut Andi, hal yang lebih parah lagi, pembukaan lahan dilakukan di kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi, yang merupakan habitat orang utan dan lahan gambut kaya karbon. Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar, Nikodemus Alle. Ia menyebutkan, pemantauan yang dilakukan oleh tim Walhi Kalbar di sejumlah titik memperkuat bukti bahwa&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;membuka lahan gambut dengan bukti berupa pembuatan kanal-kanal (pembuatan drainase). "Pembukaan kanal-kanal ini menyebabkan pengeringan gambut, yang nantinya rentan menyebabkan terjadinya kebakaran gambut. Areal ini berpotensi menjadi sumber Kebakaran Hutan dan Lahan baru, padahal kita sudah lama berupaya memerangi Karhutla," ujarnya. Kajian yang dilakukan Walhi Kalbar merujuk data Atlas Nusantara menunjukkan bahwa sepanjang periode 2022 hingga Oktober 2023,&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;telah membuka dan mengeringkan lahan gambut seluas 14.505 hektare. Maka artinya, aktivitas perusahaan telah mengeluarkan 797.775 metrik ton CO2 atau setara dengan 8.703.0000 galon bensin yang terbakar.&nbsp;"Bayangkan berapa banyak lagi emisi yang akan dihasilkan jika&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>&nbsp;terus membuka seluruh lahan gambut di dalam konsesi mereka," ujar Niko. Selain kerusakan ekologis, kehadiran PT MP juga telah menyebabkan timbulnya konflik sosial dan melanggar hak-hak masyarakat di sekitar konsesi. Ketua Lingkaran Advokasi dan Riset Borneo (Link-AR Borneo), Ahmad Syukri mengatakan, rapid asesmen yang dilakukan lembaganya membuktikan bahwa perusahaan tersebut telah secara nyata mengabaikan fakta bahwa tanah dan wilayah yang menjadi areal izin berusaha perusahaan merupakan wilayah, tanah, dan hutan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat secara turun-temurun sebagai tempat hidup dan sumber penghidupan masyarakat. "Pengambilalihan tanah masyarakat oleh perusahaan dilakukan secara paksa dan disertai dengan serangkaian tindakan intimidasi dan upaya kriminalisasi," ujar pria yang akrab disapa Uki ini. Ketua Pelaksana Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Kalbar, Tono, menambahkan, PT MP sudah berkali-kali dikenakan sanksi adat, namun tidak pernah jera serta terus saja membabat hutan masyarakat adat. Sedangkan Akademisi Hukum Universitas Tanjungpura, Salfius Seko, menyebut, perampasan tanah masyarakat adat oleh PT MP merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. "Wilayah adat merupakan ruang hidup masyarakat. Kalau ruang untuk mereka hidup diambil, maka mereka akan mati. Artinya, baik pemerintah yang memberi izin maupun korporasi yang mendapat izin telah merampas hak-hak hidup masyarakat," ujarnya. Salfius melanjutkan, kepentingan ekonomi atau investasi semestinya tidak mengabaikan kehadiran masyarakat dan tidak menganggap semua wilayah konsesi itu adalah ruang kosong. Izin-izin seperti ini mesti ditinjau ulang. Untuk itu, dibutuhkan political will pemerintah untuk berpihak kepada masyarakat, bukan hanya kepentingan korporasi/ekonomi semata. Praktik-praktik buruk korporasi yang membabat hutan alam tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus diungkap kepada publik, terutama di tengah gembar-gembor klaim pemerintah di forum dunia COP28 ihwal penurunan angka deforestasi yang berkebalikan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Atas dasar itu, Satya Bumi bersama Walhi Kalbar, Linkar Borneo, AMAN Kalbar, dan AMAN Ketapang Utara serta didukung oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya menyusun laporan bersama berisi temuan kerusakan ekologis dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>. Pontianak Post telah menemui pihak legal&nbsp;<a href="https://pontianakpost.jawapos.com/tag/pt-mayawana-persada">PT Mayawana Persada</a>. Namun yang bersangkutan enggan memberi penjelasan.&nbsp;"Kami minta waktu. Kami akan sampaikan ke pihak manajemen," kata Kevin, asisten legal PT Mayawana Persada.

Parahnya lagi, pembukaan lahan dilakukan di kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi, yang merupakan habitat orang utan.

Hasil Investigasi 5 NGO di Kalbar: PT MP Diduga Gunduli Hutan 36 Ribu Hektare, setara Lebih dari Separo Luas Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hutan-malang-selatan-beralih-fungsi-perjumpaan-burung-rangkong-turun_m_.jpg" alt="Rangkong yang ditemukan di Malang selatan." width="100%">
<figcaption>Rangkong yang ditemukan di Malang selatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Survei terbaru PROFAUNA Indonesia pada bulan lalu menunjukkan penurunan perjumpaan burung rangkong hingga 60 persen di daerah Malang bagian selatan. Hal tersebut&nbsp;disebabkan deforestasi dan degradasi hutan di Malang selatan. Ketua PROFAUNA Indonesia Rosek Nursahid menjelaskan, tim mereka menyurvei ke hutan-hutan yang ada di 28 desa, di enam kecamatan, Kabupaten Malang. Tujuannya, mengumpulkan informasi keberadaan burung rangkong yang sudah dilindungi itu. Kecamatan yang dikunjungi itu antara lain Ampeldaging, Sumbermanjing Wetan, Donomulyo, Bantur, Tirtoyudo dan Gedangan. Survei juga dilakukan di deerah yang dulunya hutan. Rosek menambahkan, lahan itu kini sudah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan atau ladang. Dalam survei itu PROFAUNA fokus mendata keberadan tiga jenis burung rangkong. Yaitu kangkareng perut putih (Anthracoceros albirostris), julang emas (Aeros undulatus) dan rangkong badak (Buceros rhinoceros). "Hasilnya menunjukan adanya penurunan sampai 60 persen perjumapaan rangkong," jelas Rosek, Selasa (15/1). Jika pada kurun waktu 1996-1997, dalam sebulan bisa dijumpai rata-rata 15 kali kelompok burung rangkong di Malang Selatan, kini tim hanya menjumpai 6 kelompok. "Itupun jumlah anggota kelompoknya menurun drastis," imbuhnya. Rosek melanjutkan, sebelum penebangan hutan besar-besaran pada 1998, rata-rata jumlah individu dalam kelompok rangkong yang dijumpai sebanyak 12 ekor. Namun dalam survei terbaru bulan lalu, jumlah individu yang dijumpai dalam kelompok rangkong itu rata-rata hanya empat ekor. "Dulu bahkan hutan yang ada di Lebakharjo, Kecamatan Ampeldaging itu kami bisa menjumpai sampai 30 ekor rangkong dalam satu kelompok. Namun hal ini akan hanya jadi kenangan karena hutan alami di Lebakharjo sudah hancur,"&nbsp;tuturnya. Pada survei bulan lalu&nbsp;tim PROFAUNA hanya menjumpai satu spesies burung rangkong. Yaitu kangkareng perut putih. "Kami akan terus melanjutkan monitoring ini dan berharap akan menjumpai spesies julang emas dan rangkong badak," kata Koordinator program Konservasi Hutan Dataran Rendah (KHDR) PROFAUNA Erik Yuniar. Sebelumnya hutan di wilayah Malang bagian selatan itu dikenal sebagai habitat berbagai jenis satwa liar. Seperti burung rangkong yang terdiri dari tiga jenis, banteng, merak, elang jawa, lutung jawa dan macan tutul. Sayangnya pada 1998 mulai terjadi penebangan hutan ilegal secara besar-besaran di Malang selatan. Waktu itu diperkirakan sekitar 41 ribu hektare lahan gundul akibat penjarahan.

Hutan Malang Selatan Beralih Fungsi, Perjumpaan Burung Rangkong Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/12136_29875_Annas-Maamun.jpg" alt="Mantan Gubernur Riau Annas Maamun." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Riau Annas Maamun.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Edison Marudut Marsadauli Siahaan sebagai tersangka dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun dan pengusaha kelapa sawit Gulat Medali Emas Manurung. &lrm;&quot;KPK menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan EMMS (Swasta) sebagai tersangka,&quot; kata pelaksana harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, Senin (30/11). Edison diduga menyuap Annas dengan maksud agar selaku gubernur Riau memuluskan pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun anggaran 2014 ke Kementerian Kehutanan. Karenanya, Edison disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Sebelumnya, KPK telah menjerat Annas dan Gulat Manurung. Annas telah dinyatakan terbukti menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Gulat terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau tahun anggaran 2014 ke Kemenhut sehingga dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta rupiah subsider dua bulan kurungan. Demikian pula dengan Gulat. Pengadilan telah menjatuhkan vonis bersalah dan menghukum Gulat dengan penjara selama tiga tahun dan denda Rp 100 juta rupiah subsider tiga bulan kurungan.(put/JPG)

KPK Jerat Tersangka Baru di Kasus Annas Maamun