<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/3UhZrSFp19BLvjXXTJmraQEYlle4IYvY9653SOlN-1110528111.jpg" alt="AMPSI mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/) siang. (Masria Pane/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AMPSI mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/) siang. (Masria Pane/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Empat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta menerima audiensi massa yang berunjuk rasa di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9). Kedatangan massa itu diterima dengan baik oleh pimpinan dewan beserta beberapa perwakilan dari fraksi, di ruang pertemuan lantai dasar DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mewakili DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyampaikan terima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa tersebut. &rdquo;Kami sangat mengapresiasi betul bahwa kami ini adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat yang memang seharusnya harus menerima aspirasi dari rakyat,&rdquo; kata Baco. Dia mengaku, DPRD DKI Jakarta merasa prihatin dengan apa yang terjadi hari ini. Para pimpinan dan anggota dewan berusaha memahami tuntutan masyarakat bahwa mereka harus hidup merakyat. Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini juga merasa prihatin dengan situasi dan kondisi perekonomian warga, terutama DKI Jakarta. Karena itulah, lanjut Baco, para pimpinan dan anggota dewan bersepakat agar tunjangan perumahan mereka dievaluasi. &rdquo;Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,&rdquo; ungkap Baco. Terkait keluhan transparansi keuangan di BUMD, Baco juga berjanji menindaklanjuti keluhan masyarakat. Selain bertugas mencari profit, perseroan daerah juga harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Baco akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif. &rdquo;Kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, agar lebih transparan, terkait dalam penganggaran keuangan dan lain-lain,&rdquo; jelas Baco. Baco juga menyoroti aspirasi dari massa mengenai transparansi keuangan di Perumda Dharma Jaya. Dia meminta massa agar menyerahkan persoalan ini kepada eksekutif dan legislatif untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. &rdquo;Jadi kan yang digaris bawahi oleh teman-teman di sini mengenai Dharma Jaya, terutama ya. Oke enggak apa-apa nanti tetap (ditindaklanjuti), yang pasti bahwa, enggak usah khawatir, dan ini boleh dikontrol,&rdquo; ungkap Baco. Diketahui, Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9) siang. Dalam pertemuan itu, AMPSI menyoroti dua isu utama yakni transparansi tunjangan anggota dewan, terutama dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fokus utama diarahkan ke PD Dharma Jaya, BUMD bidang pangan yang sejak lama disebut bermasalah. &rdquo;Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,&rdquo; kata perwakilan AMPSI Muhammad Ikhsan di Lokasi, Kamis (4/9). Selain itu, AMPSI juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan laporan keuangan BUMD. Perbedaan data keuangan internal dan eksternal, dugaan manipulasi pajak, hingga potensi moral hazard manajemen disebut jadi alarm serius tata kelola perusahaan daerah. &rdquo;DPRD punya fungsi pengawasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas,&rdquo; ujar Ikhsan.

AMPSI mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Kamis (4/9/) siang. Sejunlah anggota DPRD DKI Jakarta menerima audiensi di kantor DPRD

DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan AMPSI soal Anggaran dan Transparansi BUMD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/kEIWrqWU3TPVUa5SMRzToqamtmYDsyadAdR92WP9-1861304395.jpg" alt="Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi (AMPSI) mengajukan tiga tuntutan kepada DPRD DKI Jakarta.&nbsp;(Masria Pane/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi (AMPSI) mengajukan tiga tuntutan kepada DPRD DKI Jakarta.&nbsp;(Masria Pane/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi (AMPSI) mendatangi Gedung DPRD DKI, Kamis (4/9). Mereka mulai orasi sekitar pukul 13.00, di atas satu mobil komando yang mereka bawa. Tidak lama menyampaikan orasi, pimpinan dan anggota DPRD DKI langsung menemui massa. Kemudian, mereka mengajak beberapa perwakilan di dalam Gedung DPRD DKI. Perwakilan AMPSI Muhammad Ihsan menuturkan, beberapa hari terakhir dinamika kebangsaan cukup pelik. &ldquo;Banyak kawan-kawan kita yang mungkin tidak perlu meneteskan darah dan air mata dalam menyampaikan aspirasinya. Ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita semua,&rdquo; terang Muhammad Ihsan. Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan tiga poin tuntutan kepada legislatif. Pertama, meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar daripada DPR RI. Kedua, menuntut penurunan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. &ldquo;Menurut kami, itu terlalu besar melihat situasi dan kondisi perekonomian rakyat saat ini,&rdquo; ujar Muhammad Ihsan. Lalu poin tuntutan ketiga yakni, mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta. Khususnya, Dharma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro. Mereka meminta DPRD DKI untuk menjalankan fungsi pengawasan. &ldquo;Kami minta audit beberapa BUMD yang terlihat dan isu-isu di medianya ini cukup banyak, yaitu ada Dharma Jaya, Pasar Jaya, bahkan Food Station yang beberapa bulan lalu itu tertangkap dirutnya,&rdquo; kata Muhammad Ihsan. menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD DKI Ima Mahdiah menuturkan, DPRD DKI menerima aspirasi dari teman-teman mahasiswa terkait gaji dan tunjangan. Semua fraksi DPRD DKI sepakat untuk evaluasi tunjangan tersebut. &ldquo;Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya,&rdquo; terang Ima. Menurut Politikus PDI Perjuangan itu, gaji dan tunjangan yang diterimanya dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi, dan sebagainya. &ldquo;Saya juga sudah mempublikasikan sejak periode pertama gaji, tunjangan, dan laporan keuangan sampai dengan bulan ini,&rdquo; terang Ima. Jadi, lanjut dia, masyarakat bisa bebas melihat dan kami bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Terkait tuntutan audit transparan BUMD DKI, Ima juga menyebutkan, pimpinan DPRD akan sampaikan kepada Gubernur DKI Pramono Anung. &ldquo;Itu kan ranah pak gubernur, eksekutif. Nanti kami akan menyampaikan kepada pak gubernur dan wakil gubernur agar diaudit secara berkala,&rdquo; papar Ima. &nbsp; Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD DKI mengacu kepada Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Nomor 415 Tahun 2022 yang diteken Gubernur DKI Anies Baswedan. Besarannya Rp 78,8 juta untuk pimpinan DPRD DKI dan Rp 70,4 juta untuk anggota DPRD DKI. Sebelum Anies menerbitkan aturan itu, tunjangan perumahan DPRD DKI mengacu kepada Pergub DKI Nomor 153 Tahun 2017 tentang Belanja DPRD. Dalam pasal 16 Pergub itu disebutkan, tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebesar Rp 70 juta dan anggota DPRD Rp 60 juta. Tunjangan per bulan itu sudah termasuk pajak.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi (AMPSI) mendatangi Gedung DPRD DKI, Kamis (4/9)

Sambangi DPRD DKI, Mahasiswa Sampaikan Tiga Poin Tuntutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/30/1000564844-914095097.jpg" alt="Aksi penolakan tarif PPN 12 persen oleh Aliansi Mahasiswa Jatim di Taman Bungkul Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aksi penolakan tarif PPN 12 persen oleh Aliansi Mahasiswa Jatim di Taman Bungkul Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Timur, melakukan aksi demonstrasi di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (29/12). Mereka menolak adanya kenaikan PPN 12 Persen. Mereka bergiliran berorasi sambil membentangkan spanduk putih besar bertulis Tolak PPN 12% Jawa Timur Menggugat!. Mereka juga melakukan teatrikal dan mengumpulkan tanda tangan penolakan. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) Aulia Thaariq Akbar mengatakan, aksi penolakan kenaikan PPN 12 persen diikuti mahasiswa dari berbagai kampus. Baik dari kampus Surabaya maupun non Surabaya. Seperti perwakilan Universitas Brawijaya Malang, Universitas Dr Soetomo Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma, Universitas Telkom, dan masih banyak lagi. &rdquo;Aksi kami ini sekaligus untuk menyebarkan awareness mengenai kenaikan PPN 12 persen, juga dampak yang didapat jika rencana tersebut tidak dibatalkan,&rdquo; ujar mahasiswa yang akrab disapa Atha itu. Sebelumnya, pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dari 11 persen menjadi 12 persen. Kebijakan ini diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 14 November 2024. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini pun rencananya mulai diterapkan pada 1 Januari 2025 mendatang. Namun, kebijakan kenaikan PPN 12 Persen justru menimbulkan pro kontra di masyarakat. Tak sedikit yang merasa keberatan dengan tarif PPN baru ini. Seperti yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Jatim di Taman Bungkul ini. Atha bercerita bahwa aksi ini mulanya diadakan di tengah Car Free Day (CFD) Jalan Raya Darmo. Namun beberapa jam sebelum aksi dimulai, CFD mendadak dibatalkan. Aliansi Mahasiswa Jatim pun menggeser aksi ke Taman Bungkul. Gelombang penolakan PPN 12 persen, lanjut Atha, akan semakin masif menjelang 1 Januari 2025. Sebag, dampak tidak langsungnya mulai dirasakan masyarakat, bahkan sebelum kebijakan itu diterapkan. &rdquo;Kami optimistis dengan adanya gerakan seperti ini bisa menggugah pemerintah untuk membatalkan (PPN 12 Persen). Ketika per 1 Januari 2025 belum dicabut, saya yakin gerakan masyarakat juga akan lebih besar,&rdquo; ucap Atha.

Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Jawa Timur, lakukan aksi demo di Taman Bungkul Surabaya, Minggu (29/12), tolak kenaikan PPN 12 persen

Kenaikan PPN 12 Persen Bikin Geger! Ratusan Mahasiswa Jatim Gelar Aksi Protes di Taman Bungkul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/WhatsApp-Image-2023-12-27-at-213838-3169891785.jpg" alt="Mimbar demokrasi dan refleksi akhir tahun Aliansi Mahasiswa Malang Raya dengan tema Deklarasi Pemilu Damai Tanpa Provokasi di kampus Polinema 27." width="100%">
<figcaption>Mimbar demokrasi dan refleksi akhir tahun Aliansi Mahasiswa Malang Raya dengan tema Deklarasi Pemilu Damai Tanpa Provokasi di kampus Polinema 27.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Salah satu perwakilan aksi dari acara mimbar demokrasi dan refleksi akhir tahun mahasiswa se-Malang Raya, Rafly Rayhan Al Khajti sampaikan pesan cukup dalam. Pesan itu disampaikan di hadapan ratusan mahasiswa yang hadir. Pesan tersebut tentang jangan mempersonifikasi pejabat. Pemuda yang duduk sebagai presiden mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) itu menyatakan, jika memuji serta mengkritik pejabat harus berhati-hati. &rdquo;Kita selalu mempersonifikasi makanya tadi saya katakan ketika Anda berterima kasih kepada Pak Jokowi artinya Anda berterima kasih secara personal kepada Jokowi,&rdquo; ujar Rafly ketika deklarasi pemilu damai tanpa provokasi di lapangan kampus Polinema, Rabu (27/12). Rafly mengungkapkan, Presiden Jokowi melakukan kewenangan dan tugasnya karena sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Hal itu, bukan karena personal. Hal yang sama juga perlu diperhatikan saat mengkritik pejabat. Dia menilai, masyarakat termasuk mahasiswa perlu berhati-hati. Hal itu yang dinilainya menjadi perbedaan atau kontras dalam demokrasi Indonesia sekarang. &rdquo;Ketika kemudian hari ini, kita memuji Jokowi bukan sebagai presiden tetapi kita memuji secara person artinya kita mempersonifikasi pejabat, itu berlaku buat siapapun. Tidak hanya Jokowi, Puan Maharani, atau Megawati atau siapapun itu. Begitu juga ketika kita mengkritik,&rdquo; papar Rafly. Rafly menambahkan, sebagai mahasiswa hukum, tugasnya memberi tanggapan secara akademis dan intelektual. &rdquo;Tentang apa yang menjadi batasan dalam demokrasi. Acara pemilu damai yang digelar hari ini untuk merefleksikan demokrasi yang sedang berjalan,&rdquo; imbuh dia. Dia berpesan agar demokrasi yang terjadi sekarang harus direfleksikan bersama. Baik selama pemerintahan Presiden Joko Widodo atau jelang Pemilu 2024. Aliansi Mahasiswa Malang Raya berkumpul di kampus Polinema 27 untuk menyuarakan pemilu damai menyongsong 2024. Agenda itu dikemas dengan mimbar demokrasi dan refleksi akhir tahun dengan tema Deklarasi Pemilu Damai Tanpa Provokasi menghadirkan sejumlah mahasiswa lintas kampus di Malang Raya. Perwakilan presiden mahasiswa (presma) yang tergabung dalam agenda itu menyampaikan orasi dan sikap pengawasan pemilu damai. Dimulai dengan presma Politeknik Negeri Malang, Presma Unisma, mahasiswa perwakilan peserta, dan orasi presma UB. Ada beberapa poin yang disampaikan dalam deklarasi pemilu damai, sebagai berikut: <ol> <li>Akan menghadirkan pemilu damai yang berasas luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) pada Pemilu 2024.</li> <li>Berkomitmen untuk menjaga independensi sikap melalui lembaga kemahasiswaan dalam menyuarakan keadilan dan kebenaran tanpa terpengaruh oleh kepentingan pihak manapun.</li> <li>Aktif turut serta dalam pengawalan dan pengawasan seluruh proses pemilu 2024, dengan kewajiban moral kami siap memastikan transparansi, kejujuran, dan integritas dalam setiap tahap pemilihan, guna memperkuat fondasi demokrasi.</li> <li>Berkontribusi secara positif dalam menghadirkan Pemilu 2024 yang damai dan mengedepankan dialog, edukasi politik, serta upaya-upaya lainnya yang mendukung proses demokratisasi tanpa meninggalkan semangat kebersamaan dan perdamaian di tengah masyarakat.</li> </ol>

Aliansi Mahasiswa Malang Raya berkumpul di kampus Polinema 27, suarakan pemilu damai. Agenda itu dikemas dengan mimbar demokrasi

Mahasiswa Se-Malang Raya Gelar Mimbar Demokrasi, Titipkan Pesan Soal Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Lampung-Unila.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung mendesak negara untuk melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada aktivitas pertambangan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).  Ratusan mahasiswa itu menggelar aksinya di area Universitas Lampung (Unila), Jumat (30/12).  Humas Aliansi Mahasiswa Lampung Ahnul Nazar mengatakan, PT AMNT diduga melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan korporasi yang dilakukan kepada rakyat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).  "Diduga pekerja PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dinyatakan hilang dan meninggal dunia," kata Ahnul.  Selain itu, lanjut dia, PT. Amman Mineral diduga telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan dengan melakukan pencemaran lingkungan melalui pembuangan limbah merkuri sebesar 14 ton per hari ke laut di daerah Nusa Tenggara Barat.  Akibat hal tersebut, nelayan kesulitan mencari ikan dan terpaksa mencari hingga ke samudera Australia.  Kemudian, massa juga menyoroti persoalan perampasan tanah rakyat, hingga manipulasi dan dugaan korupsi dana CSR/PPM yang menjadi hak masyarakat lingkar tambang juga tak dapat dibenarkan.  Massa juga menganggap PT. Amman Mineral tidak memenuhi janji dan kewajiban perusahaan yang selama ini terbengkalai.  Seharusnya, Komnas HAM segera membentuk Tim Khusus untuk melakukan investigasi terhadap pekerja PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang dinyatakan hilang dan meninggal dunia.  "Mendesak segera menutup PT. Amman Mineral karena yang seharusnya aset bangsa ikut andil dalam kesejahteraan rakyat melalui negara khususnya pada warga lokal Nusa Tenggara Barat," jelas dia.  Massa juga mendesak PT. Amman Mineral harus segera memenuhi janji dan kewajiban perusahaan yang selama ini terbengkalai.  "Ini adalah aksi solidaritas, karena itu kami mendesak untuk harus segera dipenuhi. Kalau tidak, pemerintah harus segera mengambil sikap tegas," jelas Ahnul.  Selain itu, aliansi juga mendesak pemangku kebijakan segera menindak tegas seluruh Pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.  "Mendesak secara tegas Komnas HAM agar bekerja secara profesional dan independen tanpa intervensi dari siapa pun," pungkasnya.

Giliran Aliansi Mahasiswa Lampung Beri Dukungan Kepada Warga KSB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gabungan-aliansi-mahasiswa-sepakat-dukung-djoss-dalam-pilgub-sumut_m_217952.jpeg" alt="Aliansi Mahasiswa (AM) di Sumatera Utara (Sumut)." width="100%">
<figcaption>Aliansi Mahasiswa (AM) di Sumatera Utara (Sumut).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Mahasiswa (AM) di Sumatera Utara (Sumut) menyatakan dukungannya untuk pasangan Calon Gubernur Sumut Djarot Saiful Hidayat - Sihar Sitorus. Mereka pun sepakat untuk memenangkan pasangan nomor urut dua itu pada Pemilihan Gubernur pada 27 Juni mendatang. Koordinator Aliansi Mahasiswa Edy Saton Pandiangan mengatakan Aliansi Mahasiswa merupakan gabungan dari beberapa kampus di Sumut yakni, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Potensi Utama, Triguna Dharma dan Universitas Al Washliyah (Univa). AM lanjutnya, bergerak independen untuk mendukung DJOSS. Karena, menurut mereka pasangan Cagub Sumut nomor urut 2 itu, sangat membantu masyarakat. "Mereka bisa memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih berkreasi, terutama bagi generasi muda," kata Edy dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (5/6). Ia menambahkan bahwa, mereka menyatakan mendukung DJOSS karena memiliki program-program yang sangat dibutuhkan dan memudahkan, serta membantu masyarakat. Seperti di dunia pendidikan, dimana DJOSS menyiapkan Program Kartu Sumut Pintar (KSP). Program itu sangat membantu warga miskin untuk mendapatkan pendidikan selama 12 tahun. "Inilah yang kami kuatkan, bahwa kami ingin lihat Djarot-Sihar menang dalam Pilgub Sumut," harapnya. Lebih lanjut, Edy mengatakan ada sekitar 100 orang mahasiswa, yang siap untuk mendukung Djarot-Sihar duduk sebagai Gubernur Sumut. "Karena kami membutuhkan Djarot-Sihar untuk memimpin Sumut yang lebih baik," imbuhnya. Selain pendidikan, mereka juga menilai, Djarot-Sihar mampu menghalau tindakan korupsi. Berbeda dengan pemerintah saat ini yang terkesan hanya duduk diam saja, tidak mau melayani rakyatnya dengan baik. "Sosok Djarot-Sihar itu sangat luar biasa, kombinasi yang sempurna Pak Djarot dari suku Jawa dan Sihar dari suku Batak," ujarnya. Lebih lanjut Edy menjelaskan bahwa, Djarot juga memiliki track record yang baik. Djarot pernah berhasil memimpin Kota Blitar dalam dua periode. Serta pernah memimpin Jakarta, sebagai wakil gubernur maupun gubernur. Sudah bisa diyakini, bahwa DJOSS mampu membawa Sumut kearah yang lebih baik. "Pengalaman dia yang kami yakini akan mampu untuk membangun Sumut lebih baik dan maju kedepan," pungkas Edy. Aliansi Mahasiswa gabungan dari lima universitas ini pun telah mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon nomor urut dua tersebut. Deklarasi itu mereka gelar, Senin (4/6) bertempat di Penang Corner, Medan.

Gabungan Aliansi Mahasiswa Sepakat Dukung DJOSS Dalam Pilgub Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/dua-rekannya-ditahan-ampm-demo-di-depan-mapolda-metro-jaya_m_164291.jpeg" alt="Aliansi Masyarakat Peduli Mahasiswa Demo di Depan Mapolda Metro Jaya" width="100%">
<figcaption>Aliansi Masyarakat Peduli Mahasiswa Demo di Depan Mapolda Metro Jaya</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sekelompok massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Mahasiswa (AMPM) menggelar unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah Metro Jaya.&nbsp; Aksi tersebut dilakukan untuk meminta pihak kepolisian segera melepaskan dua mahasiswa yang ditahan akibat melakukan aksi kritik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla di depan Istana Negara pada Jumat (20/10). &ldquo;Kami meminta agar rekan-rekan kami yang ditangkap untuk segera dibebaskan,&rdquo; kata&nbsp;koordinator aksi, Bagus Wibisono di depan Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (23/10). Dalam aksinya, para mahasiswa juga mengecam tindakan represif yang dilakukan kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa di depan Istana Negara pada Jumat (20/10) lalu. Mereka juga mengatakan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla harus bertanggung jawab atas peristiwa penangkapan mahasiswa oleh Polda Metro Jaya. Pantauan JawaPos.com di lapangan, mereka berkumpul sambil memegang kertas berisi slogan-slogan menuntut mahasiswa yang ditahan agar dibebaskan. Selain berorasi, mereka juga melakukan aksi teaterikal dimana tiga orang dari massa aksi berbaring di atas spanduk bertuliskan &ldquo;Bebaskan Mahasiswa&rdquo;. Sebelumnya peserta aki unjuk rasa kritik pemerintahan Jokowi-JK yang kebanyakan mahasiswa melakukan aksinya di depa Istana Negara hingga larut malam. Mereka menggekar aksi bakar lilin, membaca surat yasin dan salawat pada aksi tersebut. Namun hingga pukul 23.00 WIB massa aksi belum juga bubar meskipun sudah dilakukan beberapa kali mediasi oleh pihak kepolisian. Sebanyak 14 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, dimana dua orang diantaranya ditahan dan sisanya dipulangkan.&nbsp; Mereka dikenakan pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) soal provokasi serta pasal 126 dan 128 KUHP soal mengabaikan perintah petugas kepolisian.&nbsp;

Dua Rekannya Ditahan, AMPM Demo di Depan Mapolda Metro Jaya