<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/salawati-taher.jpg" alt="PEREMPUAN GIGIH: Salawati Taher (kiri) saat diskusi refleksi kekerasa terhadap jurnalis bertepatan dengan setahun perjalanan advokasi kasus Nurhadi di Pastoran Youth Center Keuskupan Surabaya beberapa waktu lalu. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PEREMPUAN GIGIH: Salawati Taher (kiri) saat diskusi refleksi kekerasa terhadap jurnalis bertepatan dengan setahun perjalanan advokasi kasus Nurhadi di Pastoran Youth Center Keuskupan Surabaya beberapa waktu lalu. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Dua polisi pelaku kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi dijatuhi hukuman oleh majelis hakim PN Surabaya. Mereka dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pers. Meskipun keduanya belum menjalani hukuman, keberhasilan itu tidak terlepas dari perjuangan tim advokasi Nurhadi.  LUGAS WICAKSONO, Surabaya  TELEPON seluler Salawati Taher berdering pada Minggu, 28 Maret 2021 pukul 06.00. Pagi itu, seorang pengurus Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Surabaya yang meneleponnya mengabarkan bahwa Nurhadi, jurnalis Tempo, mengalami kekerasan malam harinya saat ingin mewawancarai mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji yang menjadi tersangka korupsi pajak. Sebagian pelakunya diduga oknum polisi.  ’’Kepala Nurhadi dikresek dan segala macam. Saya kaget pagi-pagi dibangunin dengar kabar sudah 2021 masih ada bentuk kekerasan seperti itu,’’ ujar Salawati.  Salawati yang merupakan advokat dari LBH Lentera segera berkoordinasi dengan organisasi bantuan hukum lain serta pers. Di antaranya, Kontras, LBH Surabaya, dan AJI Surabaya. Mereka membentuk tim advokasi Nurhadi.  Pada hari yang sama setelah bertemu Nurhadi yang menceritakan kronologi peristiwanya, mereka sepakat melaporkan kasus itu ke Polda Jatim.  ’’Atensi polda luar biasa pada saat itu. Dalam waktu sepekan sudah prarekonstruksi,’’ katanya.  Sementara itu, Nurhadi bersama temannya yang juga menjadi korban kekerasan serta keluarganya sempat mendapat teror dari orang tidak dikenal. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turun untuk melindungi mereka. Hingga kini, Nurhadi masih berada di bawah perlindungan LPSK.  Perjuangan tim advokasi membuahkan hasil. Purwanto dan Firman Subkhi, anggota Polrestabes Surabaya yang menjadi pelaku kekerasan terhadap Nurhadi, ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diseret ke meja hijau. Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai M. Basir menyatakan, dua polisi itu bersalah melakukan tindak pidana pers secara bersama-sama. Keduanya dihukum pidana 10 bulan penjara dan membayar restitusi Rp 35,4 juta.  Salawati mengapresiasi hukuman tersebut. Menurut dia, sejak diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, baru tiga kasus kekerasan pers yang diusut, termasuk perkara Nurhadi. ’’Sepanjang 23 tahun ini baru perkara Nurhadi yang ada putusannya pelaku bersalah,’’ tuturnya.  Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari soliditas aliansi. Bukan hanya tim advokasi. Solidaritas dari sesama jurnalis lintas organisasi pers juga cukup membantu. ’’Sehingga perkara benar-benar menjadi atensi dan dikawal yang akhirnya menjadi on the track,’’ tuturnya.  Sepanjang 23 tahun sejak diterbitkannya UU Pers, sebenarnya cukup banyak perkara kekerasan terhadap jurnalis. Namun, hanya sedikit yang diusut dengan menggunakan delik pers. Kalaupun ada kasusnya yang diusut, rata-rata menggunakan delik umum.  ’’Padahal, kalau korbannya jurnalis, delik pers dan delik umum bisa bersamaan menjadi pasal berlapis. Selama 23 tahun UU Pers karena jarang digunakan, penegak hukum pun akhirnya tidak terlalu akrab dengan delik pers,’’ ungkapnya.  Kini setelah setahun berlalu, tim advokasi Nurhadi masih berkonsolidasi secara internal. Mereka tidak ingin ada lagi kekerasan terhadap jurnalis.

Cerita Salawati Setahun Advokasi Kasus Kekerasan Jurnalis Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kecam-intimidasi-jurnalis-di-acara-munajat-212-aji-minta-polisi-usut_m_.jpg" alt="Munajat 212 digelar di kawasan Monas" width="100%">
<figcaption>Munajat 212 digelar di kawasan Monas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Intimidasi yang dialami sejumlah jurnalis saat acara Munajat 212 disayangkan oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta. Sejumlah wartawan menjadi korban kekerasan, intimidasi, dan persekusi, saat acara berlangsung. Hal ini diduga adalah ulah oknum massa dari laskar Front Pembela Islam (FPI). Ketua AJI Jakarta ‪Asnil Bambani Amri menjelaskan, kronologis sesuai informasi yang didapat yang melibatkan beberapa jurnalis. "Koordinator Liputan CNN Indonesia TV, Joni Aswira dan belasan jurnalis dari berbagai media berkumpul di sekitar pintu masuk VIP, dekat panggung acara. Tiba-tiba di tengah selawatan sekitar pukul 21.00 WIB, terjadi keributan," jelasnya dalam keterangannya, Jumat (22/2). Diketahui keributan disebabkan adanya copet yang tertangkap. Beberapa media pun meliput peristiwa itu. Namun yang terjadi, awak media yang mengabadikan momen tersebut dikerubungi dan diburu sejumlah massa. "Massa yang mengerubungi bertambah banyak dan tak terkendali. Beberapa orang membentak dan memaksa jurnalis menghapus gambar kericuhan yang sempat terekam beberapa detik," jelasnya. Saat sedang menghapus gambar, Joni mendengar ucapan bernada intimidasi dari arah massa. “Kalian dari media mana? Dibayar berapa? Kalau rekam yang bagus-bagus saja, yang jelek enggak usah!” katanya menirukan ucapan massa. Nasib serupa juga dialami wartawan Detik.com. Saat sedang merekam, dia dipiting oleh seseorang yang ingin menghapus gambar. Namun, dia tak mau menyerahkan ponselnya. Nahasnya, wartawan itu juga dipukul dan dicakar. Selain itu dipaksa jongkok di tengah kepungan belasan orang. Sedangkan, ponsel wartawan tersebut diambil paksa. Semua foto dan video di ponsel tersebut dihapus. Bahkan aplikasi WhatsApp pun dihapus, diduga agar pemilik tak bisa berkomunikasi dengan orang lain. "Jurnalis CNNIndonesia.com yang meliput di lokasi kejadian ikut menjadi saksi kekerasan tersebut. Sementara jurnalis Suara.com yang berusaha melerai kekerasan dan intimidasi itu terpaksa kehilangan ponselnya," tegasnya. Asnil mengaku mengutuk aksi kekerasan dan intimidasi oleh massa FPI itu. Sebab, massa seperti menghalang-halangi kerja jurnalis dan melanggar pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan, dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum. "Mereka juga bisa dijerat pasal pidana yang merujuk pada KUHP, serta Pasal 18 UU Pers, dengan ancaman dua tahun penjara atau denda Rp 500 juta," tegasnya. Maka dari itu, AJI meminta aparat kepolisian menangkap para pelaku dan diadili hingga mendapatkan hukuman seberat-beratnya agar ada efek jera. Sehingga kasus serupa tak terulang di masa mendatang.

Kecam Intimidasi Jurnalis di Acara Munajat 212, AJI Minta Polisi Usut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-beri-remisi-pembunuh-jurnalis-prabangsa-aji-kami-kecewa_m_.jpg" alt="Jurnalis dari berbagai media menyatakan kecaman atas kebijakan presiden memberikan remisi kepada otak pembunuhan jurnalis Radar Bali (Jawa Pos Grup) Prabangsa, Jumat (25/1)." width="100%">
<figcaption>Jurnalis dari berbagai media menyatakan kecaman atas kebijakan presiden memberikan remisi kepada otak pembunuhan jurnalis Radar Bali (Jawa Pos Grup) Prabangsa, Jumat (25/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan remisi kepada I Nyoman Susrama selaku terpidana pembunuhan jurnalis Radar Bali (Jawa Pos Grup), AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, dikecam. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama sejumlah jurnalis menggelar aksi di Taman Aspirasi Monas, Jakarta Pusat, Jumat (25/1). Mereka menentang Kepres No. 29 tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara tertanggal 7 Desember 2018. Ketua AJI Abdul Manan menyatakan, komunitas jurnalis di Indonesia mengecam kebijakan Jokowi yang memberikan remisi kepada pelaku pembunuhan keji terhadap jurnalis. Dalam aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, AJI menyampaikan empat pernyataan sikap. Pertama, mengecam kebijakan Jokowi yang sudah memberikan kebijakan remisi. Kedua, kebijakan presiden mengurangi hukuman pelaku pembunuh itu melukai rasa keadilan. Bukan saja bagi keluarga korban, akan tetapi jurnalis di Indonesia. Ketiga, mendesak Jokowi&nbsp;mencabut Keppres pemberian remisi terhadap Susrama. Sebab kebijakan itu bertentangan dengan kebebasan pers. Keempat, meminta&nbsp;Jokowi menuntaskan 8 kasus pembunuhan jurnalis lainnya. "Kami mengecam kebijakan Presiden Joko Widodo yang memberikan remisi kepada pelaku pembunuh jurnalis Prabangsa," serunya, Jumat (25/1). AJI menilai, tidak diadilinya pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan memberikan keringanan hukuman bagi pelakunya, maka hal itu berpotensi menyuburkan iklim impunitas dan membuat para pelaku kekerasan tidak jera. Menurutnya, hal itu bisa memicu kekerasan kepada jurnalis terus berlanjut. "Susrama adalah otak pelaku pembunuhan. Kenapa diberi remisi? Kami kecewa dengan presiden," Abdul Manan.

Jokowi Beri Remisi Pembunuh Jurnalis Prabangsa, AJI: Kami Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aji-malang-gelar-pelatihan-tangkal-penyebaran-hoax_m_.jpg" alt="Inggried Dwi Wedhaswary saat memberikan materi seputar penangkalan hoax di Malang, Jumat (16/22)" width="100%">
<figcaption>Inggried Dwi Wedhaswary saat memberikan materi seputar penangkalan hoax di Malang, Jumat (16/22)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;100 orang yang terdiri dari mahasiswa, pegiat media sosial, warganet, serta aktivis di Kota Malang berlatih menangkal kabar bohong alias hoax, Jumat (16/11). Mereka mengikuti halfday basics workshop hoax busting and digital hygiene yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Internews, serta Google News Initiative.&nbsp; Ketua program doktoral Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya Bambang D Prasetyo menjelaskan, berita hoax saat ini menyebar dan berkeliaran di media sosial setiap hari. Oleh karena itu, di era banjir informasi ini, warganet harus cerdas memilih media dan memilah informasi.&nbsp; Tak hanya itu, penangkalan berita hoax juga harus dibantu oleh pihak kepolisian. "Polisi era sekarang tak harus gagah,&nbsp; tapi juga memiliki intelektualitas," ujarnya. Menurutnya, penting bagi polisi untuk mengawasi dan melakukan penindakan hukum terhadap penyebaran berita hoax. "Jika tahu informasi yang diterima hoax, stop jangan disebarkan," katanya. Menurutnya, saat ini tidak sedikit berita hoax yang melintas di lini masa. Bahkan ironisnya, warganet turut mendistribusikan berita hoax tersebut. "Bagaimana generasi kedepan jika setiap hari diasup berita hoax setiap saat," serunya. Oleh karena itu, dengan adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat bisa mengurangi pennyebaran berita hoax lebih luas lagi. Pada kesempatan itu, peserta dilatih oleh dua trainer tersertifikasi Google, yakni akademikus Lilik Dwi Mardjianto dan jurnalis Inggried Dwi Wedhaswary.&nbsp; Inggried menyampaikan, hoax berseliweran karena tingkat literasi yang rendah. "Kemampuan mengolah informasi rendah," katanya. Sehingga, sangat mudah bagi orang untuk menyebarkan hoax. Apalagi tanpa dibarengi melakukan cek ulang dan verifikasi. Lilik juga mengatakan, internet saat ini layaknya hutan belantara. Ketika tidak memahami literasi digital, sama seperti orang yang tersesat di belantara dan tidak memiliki kompas. "Kita tak tahu arah. Bisa jadi ikut terlibat menyebarkan hoax," kata Lilik.&nbsp; Berita hoax bisa disebarkan oleh siapapun. Lilik mencontohkan, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring juga pernah menyebarkan hoax. Yakni berupa foto korban pembantaian pengungsi Rohingya di Myanmar.&nbsp; Padahal, foto tersebut merupakan pembantaian muslim di Thailand Selatan oleh militer Thailand. Korban merupakan demonstransi umat muslim Thailand. Sebanyak 78 umat Islam dinyatakan tewas.&nbsp; Pada kesempatan itu, para peserta pun dilatih untuk menelusuri berita dan mengecek kebenarannya. Selain itu, mereka juga diminta untuk menelusuri foto dan video menggunakan beragam tools. Peserta juga diingatkan pentingnya keamanan dan kebersihan digital. Tujuannya agar data pribadi tak mudah diretas dan dipindai secara digital.

AJI Malang Gelar Pelatihan Tangkal Penyebaran Hoax

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/insan-pers-prihatin-radar-bogor-digeruduk-oknum-massa-kader-pdip_m_217406.jpeg" alt="Forum pekerja media melakukan seruan aksi solidaritas kepada Radar Bogor yang bertemakan Lawan" width="100%">
<figcaption>Forum pekerja media melakukan seruan aksi solidaritas kepada Radar Bogor yang bertemakan Lawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi penggerudukan yang kembali dilakukan kader PDIP Kota Bogor ke kantor harian Radar Bogor Jumat lalu (1/6) menjadi keprihatinan insan pers. Kemarin (2/6) Forum Pekerja Media yang terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jakarta, LBH Pers, dan Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen menggelar aksi solidaritas untuk Radar Bogor. Ketua FSPM Independen Sasmito Madrim menyatakan, kepolisian harus menindak tegas aksi-aksi sepihak yang dilakukan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/02/217192/dipimpin-diah-pitaloka-massa-pdip-kembali-datangi-radar-bogor" target="_blank">kader PDIP</a> terhadap Radar Bogor. Jika tidak ada reaksi, dia khawatir upaya intimidasi akan terus terulang di kemudian hari. Menurut dia, benar atau salahnya produk sebuah media hanya bisa diputuskan Dewan Pers sebagaimana ketentuan undang-undang. "Uji saja siapa yang salah. Kalau misalnya Radar Bogor salah, nggak apaapa. Tapi bukan dengan cara kekerasan," imbuhnya. Penggerudukan terjadi pada Rabu (30/5) dan Jumat (1/6). Massa PDIP tidak puas atas isi pemberitaan Radar Bogor edisi Rabu itu. Khususnya terhadap berita berjudul "Ongkang-Ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta" yang berisi tentang gaji jajaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di lembaga tersebut Ketua Umum <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/02/217187/solidaritas-bela-wartawan-radar-bogor-sempat-dihalangi-polisi" target="_blank">PDIP</a> Megawati Soekarnoputri menjabat ketua dewan pengarah. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, pihaknya meminta jajaran PDIP Kota Bogor menahan diri dan tidak melakukan aksi-aksi yang di luar ketentuan. "Konsistensi ketua umum selama ini selalu mengambil jalur hukum," tuturnya. Disinggung kapan upaya sengketa diajukan ke Dewan Pers, dia belum bisa memastikan. Terkait aksi penggerudukan yang sudah terjadi dua kali di Radar Bogor, Hendrawan menyebut hal itu sebagai aksi spontanitas. "Bila ada letupan itu karena judul dan gambarnya sangat menistakan, intimidatif, yang mudah menimbulkan salah paham di akar rumput," ujarnya.&nbsp;

Insan Pers Prihatin Radar Bogor Digeruduk Oknum Massa Kader PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ngeri-2016-kasus-kekerasan-jurnalisme-tertinggi-dalam-satu-dekade_m_168611.jpeg" alt="DASAWARSA: Ketua AJI Indonesia Suwarjono (tengah) memberikan keterangan pers kepada awak media terkait event kongres X AJI dan festival media yang digelar menjelang akhir November 2017." width="100%">
<figcaption>DASAWARSA: Ketua AJI Indonesia Suwarjono (tengah) memberikan keterangan pers kepada awak media terkait event kongres X AJI dan festival media yang digelar menjelang akhir November 2017.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengungkapkan bahwa jumlah kekerasan terhadap jurnalisme terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan selama 2016, kasus kekerasan terhadap jurnalis menjadi yang paling tinggi dalam 10 tahun terakhir. Selama itu jumlah kasus mencapai 78 kejadian yang terlaporkan se-Indonesia. Ironisnya, dari banyaknya jumlah kasus tersebut, hanya satu kasus saja yang diproses yakni kasus kekerasan jurnalis yang terjadi di Medan yang melibatkan TNI AU. Demikian seperti disampaikan Ketua Umum AJI Indonesia Suwarjono di sela-sela persiapan Kongres X AJI di The Sunan Hotel, Solo. Meningkatnya jumlah kekerasan terhadap wartawan itu salah satunya karena tidak adanya ketegasan dalam memprosesnya. "Sehingga, kasus itu masih terus terjadi dan setiap tahunnya terus bertambah," terang Suwarjono pada Selasa (14/11) kepada JawaPos.com. Dia mengungkapkan selama ini belum ada perbaikan dalam hal penanganan kasus. Rata-rata kasus kekerasan yang terjadi hanya terhenti pada proses pelaporan. "Kasus itu tidak berlanjut pada prose hukum," katanya. Seharusnya harus ada sikap tegas dari jurnalis maupun media untuk menuntaskan kasus kekerasan ini. Agar ke depannya kasus serupa tidak akan terjadi. "Tapi kadang juga kasus ini berhenti dengan proses mediasi. Pelaku cukup dengan meminta maaf saja dan kasus otomatis terhenti. Kalau tidak, ya petinggi dari media sudah bermediasi dengan pihak yang bermasalah dengan begini kan otomatis jurnalis juga mengikuti," ungkit Suwarjono. Kasus kekerasan terhadap jurnalis tersebut nantinya akan menjadi salah satu tema yang diangkat dalam festival media yang diadakan AJI pada 23&ndash;24 November mendatang. Diharapkan dengan tema itu, kasus kekerasan terhadap jurnalis bisa berkurang.

Ngeri, 2016 Kasus Kekerasan Jurnalisme Tertinggi dalam Satu Dekade

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/dua-event-akbar-aliansi-jurnalis-independen-akan-diadakan-di-solo_m_168405.jpeg" alt="DASA WARSA: Ketua AJI Indonesia Suwarjono (tengah) memberikan keterangan pers kepada awak media terkait even kongres X AJI dan festival media yang digelar menjelang akhir November 2017." width="100%">
<figcaption>DASA WARSA: Ketua AJI Indonesia Suwarjono (tengah) memberikan keterangan pers kepada awak media terkait even kongres X AJI dan festival media yang digelar menjelang akhir November 2017.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dijadwalkan menggelar dua event besar di Kota Solo. Dua event itu adalah festival media dan Kongres ke-10 AJI. Rangkaian kegiatan itu diagendakan 21-25 November 2017 di beberapa lokasi. Ketua AJI Indonesia, Suwarjono saat jumpa pers menjelaskan, gelaran Kongres AJI digelar setiap tiga tahun sekali. Pada kali ini, Kota Solo berkesempatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggara. ''Dari 36 AJI di kota/kabupaten se-Indonesia mengusulkan Kota Solo sebagai tuan rumah gelaran tahun ini,'' ungkap Suwarjono, Selasa (14/11). Suwarjono menjelaskan, kongres ke-10 AJI adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan organisasi. Dalam kegiatan itu akan ada beberapa kegiatan. Seperti penetapan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik, kode perilaku, peraturan organisasi, dan program-program pokok kerja selama tiga tahun. ''Kongres juga akan memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI. Dan saat ini sudah ada beberapa nama yang akan maju dalam pemilihan,'' terang Suwarjono. Sebelum digelar kongres X, nantinya akan ada festival media. Gelaran itu diadakan di Graha Solo Raya (Bakorwil), pada Kamis-Jumat (23-24/11). ''Kalau untuk pra-event Festival Media di kampus UNS dan UMS, Selasa-Rabu (21-22/11). Dan untuk kongres dilangsungkan di The Sunan Hotel pada Jumat-Sabtu (24-25/11),'' rinci Suwarjono. Untuk tema yang diambil dalam Festival Media ini adalah Jurnalisme Damai, Jurnalisme Keberagaman. Jumlah peserta yang akan mengikuti gelaran ini mencapai lebih dari 500 wartawan dari berbagai kota di Indonesia.

Dua Event Akbar Aliansi Jurnalis Independen Akan Diadakan di Solo