<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/6mQnJr1DyUaGSplXWSkaCHfCtugdaWzDLShCrh8b-4206429121.jpg" alt="Puluhan ribu prajurit TNI melaksanakan Latihan Terintegrasi TNI di Bangka Belitung pada Rabu (19/11). (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Puluhan ribu prajurit TNI melaksanakan Latihan Terintegrasi TNI di Bangka Belitung pada Rabu (19/11). (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendorong percepatan revisi Undang-Undang Peradilan Militer sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan penegakan keadilan di Indonesia. Menurut AJI, hingga saat ini Indonesia masih menggunakan UU Peradilan Militer Tahun 1997 yang dinilai tidak lagi relevan dan menyimpan jebakan regulasi karena saling mengunci dengan Undang-Undang TNI. Sekretaris Jenderal (Sekjen) AJI, Bayu Wardhana menilai Indonesia dapat belajar dari negara-negara dengan demokrasi yang lebih mapan, di mana peradilan militer hanya diberlakukan dalam situasi perang, sementara dalam kondisi damai seluruh warga negara tunduk pada peradilan sipil. &ldquo;Itu di Eropa, peradilan militer muncul ketika situasi perang. Kalau situasi tidak perang, maka peradilan sipil yang berlaku,&rdquo; kata Bayu dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1). Meski demikian, Bayu mengakui penerapan model Eropa secara utuh mungkin terlalu ekstrem bagi Indonesia. Sebab, kondisi geopolitik Indonesia relatif aman dan jarang berada dalam situasi perang. Namun, prinsip dasar yang harus dijaga adalah keadilan dan persamaan di hadapan hukum, tanpa impunitas bagi kelompok tertentu. Dalam konteks kerja jurnalistik, Bayu menyoroti bahwa selama ini akses terhadap peradilan sipil jauh lebih terbuka dibandingkan peradilan militer. Hal ini berdampak pada transparansi dan pengawasan publik, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anggota TNI. Bayu mencontohkan, kasus pembunuhan jurnalis Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada Juni 2024. Kasus tersebut menjadi perhatian nasional karena diduga melibatkan Kopda HB, anggota TNI AD, sebagai dalang pembakaran rumah yang menewaskan Sempurna beserta tiga anggota keluarganya. Motifnya diduga berkaitan dengan pemberitaan Sempurna mengenai praktik perjudian yang melibatkan oknum aparat. Dalam kasus tersebut, para pelaku sipil diproses melalui peradilan umum dengan proses yang relatif terbuka untuk publik. Sementara, Kopda HB diproses melalui Denpom dan Pengadilan Militer. &ldquo;Kalau yang seperti di Karo itu, pelaku sipil hukumannya seumur hidup, sementara yang dari TNI ini malah bebas atau masih belum bisa ditangkap,&rdquo; ujarnya. Menurut Bayu, kondisi semacam ini berpotensi mencederai rasa keadilan publik jika terus dibiarkan. Ia juga menilai saat ini terdapat kecenderungan militer terlibat dalam berbagai urusan sipil. &ldquo;Sekarang tentara mengurusi banyak hal, pangan, haji, dan sebagainya. Ketika masuk ke wilayah sipil, potensi pelanggaran entah bentrok, adu mulut, berkelahi, atau bahkan korupsi akan semakin besar,&rdquo; beber Bayu. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, ia menilai keterlibatan militer dalam urusan sipil kerap membuat penegakan keadilan menjadi sulit. &ldquo;Nah, kalau ini terjadi, pengalaman yang sudah-sudah menunjukkan keadilan agak susah ditegakkan,&rdquo; ucapnya. Bayu juga menyinggung isu terbaru mengenai pelibatan TNI dalam penanganan terorisme yang kini menjadi perhatian DPR dan pemerintah, seiring terbitnya Surat Presiden (Surpres). &ldquo;Terorisme itu urusan polisi. Menurut saya keliru jika TNI dilibatkan, karena itu urusan sipil. Tentara itu urusan perang, fungsi pertahanan. Kalau keamanan, itu tugas polisi,&rdquo; tegasnya. Ia memastikan, akan terus memantau dinamika relasi sipil dan militer di Indonesia. Dalam konteks kebebasan pers, ia mengimbau para jurnalis untuk tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional meski menghadapi tantangan dan intimidasi. &ldquo;Tentu jurnalis menghadapi tantangan dan intimidasi. Kami mengimbau tetap membuat berita dan liputan secara aman. Solidaritas antarsesama jurnalis itu penting,&rdquo; pungkasnya.

AJI dorong revisi UU Peradilan Militer demi kemajuan demokrasi dan penegakan keadilan di Indonesia, soroti kasus TNI dan transparansi hukum.

AJI Dorong Revisi UU Peradilan Militer demi Kemajuan Demokrasi

<div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/06/IMG_0317JPG-2181761020.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berbincang dengan calon penumpang kereta api saat meninjau di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/4/2025). (Nur Chamim/ Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berbincang dengan calon penumpang kereta api saat meninjau di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/4/2025). (Nur Chamim/ Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Organisasi wartawan, Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kasus&nbsp;ajudan Kapolri yang melakukan kekerasan terhadap&nbsp;jurnalis&nbsp;di Kota Semarang. Kejadian&nbsp;itu terjadi&nbsp;saat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau arus balik di Stasiun Tawang Semarang pada Sabtu, 5 April 2025. </div> <div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg"> Berawal dari&nbsp;sejumlah jurnalis yang merekam momen Listyo menyapa calon penumpang kereta api, lalu ajudan Listyo meminta para&nbsp;wartawan mundur menjauh. "Dengan cara mendorong dengan cukup kasar," kata Ketua Pewarta Foto Indonesia Semarang, Dhana Kencana, dalam rilisnya, Minggu (6/4/2025). </div> <div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg"> Pewarta foto Kantor Berita Antara, Makna Zaezar, lantas menyingkir dari lokasi tersebut menuju sekitar peron. Kemudian seorang ajudan Listyo datang menghampirinya. </div> <div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg"> "Sesampainya di situ, ajudan tersebut menghampiri Makna kemudian melakukan kekerasan dengan cara memukul kepala Makna," lanjut Dhana. Kekerasan fisik juga dialami jurnalis lain. </div> <div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg"> Tak hanya itu, polisi&nbsp;tersebut juga mengeluarkan ancaman verbal kepada para jurnalis. Dia terdengar mengatakan kalimat, "Kalian pers, saya tempeleng satu-satu." </div> <div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg paywall-content"> Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen Semarang Daffy Yusuf menilai tindakan itu bentuk pelanggaran Pasal 18 Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang pers. "Dapat dipidana penjara maksimal dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta," sambungnya. </div> <div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg paywall-content"> PFI Semarang dan AJI Semarang mengecam keras tindakan kekerasan oleh ajudan Kapolri kepada jurnalis tersebut. Serta segala bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik. </div> <div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg paywall-content"> Kedua organisasi anggota Dewan Pers ini&nbsp;menuntut permintaan maaf terbuka dari ajudan&nbsp;Kapolri&nbsp;yang telah melakukan kekerasan terhadap jurnalis.&nbsp;AJI dan PFI meminta Polri memberikan sanksi kepada anggotanya yang telah melakukan kekerasan terhadap jurnalis tersebut. </div> <div id="content-wrapper" class="max-lg:container lg paywall-content"> Di akhir pernyataan sikapnya, PFI&nbsp;serta AJI meminta Polri&nbsp;untuk mau belajar agar tak mengulangi kesalahan serupa. Lantas menyerukan kepada seluruh media, organisasi wartawan, dan masyarakat sipil untuk turut mengawal kasus ini. </div>

Ajudan Kapolri Listyo Sigit Pukul Kepala dan Ancam Tempeleng Jurnalis di Semarang, Dua Organisasi Wartawan Keluarkan Pernyataan Sikap

Ajudan Kapolri Listyo Sigit Pukul Kepala dan Ancam Tempeleng Jurnalis di Semarang, AJI dan PFI Keluarkan Pernyataan Sikap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/remisi-otak-pembunuhan-prabangsa-jadi-sinyal-buruk-bagi-jurnalis_m_.jpg" alt="Sejumlah jurnalis mekakukan aksi di depan Istana Presiden, Jumat (25/1)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah jurnalis mekakukan aksi di depan Istana Presiden, Jumat (25/1)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberian remisi kepada terpidana otak pelaku pembunuhan terhadap pewarta Radar Bali (Jawa Pos Grup) AA Gde Bagus Narendra Prabangsa menuai kecaman dari komunitas jurnalis. Pemberian keringanan masa tahanan kepada I Nyoman Susmara itu dianggap bukan saja menyakiti keluarga korban, tetapi juga menjadi sinyal buruk bagi pewarta di Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Abdul Manan dan puluhan jurnalis lainnya saat menggelar aksi kecaman di Taman Aspirasi Monas, Jakarta Pusat, Jumat (25/1). Menurut Manan, usulan pemberian pengurangan masa tahanan yang disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sangat disayangkan. Karena dari sekian banyak kasus kekerasan kepada jurnalis, pelaku utama tidak dihukum berat. Bahkan lebih banyak tidak sampai ke proses hukum. "Ini sangat melukai komunitas pers. Karena orang melakukan pembunuhan keji kepada wartawan kok mendapat pengurangan hukuman. Ini sangat jarang sekali," ujarnya kepada awak media. Diketahui Jokowi mengabulkan usulan remisi dengan surat Kepres No. 29 tahun 2018 tentang Pemberian Remisi Perubahan dari Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara tertanggal 7 Desember 2018. Menurutnya, Kepres tersebut melukai juru warta di Indonesia. Bukannya pemerintah melindungi kebebasan pers, justru pemerintah sendiri yang seolah membiarkan pelaku kekerasan bebas mendiskriminasi wartawan. Pengurangan masa tahanan dari seumur hidup menjadi 20 tahun kurungan penjara kepada otak pelaku pembunuhan Prabangsa, sama saja membiarkan pelaku untuk melakukan kekerasan kepada wartawan. "Hal itu sama saja memberikan pesan silakan melaksanakan kekerasan kepada wartawan," ujar Manan. Ia menambahkan, proses hukum kasus pembunuhan yang dialami Prabangsa itu sebetulnya sudah bagus karena bisa sampai pengadilan. Begitu juga pelaku utama dijatuhi hukuman seumur hidup. Akan tetapi, secara tiba-tiba hukuman itu diringankan. "Ini sebetulnya preseden yang bagus, karena pelaku dihukum secara layak. Kok tiba-tiba Kemenhukham mengajukan remisi kepada Susmara. Kemudian keputusan itu disetujui Presiden. Kami sangat kecewa," tegasnya. Untuk diketahui, dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar 15 Februari 2010, hakim menghukum Susrama dengan divonis penjara seumur hidup. Sebanyak delapan pelaku lain yang terlibat, juga dihukum dari 5 tahun sampai 20 tahun penjara. Upaya mereka untuk banding tak membuahkan hasil. Pengadilan Tinggi Bali menolak upaya kesembilan terdakwa pada April 2010. Keputusan ini diperkuat oleh hakim Mahkamah Agung pada 24 September 2010.

Remisi Otak Pembunuhan Prabangsa Jadi Sinyal Buruk Bagi Jurnalis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aji-tanjungpinang-bawa-keranda-dalam-aksi-damai-tolak-remisi_m_.jpg" alt="Aksi damai AJI Kota Tanjungpinang menolak pemberian remisi pembunuh jurnalis." width="100%">
<figcaption>Aksi damai AJI Kota Tanjungpinang menolak pemberian remisi pembunuh jurnalis.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Tanjungpinang menggelar aksi damai menolak remisi terhadap I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuh jurnalis, AA Gde Bagus Narendra Prabangsadi, Jumat (25/1). Dalam aksi yang digelar di Lapangan Pamedan,&nbsp;Kota Tanjung Pinang, Kepri ini, massa aksi membawa serta sebuah keranda. Keranda tersebut ditutupi oleh kain putih panjang yang bertuliskan 'cabut remisi otak pembunuh wartawan'. Massa yang hadir, juga membagikan brosur berisikan kronologis kasus pembunuhan Jurnalis Radar Bali tersebut. Ketua AJI Tanjungpinang Jailani dalam aksi tersebut mengatakan, pemberian remisi dinilai menyakiti hati insan pers. Menurutnya, apa yang terjadi adalah bentuk kemunduran dari kebebasan pers yang saat ini didapat. "Ini adalah bentuk kemunduran praktek kebebasan pers, kebebasan kita sebagai wartawan," Kata Jailani dalam orasinya diantara puluhan wartawan yang ikut aksi. Kemunduran yang saat ini tengah mengancam insan pers, kata Jailani, diharapkan bisa menjadi hal yang perlu dipertimbangkan jika presiden ingin memberikan remisi. Ia melanjutkan, AJI Kota Tanjungpinang menyatakan sikap yang jelas, meminta Presiden Joko Widodo mencabut kembali pemberian remisi kepada pelaku pembunuh jurnalis ini. "Kami meminta pak presiden mencabut remisi tersebut," sebut Jailani lagi. Senada dengan Jailani, Charles Sitompul yang merupakan Koordinator I aksi damai menolak remisi pembunuh jurnalis menyatakan, remisi akan membuat peluang kejadian kelam serupa akan semakin besar. Karena memang, hal tersebut menjadi angin segar bagi pelaku pembunuhan.

AJI Tanjungpinang Bawa Keranda Dalam Aksi Damai Tolak Remisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selama-2018-aji-makassar-catat-11-kasus-kekerasan-terhadap-jurnalis_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar mencatat, sepanjang tahun 2018 terdapat 11 kasus kekerasan terhadap pewarta di Makassar. Umumnya, jurnalis mengalami kekerasan fisik dan ancaman saat melakukan peliputan. Kasus itu terangkum dalam diskusi akhir tahun 2018 AJI Makassar, Kamis (27/12). Diskusi mengangkat tema 'AJI Makassar Menjawab Permasalahan Pers Tahun 2018'. Rangkuman kasus yang terjadi di kalangan jurnalis disebabkan karena begitu kurangnya pemahaman tentang kode etik. "Ini terjadi karena menyangkut soal pemahaman kode etik jurnalis," ungkap Ketua AJI Makassar Qodriansyah Agam Sofyan usai diskusi di Jalan Pelita Raya, Kamis (27/12). Sembilan kasus utama dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh AJI. Rata-rata kasus tersebut belum menemui titik terang. Hal ini disebabkan karena pihak terlapor enggan untuk melakukan klarifikasi. "Dua lainnya dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel sebelum masuk ke ranah kepolisian. Karena kasusnya terjadi saat peliputan," ucap Agam. Menurut Agam, faktor lain yang tak kala pentingnya dan menjadi tantangan dalam konteks jurnalistik adalah banyaknya berita hoax serta melenceng dari kaidah-kaidah jurnalistik. "Sehingga hasilnya bias dan berujung kepada pengancaman media," terang Agam. Dewan Etik AJI Makassar Firdaus Muhammad mengakui, banyak jurnalis yang telah menyalahi kode etik. Hal itu terjadi lantaran lemahnya rekrutmen di kalangan perusahaan media. "Terlalu mudah orang sekarang menjadi wartawan. Yang penting mampu menulis saja," aku Firdaus. Faktor psikologis sangat mempengaruhi hasil berita dari seorang jurnalis. Misalnya, bagaimana konfirmasi narasumber dan kebenaran informasi agar tak menyebarkan hoax. "Ini yang mencederai profesionalisme jurnalis karena banyak mengabaikan aspek kode etiknya," tambahnya. Menurutnya, diperlukan adanya edukasi kode etik kepada jurnalis baru jika bernaung dalam perusahaan media. Apalagi dalam situasi dan konteks politik yang terjadi saat ini. Jurnalis baru dapat dengan mudah terpengaruh. Profesionalisme sebagai seorang jurnalis bahkan akan terganggu dalam menjalankan setiap tugas. Pakar Media Aswar Hasan berpendapat, ruang redaksi menjadi faktor utama sekaligus penentu bagaimana produk berita yang dihasilkan seorang jurnalis dalam bekerja. "Ruang redaksi masih belum steril dari intervensi owner, sehingga konten berita menjadi bias atau tidak objektif dari fakta yang sebenarnya. Padahal itu adalah ruang sakral yang harus dipisahkan antar aturan keredaksian dan pemilik perusahaan," papar Aswar. Selain itu, penegakan etika profesionalisme seharusnya dapat diterapkan dalam proses peningkatan mutu terhadap jurnalis yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik. "Imbasnya jurnalis tak diperlakukan sebagaimana seorang jurnalis. Bahkan aparat belum serius dalam menegakkan hukum soal kasus kekerasan jurnalis di Sulsel khususnya di Makassar," pungkasnya.

Selama 2018, AJI Makassar Catat 11 Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aji-kecam-penangkapan-terhadap-dua-jurnalis_m_194195.jpeg" alt="llustrasi" width="100%">
<figcaption>llustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan langsung membuat pernyataan sikap terkait penangkapan dua orang Jurnalis media online sorotdaerah.com karena dianggap membuat berita bohong. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua AJI Kota Medan Agus Salim menyesalkan penjemputan yang dilakukan Polisi kepada JRTP atau Jon Roi Tua Purba dan LS atau Lindung Silaban. Menurut Agus, penangkapan yang dilakukan Polda Sumatera Utara (Sumut) kepada kedua Jurnalis sudah bertentangan dengan kebebasan pers. "Dalam menjalankan profesinya, Jurnalis mendapat perlindungan hukum," ujarnya, Rabu (7/3). Agus menjelaskan, pihaknya telah mendampingi kedua Jurnalis tersebut. Mereka pun telah bertemu dengan keduanya di Mapolda Sumut bersama dengan kuasa hukum yang akan mendampingi kedua Jurnalis tersebut. Saat bertemu, pengurus AJI sempat menanyakan pemberitaan yang dimuat. Dari keterangan Lindung, berita tersebut didapat dari jurnalis yang ada di Polda Sumut. "Mereka juga sudah menghubungi Muslim Muis yang diminta sebagai narasumber. Mereka juga sudah melakukan konfirmasi ke Kabid Humas Polda Sumut Kombes Rina Sari Ginting. Konfirmasi tersebut juga sudah ditulis dalam berita yang sama," kata Agus. "Kami meminta Polda Sumut untuk menghentikan proses penyelidikan dan selanjutnya harus berkoordinasi kepada Dewan Pers terkait adanya kasus dugaan tindak pidana di bidang pers," pungkasnya. Untuk diketahui, Polisi menjemput Jon Roi Selasa (7/3) sekitar pukul 03.00 WIB. Dia diperiksa sebagai pengelola media online tersebut. Polisi juga menyita handphone dan laptopnya. Sedangkan Lindung Silaban dijemput petugas sekitar pukul 21.00 WIB. Polisi menangkap kedua jurnalis karena dianggap telah menyebarkan berita hoaks dan mencemarkan nama baik institusi Polri. Sejak dilakukan penangkapan, laman sorotdaerah.com sudah tidak bisa diakses. AJI menduga Polda Sumut sudah memblokir laman tersebut.

AJI Kecam Penangkapan Terhadap Dua Jurnalis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/juni-2018-aji-banda-aceh-gelar-konferta_m_190319.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh akan mengelar Konferensi Kota (Konferta) ke VIII pada 7 April 2018 mendatang. Konferta ini akan diisi dengan seminar serta pemilihan Ketua dan Sekretaris untuk periode 2018-2021. Ketua Panitia Konferta AJI Banda Aceh Zulkarnaini Masry mengatakan, konferta digelar sebagai sarana konsolidasi organisasi dan menjadi ajang regenerasi bagi kepengurusan AJI Banda Aceh. "Untuk sementara belum ada calon kandidat yang muncul," kata Zulkarnaini di Banda Aceh, Selasa (20/2). Ia mengimbau, pasangan calon yang akan maju diharapkan untuk mempersiapkan diri. Masing-masing pasangan calon ketua AJI Banda Aceh periode 2018-2021 perlu mengisi formulir yang disiapkan panitia pada saat pendaftaran dibuka. Konferensi untuk memilih Ketua dan Sekretaris itu, dilakukan AJI Banda Aceh setiap tiga tahun sekali. "Kita akan membuka pendaftaran calon ketua dan sekretaris sekitar dua minggu sebelum Konferta digelar," jelasnya. Menurut Zulkarnaini, saat kampanye dan pemilihan nanti panitia menjamin akan berada di posisi netral. Tidak mendukung kepada calon manapun. Konferensi itu katanya, merupakan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di organisasi yang berinduk ke AJI Indonesia ini. Hingga kini, AJI Kota Banda Aceh memiliki 60 anggota dan semuanya memiliki hak suara baik untuk memilih maupun dipilih. Rencananya, pada saat konferta nanti, juga akan digelar seminar setengah hari bertema "Merumuskan Peran Jurnalis dalam Menyelamatkan Ekosistem Leuser". "Jadi nanti kita punya beberapa agenda yaitu seminar, pemilihan ketua dan sekretaris AJI Banda Aceh serta pemilihan rektor Muharram Journalism College (MJC)," tandas wartawan salah satu media nasional itu.

Juni 2018, AJI Banda Aceh Gelar Konferta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/70381_89617_aji.jpg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan disidangkan pada Selasa, 13 Desember. Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen &nbsp;(AJI) Suwarjono mengatakan, kasus tersebut sudah menyedot perhatian publik karena berkaitan dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Sehingga ungkapnya, media televisi harus bijak yang berencana akan menyiarkan secara langsung sidang tersebut. &quot;AJI meminta media &nbsp;untuk &nbsp;bijak dalam menyiarkan sidang kasus bernuansa SARA mengingat dampak kasus ini sangat besar,&quot; ujar Suwarjono dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (12/12). Menurut Suwarjono, media memang punya kewajiban untuk menyiarkan berita sebagai bagian dari fungsinya untuk memenuhi kebutuhan publik akan informasi.&nbsp; Menyiarkan proses persidangan sepanjang dibolehkan pengadilan adalah bagian dari kebebasan pers. Namun, Suwarjono &nbsp;mengingatkan soal tanggungjawab lainnya, yaitu menjaga kepentingan yang lebih besar. &quot;Untuk isu SARA, saya berharap media tidak mengejar rating atau jumlah penonton. Namun juga mempertimbangkan efek yang muncul akibat pemberitaan,&quot; katanya. Kebebasan pers Indonesia, tutur Suwarjono, dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang Pers. Soal ini juga dituangkan dalam preambule Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ia &nbsp;menambahkan, preambule KEJ tak hanya menyatakan secara eksplisit soal kebebasan pers, tapi juga soal kewajiban pers yang lebih besar. &quot;Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, &nbsp;wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama,&quot; ungkapnya.(cr2/JPG)

AJI Minta Media Bijak Siarkan Sidang Kasus Ahok